ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum BiroHukum dan Humas Badan Urusan AdministrasiMahkamah Agung RepublikINGPONESIA + = ees seek oe eee Se eee we eeeSARNO, S.H, Kepala Bagian Sub PenyusunanNaskah Perundang undangan Biro Hukum danHumas Badan Urusan Administrasi MahkamahAgung Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal28 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagaiseus a snes TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan

diwajibkanmemberikan Nafkah Iddah sebanyak 3 x haid sebesar ; 3 x Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah)untuk dibayar secara tunai kepada Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi:; b Bahwa karena yang mengajukan permohonan ijin ikrar thalak adalahPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah menjadihukumnya apabila Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukummemberikan Mut'ah yang besarnya sesuai dengan kepatutan danmengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Kepala SubBagian

., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:;Halaman 2 dari 45 halaman.

., jabatan Kepala SubBagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, SekretariatDirektorat Jenderal Hortikultura, Direktorat JenderalHortikultura;Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M., jabatan KepalaSub Bagian Layanan Rekomendasi, SekretariatDirektorat Jenderal Hortikultura, Direktorat JenderalHortikultura;Indra Husni, S.TP., M.M., jabatan Kepala SeksiPenerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbidan Pemberdayaan, Direktorat Sayuran dan TanamanObat, Direktorat Jenderal Hortikultura;Achmad Suhaedy, S.H.,

Siti Bibah Indrajati, M.Sc., jabatan Kepala SubDirektorat Pemasaran dan Investasi, DirektoratPengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura,Direktorat Jenderal Hortikultura;Tri Wahyuni Dewi Utami, S.H., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:;Halaman 2 dari 45 halaman.

Afandi Anwar selaku staf/pegawai KPU Kabupaten Luwu Subbagian Hukum dan SDM;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah.

;Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONDO, S.H. ; Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO, S.H.;Kepala Subbidang Pembinaan DisiplinDan PerundangUndangan pada BadanKepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah ; Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;IRA KUSUMA DEWTL, S.H.

., jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum danOrganisasi;5. SULASTYONO WAHYUDI, S.H., M.K.M., jabatan KepalaSub Bagian Peraturan Kepegawaian pada BiroKepegawaian;6. AMIEN GEMAYEL, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;7. NINA ARYANI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;8. FITRIANA DINARWATI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;9.

., kKewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD Pasar, alamat di Jalan S.Sukowati No. 16 Curup, Telp. (0732)Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 511.2/70/DPD/B.1/2012 tertanggal 16 Februari 2012 ;Selanjutnya disebut S@Dagal ............

pidana maka kemudian Pemohonkeluar rumah;Bahwa kemudian perselisihan tersebut terjadi hingga ber angsur angsur, hingga pada saat sepulangan Pemohon berencana untukmengklarifikasi kembali terkait masalahn perselingkuhan Termohondengan lelaki tersebut kepada instansi terkait, namun Ternyata masalahperselingkuhan tersebut sudah ditindak lanjuti terlebih dahulu oleh kantorKementrian agama, dilanjut lagi Pemohon mendapat surat panggilanmenghadap untuk diperiksa/ untuk dimintai keterangan oleh Kepala SubBagian

ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBiro Hukum dan Humas Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ; 3.

DAVINDO JAYA MANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepadabendahara rutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan Surat Perintah5Pembayaran yang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan keBagian keuangan.Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs. ALIFITRI NOOR, Msi).

Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs.

Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.68 KotaLangsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur danHalaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bnasebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTimur memerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswirselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala SubBagian

DaerahKabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.68 KotaHalaman 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT BnaLangsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dansebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTimurmemerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswirselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala SubBagian

GAUTAMA GANDHI, SH Jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Keputusan Gubernur padaSetda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. 7.HISBULLAH, SH., M.Si Jabatan Kepala Subbagian Perlindungan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda ProvinsiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1890/IH/2013 tertanggal 19 April 2013; dan ARDIANSYAH, SHberkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat pada kantor LawOffice Syailendra, SH dan Ardiansyah, SHadvocates and Legal Consultants

Dengan demikian pengertian pemenuhan isi Perdamaian sebagaimana dirujuk Judex Facti pada Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang hasil restrukturisasi yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dengan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi) sebagaimana telahdiatur dalam Halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang KreditorLain SubBagian 5.1.

Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah merujuk pada halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain SubBagian 5.1 sebagaimana bukti P20. Klaim Asuraosi ACA Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, bukan pada Pasal 2.6.

pengendalianpersonil yang dalam tugasnya terbagimenjadi tiga sub bagian yang meliputi :1) Subag diapers yang mempunyai tugasdan tanggung jawab penyediaan personilanggota Polri dan anggota PNS dijajaranPolda jateng.2) Subag seleksi mempunyai tugaspendidikan pengembangan anggota Polridan PNS.3) Subag sahlur mempunyai tugasmengurusi pengakhiran dinas bagianggota Polri dan PNS.Bag Binkar atau disebut bagian pembinaankarier bagi anggota Polisi dan PNS di jajaranPolda jateng, yang terbagi menjadi dua subbagian

Bag watpers atau disebut sebagai bagianperawatan personil terbagi menjadi dua subbagian yaitu :1) Subag rohjas mempunyai tugas dalampembinaan rohani dan kesehatan jasmanibagi anggota Polisi dan PNS.2) Subag rilmat mempunyai tugas dalampelayanan hakhak anggota.Bahwa yang diberikan tugas dan tanggung jawab untukmengelola bidang pendaftaran dan penerimaan calonanggota Polri adalah Subag Diapers Bag Dalpers Biro SDMPolda jateng, penanggung jawabnya adalah kapoldajateng, wakil penanggung jawab adalah

., Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, AlamatJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; 5. KABUL SUTRIYONO, SH., Jabatan : Kepala SubBagian Hak Asasi Manusia pada Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, AlamatJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; 6. ILHAM PRIBADI, SH., Jabatan : Staf Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, AlamatJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; 7.

., Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;4. Agus Cahyono, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 65 PK/TUN/20175. Ilham Pribadi, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;6.

., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAMpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat ;Drs. AGUS BAHTIAR, M.Pd., Jabatan KasubagPensiun pada Biro Kepegawaian Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;. TATANG FIRMANSYAH, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;8. YUSUF SUPRIATNA, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;H.

., Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6. Haryo Bimo Bramantyo,SH., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,7.

Terdakwa juga menandatangani kolom tandatangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebutadalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro serta membubuhkanstempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftar permintaanpembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2011 bulan Januari s/d Maret 2011 ke SubBagian

Terdakwa jugamenandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaroserta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftarpermintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2013 bulan Januari s/d Maret 2013 ke SubBagian

juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Ill Tahun 2014 bulan Juli s/d September 2014 ke SubBagian

juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan IV Tahun 2014 bulan Oktober s/d Desember 2014 ke SubBagian

Kuaroseolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTDHalaman 131 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendirikedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2015 bulan Januari s/d Maret 2015 ke SubBagian

Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPW) tersebut.Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesarRp.5.965.223.350,00, terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu

Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawaban besertabuktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPU) tersebut.2.