(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pat.P/2019/PN Bgl

Rp. 150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. RUSLAN, SH.MHNIP . 195303131978031002

WakatobiAgama : IslamPekerjaan >: PNSPendidikan : Sarjana (S1);Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) olehPenyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11Januari 2020;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaidengan tanggal 4 April 2020;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat

KdiPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 12/Tipikor/2020/PN.Kditanggal 17 Januari 2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim perkara Terdakwa La Sudi, S.Pd;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Bin LA UDA diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Tipikor Kendariberdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS04/RP9/12/2019 tanggal 6Januari 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:Primairn Bahwa terdakwa LA SUDI,S.Pd BIN LA UDA baik bertindak sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M.RAMADHAN ILAHI, SP (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah,)pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUDdisesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satua Pendidikan NonFormal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan AnggaranSatuan PAUD (RKAS).Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum.Ad. 4.

juga berkeyakinan ia telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umummaka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA SUDI,S.Pd Bin LA UDA Majelis Hakim Tipikor terlebin dahulu akan mempertimbangkan halHalaman 192 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs.

Tipikor//2013/PN/Tte tanggal 21 Maret 2013 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs. IbrahimArif, sebesar Rp. 700.000.000, (tujun ratus juta rupiah)dibebankan kepada terpidana Amin Kadir,SE dan sisanya sebesarRp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dipertanggungjawabkankepada terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni.

(limaribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Tteyang amarnya berbunyi sebagai berikut :. Menyatakan Terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu : KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 April 2017 sampaidengan 10 Juni 2017;Terdakwadalam persidangan tingkat pertama dididampingi oleh penasihathukum H. Indra Cahaya, MD.,SE.,SH.

Tjkyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret2017, dan permintaan bandingtersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 29 Maret2017.

Atas memori banding dari Jaksa Penunutut Umum tersebut, Terdakwatelah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7April 2017 yang kemudian telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 10 April 2017;Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan kepada Terdakwa masingmasing tertanggal 18Hal. 39 dari 63 Puts. No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKApril2017 No.

Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 32/Pid.susTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 terlalu ringan dan belum memenuhirasa keadilan masyarakat.> Bahwa judex facti di dalam amar putusannya menyatakan terdakwaDrs.A.Kohar Ayub,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer.

No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKberupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi;.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak terdapat buktibahwa Terdakwa memperoleh harta benda yang berasal daritindak pidanakorupsi, maka kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupapembayaran uang pengganii;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32

ELKANA PINALIA, yang menyatakan pernah ditambangseaikit dibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangattidak adil (onrechtwardig) dan telah salan dalam menentukan hukumnya, yaknidengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan(Vernietigbaar);

Karena itu pula Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, danPasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Adapun keberatan dari Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR SamarindaKelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, dapat kamiuraikan sebagai berikut:.

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas1A Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020 adalah sangatmenyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtyaaraig) oleh karenanyaputusan Judex Facti tersebut cacat hukum dan dapat di batalkan(Vernietigbaar);Jika yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanyalahpermasalahan tanda tangan yang tidak memenuhi asas keseimbangan dantidak memenuhi asas adanya kesepakatan kehendak, bagaimana dengan asasasas hukum

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1ANomor 87/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepadaPenggugat/Terbanding;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequa et Smro) menurut hukum,keadilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/Naar goede/ustitie rechtdoen);Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semulaPenggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:A.

Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A mengabulkangugatan untuk sebagian;2. Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A menyatakanperjanjian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugatsebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 12 April 2013 antara Tn.FLORIANUS ALUI sebagai Pihak Pertama dengan CV. DUNIA USAHA sebagaiPihak Kedua dibatalkan dengan konsekuensi hukum;3. Bahwamenolak gugatan untuk selebihnya;4.

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

Sutan Iskandar Muda No. 98Meuraxa Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bna tanggal 30 Juli 2019tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

Nomor : 1735 atas nama Hamzah bin Rajab yangterkena pembangunan ruas jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa diArea Pintu Tol Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung sebesar Rp. 1. 921.620.000,00 (satu milyar sembilanratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai denganbukti P4, P5, P6 dan P7 yang dititipkan (dikonsinyasi) pada PengadilanNegeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar dengan rincian untukuang ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.771.000.000,00 (satu

oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 28 November 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

PUTUSANNomor 248 /Pid.Sus/2016/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH yang mengadiliperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MUTTAQIN Bin ABDULLAH IDRIS;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Oktober 1988;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jin.

buah botol kecil bertutupwarna biru muda yang sudah terpasang, 3 (tiga) pipet bening, 1 (satu) buahplastik warna hitam yang didalamnya terdapat 100 (seratus) lembar plastik warnabening;e 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral warna bening;Dijadikan barang bukti dalam perkara Dzaki Murtadha Daud Bin Sulaiman Daud;e Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000(dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR

BANDA ACEH, pada hari Rabu, tanggal19 Desember 2016., oleh kami, MUHAMMAD TAHIR SH., sebagai Hakim Ketua , H.SUPRIADI, S.H.M.H dan RONI SUSANTA, SH. masingmasing sebagai HakimAnggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURDANY,SH Panitera Pengganti pada PENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDAACEH, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi olehPenasehat Hukumnya;Hakimhakim

Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 30 Agustus 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaanbanding Nomor 19/Akta.Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SusTPK/2016/PT AMBMenimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 29 Agustus 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 19 / Akta.Pid.Tipikor /2016/PN.Amb. Memori Banding mana telah diberitahukan kepada PenasehatHukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016, berdasarkan Warta PemberitahuanDan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Akta Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum,Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding padatanggal 4 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima KontraMemori Banding Nomor 19/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, Kontra MemoriBanding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 19/Akta.Pid.

Atau mengadili sendiri dengan menjatuhnkan hukuman yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masingmasing Nomor : W27Ul/ 1235/HK.O7/IX/2014, dan Nomor W27UI/1236/Hk.07/IX/2014, tanggal 10 Oktober 2016.Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 7NOPEMBER 2016, Nomor: 22/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIStanggal 9 NOPEMBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH, MH.

Putusan 31/PID TIPIKOR/2012/PTBNA;C. Putusan 2476 K/Pid.Sus/2013(fotokopi Sesuai dengan salinan);3. BuktiT3 : Berita Acara No.800/1563 tanggal 12 Maret 2019, (fotokopisesuai dengan aslinya);4. BuktiT4 : Telaah Staf dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Aceh Timurtanggal 20 maret 2019 No. TS/BPKSDMIKA/03/2019. Hal.Usulan PTDH an Zulfakhri, ZA, S.Pi Nip196105231982021001, (fotokopi sesuai dengan aslinya);5.

Surat Bupati Aceh Timur No.800/4953 Perihal Penjelasanterhadap pengajuan keberatan sdr.Zulfakhri ZA, S.Pi atasPTDH sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan aslinya);10.Bukti T10 : Surat Gubernur Aceh No.800/24172 Perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (fotokopi sesuai denganfotokopi);11.Bukti T11 : Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopisesuai dengan fotokopi);12.Bukti T12 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah

badan peradilan, harus disebutkan perintah secara jelasdalam pertimbangan hukum ataupun amar Putusan suatu badan peradilan tersebutmengenai perintah penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjuti Putusan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jika dicermati kembaliputusanputusan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijatuhkan kepada Penggugatyaitu Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7Agustus 2012 (Bukti T2 A), Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDItanggal 7 Agustus 2012, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:31/PIDTIPIKOR/2012/PTBNA tanggal 26 November 2012 dan Putusan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19Agustus 2014 yang pada salah satu amar masingmasing putusan tersebutmenyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama (Bukti P4=Bukti T2 C,Bukti

April 2019 (Bukti P1 = Bukti T1);Menimbang, berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum bahwa objek sengketa aquo merupakan pemberhentiantidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat diterbitkankarena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7 Agustus 2012,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Penggugat juga memasukkanpemberitaan bermuaian fitnah dan pencemaran nama balk ke media yang bernamaTabloid Tipikor dalam 2 (dua) edisi berturutturut, yang mana sesungguhnya rencanaatau ancaman pemuatan pemberitaan tentang did Tergugat Il dan Bapak AbdulRahman sudah disampaikan beberapa kali oleh Penggugat kepada Bapak AbdulHal 29 dari 78 Put. No. 24 Pdt.G 2014 PN kdi.Rahman dan bu Andi Muiani. Kesaksian Bapak Abdul Rahman dan bu Andi Muianiakan Tergugat Il ajukan dalam pembuktian nant.

Bahwa atas pemberitaan di Tabloid Tipikor tersebut Tergugat ll dan Bapak AbdulRahman telah melaporkan ke Dewan Pers, dan telah selesai dengan balk dan damai,dimana Tabloid Tipikor sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Tergugat lldan Bapak Abdul Rahman.

Namun selesainya permasalahan dengan Tabloid Tipikortidak berarti selesai permasalahan dengan Penggugat sebagai sumber pemberitaan.Bahwa untuk perouatan pidana dugaan fitnah dan pencemaran nama balk yangdiduga dilakukan oleh Penggugat sehuoungan dengan pemuatan pemberitaan diTabloid Tipikor tersebut di atas, Bapak Abdul Rahman telah melaporkannya ke pihakKepolisian di Jakarta, dan saat ini prosesnya masih tetap berlangsungiberproses.Informasi yang diperoleh, pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur

Foto Copy sesuai aslinya Bliyet Goro Bank Negara No.GF 556884 senilaiRp.650.000.000,(Enam ratus lima puluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 6;7.Foto Copy sesuai aslinya Bukti Slip Setoran/Transfer uang senilaiRp.650.000.000, (Enam ratus limapuluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 7;8.Foto Copy dari Foto Copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juni 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.l1 8;9.

Foto Copy dari foto copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juli 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 9;10.Foto Copy sesuai aslinya Surat tanda bukti Lapor Nomor:TBL/2462/V1V2013/PMJ/Dit.Reskrimum telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.Il 10;11. Foto Copy dan Foto Copy Surat Pengaduan Pemberitaan No.009/ISR/DPTVVIV2013 tanggal 24 Juli 2013 telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.lIl 11;12.

Ditahan dalam Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 29 September 2014sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;4. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;5.

., & REKAN beralamat di Jalan Sutanegara No. 15Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2014 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hariRabu tanggal 08 Oktober 2014 dibawah Nomor : 292/X/2014/SK/TIPIKOR/PN.Plk;seas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya tersebut ; Setelah membaca;e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 54/Pid.SusTPK/2014/PN Plk tanggal 29September

Adalahn Pengurus Serikat PekerjaDanamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusustanggal O08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI sejak tahun 2010 sampai denganpada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW.003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, KabupatenTemanggung, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI, sejak tahun 2010 sampai denganpada pada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten.Temanggung, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Tipikor.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;A. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6.

NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Hal 39 Puts.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H.

putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan:Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 hurufb dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat dari Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.Reg.1/1795 C/2018 Perihal : Tindak Lanjut PegawaiNegeri Sipil Yang Melakukan Tipikor tertanggal 24 Agustus2018.

Kabupaten Tegal dilakukan Rapat lagi yangdilakukan oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan rapattersebut juga belum mengambil keputusan, baru disepakati untukKonsultasi ke BKN Pusat terkait daftar nama PNS PemerintahKabupaten Tegal yang telah dihukum pidana berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada perbedaan jumlah; Bahwa dari dasar surat permohonan kami dari BKD ke BKNPusat terkait dengan kejelasan permohonan penggantian daftar PNSyang terlibat Tipikor

di Pemerintah Kabupaten Tegal maka terbit suratjawaban dari BKN Pusat tanggal 21 Desember 2018 perihal:Penambahan daftar nama PNS yang terlibat Tipikor di Kabupaten Tegal yang semula 4 orang menjadi 5 orang; Bahwa setelah terbit surat dari Kepala BKN perihal TindakLanjut Pelaksanaan Keputusan Bersama maka dilakukan sidangpenyelesaian Kasus PNS perihal Pembahasan Penyelesaian TindakLanjut PNS yang terkait Tipikor tanggal 26 Desember 2018, saran dariTim Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang pertama

No. 04/TIPIKOR/2013/PTY Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo.No. 1168 K/PID.SUS/2013 Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia; 2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 dalam PerkaraPidana Korupsi Sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No.15/Pid.Sus/2012/P.TpkorYk. pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Saryoto, S.Pd.