Ditemukan 252 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1671/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 01.070.597.8053.000,beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, diwakili olehPark Cheon Jin selaku Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88038/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00509/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak April 2010 Nomor0001 1/241/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 1671/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88038/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00509/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88038/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2431 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenaraJamsostek Lt. 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88046/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2431/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak =: Rp25.223.024.090,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang Rp 93.325.189,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP > Rp 44.796.091 ,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar :Rp 138.121.280,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88046/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88046/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2430 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION D/H BHLN OCI CORPORATION
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88064/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2430/B/PK/Pjk/2018Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp19.586.636.399,00 Rp.0O,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 72.470.555,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP :Rp 34.785.866,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 107.256.421,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88064/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88064/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88061/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2429/B/PK/Pjk/2018Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp15.060.396.574,00 Rp.0O,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 55.723.467,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP :Rp 26.747.265,00 Rp.0,00;e PPhyang harus dibayar :Rp 82.470.732,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88061/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88061/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1470 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) PTY, LTD
29369 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1470/B/PK/Pjk/2018Put84814/PP/M.XVI.A/27/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk mengabulkan permohonan banding ini, sehingga pajak yangterutang menjadi NIHIL sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh Pasal 15 Final yang terutang 0Kredit Pajak 0Pajak yang tidak/kurang dibayar 0 Sanksi
    Administrasi:e Bunga Pasal 13 (2) KUPJumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84814/PP/M.XVI.A/27/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1957/WPJ.07/2015 tanggal 22 Juni2015, tentang
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84814/PP/M.XVI.A/27/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1470/B/PK/Pjk/20183.2.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2428 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION D/H BHLN OCI CORPORATION
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88060/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2428/B/PK/Pjk/2018Bandinge Dasar Pengenaan Pajak :Rp20.524.893.417,00 Rp.0,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 75.942.106,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 36.452.210,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 112.394.316,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88060/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88060/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION D/H BHLN OCI CORPORATION
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88059/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2432/B/PK/Pjk/2018e Dasar Pengenaan Pajak :Rp 28.678.849.441,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang >Rp 106.111.743,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP : Rp 50.933.637,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar :Rp 157.045.380,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88059/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88059/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1672/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
2019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 01.070.597.8053.000,beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, diwakili olehPark Cheon Jin selaku Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88043/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00507/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak September 2010 Nomor00006/241/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 1672/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88043/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00507/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88043/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 15-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1667/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
2119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenaraJamsostek Lt. 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88044/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 1667/B/PK/Pjk/2018Menurut Terbanding MenurutPemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak > Rp21.635.151.784,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang Rp 80.050.062,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP :>Rp 38.424 .029,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar >Rp 118.474.091,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88044/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88044/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 25-04-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) Pty Ltd d/h MANILDRA FLOUR MILLS Pty Ltd
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • padaKantor Purwantono, Suherman, Surja Consult, beralamatkantor di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor004/Kontra PK/PoA/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81518/PP/M.IIIB/27
    /2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahHalaman 1 dari 7 halaman.
    Desember 2006Nomor 00008/241/06/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, sehingga pajakyang terutang menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81518/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP187/WPJ.07/2015tanggal
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81518/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal 28 Februari 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 25-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) Pty Ltd d/h MANILDRA FLOUR MILLS Pty Ltd
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KantorPurwantono, Suherman, Surja Consult, beralamat kantor diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor005/Kontra PK/PoA/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81519/PP/M.1IIB/27
    /2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahHalaman 1 dari 7 halaman.
    Desember 2007Nomor 00009/241/07/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, sehingga pajakyang terutang menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81519/PP/M.1IIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP209/WPJ.07
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81519/PP/M.INIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1638 B/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1638/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86248/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding sehingga jumlah pajakyang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitung
    Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86248/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00652/KEB/WPJ.19/2016tanggal 6 Oktober 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86248/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86248/PP/M. IIIB/2/7/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman.
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2578 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARISAL;
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2578/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00019/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Desember 2011, sehingga perhitunganmenjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00019/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa PajakDesember 2011, atas nama: Parisal, NPWP14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan (UD.DDIndustri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensi: PerkantoranSentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jl.
    PeninjauanKembali pada tanggal 04 Maret 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00043/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00019/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 25-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION D.H. BHLN OCI CORPORATION
26770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, diwakili oleh ParkCheon Jin selaku Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88057/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap
    Putusan Nomor 1609 B/PK/Pjk/2018Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak April2012 Nomor 00005/241/12/053/15 tanggal 7 Agustus 2015, sehinggapajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebesar Rp0,00 (nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88057/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88057/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1673/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 01.070.597.8053.000,beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, diwakili olehPark Cheon Jin selaku Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88041/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00498/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 15 Masa Pajak Juli 2010Nomor 00008/241/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 1673/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88041/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00498/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88041/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88048/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 1669/B/PK/Pjk/2018Menurut Terbanding MenurutPemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp22.881.393.047,00 Rp.0O,00;e PPh Ps 15 terutang :Rp 84.661.154,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 40.637.354,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar >Rp = 125.298.508,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88048/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88048/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 15-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1668/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — 1668/B/PK/Pjk/2018 vs BUT OCI CORPORATION
2614
  • MenaraJamsostek Lt. 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88045/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 1668/B/PK/Pjk/2018Menurut Terbanding MenurutPemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp23.626.583.199,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang :Rp 87.418.358,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 41.960.812,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar >Rp = 129.379.170,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88045/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan
    XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
18137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88053/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Bahwa penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Desember 2011menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak :Rp 310.810.320,00Rp.0,00;e PPh Ps 15 Terutang : Rp1.149.998,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP : Rp551.999,00 Rp.0,00;e PPh Yang Harus Dibayar : Rp1.701.997,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88053/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88053/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2570 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARISAL;
4211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114174.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Pengadilan dapat meninjau kembaliSKPKB PPh Pasal 21 Masa Maret 2011 Nomor 00010/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan Keberatan NomorKEP00034/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkan sesualdengan perhitungan sebagai berikut: No.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00034/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00010/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Maret 2011, atas nama:Parisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensidi Perkantoran Sentra Kramat Blok A 11, Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat)
    PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00034/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Maret 2011 Nomor00010/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2060/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT OCI CORPORATION
20956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gatot Subroto 38, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88040/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan
    penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Juni 2010 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut MenurutTerbanding Pemohon BandingDasar Pengenaan Pajak : 33.899.855.273,00 0,00PPh Final Pasal 15 terutang : 125.429.465,00 0,00Bunga Pasa; 13 ayat 2Teetnenke oC 60.206.142,00 0,00PPh yang harus dibayar : 185.635.607,00 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88040/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00522/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 15 MasaPajak Juni 2010 Nomor 00009/241/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atasnama BUT OCI Corporation, NPWP 01.070.597.8053.000, beralamat di Gd.Halaman
    Putusan Nomor 2060/B/PK/Pjk/2018/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.