Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 468/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.541.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

atau perselisinan hukum dibidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk).

BPSK tidak benar berwenangmemeriksa dan memutus perkara a quo;b.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasetertanggal 07 Desember 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batubara;.

Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;Halaman 19 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 468/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 14 Oktober 2016;3.

Rp. 1.541.000,;(Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah));Halaman 26 Putusan Nomor 143/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan /Semula Teradu dengan Verstek untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 026/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2019 tertanggal 29 Oktober 2019;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya No. 026/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2019 tertanggal 29 Oktober

Addendum Perjanjian Kredit No. 065/ULM-CHDG/PK-TMR/XII/16 tanggal 05 Desember 2016 sah dan mengikat Para Pihak;

8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 8 K/Pdt.SusBPSk/2017atas, Pemohon Keberatan (in casu PT Cowell Development, Tbk.)sangat keberatan dan menolak secara tegas Putusan BPSK tersebutkarena Majelis Arbiter BPSK Kota Tangerang Selatan telah salah, keliru,melanggar aturan hukum, serta melampaui wewenangnya dalammemeriksa dan menjatuhkan Putusan BPSK tersebut. AlasanalasanKeberatan Pemohon tersebut lebih jauh diuraika berikut ini;A.

BPSK Kota Tangerang Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutuspermohonan yang diajukan Termohon Keberatan ;a. BPSK Kota Tangerang Selatan tidak berwenang menanganipermohonan sengketa yang diajukan Termohon Keberatan , sebabPmohon Keberatan dengan Termohon Keberatan II tidak pernahmengadakan persetujuan/Perjanjian/Kesepakatan memilih BPSK KotaTangerang Selatan sebagai Lembangan Penyesaian Sengketa diantaraPara Pihak;1.

Oleh arena itusudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraa quo membatlkan Putusan BPSK Kota Tangerang Selatan Nomor04/PTS/ BPSKTANGSEL/ 2016 tanggal 17 Maret 2016 tersebut;D. Putusan BPSK Kota Tangerang Selatan mengandung tipu muslihat;Halaman 14 dari 25 hal. Put.

Oleh karena itu, mohon agar kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara keberatan a quo membatalkanPutusan BPSK Kota Tangerang Selatan Nomor 04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 tersebut;F. Putusan BPSK Kota Tangerang Selatan keliru dan salah dalampertimbangan hukumnya;a. Pertimbangan hukum Putusan BPSK tidak Konsisten dan salingbertentangan;1.

Keberatan untuk seluruhnya;Menyatakan sengketa yang diputus berdasarkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan Nomor04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/III/2016 tanggal 2016, bukan SengketaKonsumen;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kotatangerang Selatan tidak berwenang mengadili perkara yang terdaftar diBadan Penyelesiaan Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatandengan register Nomor 01/Reg.

769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

1035 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK , Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yangdikeluarkan oleh BPSK;Oleh karena itu, Pemohon Keberatan sebagai pihak yang merasakepentingannya dirugikan atas putusan arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara secara yuridis berwenang untuk mengajukan Keberatan atas putusanarbittase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1193/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 12 Januari 2017;Pengajuan Keberatan Masih Dalam Jangka Waktu Yang Diatur Pasal 5Ayat (1) PERMA Nomor

Kabupaten Batu Baratersebut diatas bukanlah merupakan kewenangan BPSK berdasarkanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.

Mohon dicatat dalam Berita Acara Sidang mengenai pengakuanTermohon Keberatan dalam gugatannya melalui BPSK Batu BaraBerpegang pada dalil Termohon Keberatan dalam surat gugatannyayang ditujukan kepada BPSK Batu Bara, jelas dan nyata telahmengakui halhal sebagai berikut:Halaman 18 dari 43 hal. Put.

Nomor 1035 K/Pdt.SusBPSk/2017ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tetang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

1091 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela para pihak yang bersengketa, parapihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;f.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010tentang pembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang padapasal (2) nya menyatakan Bahwa setiap konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat.Bahwa berdasarkan pernyataan Konsumen memilih Arbitrase di BPSKKabupaten Batu Bara tanggal 12 Januari 2017.Pasal 45 ayat (2):Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilanatau diluar Pengadilan berdasarkan

konsumen saja yang memilihArbitrase di BPSK, sedangkan pelaku usaha tidak memilih.

peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

108 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 108 kK/Padt.SusBPSK/2016Oleh karena keberatan terhadap Putusan Badan Penyelasaian sengketaKonsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/V/2015 tanggal 22Juni 2015, diajukan melalui domisili hukum dari Tergugat a quo, sehinggaberdasar dan beralasan hukum, gugatan/keberatan ini adalah merupakankewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan;Bahwa Penggugat selaku Termohon II dalam Putusan Badan Penyelasaiansengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/V/2015tanggal 22 Juni 2015, merasa

perkara Nomor 31/Pts/BPSK/V/2015, pemohondisebutkan sebagai M.

Sengketa Konsumen (BPSk);Keberatan III:Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbarutelah keliru terhadap kualifikasi perbuatan melawan hukum yang seharusnyaadalah perbuatan wanprestasi;7.

Konsumen (BPSK) Nomor31/Pts/BPSK/V/2015, Menyatakan Termohon dan Termohon Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 4 dari 14 Hal Put.

) Kota Pekanbaru Nomor Putusan 31/Pts/BPSK/V/2015tanggal 22 Juni 2015 adalah berdasar dan beralasan hukum;Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru Nomor Putusan 31/Pts/BPSK/V/2015 tanggal 22 Juni 2015;Menyatakan penggugat/pemohon keberatan adalah beritikad baik dan telahmelaksanakan kewajiban hukumnya secara sempurna dengan melakukanpembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor sesuai Polis Nomor811201206292;Halaman 6 dari 14 Hal Put.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 295/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Bks., tanggal 15 September 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1) Memperbaiki amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi Nomor 011/BPSK-BKS/2020, tanggal 9 Juli 2020;2) Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Penggugat untuk sebagian;3) Menyatakan pihak Tergugat bersalah dalam melakukan pelayanan terhadap Konsumen;4) Menetapkan sanksi administrasi kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan

175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

terhadap PT Citra Van Titipan Kilat atau TIKI;Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kota Bekasi tersebut, Pemohon Keberatan telan mengajukanpermohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bekasiyang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menyatakan Pemohon Keberatan tidak bersalah;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota BekasiNomor 011/BPSKBKS/2020:Mengadili sendiri:1.Menyatakan BPSK

Kota Bekasi tidak memiliki kewenangan untukmengadili perkara Nomor 011/BPSKBKS/2020;Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon SengketaKonsumen di BPSK Kota Bekasi) tidak memiliki /ega/ standing untukmengajukan permohonan sengketa konsumen di BPSK Kota Bekasi:Menyatakan Majelis Arbiter BPSK Kota Bekasi salah menerapkanhukum dalam mengadili perkara Nomor 011/BPSKBKS/2020;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota BekasiNomor 011/BPSKBKS/2020 dan menyatakan putusan tersebut tidakmemiliki

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Bekasi Nomor 011/BPSKBKS/2020, bertanggal 9 Juli 2020:4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor295/Pdt.SusBPSK/2020/PN.Bks., tertanggal 15 September 2020juncto Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bekasi Nomor 011/REG/BPSKBekasi/2020, tertanggal 9 Juli2020;3.

., tertanggal 15 September 2020juncto Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Bekasi Nomor 011/REG/BPSKBekasi/2020, tertanggal 9 Juli2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada PemohonKasasi;4.

1052/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

39 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 39 K/Padt.SusBPSK/2017Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;9.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahandidalam diktum Putusannya Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2Agustus 2016 mengenai pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihanHal 12 dari 51 hal Put.

Dengandemikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas,mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkanPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016;f) Surat Panggilan Dari BPSK Kabupaten Batu Bara Yang Tidak DicantumkanDalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;1.Bahwa Pemohon

Kabupaten BatuBara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;J) Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016,tanggal 2 Agustus 2016 Tidak Cermat, Keliru, Bertentangan Dengan PrinsipKeadilan, Kepatutan, Kemanfaatan Dan Atau Kepastian Hukum;1.Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Nomor 356/Arbitrase

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 Melebihi Wewenang Yang DiperbolehkanHukum (Ultra Vires);Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 telah mengadili dan memutusdengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultra vires). Majelis BPSKKabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk didalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

706 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

;Sehingga terbitlan Putusan BPSK Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30Januari 2015 yang salinan putusan tersebut diterima oleh PT Binakarya CitraBuana tanggal 2 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Memutuskan1.

Kota Bogor dalammengambil keputusannya sebagaimana Putusan BPSK Nomor20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, menggunakan bukti yangHalaman 10 dari 21 Hal.

Kota Bogor Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015tanggal 30 Januari 2015 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;Bahwa oleh karena Putusan BPSK Kota Bogor Nomor20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan menyatakan tidakmemiliki Kekuatan hukum.

Walapun secara tegas Pemohon Kasasi (Tergugat) menyatakan tidakmemilin dan tidak sukarela menempuh penyelesaian sengketakonsumen oleh BPSK melalui cara arbitrase, Majelis tetap memaksakandengan tanpa hadirnya Pemohon Kasasi (Tergugat) Maajelismelanjutkan penyelesaian dengan cara arbitrase berdasarkanKeputusan Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota BogorNomor 02/BPSK/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang PedomanMekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogormengenai ketentuan persidangan

Putusan Nomor 706 K/Pdt.SusBPSkK/201510.Apakah Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)Kota Bogor Nomor 02/BPSK/2012 tanggal 2 Januari 2012 lebihtinggi dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen?

678 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Keberatan Terhadap Putusan Bpsk DKI JakartaBahwa alasanalasan keberatan Para Pemohon Keberatan terhadapPutusan BPSK DKI Jakarta adalah sebagai berikut:Keberatan Pertama:1. BPSK DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan, danmemutus perkara a quo karena bukan sengketa konsumen melainkanperselisihan keperdataan yang menjadi kKewenangan Peradilan Umum;1.

Bahwa Para Pemohon Keberatan telah menyampaikan keberatanmengenai kKewenangan BPSK DKI Jakarta untuk memeriksa perkara aquo melalui eksepsi kompetensi absolut dalam surat jawaban ParaPemohon Keberatan Nomor 48/Lgl/KMI/IX.2013 tertanggal 25 September2013 pada tahap Pra Sidang di BPSK DKI Jakarta tanggal 03 September2013, sebelum perkara a quo diselesaikan dengan cara arbitrase. Namunkeberatan dalam eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan oleh BPSK DKIJakarta;7.

Tobing sebagai kuasa hukum Termohon Keberatan(Penggugat) pada persidangan di BPSK DKI Jakarta adalah anggota BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BSPKN) yang dapat mempengaruhiproses pemeriksaan perkara a quo di BPSK DKI Jakarta;13.14.Bahwa Sdr. David M.L.

meminta pada Majelis Hakim PengadilanNegeri Bekasi untuk menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadiliperkara a quo.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

530 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) Kabupaten Batu Bara dengan register perkara Nomor390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016;Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 September 2016 membacakanPutusan Nomor 390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, yang amarnya sepertitersebut di atas;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadappertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akalakalan cerdik)

BPSK Kabupaten Batu Bara,Halaman 7 dari 31 hal.

;Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016,Halaman 11 dari 31 hal.

)hari kerja setelah berkasberkas sengketa dinyatakan lengkap danbenar oleh Majelis BPSK;.

danwewenang BPSK pada Pasal 36 ayat (8) menyatakan Bila manaHalaman 20 dari 31 hal.

63 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Majelis Hakim BPSK Batu Bara lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan:1.Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 801/P3K/JSIII/BPSKBB/V/2016 tanggal 29Juni 2016 (bukti P13) dibuat melebihi jangka waktu 21 hari kerja sejakgugatan diterima yakni tanggal 11April 2016.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah;1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Halaman 20 dari 38 hal. Put.

Nomor 63 K/Pdt.SusBPSK/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSk) terdekat;d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;Sehingga Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani

Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan: Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan

sengketa; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Halaman 29 dari 38 hal.

93 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 93 K/Pdt.SusBPSK/2018Putusan Nomor 102/Arbitrase/BPSK/BB/I/2017 tanggal 10 Mei 2017 agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil menurut peraturan dan perundangundanganyang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yangtelah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang

membayar uang denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), dan 11(sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatanhukum tetap (in kracht);Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Membatalkan putusanArbitrase BPSK

Kabupaten Batu Bara Nomor102/PtsArb/BPSK/BB/I/2017 tanggal 10 Mei 2017;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensiuntuk memeriksa dan memutus perkara a4 quo;Mengadili sendiri dan memeriksa sengketa perkara a quo;Menyatakan menolak seluruh gugatan Konsumen/Termohon Keberatanatau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 037/F/825P8/12/13 tanggal 19Desember 2013 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan PerjanjianKredit

)Bahwa terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriSimalungun dengan Putusan Nomor 45/Pdt.GSus/2017/PN Sim tanggal 27Juli 2017;Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 102/Arbitrase/BPSKBB/I/2017tertanggal 10 Mei 2017;Mengadili Sendiri:Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk sebahagian;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 102/Arbitrase/BPSKBB/I/2017tanggal 10 Mei 2017;4.

Membatalkan Putusan Majelis Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya Nomor 003/A/VIII/2013/BPSK KT TSM ; 3. Menolak gugatan keberatan selain dan selebihnya ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

777 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

;Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK.

Nomor 350/MPP/Kep/12/ 201;Bahwa oleh karenanya BPSK. Batu Bara dalam menyelesaikan sengketakonsumen melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen Nomor 350/MPP/Kep/12/201, maka putusan BPSK.

Dengandemikian tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh BPSK. Batu Bara karenabukan merupakan kewenangannya;Bahwa selain itu BPSK. Batu Bara tidak berwenang mengadili perkaraa quo. Yang berwenang adalah BPSK. Pematangsiantar. Sebab perkara a quotidak merupakan wilayah jurisdiksi BPSK. Batu Bara (Kompetensi relatif) ;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berwenang mengadiliadalah BPSK Pematang Siantar dan bukan BPSK. Batu Bara (actor sequiturforum rei/Pasal 142 RBg).

Adi Putra, dimana Putusan Mahkamah Agung ini menguatkanKeputusan BPSK.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK. diambil ditemukan yangbersifatmenentukan;c.

122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

, diteliti dan dicermati secara seksama,putusan hukum yang diajukan majelis BPSK Kota Batam sama sekali jelas tidakdipelajari, diperiksa, diteliti dan dicermati secara seksama terlebin dahulutentang surat pengaduan Termohon, tertanggal 1 April 2013 (terdaftar diSekretariat BPSK Kota Batam dengan Nomor 005/PK ARB/BPSK/IV/2013), halini jelas terbukti karena:a.

Tidak ada dasar hukum dan/atau Peraturan Perundang undanganapapun yang dapat dipakai oleh BPSK Kota Batam untuk menaaiukanputusan seperti amar putusannya Nomor 005/PTS ABR/BPSK/V/2013,tanggal 15 Mei 2013;b.

;Keberatan VII:Bahwa menurut Kesimpulan Pemohon, pengajuan putusan Nomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 oleh BPSK Kota Batam yangmemutuskan pada angka 1 (satu) putusannya menyatakan:1.MEMUTUSKAN :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon atasPengajuan Putusan oleh BPSK Kota Batam Nomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;2. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota BatamNomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013,karena tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa,menyelesaikan dan mengajukan Putusan;3. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota BatamNomor 005/PTSABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013,karena Cacat Hukum;Selanjutnya:MENGADILI SENDIRI:1.

Dana Nagoya (Bank PerkreditanRakyat) tidak memiliki egal standing mengajukan Permohonan Keberatan atasPutusan BPSK Kota Batam Nomor 005/PTSARB/BPSK/V/2013 tanggai 15 Mei2013 karena Putusan BPSK Kota Batam tersebut dijatuhkan dalam sengketakonsumen antara Penggugat Makmur Syaputra melawan BPR Dana Nagoya,Pemohon Keberatan PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat) tidak pihakdalam sengketa konsumen tersebut;Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor .....

756 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) tempat berdomisili Konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekatSehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanHalaman 16 dari 51 hal

Surat Panggilan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)kabupaten Batu Bara Nomor 485/PGARBI/BPSK/BB/IX/2015 tanggal29 September, perihal panggilan persidangan atas namapelakuusaha/pimpinan PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kota Pinang malah diajukan kepada BPSK Batu Bara yangletak lokasinya sangat jauh dari Kota Pinang, sementara di Kota TanjungBalai sendiri yang notabene berlokasi lebin dekat dengan Kota Pinang telahtersedia BPSK yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama denganBPSK Batu Bara;Dengan demikian dengan alasan apakah Termohon Keberatan memilihuntuk mengajukan gugatannya melalui BPSK Batu Bara dan bukan melaluiBPSK kota terdekat (BPSK

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015;.