Tidak6berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara yang dalampenjelasannya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ,adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor : 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian : Dalam pasal 2 ayat ( 1 ) ditentukan bahwa PegawaiNegeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil ; b.

negara, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah untuktidak boleh membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.Ditegaskannya subjek hukum ini karena merekamereka yangdisebutkan ini, merupakan Pejabat Negara yang diberi wewenangnegara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik sebagaipejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desaatau sebutan lain/Lurah, dan karenanya mereka ini

Perbuatan membuatkeputusan dan atau tindakan lain disini adalah suatu tindakan diluarkewenangannya sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutanlain/Lurah.

Padahal Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan sudahsecara melarang keterlibatan beberapa pejabat negara, pejabatapatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, kepala Desa atau sebutannama lain atau Lurah.

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggotaTNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;2. dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan;3. yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/LurahMenimbang bahwa yang dimaksud dengan *Pejabat Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaianadalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimanadimaksud dalam Undangundang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yangditentukan oleh Undangundang, selanjutnya dalam Pasal

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan Pasal 2 UUNomor 28 Tahun 1999 menyebutkan Penyelenggara negara meliputi.1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara3) Mentri,4) Gubernur,5) Hakim,6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

yang berlaku.Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Negara yang lain dalamPasal 2 poin 6 (enam) UU Nomor 28 Tahun 1999?

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara Mentri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan danBahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Pejabat Negara yang lain dalam Pasal 2 poin 6 (enam) UUNomor 28 Tahun 1999?

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 1 ayat (4) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokpokokKepegawaian menyebutkan Pejabat negara adalah pimpinan dananggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Dasar 1945 dan Pejabat negara lainnya yang ditentukanoleh Undangundang.

yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga TertinggiNegara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri,Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;2.

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian SektorKapuas karena menyelenggarakan permainan judi jenis kolokkolok; Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November2020 sekitar Pukul. 19.30 WIB di perumahan Afd. 3 PTPN XIII RimbaBelian

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN SagMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakanterbukti bersalah

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapperbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis kolokkolok ditempatterbuka dan saat itu sedang ada acara pesta pernikahan warga dengan carapemain A menaruh sejumlah uang untuk menebak mana gambar yang benardan jika benar akan mendapatkan uang yang lebih besar dari uang yang ditaruholeh pemain A tetapi jika tebakan tersebut salah maka pemain A akankehilangan uangnya termasuk kedalam bentuk memberi

kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainan judi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwatidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenanguntuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur tanpamendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainanjudi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap maksuddan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolokkolok

Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap dan Peraturan Walikota Lubuklinggau No.1 Tahun2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan DinasJabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atasnama PENGGUGAT , disebutkan juga pada point bsemua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yangbersangkutan sudah tepat/benar sesuai denganKeputusan Menteri Keuangan

No.07/KMK.02/2003 tentangPerjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara,PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka3, pada Pasal 4, 6 dan 8, serta Peraturan WalikotaLubuklinggau No.1 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagiPejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1angka 4, Pasal 4 dan Pasal 6 dan Pasal 8 ;Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap

Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap yaitu Pasal 4berbunyi 2 w.e eeePerjalanan Dinas meliputie Perjalanan dinas jabatan ;e Perjalanan Dinas Pindah ;Halaman 25 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUNPLG26Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalamnegeri bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai tidaktetap yaitu pasal 6 ayat 1, yangberbunyi + oceansPerjalanan dinas pindah merupakan perjalanandinas dari Tempat kedudukan yang lama ketempatkedudukan yang baru

berdasarkan surat keputusanpindah bagi Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai tidak tetap besertakeluarganya yang sah.

Negara, Pegawai Negeri, danPegawai Tidak tetap jo.

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawanhukum Penguasa/ Pejabat Negara;Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugatdidasarkan pada 2 alasan hukum berbeda, yaitu wanprestasidan perbuatan melawan hukum;Dalam hukum acara yang berlaku, penggabungan seperti inidilarang dan tidak sesuai dengan hukum acara.

Oleh karena itu, penggabungangugatan PMH Penguasa/Pejabat Negara dan wanprestasi olehpenggugat, tidak dapat dibenarkan. Sebab, tidak sesuaidengan hukum acara dan bertentangan dengan yurisprudensiMahkamah Agung. Gugatan demikian, merupakan gugatanyang tidak jelas (obscuur libel) dan isinya gelap (onduidelijk);b.

Hukum Acara yang bersifat umum,sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.Misalnya, gugatan perdata umum digabungkan dengangugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dantuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hakatas Merek (Merkenecht); vide ketentuanketentuan tentangHAKI;Dalam perkara a quo, pada subjek dan isi gugatannya,Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat , selakuDPC PKB Kabupaten Bangkalan, yang merupakan badanhukum privat, dan bukan merupakan Pejabat

Negara/PejabatPublik.

Sedangkan Tergugat II, yang merupakan ketua DPRDKabupaten Bangkalan adalah Pejabat Negara/Pejabat Publik.Dengan kata lain, dalam perkara a quo, gugatan perdataumum (wanprestasi/ingkar janji) telah digabung dengangugatan perdata khusus (PMH dari Penguasa/Pejabat Publik).Lihat misalnya, ketentuanketentuan dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, tentang PengadilanTata Usaha Negara yang memiliki hukum acara khusus, yangberbeda dengan ketentuan

perundangundanganyang mengatur secara khusus mengenai hibah yang dilakukan orangtuakepada anaknya sewaktu hidup dan belum adanya pembagian waris olehpemberi hibah ke anakanaknya diatur didalam Impres RI No 1 tahun191991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam kekuasaan kewenanganPengadilan Agama Kudus bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kudus;Bahwa Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkaraperdata No 10/PdtG/2015/PNKds antara Para Penggugat , II dan Illdengan Tergugat IV karena Tergugat IV adalah Pejabat

Negara sesuaisurat keputusan Bupati Kudus No 141.1/544/2013 tentang Pengangkatansebagai Kepala Desa Tenggeles karena urusan yang berkenaan dengansurat yang dikeluarkan pejabat negara pembatalannya lewat PengadilanTata Usaha Negara Semarang, bukan lewat Pengadilan Negeri Kudus;B.

perundangundanganyang mengatur secara khusus mengenai hibah yang dilakukan orangtuakepada anaknya sewaktu hidup dan belum adanya pembagian waris olehpemberi hibah ke anakanaknya diatur didalam Impres RI No 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam kekuasaan kewenanganPengadilan Agama Kudus bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kudus;Bahwa Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkaraperdata No 10/PdtG/2015/PNKds antara Para Penggugat , II dan Illdengan Tergugat IV karena Tergugat IV adalah Pejabat

Negara sesuai2Dsurat keputusan Bupati Kudus No 141.1/544/2013 tentang Pengangkatansebagai Kepala Desa Tenggeles karena urusan yang berkenaan dengansurat yang dikeluarkan pejabat negara pembatalannya lewat PengadilanTata Usaha Negara Semarang, bukan lewat Pengadilan Negeri Kudus;Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat IV , Penggugat dalamrepliknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Dalam Eksepsi :261Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan para Penggugattertanggal 12 februari 2015

Bahwa eksepsi dari Tergugat IV yang mengatakan pada intinyabahwa Tergugat IV adalah pejabat negara yang berkenaan dengansurat yang dikeluarkan pejabat negara pembatalannya lewatPengadilan Tata Usaha Negara, bukan lewat Pengadilan negeriKudus, adalah tidak benar, oleh karena :e Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat jelaskan padahuruf a tersebut diatas, bahwa masalah dalam perkara ini tidakhanya pembatalan hibah saja, akan tetapi ada masalah lain yangmenyertainya, sehingga kewenangannya ada di

Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanamanmodal pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Kab.Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 17Desember 2016 antara pukul 14.00 wita atau setidak tidaknya dalam bulan Desember TahunHalaman 1 dari 14Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga KabupatenMamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap pejabat

Negara, pejabataparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya / lurah yang dengan sengaja,membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa kampanye, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatanantara lain sebagai berikut :Bahwa awal mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas KabupatenMamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanyemendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs.

ahli tri winarno selaku anggota KPU bagian Devisi Hukumsetelah diperlihatkan barang bukti yakni 7 (tujuh ) lembar foto terdakwa yang ikutdalam kampanye serta menggunakan atribut, tindakannya sudah melanggarketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 01 tahun 2015Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 01 tahun2014 tentang pemilinan Kepala Daerah menjadi Undang undang yang bunyinya : Pejabat

Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo.Pasalpasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan keduaatasundang undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang undang No. 01 tahun 2014 tentang

negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu calon selama masa Kampanye;Ad. 1.Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jikasalah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;Mernimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang

Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/KomisiYudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;kendaraan dinas operasional dengan tanda nomorkendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI:kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing sertalembaga internasional yang menjadi tamu negara;kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaanlalu lintas:kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank,pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan daripetugas POLRI; dan. kendaraan untuk kepentingan tertentu

Negara Asing serta LembagaInternasional yang menjadi tamu negara;f. kendaraan Pejabat Negara;g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;h. kKendaraan yang membawa penyandang disabilitas;kendaraan angkutan umum (plat kuning);j. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;k. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbanganpetugas kepolisian, seperti kendaraan pengangkut uang (BankIndonesia, antar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan darikepolisian; dan.

Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing sertalembaga internasional yang menjadi tamu negara;k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaanlalu lintas:. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank,pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan daripetugas POLRI; danm. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalandan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI:(2) Terhadap kendaraan bertanda khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, harus diajukan permohonan

Putusan Nomor 59 P/HUM/2020b. kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans;c. kendaraan berisi tenaga medis yang melaksanakan tugas;d. kendaraan yang memberikan pertolongan dalam kecelakaan lalulintas;e. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta LembagaInternasional yang menjadi tamu negara;f. kendaraan Pejabat Negara;g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;h. kKendaraan yang membawa penyandang disabilitas;kendaraan angkutan umum (plat kuning);j. kendaraan angkutan barang

Negara Asing sertaLembaga Internasional yang menjadi tamu negara;f. kendaraan Pejabat Negara;g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian danTNI;h. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas;i. kendaraan angkutan umum (plat kuning);j..

negara adalah pejabat yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuasaan negaralainnya yang ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan perundanghlm 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.undangan sebagai pejabat negara berdasarkan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabatnegara mencakup jabatan sebagai berikut :a.

Pejabat negara lainnya yang ditontukan oleh UndangUndang.Pejabat negara lain sebagaimana dimaksud pada huruf n salah satunyamerujuk pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Hal mana, jenis pejabat negara yang dimaksuddalam norma tersebut juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal11 UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat Daerah adalah pejabat yangmenjalankan fungsi pemerintahan daerah yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan sebagai pejabat daerah.

Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut magjelismempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatursipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahmerupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifatalternatif, sehingga majelis akan mempertibangkan sesuai dengan konteksperkara ini dihubungkan dengan faktafakta hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

., (Seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;.

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan;.

lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa mendapatkan sabu tersebutseharga Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari saksi lwan Setiadi BinKasiadi (berkas terpisah) untuk dijual lagi oleh terdakwa;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016sekira pkl 19.30 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp.

., namun berdasarkanlaporan hasil mediasi dari mediator hakim, mediasi dalam perkara inidinyatakan tidak berhasil.Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXxX) telahmemperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceralHal

. 4 dari 20 Hal.Salinan Putusan nomor 90/Padt.G/2021/PA Mrs.dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka prosespemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembalidengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidakberhasil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pejabat

Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceraldengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat

Negara(XXXXXXXX) telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang makaproses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksudbercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumahtangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Bank Central Asia, dalamrangka melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan yang berbunyi apabila debitur ciderajanji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat olehmenteri Keuangan, mempunyai

Denganini menjadi terbukti bahwa Objek Sengketa dalam gugatan ini tidak berisitindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari1998 disebutkan bahwa : Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang,sebab tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat

Eksepsi Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Negara ; dan3.

Bakur Sudiana,BSEbin Soma Duloh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKarawang tanggal 11 Nopember 1969, adalah akta otentik yang dikeluarkanHalaman 9 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa Bakur Sudiana aliasH.Bakur Sudiana., BSE bin Soma Duloh telah menikah dengan Hj. ElasSulastri binti J.

Elas Sulastri yang dikeluarkan oleh LurahKarawang Kulon, tanggal 07 Juni 2017, adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa HJ. Elas Sulastri telahmeninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1999, karenanya Majelis Hakimberpendapat telah terbukti bahwa HJ.

Elas Sulastri telah meninggal duniapada tanggal 15 Juni 1999;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Buku Kutipan AktaNikah Nomor :911/74/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, tanggal 22072001, adalah akta otentikyang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan denganHalaman 10 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwketerangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman danYudia Styagati Binti Marsudi yang

Bakur Sudiana,BSE yangHalaman 11 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwdikeluarkan oleh Lurah Karawang Kulon, tanggal 02 Juni 2017, adalah aktaotentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkandengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida bintiSukarman dan Yudia Styagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa BakurSudiana alias H.

dan Tergugat IV secarabersamasama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baikkerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jika Majelis Hakimmelihat para pihak di dalam gugatan agquo, yang menjadi Tergugat IV adalahBupati Kabupaten Kuantan Singingi, dimana menurut Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaKepala Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikategorikansebagai pejabat

negara, sehingga dalam hal ini Tergugat IV jika mengacukepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramerupakan Pejabat Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof.

(Bagir Manan, Teor dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FHUII Press, 2004):Menimbang, bahwa dengan demikian jika mengacu kepada kategorisasitersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud pejabat negara adalahHalaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tikpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara dan menjalankan fungsinya untuk dan atasnama negara;Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengacu kepada uraian diatas,maka

Majelis Hakim berpendapat, Tergugat IV yaitu Bupati KabupatenKuantan Singingi selain merupakan Pejabat Negara sebagaimana diatur didalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,juga merupakan pejabat yang memiliki fungsi administrative sebagaimanapenjelasan Prof.

Subjek hukum yang dilarang (pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNWPoli dan kepala desa atau sebutanlain/Lurah;a.Bahwa adapun subjek hukum yang dilarang melakukan pelanggaransebagaiman dimaksud Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilihanadalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNVPolri dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah;Bahwa Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilinan dimaksud bagaisetiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNVPolrn dan kepala desa atau sebutan lain/urah.

Ataudengan kata lain masingmasing subjek hukum bertanggungjawab atasperbuatan hukum yang dilakukan;Bahwa adapun yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara adalah pejabat publik yang memegangjabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurtperaturan perundangundangan. Jadi, setiap orang yang mendapatkantugas dan tanggungjawab jabatan merupakan merupakan pejabat baik itupejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggotaTNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.2.

bersifat alternatif dimana apabilasalah satu yangdiatur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara dalam undangundang aquo adalah pejabat publikyang memegang jabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurutperaturan perundangundangan. sehingga, setiap orang yang mendapatkan tugas dantanggungjawab jabatan merupakan pejabat baik itu pejabat negara, pejabat

Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangUndang, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah;2 Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil33Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjekhukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas

(2) dan ayat(3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, ternyata Penuntut Umummemfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah

negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye, maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengankapasitas Terdakwa yaitu apakah sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telahditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu

negara ataupejabat aparatur sipil negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda.

Pardasuka, Kab.Pringsewu atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, pejabat Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/ POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Drs. SUYADI, M.M.

Suyadi perbuatan yang dilakukannyaPutusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 32 halamantersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 71ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, Pejabat Negara, Pejabat

Yanti Riswara, M.Hum;Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam dugaan perkara tindak pidanaPemilihan berupa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonsebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;Ad.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yangberarti menunjuk pada seseorang dengan jabatanjabatan terseb ut yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum pidana;Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 25 dari 32 halamanMenimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanTerdakwa Drs.

Penggugat sampai saat ini mengakumasih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KB KABUPATEN CILACAPdan masih menjalankan profesinya sebagai PNS serta masih terima gajisebagai PNS; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPenggugat untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat

Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara dan melanjutkan perkara;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas putusan ini;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 4 dari 7 halamanwan anna anne TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 5 dari 7 halamanMenimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat

Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2018 terdakwa didakwasebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan MogotDesa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai pejabat

Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonperbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 75/PID/2018/PT MND Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atausebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan TimurKabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor : 359

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 13 Juli 2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : MenyatakanTerdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur SipilNegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) UndangUndang