Ditemukan 23612 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pemilihan umum Pemilihan umum daerah Pemilihan walikota Surakarta Komisi pemilihan umum Pemilihan kepala desa
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 225/PID/2019/PT DKI
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terbanding/Terdakwa : IVAN VALENTINO
110 — 37
  • bersalah dandijatuhi pidana bersyarat, maka sebelum putusan dalam perkara iniberkekekuatan hukum yang tetap terdakwa harus mematuhi persyaratansebagaimana pidana yang dijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkatperadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding inisebagaimana yang ditetapkan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,tentang Pemilihan
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sdr
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
2.ADI, SH
3.RAHMAT ISLAMI, SH
4.NAURAH TANJUNG SARI, SH
5.PUTERI DWI WULANDARI K,S.H
Terdakwa:
NURQALBI CAHYANI Alias QALBI Bin SUDARMIN
19 — 10
  • DPT 19 atas nama APRIANI AZIS, tanggal 10 Februari 2024;
  • 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) tanggal 22 Januari 2024;
  • 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-04-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 462/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum IV : NAURAH TANJUNG SARI, SH
Terbanding/Terdakwa : NURQALBI CAHYANI Alias QALBI Bin SUDARMIN
21 — 11
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 71/PID.SUS/2014/PT PTK
Tanggal 14 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SALOMO SAING, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : LAI FAB JUN ALIAS AJUN
97 — 25
  • Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaanSewa Transponder43Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) bahwa: Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang /jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknismaupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan .
    ;Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa danperubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2005 tentangPerubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).
    ;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsungdilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku PenggunaAnggaran. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun2010 yang berbunyi : Pasal 15 ayat (1) ; Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. Pasal 15 ayat (2) ; Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a.
    Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan74perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang PerubahanKetiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).
    ;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukanSekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanBarat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. ;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yangberbunyi : Pasal 15 ayat (1)Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. ; 76Pasal 15 ayat (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :a.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 26-08-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 45/PID/2014/PT AMB
Tanggal 3 September 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : S.M.Saliama.SH.MH
Terbanding/Terdakwa : FIKI NUR SETIAWAN
96 — 38
  • MENGADILI :

    • Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 252 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan
    Fiki terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden . ;2: Menghukum Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki dengan pidana penjaraselama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh)Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan apabilatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
    Fiki terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 235 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fikidengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaanselama 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000, (enam jutarupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ;3.
    putusan namun dikarenakan hanyasebagian/sepotong/sepenggal yang ditelan dari suatu kalimat yang tidak secarautuh/keselurunan sebagaimana putusan judex factie sehingga bisa ditafsirkansangat berbeda ..... sehingga hanya pada kalimat dengan masa percobaan 10(Sepuluh) bulan saja yang menjadi titik berat Pembanding dalam mengoreksiputusan Judex Factie....Bahwa atas putusan Judex factie, amar putusan pertama yaitu : Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana Pemilihan
    Membebankan kepada Terdakwa biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keberatan danalasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknyabahwa Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Fiki NurSetiawan alias Fiki tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 235 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
    Menyatakan Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden . ;. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKIdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah) apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-04-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 315/PID.SUS/2024/PT SMG
Tanggal 23 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : Nimas Ayu Dianing Asih, SH
Terbanding/Terdakwa I : MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR Diwakili Oleh : Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa II : MOKHAMAD AMIN Bin H.M. ALI KASMURI (Alm) Diwakili Oleh : Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa III : HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO
72 — 45
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 29-05-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
IVAN VALENTINO
195 — 128
  • Menyatakan Terdakwa IVAN VALENTINO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamenggunakan kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguanketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 531 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,sesuai dalam dakwaan;2.
    Utr.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, memuatunsur unsur sebagai berikut :1. Setiap orang;2, Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan / ataumenghalangi seseorang yang melakukan haknya untuk memilih,melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dabketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau mengagalkanpemungutan;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur unsur dimaksud akandipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;Ad.
    Umumtanggal 17 April 2019 pukul 09.30 Wib, bertempat di Tempat PelaksanaanPemilinan yaitu TPS 071 Kelurahan Ancol, dan akibat keributan tersebutmengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Umum berhenti kurang lebin selama 10(sepuluh) menit;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsurDengan sengaja menggunakan kekerasan, dan / atau menghalangi seseorangyang melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkangangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara
    Umum;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya; Terdakwa melakukan kekerasan bukan disebabkan oleh suatukepentingan Politik yang berhubungan dengan Pemilihan Umummelainkan disebabkan dendam pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan' diatas denganmemperhatikan alasan alasan yang memberatkan dan meringankan makaPengadilan akan menjatuhkan hukuman Pidana bersyarat sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 huruf (a) KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
    terbukti bersalah dan dijatuhipidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,tentang Pemilihan Umum, pasal pasal lainnya dari Undang Undang yangbersangkutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
2.ADI, SH
3.RAHMAT ISLAMI, S.H.
4.NAURAH TANJUNG SARI, SH
5.PUTERI DWI WULANDARI K,S.H
Terdakwa:
1.EKA SAFITRI. S Alias EKA Binti SAFARI
2.RUSLI BAKRI, S.H. Alias RUSLI Bin BAKRI BEKKA
22 — 10
  • DPT 19 atas nama APRIANI AZIS, tanggal 10 Februari 2024;
  • 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) tanggal 22 Januari 2024;
  • 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PN MASOHI Nomor 54/Pid.B/2018/PN Msh
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
M. Nur Eka Firdaus, SH
Terdakwa:
Tengku Abdul Rahman Taipabu Alias Mances
130 — 51
  • pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu Alias Mances telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapemilu Gubernur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal189 Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C UndangUndang RI Nomor 10 Tahun2016 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.1 Tahun 2015Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang No.1Tahun 2014 Tentang Pemilihan
    Kecamatan pada hari Kamistanggal 05 April 2018 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam bulan April atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam tahun 2018 bertempat di Balai Dusun Tanah Goyang Desa LokkiKecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengajamelanggar Ketentuan larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
    Sekitar Pukul 18.30 Wit Tim Relawan atasnama AHMAD BANDA dan TAHIR SAIMIMA yang merupakan relawanPasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Ir SAID ASAGAF dan IrANDEREAS RENTANUBUN datang kerumah Terdakwa dan mengundangTerdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN TAIPABU Alias MANCES yangmenjabat sebagai Perangkat Desa Lokki atau sebagai Kepala Dusun TanahGoyang dan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan secara lisan untukmenghadiri acara silahturami tatap muka dengan calon wakil Gubernur IrANDEREAS RENTANUBUN di Balai
    Bahwa kehadiran Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN TAIPABU AliasMANCES yang menjabat sebagai Perangkat Desa Lokki atau sebagai KepalaDusun Tanah Goyang dan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan awalnyaHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Mshbelum diketahui oleh pasangan calon wakil Gubernur Ir ANDEREASRENTANUBUN namun setelah Terdakwa hadir dan masuk dalam balaiDusun Tanah Goyang baru Terdakwa diperkenalkan oleh relawan kepadapasangan calon wakil Gubernur Ir. ANDERIAS RENTANUBUN.
    Bahwa Terdakwa pada saat itu juga memberikan kata sambutan pada saatmenghadiri acara silaturahmi tatap muka dengan calon Wakil Gubernur Ir.ANDERIAS RENTANUBUN.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 189 Jo Pasal 70 Ayat (1) huruf C Undangundang RI No.10tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No.01 Tahun 2015tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang no.1 tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 134/PID/2019/PT SMG
Tanggal 18 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti SUPARNO Alm. Diwakili Oleh : PUTRI FESMY PUSPITASAR, SH.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL, S.H.
115 — 49
  • Uno Calon PresidenWakil Presiden Republik Indonesia Periode 20192024 Tingkat KabupatenPurworejo;Bahwa Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm)SUPARNO MD telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRDKabupaten Purworejo Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 sebagaimanaKeputusan Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ 1IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentangPenetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan
    Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang PenetapanDaftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat Keputusan Badan Pemenangan Pasion 02 PrabowoSandi Nomor :010/Kpts/BPPPS/Jateng/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 tentangBadan Pemenangan Prabowo SubiantoSandiaga S.
    Selanjutnya Majelis Hakimyang dalam pertimbangannya menyampaikan substansi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilain sisipelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan merupakantindak pidana Pemilu, sehingga menjadi salah satu pertimbanganhakim menerapkan pidana percobaan, kami Penutut Umum tidaksependapat.
    Keputusan KPU Kabupaten Purworejo nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DaftarHalaman 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMGCalon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
    Umum dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak PidanaPemilinan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-12-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 K/PID/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — AGUS WARSITO,SE bin (alm.) SUWARNO
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semarang, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Semarang di Ungaran, mencoba pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang undang umum, dengan sengaja dengan kekerasanatau dengan ancaman kekerasan menghalangi seseorang akan melakukanhaknya memilih dengan merdeka dan tidak terganggu, jika niat untuk itu telahternyata dari adanya permulaan' pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya
    SUWARNO bersalahmelakukan tindak pidana "mencoba menghalangi pemilihan kepala desa"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 148 KUHP jo. Pasal53 ayat 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masapercobaan selama 1 (satu) tahun ;3.
    SUWARNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Percobaan Menghalangi Pemilihan Umum Kepala Desa" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hariada putusan hakim yang menentukan Terdakwa melakukan suatu tindakpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;4.
    Pasal53 ayat (1) KUHP, yang terkandung unsur : Barangsiapa ; Pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undangundang umum ; Dengan sengaja, dengan kekerasan atau) ancaman kekerasanmenghalangi seseorang melakukan haknya memilih dengan bebas dantidak terganggu ; Adanya permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan karenakehendaknya si pelaku ;5.
    SUWARNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Percobaan Menghalangi Pemilihan Umum Kepala Desa" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 16-02-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda
Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
NOVAN BASUKI ARIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd
77 — 82
  • urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya;
  • 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4

    • Dirampas untuk dimusnahkan;

    1. Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
    2. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 20-08-2019 — Putus : 23-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PT PALU Nomor 110/PID.SUS/2019/PT PAL
Tanggal 23 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SUDIRMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : RISMAN Alias RIS
86 — 0
  • RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
  • 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
  • 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab.
    Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
  • 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
  • 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab.
    Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
  • 13 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab.
    Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
  • 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208050108120005 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;
  • 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208120711070216 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    6.

Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 21-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 109/PID/2013/PT KPG
Tanggal 23 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : NUGROHO, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Benyamin Panda Wonda
62 — 17
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 25-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mlg
Tanggal 5 Februari 2024 — Penuntut Umum:
KUSBIANTORO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DWI NURSISWANTO
66 — 33
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 135/PID/2019/PT PLG
Tanggal 26 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa I : EFTIYANI, SH BIN SANIP Diwakili Oleh : H. Rusli Bastari, SH, dkk
Terbanding/Penuntut Umum : Ursulla Dewi, SH, MH
369 — 136
  • Nama lengkapKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaPalembang (Divisi Tehnis Penyelenggara);: S1 Ilmu Sosial: SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM (Alm);Tempat lahir : Palembang;Umur/Tgl. LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanIV. Nama lengkapTempat lahirUmur/Tgl.
    Harapan XI No.1512 Rt.020Rw.008 Kelurahan Talang Aman Kecamatan KemuningPalembang;: Islam;: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaPalembang(Divisi Hukum dan Pengawasan);: S2 Ilmu Hukum;Halaman 2 dari 55 halaman putusan No. 135/PID/2019/PT.PLGV. Nama lengkap : Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A.RACHMAN;Tempat lahir : Palembang;Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 07 Oktober 1976;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan S.
    SS .16.07/ HM.O200/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal : Rekomendasi agar digelar Pemilinan SuaraLanjutan (PSL) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilpres di 68 (enampuluh delapan) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan1llir,Kelurahan 2 llir, Kelurahan 5 llir sertakelurahanLawang Kidul yang mengalamikekurangan surat Suara.
    SS .16.07/ HM.0200/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal : Rekomendasi agar digelar Pemilinan SuaraLanjutan (PSL) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilpres di 68 (enampuluh delapan) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan1llir,Kelurahan 2 llir, Kelurahan 5 llir sertakelurahanLawang Kidul yang mengalamikekurangan surat Suara.
    akan atau tidakakan melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebagaimanaRekomendasi dari PPK Kecamatan Ilir Timur Il Palembang, halmana dikuatkanoleh keterangan Ahli Dr.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-04-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 461/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Terdakwa I : EKA SAFITRI. S Alias EKA Binti SAFARI Diwakili Oleh : Kusuma Atmaja, S.H.
Pembanding/Terdakwa : RUSLI BAKRI, S.H. Alias RUSLI Bin BAKRI BEKKA Diwakili Oleh : Kusuma Atmaja, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : ADI, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAHMAT ISLAMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : NAURAH TANJUNG SARI, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : PUTERI DWI WULANDARI K,S.H
34 — 15
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus
Register : 18-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BANTA ENG Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Ban
Tanggal 26 Juni 2019 — Pidana - Rosdiana N. S.Pd Binti H. Nasodding
81 — 49
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pwr
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
MASRURI ABDUL, S.H.
Terdakwa:
ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti SUPARNO Alm.
141 — 45
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus
Register : 25-04-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SIBOLGA Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg
Tanggal 6 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.FAHRI RAHMADHANI, S.H., M.H
2.AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.
Terdakwa:
1.TRIWONO GAJAH
2.SULASTRI NOVALINA SIREGAR
3.RUDI KARDO LASE
4.NUNUT SUPRIYANTO SIMAMORA
5.BIKSO HUTAURUK
6.DONI HALOMOAN SITUMORANG
7.ABWAN SIMANUNGKALIT
38 — 27
  • Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) lembar asli C Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan
Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
Dikembalikan kepada Wahid Pasaribu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
- 2 (dua) lembar asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
>
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- 2 (dua) lembar Asli C Hasil Salinan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- 1 (satu) eksemplar asli C Hasil Salinan Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
Pasaribu;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor 174. 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
Dikembalikan kepada Hermanto Alek Gino Tarihoran;
6.