P,Kepala BKPSDM Kabupaten Barru dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Barru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/68/B.HUKUM,tanggal 14 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut

Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Bupati Barru No.888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian karena melakukanTindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atas nama Andi Wawo, S.Sostanggal 30 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan bBupati Barru) Nomor 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian karena melakukan Tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Andi Waso, S.Sos tanggal 30April 2019;4.

Menyatakan Objek sengketa No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian karena melakukan tindak Pidana Kejahatan jabatan atautindak pidana Kejahatan yangn ada hubungannya dengan jabatan atasnamaAndi. Wawo S.Sos tanggal 30 April 2019. Adalah cacat hukum DanTidak Dapat Dipertahankan;2. Sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Pemohon Banding/PemohonKasasi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan menerbitkan KeputusanPemberhentian Dengan Hormat;Halaman 3 dari 7 halaman.

mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Agustus2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarsudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Objek sengketa adalah Keputusan Bupati BarruNomor 888/37/IV/BKPSDM

Nomor3 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan PenundaanMengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM

Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2019Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SEtanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H.Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;4.

formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta pada pokoknya agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 32/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 28 Maret 2019 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM

Dimana akibat dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkansurat keputusan nomor 880 / 01MDI / BKPSDM / 2017 maka Tergugat telahmelanggar Hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertaAzasazas Umum Pemerintahan Yang Baik.ALASAN GUGATANl. DUDUK PERSOALANPEMECATAN TERHADAP PENGGUGAT SANGAT BERLEBIHAN1.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDV/BKPSDM/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRULARMIS.T. tertanggal 23 Januari 2017 sampai dengan dikeluarkannyaKeputusan yang berkekuatan Hukum tetap.DALAM POKOK SENGKETA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Dan padatanggal 25 Januari 2017 telah diserahkan secara nyata Keputusan BupatiTanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi,ST, tanggal 23 Januari 2017) yang dituangkan dan dilengkapi dengan BeritaAcara Penyerahan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DinasPendidikan untuk diberitahukan

Menolak Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanahLaut Nomor: 880/01MDIV/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi, ST,tanggal 23 Januari 2017);. Menolak untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat penggugat dalamkedudukan semula;.

Bukti P7Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:880/01MDI/BKPSDM/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atasnama Fahrul Armi, ST (potokopi sesuai asli);Surat Nomor:800/100MDI/BKPSDM, tanggal 24 Januari2017 perihal Pemanggilan Menghadap (potokopi sesuaiasli);Surat Nomor:800/84MDVBKPSDM, tanggal 23 Januari2017 perihal Penyampaian Surat Keputusan PenjatuhanHukuman Disiplin (potokopi sesuai asli);Surat ditujukan kepada Bupati Tanah Laut dari FahrulArmi, ST (potokopi

Banyuasin GedungNomor 1 Sekojo Pangkalan Balai, Kabupaten BanyuasinPropinsi Sumatera Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBanyuasin Nomor 290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Sdr HamzahLubis, S,IP NIP. 197012291993031002;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan danmengembalikan hakhak kepegawaian Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Penata (lIll/c);5.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada saudara Hamzah Lubis, S.IP.NIP.197012291 993031002;3. Mewajibkan Termohon Kasasi / Dahulu Terbanding / Tergugat untukmencabut keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada saudara Hamzah Lubis, S.IP.NIP.197012291 993031002;4.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 20181 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILANSUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON ~~ Nomor:877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018.1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon Il, Ill, danIV Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umumdan penataan Ruang Kab.

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas namaIr. GATOT RACHMANTO7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Kaban BKPSDM...

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atasnama Ir. GATOT RACHMANTOb. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 2018c.

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya

GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON;

;Bahwa, adapun atas objek gugatan yaitu Surat Keputusan (PLT) Bupati CirebonNomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019 Penggugat telahmengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan perundangundangansebagai berikut. ;1.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yangditerbitkan oleh TERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTONIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINATK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON.

Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan olehTERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanhalaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDGoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Barru Nomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 April 2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

;

Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan BUPATIBARRU No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama ANDI WAWO S.Sos tanggal 30 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan BUPATI BARRU No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama ANDI WAWOS.Sos tanggal 30 April 2019;4.

Menyatakan Keputusan Bupati Barru (Tergugat) Nomor:888/37/IV/BKPSDM/2019 adalah sah menurut hukum= danmengikat;3.

Mks.Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialahKeputusan Bupati Barru Nomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 April2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BarruNomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30April 2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

.> Selanjutnya terdakwa kemudian membuat surat dengan meniru kopsurat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan pengembangan SumberDaya Manusia) Kabupaten Ciamis yang ditandatangani oleh terdakwasendiri dengan meniru tanda tangan dari Kabid Bangrir Kab.

) Kab Ciamis yangisinya anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Ciamis untuk mengambil surat keputusan calon pengisiankekosongan formasi kepegawaian pad tanggal O03 April 2019 danterdakwa mengatakan agar saksi korban menunggu surat tersebutdikirimkan oleh BKPSDM Kab.

Ciamis yang dibuat sendiri oleh terdakwadengan tujuan agar terdakwa dapat mengulur waktu pengembalian uangmilik saksi korban;Bahwa isi surat dengan KOP BKPSDM Cliamis yang dibuat danditandatangani oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan dari KabidPengembangan Karir Mutasi dan Kepangkatan sdr. RISSA SUGARAS.STP, M.Si berisi anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:4.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/06/BKPSDM/IV/2019,tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama lbrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LuwuUtara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;4.

perkara yangtimbul;Dan AtauMohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM

Putusan Nomor 33 K/TUN/2021Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip 197611282005021 004 sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor94/PID.SUS/2015/PN.Mks., tanggal 12 Mei 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) setelah tanggal

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan terhadapKeputusan Bupati Lahat Nomor 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan PemerintahKabupaten Lahat, beserta Lampirannya sampai dengan adanyaPutusan yang berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/20213.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan keadaan ParaPenggugat seperti semula;5.

Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor:821.2.029/KEP/BKPSDM/2020, tentang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di LingkunganPemeritah Kabupaten Lahat, tanggal 12 Februari 2020, denganmemperbaiki cacatcacat yuridis yang terdapat pada Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa a quo, sehingga Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa a quo tidak berlaku lagi; Bahwa sesuai dengan asas spontane vernietiging dalam hukumadministrasi negara yang artinya Badan atau Pejabat

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos, M.Si., NIP. 198010141999121001

;

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan kepada JOKO PITONO, S.Sos.,M.Si, NIP198010141999121001 ; ll.

/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugat telahmenerima Surat Keputusan Nomor: 888/III.1405/A.SK.

/VII/BKPSDM/2019 dan Keberatan tersebutditerima pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Staf Tata UsahaPimpinan Bagian Umum SetKab, dan Penggugat menerimaSurat Tanggapan No.

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatankepada JOKO PITONO, S.SOS.,M.SI.

dan tugas saksi Pengadaandan Pemberhentian Pegawai; Bahwa benar di BKPSDM sejak tanggal 9 Januari 2019 sebelumnya diSatpol PP; Bahwa benar selama saksi berada di lingkungan Pemkab KutalKartanegara, belum pernah diberikan sosialisai mengenai UU AdministrasiPemerintah; Bahwa benar khususnya di BKPSDM belum pernah dilakukan supervisiUU Administrasi Pemerintah minimal oleh Kepala Dinas:;Bahwa benar pernah mendengar UU No.30 tahun 2014;Bahwa benar belum pernah ada supervisi oleh Kepala Dinas atau Bupati

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/20203.

Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.;4.

Putusan Nomor 109 PK/TUN/2020Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor66/G/2019/PTUN.MKS yang dimohonkan Peninjauan Kembali;Dengan Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya

;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/2020Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004;4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An.Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004:4.

pidana yang dijatuhkan;

Penggugat telah mendapatkan ijin dariBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Batam untuk berpisah dengan Tergugat, sesuai SuratKeterangan Nomor : 261/BKPSDM/PPKPA.1/I/2020, tanggal 28 Januari2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Batam;Halm. 2 dari 12 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut denganjalan musyawarah namun tidak berhasil;8.

XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, telahmemperoleh surat izin untuk melakuakan perceraian dari pejabat berwenangdari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Batam, Nomor : 261/BKPSDM/PPKPA.1/I/2020, tanggal 28Januari 2020;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makajawaban Tergugat atas gugatan Penggugat

Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 tentangpemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, telahmengajukan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor261/BKPSDM

XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kota Batam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti bahwaPenggugat adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Kota Batam, olehkarenanya Pengadilan

M E N G A D I L I

1. Dalam Penundaan

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umar, tanggal 17 Mei 2018;

1. Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

1. Dalam Pokok Perkara
   1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa akan tetapi, Penggugat telah diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umartanggal 17 Mei 2018, setelah lebih dari 2 (dua) tahun aktif kembali sebagaiseorang Aparatur Sipil Negara.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakHalaman 17 dari 47 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.PLDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umartanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBuol Nomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umartanggal 17 Mei 2018;A.

BuktiP5 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor:991/65/VI/SKPP/BKPSDM/2018 tanggal 21 Juni 2018.(Fotokopi sesuai dengan asli);oO.

Bukti T7: Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaKarsum Umar, tanggal 17 Mei 2018. (Fotokopi sesuai asli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BKPSDM/2018 tanggal 23 Maret 2018 PerihalTindak Lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi,yang ditujukan kepada Bupati Buol; (Fotokopi sesuai asli);: Tanda terima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol,tanggal 30 April 2018.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Tergugat telah menerbitkanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Karsum Umar, tanggal 17 Mei 2018 sebagaimanaobjek sengketa a quo (vide bukti P1=T1);10.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;3. Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Halaman 1 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juli 2018dengan surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2018, sesuai denganperundangundangan yang berlaku;5.

Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020 Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor65/G/2019/PTUN.MKS yang dimohonkan Peninjauan Kembali;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April

,M.Si;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Andi Sana, S.Sos.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/2020tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Andi = Amiruddin Jusuf, S.H., NIP.197111162002121004;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Andi Amiruddin Jusuf, S.H.,NIP. 197111162002121004:4.

9 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili :Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor67/B/2020/PTTUN tanggal 23 April 2020 dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar No.94/G/2019/PTUN.Mks tanggal 16 Januari 2020Mengadili Sendiri: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat: Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaituKeputusan Wali Kota Palopo Nomor 800/403/BKPSDM

/V/2019 tanggal31 Mai 2019 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Andi Amiruddin Jusuf, SH yang terhitungsejak 10 Juni 2019; Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut keputusannyayaitu Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019tanggal 31 Mei 2019 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Amiruddin Jusuf, SH yangterhitung sejak 10 Juni 2019: Mewajibkan Termohon Kasasi merehabilitasi nama baik PemohonKasasi

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

/VII/BKPSDM/2019 Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,dalam hal ini Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan untukpemberhentian Tergugat.

/VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM. Tanggal 30 Juli2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor NIP: 888/Ill.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.

sejak 9 Januari 2019; Bahwa sebelum di BKPSDM saksi bertugas di Satpol PP dari 4 Januari 2017 9 Januari 2019; Bahwa adapun tupoksi saksi di BKPSDM adalah tentang Kepegawaian danPelatihan; Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Kasubag KepegawaianDinas Pendidikan bahwa Penggugat tidak terima diberhentikan dengan tidakhormat dan akan mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa data PNS yang berkaitan dengan kasus korupsi didapat dari Pimpinandan diberi perintah untuk memperoses administrasi pemberhentian

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888jIII.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama H. Hairuni,SH., MM., NIP 196809041992031006;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama H. Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;4.