XII/04/2012, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3631/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2009 Nomor: 178/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega

XII/04/2012 tanggal 26 September 2012;Mengadili Sendiriseluruh Putusan NomorMembatalkan Selurun Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT40246/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3631/02/Dipenda tanggal 15 November 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat: MenaraRajawali lantai 26, JI.

2.970.000 2.970.0000 NihilBermotorJumlah 0 2.970.000 Nihil 2.970.000 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:073/3631/02/Dipenda

X11/04/201 2,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomortanggal 26 September 2012, yang telahMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan073/3530/02/Dipenda Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danTerbanding Nomor tanggal 21Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2009 Nomor 70/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Putusan Nomor 857/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor073/3530/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor 073/3530/02/Dipenda tanggal21 Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor70/XI/ AB/O7E tanggal 31 Agustus 2010 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak

Daerah Nihilyang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 April 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40183/PP/M.XII/04/2013, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3524/02/Dipenda

XII/04/2012 tanggal 26 September 2012:Mengadili Sendiri:Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40183/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3524/02/Dipenda tanggal 15 November 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, alamat: MenaraRajawali lantai 26, Jalan Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta

Putusan Nomor 3049/B/PK/Pjk/2018 Jumlah 0) 16.932.000 Nihil 16.932.000 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 073/3524/02/Dipenda

Ketetapan Pajak Daerah nihil yangmemuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48497/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1824/02/Dipenda

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48497/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili SendiriMembatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48497/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1824/02/DIPENDA tanggal 3Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1824/02/Dipenda

Putusan Nomor 1134/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1824/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 186/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam

294.267,29;bahwa Dasar Hukum yang dipakai oleh Terbanding sebagai berikut :UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap penetapan a quo sehinggamengajukan keberatan terhadap Faktur Pertamina Nomor 5.11.NNT.009 tanggal 24Oktober 2011 melalui surat Nomor MH:saw/NNT/1111/1089 tanggal 28 Nopember2011;bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding tersebut,Terbanding memberikan jawaban melalui surat Nomor 973/039/Dipenda

1) dan (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tersebut di atas, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulansejak tanggal surat keberatan diterima, Terbanding harus sudah memberi keputusanatas keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan apabila jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberisuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai surat Terbanding Nomor973/039/DIPENDA

Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarahyang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapaikesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak;bahwa memperhatikan pendapat 1 hakim anggota dan Hakim Ketua tersebut di atasyang menyatakan untuk membatalkan surat keputusan Terbanding, dan pendapat 1hakim anggota yang tetap mempertahankan Keputusan Terbanding, maka Putusanyang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak, yaitu membatalkan SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/039/DIPENDA

terdapat sengketa mengenai tarif pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;: bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/039/DIPENDA

KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.48632/PP/M.XIIA/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1960/02/Dipenda

Put.48632/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013.MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48632/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1960/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,Alamat: Menara Rajawali Lantai 26, JI. Dr.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding973/1960/02/Dipenda

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1960/02/Dipenda tanggal 3Halaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/2013Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan SuratNomorMHsaw/NNTPKBBBNKB/X/10182 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebutdi atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3615/02/Dipenda tertanggal 21Oktober 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan PemohonBanding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan

Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/2013Bahwa penetapan tertulis sebagaimana tersebut di atas adalahpenetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, final, danmempunyai akibat hukum bagi Wajib Pajak sebagai badan hukumperdata;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor 073/3615/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 telah memenuhi ketentuanketentuan sebagaimanadisebutkan di atas, yaitu diterbitkan oleh Gubernur Nusa TenggaraBarat sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan ataskeberatan Pemohon Banding, yang

disertai dengan alasan yangJelas;Bahwa menurut Pemohon Banding Keputusan Terbanding Nomor073/3615/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 adalah keputusan yangcacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal, keputusanseharusnya memuat keputusan penolakan bukan memuat keputusantidak dipertimbangkan,Bahwa Majelis dapat memahami pendapat Terbanding bahwaKeputusan Terbanding Nomor 073/3615/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 menyatakan tidak dipertimbangkan karena Terbandingberpendapat bahwa surat Pemohon

Banding nomordan seterusnyabukan surat keberatan sehingga Terbanding hanya memeriksa formalpengajuan keberatan, sedangkan mengenai materi pokok sengketatidak dipernksa oleh Terbanding;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 29 alineakesebelas (11) dan halaman 30 alineakesatu (1) dan kedua (2):Bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Terbanding Nomor073/3615/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tidak memenuhi syaratHalaman 24 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/2013sahnya keputusan menurut hukum (rechtgeldig beschikking) yang manakarena ketidakcermatan Terbanding keputusan tersebut tidak sesuaidengan peraturan dasarnya yaitu tidak berdasarkan Pasal 104 ayat (2)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sebagaimana tersebut di atas;Bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Keputusan TerbandingNomor 073/3615/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakantidak dapat dipertimbangkan surat

Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKBRp.24.066.000 Rp.24.066.000 PKBRp.24.066.000 Rp.24.066.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 Nopember 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10180 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3613/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan

oleh Gubernur Nusa Tenggara Baratsebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan atas keberatanPemohon Banding, yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkanakibat hukum bagi Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berkesimpulanbahwa Surat Terbanding nomor: 073/3613/02/Dipenda tanggal 21 Oktober2011 merupakan Keputusan dan dapat diajukan banding;Bahwa Keputusan Terbanding a quo menyatakan tidak dapatempertimbangkan keberatan Pemohon Banding kaena tidak memenuhiketentuan Pasal 103

: 073/3613/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011menyatakan tidak dipertimbangkan karena Terbanding berpendapat bahwasurat Pemohonan Banding nomor......dst.....oukan surat keberatan sehinggaTerbanding hanya memeriksa formal pengajuan keberatan, sedangkanmengenai materi pokok sengketa tidak diperiksa oleh Terbanding;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum hal. 29 alinea ke sebelas(11) dan hal 30 alinea ke satu (1) dan ke dua (2) :Bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Terbanding Nomor: 073/3613/02/

Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tidak memenuhi syarat sahnya keputusan25menurut hukum (rechtgeldig beschikking) yang mana karenaketidakcermatan Terbanding keputusan tersebut tidak sesuai denganperaturan dasarnya yaitu tidak berdasarkan pasal 104 ayat (2) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsebagaimana tersebut diatas.

;Bbahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa KeputusanTerbanding Nomor: 073/3613/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yangmenyatakan tidak dapat dipertimbangkan surat Keberatan Pemohon Bandingnomor.: ..... dst..... berdasarkan pertimbangan formal mengenai alasan yangtidak jelas adalah cacat hokum dan harus dibatalkan.Bahwa dengan dibatalkannya Keputusan Terbanding Nomor: 073/3613/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tersebut, Majelis berpendapat pajakterutang dihitung sesuai dengan perhitungan

PENETAPANNomor:0095/Pdt.G/2013/PA.SSBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pada Kantor Dipenda Kota TidoreKapulauan, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX KecamatanXXXXXX Tengah Ternate;Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",LawanTERGUGAT umur 33 tahun, agama

Materai : Rp. 6.000,Jumlah Rp. 121.000,SALINANPENETAPANNomor:0095/Pdt.G/2013/PA.SSBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pada Kantor Dipenda Kota TidoreKapulauan, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX KecamatanTernate Tengah Ternate;Selanjutnya disebut sebagai

KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.48531/PP/M.XI11/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1858/02/Dipenda

Put.48531/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48531/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1858/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,Alamat: Menara Rajawali Lantai 26, JI. Dr.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding973/1858/02/Dipenda

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1858/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakHalaman 4 dari 9 halaman.

USD 359.047,63;bahwa Dasar Hukum yang dipakai oleh Terbanding sebagai berikut :UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap penetapan a quo sehinggamengajukan keberatan terhadap Faktur Pertamina Nomor 5.11.NNT.004 tanggal 10Mei 2011 melalui surat Nomor MH:saw/NNT/071 1/0532 tanggal 20 Juli 2011;bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding tersebut,Terbanding memberikan jawaban melalui surat Nomor 973/034/Dipenda

1) dan (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tersebut di atas, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulansejak tanggal surat keberatan diterima, Terbanding harus sudah memberi keputusanatas keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan apabila jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberisuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai surat Terbanding Nomor973/034/DIPENDA

Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarahyang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapaikesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak;bahwa memperhatikan pendapat 1 hakim anggota dan Hakim Ketua tersebut di atasyang menyatakan untuk membatalkan surat keputusan Terbanding, dan pendapat 1hakim anggota yang tetap mempertahankan Keputusan Terbanding, maka Putusanyang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak, yaitu membatalkan SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/034/DIPENDA

terdapat sengketa mengenai tarif pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;: bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/034/DIPENDA

bahwa Dasar Hukum yang dipakai oleh Terbanding sebagai berikut :e UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah;3. bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap penetapan a quo sehingga mengajukankeberatan terhadap Faktur Pertamina Nomor 5.10.NNT.0052 tanggal 10 Januari 2011melalui surat Nomor MH: saw/NNT/0511/0500 tanggal 02 Mei 2011;4. bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding tersebut,Terbanding memberikan jawaban melalui surat Nomor 973/030/Dipenda

dan (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut diatas, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal suratkeberatan diterima, Terbanding harus sudah memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan Pemohon Banding dan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.8. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai surat Terbanding Nomor973/030/DIPENDA

Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketualdan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suaraterbanyak;bahwa memperhatikan pendapat 1 hakim anggota dan Hakim Ketua tersebut di atas yangmenyatakan untuk membatalkan surat keputusan Terbanding, dan pendapat hakim anggotalyang tetap mempertahankan Keputusan Terbanding, maka Putusan yang diambil adalahberdasarkan suara terbanyak, yaitu membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor973/030/DIPENDA

menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;menimbang bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;mengingat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Memutuskan Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/030/DIPENDA

Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48588/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1915/02/Dipenda

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48588/PP/M.XI1I/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013;Mengadili SendiriMembatalkan selurun Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48588/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1915/02/DIPENDA,tanggal 03 Desember 2012, mengenai Permohonan Keberatan atasPengenaan PKB atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP01.061.573.0091.000

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1915/02/Dipenda

Putusan Nomor 631 B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1915/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 300/XI/AB/O7E tanggal 16 November

Pajak Daerah nihil yangmemuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48498/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1825/02/Dipenda

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48498/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili SendiriMembatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48498/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1825/02/DIPENDA tanggal3 Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1825/02/Dipenda

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo, yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1825/02/Dipenda tanggal3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor:187/X/AB/07E tanggal 16 November 2011 oleh Majelis HakimPengadilan

Pajak Daerah nihil yangmemuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48623/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1950/02/Dipenda

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48623/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48623/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1950/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1950/02/Dipenda

Putusan Nomor 3047/B/PK/Pjk/2018 973/1950/02/Dipenda, tanggal 3 Desember 2012, mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat danBesar, Tahun Pajak 2011, Nomor: 342/XI/AB/07E, tanggal 16November 2011, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanPeninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 Agustus 2010 Nomor :25628/PP/M.IV/22/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor: 973/757.A/02/DIPENDA

Surat Tanggal Surat Faktur Nilai yang diajukan KeberatanKeberatan Keberatan Pertamina No.1 MH:em/ 30 Oktober 809805682 USD 99,054.00NNT/07082 2007TOTAL USD 99,054.00 Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/757.A/02/DIPENDA tertanggal 18 Juni 2008 yang isinyamenyatakan bahwa :Bahwa menunjuk Surat Pemohon Banding masingmasing Nomor: MH:em/ NNT/07082tanggal 30 Oktober 2007 perihal permohonan keberatan atas pengenaan Pajak BahanBakar Kendaraan

Bermotor yang dipungut oleh PT Pertamina terhadap Pemohon Bandingdengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa permohonan keberatan Saudara ditolak;Bahwa adapun perincian dan penjelasan atas Keputusan keberatan Nomor: 973/ 757.A/02/DIPENDA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :1 Bahwa pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotordidasarkan pada UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan PemerintahNomor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut olehPertamina terhadap Pemohon Banding dengan ini disampaikan kepada Saudarabahwa permohonan keberatan Saudara tidak dapat dikabulkan.Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/757.A/02/Dipenda tertanggal 18 Juni2008 tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding,telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat No.

Put. 25628/PP/M.IV/22/2010.MENGADILI KEMBALI:1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2 Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 973/757.A/02/DIPENDA tertanggal 18 Juni 2008 tentang Pemungutan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor berdasarkan faktur yang diterbitkan PT.

Ketetapan Pajak Daerahnihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48521/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1848/02/Dipenda

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48521/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili SendiriMembatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48521/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1848/02/DIPENDA tanggal 3Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1848/02/Dipenda

Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/2013Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 073/3614/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapatdipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkanperaturan

Put.41435/PP/M.XIV/04/2012, tanggal 21 November 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:No.073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor jenis Alat Berat danHalaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/2013Besar Tahun Pajak 2010, Nomor: 154/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atasnama : PT.

keputusan tidakdipertimbangkan.bahwa Majelis dapat memahami pendapat Terbanding bahwa KeputusanTerbanding Nomor: 073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011menyatakan tidak dipertimbangkan karena Terbanding berpendapat bahwaHalaman 21 dari 27 halaman.

;bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Keputusan TerbandingNomor: 073/361 4/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan tidakdapat dipertimbangkan surat Keberatan Pemohon Banding nomor: ..... dst.....berdasarkan pertimbangan formal mengenai alasan yang tidak jelas adalahcacat hukum dan harus dibatalkan.bahwa dengan dibatalkannya Keputusan Terbanding Nomor:073/3614/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tersebut, Majelis berpendapatpajak terutang dihitung sesuai dengan perhitungan pemohon

Vide antara lain: Nomor Put.25581/PP/M.1V/04/2010 danNomor Put.25589/PP/M.IV/2010 yang keduanya diucapkan tanggal 30Agustus 2010.Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak yang membatalkan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 073/3614/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak KendaraanHalaman 23 dari 27 halaman.

242.643,19;bahwa Dasar Hukum yang dipakai oleh Terbanding sebagai berikut :UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap penetapan a quo sehinggamengajukan keberatan terhadap Faktur Pertamina Nomor 5.10.NNT.0051 tanggal 06Desember 2010 melalui surat Nomor MH: saw/NNT/0311/0487 tanggal 01 Maret2011;bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding tersebut,Terbanding memberikan jawaban melalui surat Nomor 973/029/Dipenda

1) dan (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tersebut di atas, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulansejak tanggal surat keberatan diterima, Terbanding harus sudah memberi keputusanatas keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan apabila jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberisuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai surat Terbanding Nomor973/029/DIPENDA

Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarahyang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapaikesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak;bahwa memperhatikan pendapat 1 hakim anggota dan Hakim Ketua tersebut di atasyang menyatakan untuk membatalkan surat keputusan Terbanding, dan pendapat 1hakim anggota yang tetap mempertahankan Keputusan Terbanding, maka Putusanyang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak, yaitu membatalkan SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/029/DIPENDA

terdapat sengketa mengenai tarif pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;: bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/029/DIPENDA

ARIFIN, yang dikeluarkan olehKepala Dipenda Pemko Medan tanggal 06 Februari 2013 dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT (NOP) : 12.75.080.008.003 0246.0, atas nama Wajib Pajak : M.

Kepala Dipenda Pemko Medan tanggal 03September 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.

Kepala Dipenda Pemko Medan tanggal 03 September 2012dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.

LI 1 :Dipenda Kota Medan tanggal 06 Februari 2013 Surat Tanda TerimaSetoran (STTS) No.

NURDIN, yang dikeluarkan olehKepala Dipenda Kota Medan tanggal 06 Februari 2013 Surat TandaTerima Setoran (STTS) No. SPPT (NOP) : 12.75.080.008.0030220.0,atas nama Wajib Pajak : M.