Bank Rakyat Indonesia cabangCirebon dengan pekerjaan bidang kearsipan dengan upah Rp 25.000,00 perhari;5 Bahwa pada tahun 2007 terjadi perubahan kepemimpinan dibagian KepalaRumah Tangga yang semula H. Ali (H. Hatta Ali Yanwar) digantikan oleh Ing Sugianto,Penggugat tetap dipekerjakan dibidang kearsipan dengan upah Rp 30.000,00 perhari;6 Bahwa pada tahun 2008 Kepala bagian Rumah Tangga diganti lagi dari IngSugianto kepada Yudho Figara, Penggugat mendapat upah Rp35.000,00 perhari.

PUTUSANNomor : 37/Pdt.G/2013/PN.LWK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perdata antara :Nama : MARLIEN LAMANDASA, S.PdUmur :42 ThnAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : PNS pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kab. BanggaiAlamat : Jin. S. Parman No.14 Kec. Luwuk Kab.

Tergugat dengan Penggugat adalahsuami istri, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1992 di Manado ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat yangmeminta perkawinannya tersebut diputus karena perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya danketerangan para saksi yang mana Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Perpustakaan dan Kearsipan

., Jabatan: Kabid PengembanganPerpustakaan Pembudayaan Kegemaran Membaca danPenyelenggaraan Kearsipan; 6. Fandha Gunaeri Harahap., S.psi., Jabatan : Kasubbid PenilaianKinerja Disiplin dan Penghargaan ASN; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 26A Sibolga,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/539/2019 tanggal 8 Maret1.

Bahwa pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor 590 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat bertugas diDinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;6.

Bukti T8Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87 ayat 4 huruf b (FotokopiDari Fotokopi);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilpasal 250 huruf b (Fotokopi Dari Fotokopi);Fotokopi Surat Kepala Cabang Kejaksaan NegeriTanjung Jabung Timur Di Nipah Panjang Yang DitujukanKepada Bupati Tanjung Jabung Timur C.q Kepala DinasPerpustakaan Dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur Nomor :B47/N.5.19.7/Ep.1/IV/2018 Perihal : Surat KeteranganTerdakwa Heri Widodo

pemerintahan dan pembangunan;Menimbang, bahwa Pasal 14 UndangUndang Nomor 5 tahun 2014jJuncto Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkanpada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendahterdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkandengan bukti P1= T10 = T11, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanyajabatan Penggugat sebagai Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Perpustakaandan Kearsipan

JBIMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T10 khususnyadalam Diktum Kesatu dan diktum kedua ditemukan fakta hukum sebagaiberikut:Dalam diktum kesatu menyatakan:Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri:Nama : Heri Widodo, S.Pd.NIP : 196909291998031007Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)Jabatan : PelaksanaUnit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung JabungTimurTerhitung Mulai Tanggal : 30 April 2018Kemudian dalam diktum kedua menyatakan: Keputusan Bupati

ANGEL atau setidaktidaknya milik orang lainselain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwaberada di dalam mobil yang sedang parkir menunggu ibu KepalaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat yangsedang mengikuti kegiatan rapat di kantor Bupati, melinat saksiSTEFANI PUJA BALLU Als. PUJA dan saksi ANGELINA KAMILALALO Als.

dengan menggunakan tangannya secara paksa hinggajok sepeda motor tersebut terbuka lalu terdakwa tanpa seijin daripemiliknnya mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna Cream, 1 (satu)buah HP SAMSUNG DUOS warna hitam, dan 1 (satu) buah HP ASUSwarna hitam, setelah berhasil menguasai HP tersebut lalu terdakwakembali masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian langsungpergi menjemput ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Sumba Barat selanjutnya balik pulang ke kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan

;Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi SuratKeterangan dari Kepala Dinas Kearsipan dan perpustakaan, Kabupaten KutaiKartanegara, nomor : 065.14/50/DAPI/II/2017, tanggal 06 Februari 2017,fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda T.;Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yangmasingmasing bernama:1.

mediasi yang dibuat oleh mediatorDrs.H.Hatpiadi,M.H., tanggal 25 Januari 2017 terbukti para pihak gagalmencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuanTergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Juli 1996;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, Tergugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapat izin untuk mengikuti proses persidangan sampaiselesai dari Kepala Dinas Kearsipan

a/n Abdullah bin Naman terletak diJalan Kelapa Gading Boulevard Raya (dahulu Jalan Pegangsaan Dua)Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading (dahuluKecamatan Koja) Jakarta Utara termasuk informasi yang tidak diungkapkarena memuat rahasia pribadi atau hakhak pribadi seseorang, hal inisejalan dengan Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan yang menyatakan :Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat:a.

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;Pasal 1 angka (2) dan (9) Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan e Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Pasal 17 Huruf h UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009;UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan InformasiPublik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publikdalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar InformasiPublik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masingmasingunit/satuan kerja sekurangkurangnya 1 (Satu) kali dalam sebulan;(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan dibidang kearsipan

ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan:yang dimaksud dengan pengumpulan informasi publik secara fisikadalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuksalinan elektronik atau salinan tertulis;Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi menilaiInformasi mengenai warkah merupakan informasi yang bisa didapatkan Termohon dalam mencari keadilan sedangkan Badan publikdalam hal ini Kementerian Agraria yaitu PPID juga tkutbertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyimpanan,pendokumentasian dan/atau kearsipan

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud padaayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataanInformasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja diBadan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiranDaftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinanmasingmasing unit/satuan kerja sekurangkurangnya 1 (Satu)kali dalam sebulan;(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan dibidang kearsipan

melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam DT 1047 G;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kepala Dinas Perpustakaandan Kearsipan Kota Baubau; 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam DT 2073 EG;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Haji Muhammad Rusly RasyidBin Abdul Rasyid;4.

terdakwa harus dipulihkandalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas daridakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan terdakwa sedang berada dalamtahanan Rutan, maka diperintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa:Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bau 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1047 G, oleh karena mobiltersebut milik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Baubau, makadikembalikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaBaubau; 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam DT 2073 EG, olehkarena sepeda motor tersebut milik dari saksi Haji Muhammad Rusly RasyidBin Abdul Rasyid, maka dikembalikan kepada saksi Haji Muhammad RuslyRasyid Bin Abdul Rasyid;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bebas dari dakwaan PenuntutUmum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentangLalu

Menetapkan barangbarang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1047 G, dikembalikankepada pemiliknya yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaBaubau; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam DT 2073 EG,dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Haji Muhammad Rusly RasyidBin Abdul Rasyid;5.

PUTUSANNomor 222/Pdt.G/2020/PA.BrZza NEN 5 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNSpada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru,tempat kediaman di BTN Graha Coppo II Blok GG33,Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.BrPenggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk berceraidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru, telahmengajukan izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Barru 31 Maret 2020, halini telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983tentang izin perkawinan

., selaku Kepala Desa Tolong KecamatanLede Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah menandatangani danmengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: 181004/SKKT/DSTLNG/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018 tersebut, sertapenomoran SKKT tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 78 tahun2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri danPemerintah Daerah, selain itu saksi Yosua Palalang selaku pemilik tanah yangberbatasan dengan tanah yang dianggap oleh terdakwa sebagai miliknyadalam

,S.Sos., selaku Kepala Desa Tolong KecamatanLede Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah menandatangani danmengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: 181004/SKKT/DSTLNG/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018 tersebut, sertapenomoran SKKT tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 78 tahun2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri danPemerintah Daerah, selain itu saksi Yosua Palalang selaku pemilik tanah yangberbatasan dengan tanah yang dianggap oleh terdakwa sebagai miliknyadalam

., tertanggal 14 Maret 2018 dan 27 Maret 2018,ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halanganyang dibenarkan oleh UndangUndang;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau, telah mengajukan permohonanizin perceraian namun Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaBaubau, menolak permohonan izin Penggugat, sebagaimana suratpenolakan Nomor 420/28/II/2018, tertanggal 20 Februari 2018;Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan

Selain itu honor untuk penjagamalam sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)kepada Syariful Rahman pad kegiatan yang sama juga fiktif.Kegiatan penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD(1.20.28.01.27) yakni biaya honorium tim penunjang kegiatanpenyelenggaraan kearsipan SKPD tahun 2011 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya untuk kegiatanpenunjang pencari berkas/dokumen tahun 20042005 sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ternyata :1) Biaya

Penunjang Penyelenggara Kearsipan SKPDPO. Pengadaan Kendaraan dinas/operasionalo. Pengadaan peralatan Gedung KantorsA. Pemeliharaaan rutin/oerkala kendaraan dinas/operasional15.

Kegiatan penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD yakni biayahonorium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPD154tahun 2011 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) danbiaya untuk kegiatan penunjang pencari berkas/dokumen tahun 20042005 sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)adalah fiktif :7.

Kegiatan penunjang penyelenggaraan kearsipan SKPD yakni biayahonorium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPDtahun 2011 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) danbiaya untuk kegiatan penunjang pencari berkas/dokumen tahun20042005 sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat jutarupiah) adalah fiktif ;7.

AenDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh, pendidikanD.Ill, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Sungai Penuh, KotaSungai Penuh, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas

SAKSI Il, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh, pendidikan S.1,tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Pondok Tinggi, Kota SungaiPenuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:mBahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena temansekantor Penggugat;mBahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal dirumah orangtua Penggugat di XXXXX Kecamatan Sungai Penuh,Kota Sungai Penuh;mBahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

KEP106/KPK/XII/2005 dengan jabatansebelumnya sebagai Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran.Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 Penggugatl telah diberhentikandan diangkat secara tidak sah oleh Tergugat sebagai Kepala Satuan TugasPembelajaran Internal;3. Bahwa Penggugat Ill merupakan pegawai KPK yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Pimpinan No. KEP138A/01/VI/2008 dengan jabatansebelumnya sebagai kepala Biro Sumber Daya Manusia.

KEP106/KPK/XII/2005dan sejak 5 Desember 2005 diangkat sebagai Kepala Bagian Kearsipan danAdministrasi Perkantoran;Bahwa Peggugat Ill diangkat sebagai pegawai KPK pada tanggal 3 Juni 2008berdasarkan surat Keputusan Pimpinan KPK No.

Keputusan Nomor: 1448 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon Ill Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikanPenggugat Il sebagai Kepala Bagian Kearsipan dan AdministrasiPerkantoran;.

Keputusan Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon Ill Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikanPenggugat Il sebagai Kepala Bagian Kearsipan dan AdministrasiPerkantoran;f. Keputusan Nomor 1426 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang TataCara Mutasi Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;g.

tanggal 3 Januari 2011;Bahwa Judex Facti telah mengabaikan bukti P9 dalam buku ekspedisitentang sipenerima Surat Perintah (SP) Nomor Prin04/R.4/01/2011 tanggal3 Januari 2011, dimana sesuai dengan bukti P10 ternyata adalah tandatangan Indriyani Ghazali, SH dan hal tersebut dikuatkan juga dengan buktiP11 mengenai Surat Pernyataan Desilima Paranoan, SH dan lwanDarmawan,SH yang keduanya merupakan teman satu bidang yangbersangkutan;Bahwa Judex Facti telah mengabaikan keterangan Masita, SH KepalaUrusan Kearsipan

, yang dalam keterangannya menyatakan Surat Perintah(SP) Nomor Prin04/R.4/01/2011 tanggal 3 Januari 2011 tidak terdapatArsipnya didalam buku ekspedisi Kearsipan pada kantor Kejaksaan TinggiSulawesi Selatan berdasarkan bukti P13.

,M.l.Kom binti Kasman, Lahir di Jombangtanggal 08 September 1964, (umur 55 tahun), agamaIslam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS ( DinasPerpustakaan dan Kearsipan Prov.

, agama Islam,Pendidikan Strata 1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan PariwisataKelurahan Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat , dibawahsumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksi adalahanak kandung dari para Pemohon;Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, dimana Pemohon bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian Lombok Tengah), sedangPemohon II adalah PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

AdministrasiPerencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, PedomanBangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan BadanPeradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi SuratMahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasikeprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasiprioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD)atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung(SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dandokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolan (baikuntuk acara internal maupun dalam menghadiri acaraeksternal) dan regulasi standar keamanan.Revisi Buku I, Buku IJ, Buku II dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku

XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan PNS di Kearsipan, tempat kediaman di Jalan Andi Bandaco,Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayuadalah teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah temansatu kantor dengan saksi sejak tahun 2014 sampai sekarang; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; Bahwa saksi tahu

setelan menikah Penggugat dan Tergugat tinggal diParePare kemudian pada tahun 2014 pindah ke Pasangkayu dan bekerjasatu kantor dengan saksi di Kearsipan Pasangayu; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa saksi tahu selama di Pasangkayu, Penggugat tinggal bersamakakaknya dan Tergugat tidak pernah datang ke Pasangkayu sampaisekarang; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2014, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan selama

No. 73 /Pdt.G/2017 /PA.MshPerpustakaan Kearsipan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram BagianTimur di Bula yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.275.000,(tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan olehkarenanya layak hingga anak tersebut dewasa8.

PUTUSANNomor 591 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HERI WIDODO, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Perum Garuda Tiga Blok BII/7 RT 013 KelurahanMayang Mengurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil diDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten TanjungJabung Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy