Ditemukan 506 data
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
590 — 524
Bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1413 KUHPerdata,maka dapat diketahui pembaruan hutang (novasi) terjadi salahsatunya bila seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baruuntuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama, yangdihapuskan karenanya.
Pembaruan hutang ini disebut novasi obyektifkarena yang diperbarui adalah obyeknya atau perjanjiannya;Apabila novasi tidak mengakibatkan perikatan hutang baru, makapada dasarnya tidak terjadi novasi dan tidak mengakhiripenanggungan sebagaimana didalilkan olen Penggugat.
Utangsi A karena jual beli diganti dengan suatu utang karena pinjamuang dengan rente.Doktrin ilmu hukum tersebut merupakan penjelasan dari ketentuannovasi yang diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata, dimana dalamketentuan itu diatur novasi hanya dapat terjadi dengan 3 cara yaitu:(1) Adanya penggantian objek perikatan (novasi objektif)(2) Adanya penggantian debitur (novasi Subjektif pasif), dan(3) Adanya penggantian kreditur (novasi Subjektif aktif).Faktanya, ketiga cara novasi tersebut tidak terpenuhi
Pengertian Novasi tidak diberikan dalam undangundang, akanHalaman 114 dari 126 Putusan No. 173/PDT/2020/PT SMRtetapi dalam Pasal 1413 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) s/d Pasal 1424 KUHPerdata Novasi diterjemahkansebagai Pembaharuan Hutang;4. Bahwa Pembaharuan dilakukan berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak dimana Pihak Kreditur dan Debitur bersepakat untukmenghapuskan perikatan lama dan menggantinya dengan perikatanbaru.
Bahwa Terbanding dan Terbanding II di dalam persidangan tidakpernah membuktikan adanya Perikatan Baru tentang PembaharuanHutang (Novasi) yang dibuat oleh dan antara kreditur dan debitur I.c.Pembanding, Terbanding II dan Terbanding III, sehingga pada dasarnyatidak terjadi Novasi untuk menghapuskan Perjanjian Penanggungan(Borgtocht) a quo;6.
87 — 5
Rosniah sebagai wali atas anak yang bernama Zamir lahir di Ujunge, pada tanggal 15 April 2005, khusus kepentingan mengajukan novasi (pembaruan)permohonan kredit di Bank Danamon cabang Pare-pare;4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).
141 — 50
Bank NusaInternasional) kepada Bank Indonesia (BI) khusus untuk Fasilitas SuratBerharga Pasar Uang (SBPUK) dan Sub Ordination Loan (SOL) padatanggal 14 Januari 1998 sebagaimana Akta Novasi Nomor: 90, tanggal 18Desember 1998 yang dibuat dihadapan Bray. Mahyastoeti Notonagoro, SH.,Jumlah Rp.641.000, Notaris/PPAT di Jakarta;Bukti: P2 : Akta Novasi Nomor : 90, tanggal 18 Desember 1998yang dibuat dihadapan Bray.
BNN telah dilunasi oleh Tergugat Il adalah dalil yang sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak.Bahwa selain itu terkait dengan Akta Novasi Nomor: 90 tanggal 18 Desember1998, dapat Tergugat sampaikan bahwa dengan adanya novasi tersebutsebagaimana disebutkan dalam ketentuan:Jumlah Rp.641.000, TPasal 1420 KUH Perdata:"Hakhak istimevwa dan hipotikhipotik yang melekat pada piutang lama, tidakberpindah pada piutang bam menggantikannya, kecuali kalau hal itu secarateg
Bukti P2 : Akta Novasi Nomor : 90, tanggal 18 Desember 1998 yangdibuat dihadapan Bray. Mahyastoeti Notonagoro, SH.,Notaris/PPAT di Jakarta;4. Bukti p 3a: Foto copy surat dari Bank Danamon (Tergugat Il) kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No.B.202.Corp.Sec tanggal 22 Mei 2002 Perihal PengembalianAsset Milik Koperasi Nusa Mitra Utama;5. Bukti 3b : Foto copy surat dari Bank Danamon (Tergugat Il) kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No.B.331Jumlah Rp.641.000, 6.
128 — 78
Karenanya,Perjaniian Jual Beli demi hukum telah berakhir sesuai dengan ketentuanPasal 1381 Kitalb Undangundang Hukum Perdata ("KUH Perdata");Pasal 1381 KU H Perdata:Perikatan hapus:Karena pembaruan hutang (novasi)4.
Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima setidaknya berdasarkan salah satu dari alasanalasansebagaimana diuraikan di bawah ini;Gugatan Penggugat Meminta Pernyataan Batal Atas Perjaniian YangSudah Hapus Akibat Novasi:27.Penggugat melalui gugatannya meminta agar Pengadilan Negeri JakartaPusat menyatakan batal Perjanijian Jual Beli atas dasar adanya penipuanyang dilakukan oleh Tergugat (quod non) (vide butir 9 gugatan jo. petitumgugatan no. 3);28.Pasal 1381
jo. 1413 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian hapusantara lain karena pembaruan utang (novasi), baik novasi subjektif(perubahan atas subjek perjanjian) ataupun novasi objektif (perubahanalas objek perjanjian);(a).
perselujuan baru seorang krediturbaru ditunjuk untuk menggantkan kreditur lama, yangterhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya";29.Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa "kewajiban Penggugatuntuk membayar harga Mesin Rajut Produksi Tergugat" kepada Tergugatberdasarkan Perjanjian Jual Beli telah dinovasi menjadi "kewajibanpembayaran utang biasa" dengan segala syaratsyarat dan ketentuanyang juga baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Utang Piutang.Dengan kata lain, telah terjadi novasi
karenanya, dalil Penggugat yang menggambarkan seolaholahpada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Penggugat tidakmengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak memuat pengaturanmengenai suku cadang (quod non) adalah dailil yang tidak benar danmengandung itikad buruk, terutama mengingat Penggugat barumendaiikannya sekitar 20 tahun setelah Penggugat membuat PerjanjianJual Beli dan menikmati Mesin Rajut Produksi Tergugat tanoa harusmembayarnya secara penuh Penggugat dan Tergugat bahkan telahmelakukan novasi
Pembanding/Tergugat II : HJ. KASINAH Diwakili Oleh : H Teguh Santoso SH SE MH MBA
Terbanding/Penggugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO Tbk
80 — 49
Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas PELAWAN telahmenguraikan pula mengenai terjadinya pelepasan hak dengan cara Novasiyaitu dari TERLAWAN TERSITA novasi kepada PT.STAR FIRDYGEMILANG lalu terakhir kepada PT.
Bahwa benar telah dilakukan Novasi (Pembaharuan Hutang) denganmengalihkan hutang/pinjaman kredit PT CPP Development (debitor lama)kepada PT Star Firdy Gemilang (Debitor Baru) dengan Akta PembaharuanHutang (Novasi) No: 7 Tanggal 28 Agustus 2014, kemudian dari PT StarFirdy Gemilang dilakukan Pengalihan Hutang / Novasi kepada PT. CKGraha Propertindo dengan Akta Novasi Kredit No.36 tanggal 14 Juli2015 ;.
HERMAN ALIWARGA
Tergugat:
1.Budi Kartawijaya
2.Wijayanti Citra
3.Wempie Tanandar
205 — 97
disepakati oleh para pihakuntuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum kecuallterhadap pihak yang wanprestasi.(15) Bahwa seluruh peristiwa dan permasalahan hukum antaraPENGGUGAT, TERGUGAT , dan TERGUGAT III mengenai hakdan kewajiban terkait dengan hutang piutang sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yang terjadi pada 01 Oktober2014 bukan lagi menjadi pokok permasalahan hukum sebagaimanayang didalilkan dalam surat gugatan PENGGUGAT, karena dalamperkara a quo telah terjadi pembaharuan utang (Novasi
Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untukkepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yangdihapuskan karenanya; (Novasi Objektif)2. Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikandebitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dariperikatannya; (Novasi Subyektif Pasif)3. Bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baruditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnyadebitur dibebaskan dari perikatannya.
(Novasi Subektif Aktif)Bahwa PENGGUGAT sebelum penandatanganan Akta PerjanjianPembayaran Hutang Nomor 04 Tertanggal O03 Juli 2018, telahmengenal dan telah mengetahui bahwa TERGUGAT III lah yangsesungguhnya menggunakan uang pinjaman dari PENGGUGATsebagaimana diakui dalam Akta Perjanjian Pembayaran HutangNomor 04 Tertanggal 03 Juli 2018 tersebut, yang oleh karenanyaPENGGUGAT menyetujul TERGUGAT III sebagai debitur baru yangmembuat suatu perikatan utang baru untuk kepentinganHalaman 25 dari 34 Putusan
Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr(18)(19)(20)(21)Kreditur in casu PENGGUGAT yang menggantikan utang lama,yang dihapuskan karenanya.Bahwa dengan PENGGUGAT menyetujui dan sepakat bahwaTERGUGAT Ill yang melakukan pembayaran sisa hutang Rp.3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan AktaPerjanjian Pembayaran Hutang Nomor 04 Tertanggal 03 Juli 2018,maka Akta Perjanjian Pembayaran Hutang Nomor 04 Tertanggal 03Juli 2018 tersebut menjadi dasar timbulnya pembaharuan utangatau dikenal dengan istilan Novasi
Perjanjian Pembayaran HutangNomor 04 Tertanggal 03 Juli 2018.Bahwa pembuktian adanya pembaharuan utang harus dibuktikandengan akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1415 KUHPerdata yang berbuny/i:Pasal 1415 KUH Perdata :Pembaharuan utang tidak dapat hanya dikirakira; kehendakseorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta.Bahwa Akta Perjanjian Pembayaran Hutang Nomor 04Tertanggal 03 Juli 2018 adalah Akta Otentik yang merupakanalat bukti sempurna di mata hukum bahwa telah adapembaharuan utang (Novasi
182 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
., haruslah dibatalkan;Bahwa pada persidangan, baik di tingkat pertama ataupun di tingkat banding,Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tidak pernah mengajukan dalilmengenai adanya percampuran utang ataupun novasi;Bahwa bila kita melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkaratingkat banding perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., maka akan terlihatjelas, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar asas hukum acaraperdata, yaitu hakim bersifat pasif.
Yakni dengan mempertimbangkan adanyasuatu pencampuran utang, di antara para pihak yang berperkara, padahal dalilmengenai adanya percampuran utang ataupun novasi tidak pernah dimintakanuntuk ditimbang, sehingga pertimbangan hukum tersebut sangat sumir dan tidakdi dasari hukum/perbuatan hukum yang jelas;Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telahmelampaui batas wewenangnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/ PT.Smg., haruslah dibatalkan;Bahwa Majelis Hakim
haruslah dibatalkan;4 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, dalam pertimbanganhukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada turunanputusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.10, alinea 5;e Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelistingkat banding, karena pertimbangan tersebut hanyalah kesimpulan yangsumir, tanpa di dasari oleh hukum atau alat bukti; Bahwa majelis tingkat banding, tidak secara jelas menyebutkan, apakahyang terjadi adalah Novasi
atau Percampuran Utang;e Padahal Novasi atau Pencampuran Utang adalah dua hal yang berbeda,yang mensyaratkan keadaankeadaan yang berbeda pula, yang di atur padaKUHPerdata BAB IV Bagian ketiga tentang pembaharuan utang danBagian Kelima tentang Percampuran Utang;e Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatBanding telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusanperkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;5 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding
89 — 50
1sebagaimana tersebut diatas, tidak diperlukan lagi, harusdikembalikan pada Penggugat.Akan tetapi ternyata selain kKedua obyek jaminan tersebut tetapditahan dan tidak dikembalikan, setelan Adanya Pelunasan atas 2fasilitas Kredit Angsuran Berjangka; KAB2 dan KAB3 (yangberkaitan dengan pembelian tanah & pembangunan gudang obyekjaminan SHM No. 524 di Pemalang) terhadap Akta Perjanjian KreditNo. 85 ttgl. 20 Juni 2012 ini sama sekali tidak dilakukanperobahan/perbaikan atas perjanjian kredit tersebut (Novasi
tindakan hukumselanjutnya ;Jadi jelas dan nyata, selain rancu, abscuurd/tidak sinkron, adanyatindakan eigen richting dan ltikad tidak baik (teer kwadee trouw) dariTergugat 1 selaku Kreditur yang dengan sengaja tidak mencairkansemua kredit sesuai Akta Perjanjian Kredit, telah memark up danmerekayasa Kredit KAB3 menjadi 3 fasilitas kredit yang berdirisendiri (masingmasing dikenakan bunga dan denda), juga telahmenghilangkan / tidak mencatat Adanya Pelunasan 2 fasilitaskredit, tidak dilakukan Perobahan (novasi
Harus dilakukan pembaharuan (Novasi) ataudibuat Akta Perjanjian Kredit baru sebagai Perjanjian Pokok,termasuk juga tindakan hukum pertanggungan obyek jaminan(perjanjian accessoir) yang cukup dengan 1 obyek jaminan; SHMNo. 30/Kel. Tegalsari tercatat a/n.
Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membuatperobahan/novasi atas Akta Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 20Juni 2012 atau membuat Akta Perjanjian Kredit yang baru denganjumlah kredit sebesar Rp4.233.787.000, serta dengan obyekjaminan SHM No. 30/Kel. Tegalsari seluas 512 M? tercatat a/n.Muchamad Rizal;9. Menyatakan bahwa Sita Revindikatoir atas 3 buah Sertifikat HM No.30/Kel. Tegalsari tercatat a/n. Mochamad Rizal, SHM No. 3460/Kel.Kraton tercatat a/n. H.
ParaPenggugat telah menikmati kredit tetapi tidak mau membayarsesuai kesepakatan dan malah merasa rugi secara moriil danmateriil;15.Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yangmenyatakan apabila sebagaimana akta perjanjian kredit Nomor85 tanggal 20 Juni 2012 dinyatakan tidak benar batal hukumyang seharusnya dilakukan pembaharuan (novasi) adalah hanyamengedapankan kepentingan Para Penggugat saja dimanaseharusnya yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku debituradalah menunjukkan itikat baik
SYARIF HIDAYAT
Tergugat:
1.YANTI SUSILAWATI Binti Darus
2.BPRS HIK INSAN CITA
154 — 19
Bahwa mengingat ketika itu PENGGUGAT dinilai cukup meyakinkan, makasingkatnya TERGUGAT II, akan mempertimbangkan kemungkinannya dilakukanalin Debitur (Novasi) dengan persyaratan secara kumulatif, antara lain :a. PENGGUGAT wajib meminta persetujuan dan membuat kesepakatan atauperjanjian secara Notariil Akta dari / dengan TERGUGAT terlebih dahulu;b.
Bahwa dalam perjalanannya keraguan TERGUGAT Il terbukti, bahwaPENGGUGAT ternyata bukanlah Adik Ipar (bukan siapasiapanya ) TERGUGAT, begitu pula syarat angka 4 huruf a tersebut ternyata pula tidak terpenuhi, makadengan sendirinya Rencana Pengalihan Debitur atau Novasi menjadi bataldemi hukum.6.
PENGGUGAT telah keliru mengemukakan dalil bahwaTERGUGAT melakukan pendekatan kepada TERGUGAT Il, itu belum pernahterjadi; yang pernah terjadi justtu PENGGUGAT yang tibatiba muncul mengatasnamakan sebagai Adikipar TERGUGAT ke TERGUGAT II, dengan maksud akanmembantu TERGUGAT untuk mengambil alin sebagai Nasabah Debitur (Novasi),tetapi ternyata PENGGUGAT bukan siapasiapanya TERGUGAT dan tampaknyaitu hanya sebatas wacana, karena terbukti, setelah ditelusuri, hingga saat ini apayang disebut ada Perjanjian
Penggugat wajib membayar angsuran Rp.1.000.000,per bulan untuk jangka waktu 3 Bulan kedepan sambil menunggu terpenuhinyapersyaratan pertama diatas namun syarat pertama diatas tidak terpenuhi sehinggadengan sendirinya Rencana Pengalihan Debitur atau Novasi menjadi Batal DemiHukum oleh karenanya Gugatan Penggugat terkwalifikasi dalam perkara sengketaEkonomi Syariah dan Lembaga yang berwenang menyelesaikan Gugatan ini adalahPeradilan Agama.Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dipersidangan dalam AcaraPembacaan
Terbanding/Tergugat I : MULYONO
Terbanding/Tergugat II : MARIAM
Terbanding/Tergugat III : Notaris SETIAWATI, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank BTPN
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Rantau Prapat I
50 — 19
Jo Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H.
Jo Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42 yang dibuatdihadapan Notaris Setiawati, S.H.
(Tergugat III) lebin dahulu ada daripadaperjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan Tergugat dan TergugatI, oleh karenanya Turut Tergugat II patut untuk dihukum untuk mencatatkanadanya cacat hukum atas pembebanan Hak Tanggungan terhadap SertifikatHak Milik nomor 209, karena Sertifikat Hak Milik nomor 209 lebih dahuludiperjanjikan sebagai jaminan dalam Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III)8.
Jo Akta Novasi danHalaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDNRestrukturisasi No 42 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H.(Tergugat III)4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatterhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang dijadikan jaminan para TurutTergugat dan pembenan Hak Tanggungannya5.
Tanah perkebunan sawit dengan SHM No. 138 atas nama Mulyono diikatdengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 625.000.000,;Bahwa sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana disebut dalamSertifikat Hak Milik Nomor 209, seluas 119 M2 atas nama Mulyono yangberlokasi di Jalan Negerilama Desa Tanjung Elang Selatan, Kecamatan PanaiHulu, Kabupaten Labuhanbatu bukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yangdiberikan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II;Bahwa kendatipun dalam Akta Novasi Dan Restrukturisasi No.
74 — 57
tersebut dengan perjanjianhutang piutang berupa peminjaman uang dimana tergugat bersedia mengembalikan uangyang telah diterima tergugat beserta kompensasi bunga 2.5% sejak tahun 2012 sampaidengan 2014 (vide Bukti P1 dan T1);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut hakim menilai bahwaantara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu peristiwa hukum baru yaitu sebuahperikatan untuk saling mengikatkan diri dimana dalam hukum perikatan peristiwa hukumtersebut dikenal sebagai pembaharuan utang (novasi
) yang merupakan salah satupenyebab hapusnya perikatan dengan menggantikan perikatan yang lama pada perikatanyang baru, yang mana suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakandengan tegas oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1415 KUH Perdata dan novasidapat terjadi karena adanya perjanjian oleh karena itu suatu pembaharuan hutang harusmemenuhi dan terikat pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya hakim
danjika diperhatikan dengan seksama maka objek perjanjian adalah berupa pinjaman uang,dengan demikian telah nyata terdapat objek dalam kesepakatan perjanjian pada kwitansitersebut oleh karenanya terhadap syarat ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa mengenai syrat keempat, adalah berkaitan dengan isiperjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan fakta yang telahterungkap dipersidangan diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah mengenai tindaklanjut dari pembaharuan hutang (novasi
delapan puluh jutarupiah) dan terhadap pembaharuan perikatan tersebut tergugat juga telah bersepakathingga telah dituangkan dalam kwitansi bahwa tergugat akan membayar dalam waktu 6(enam) bulan dari tanggal kwitansi tersebut dibuat, hakim berpendapat terhadapkesepakatan perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh undang undang sebagaimanaketentuan Pasal 1415 KUH Perdata perihal pembaharuan perjanjian;1617Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah ternyata bahwa kesepakatanpembaharuan perjanjian (novasi
65 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Perjanjian Novasi Nomor 09/MNM/N.001 tertanggal 30Desember 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;4. Menyatakan Para Terlawan telah wanprestasi terhadap NotulenRUPS PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;5. Menyatakan Terlawan telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataantanggal 13 Juni 2008;6. Menyatakan Terlawan Ill telah wanprestasi terhadap SuratPernyataan tanggal 6 Juni 2009;7.
Menyatakan Perjanjian Novasi Nomor 09/MNM/N.001 tanggal 30Desember 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;4. Menyatakan Para Terlawan telah wanpretasi terhadap Notulen RapatUmum Pemegang Saham PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;5. Menyatakan Terlawan telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 13 Juni 2008;6. Menyatakan Terlawan Ill telah wanprestasi terhadap SuratPernyataan tanggal 6 Juni 2009;7.
Pembanding/Tergugat II : Getruida Penlaana Djawa
Terbanding/Penggugat : Rachel Juliana Ludji, S.Pd.
Turut Terbanding/Tergugat III : FEBRINA CLARESTA TJUNG
136 — 48
, yakni novasi subjektif pasif atau yangdisebut juga dengan subrogasi (delegasi).Menimbang, bahwa Novasi diatur dalam Pasal 1413 s.d 1424KUHPerdata.
Novasi merupakan pembaharuan piutang yang dilakukanberdasarkan kesepakatan para pihak, dimana :a. Terjadi penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untukkepentingan kreditur (novasi objektif) ;b. Seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasisubjektif pasif) ; atauc.
Bahwa tindakan Penggugat/ Terbanding dan Riky Octofiato Penlaana(Suami Tergugat II) selaku para pihak dalam ikatan akta PengakuanHutang yang difasilitasi oleh Notaris atas nama Alexander Djari, SH,dimana menyisipkan konten Novasi Subyektif Pasif dalam klausul aktaPengakuan hutang antara Penggugat/ Terbanding dan Riky OctofiatoPenlaana (Suami Tergugat II) adalah hal yang tidak dapat dibenarkan,sebab perihal Novasi Subyektif Pasif dalam hubungan tanggung jawabkredit memiliki syarat mutlak dimana wajib
Bahwa adapun salah satu syarat mutlak dari Novasi Subjektif Pasifdalam hal peralihan tanggung jawab angsuran kredit dari Debitur LamaKepada Debitur Baru dalam hubungannya dengan Kreditur, adalahharus adanya persetujuan dari kreditur selaku penerima angsuran kreditterhadap kedudukan pihak ketiga selaku Debitur baru.
Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Kupang telah salah dalam menilaifaktafakta persidangan, tentang Akta Pengakuan WHutang YangDiinterpretasikan Sebagai Akta Novasi Subyektif Pasif, Yang MenjadikanPenggugat/ Terbanding Sebagai Debitur Baru Dalam Hubungan DenganTergugat I/ Pembanding I, selaku Kreditur.2.
88 — 35
Para Penggugat dengan tegasmenyatakan, dengan akta ini mereka berkehendak mengadakan Novasi danPerpanjangan Waktu Kredit dan oleh karena itu dengan Novasi ini AktaPerjanjian yang dibuat sebelum Akta Novasi ini dihapus.Dalam Perjanjian No. 77 tgl. 26042011, Tergugat mengadakan PerjanjianKredit dengan Para Penggugatuntuk Kredit senilai Ro 800 juta, disebutkanjaminannya adalah dua bidang tanah dan bangunan SHM No. 1049 & SHMNo. 1050 Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, a.n. Hj.
Hal ini dibuktikan dengan bunyi dalamAkta Perjanjian No. 177 tgl. 31052010 yang menyatakan,...dengan akta inimereka berkehendak mengadakan Novasi dan Perpanjangan Waktu Kreditdan oleh karena itu dengan Novasi ini Akta Perjanjian yang dibuat sebelumAkta Novasi ini dihapus.Bahwa sebelum timbulnya Akta Novasi dan Perpanjangan Waktu Kredit No.177 tgl. 31052010 telah didahului adanya Surat Penawaran Putusan Kredit(SPPkK) tgl. 25052010 dari PinCa Tergugat kepada Penggugat .
Bahwa Objek Agunan Hak Tanggungan yang tertera dalam SPPKadalah Objek Agunan yang sama dengan yang tertera dalam PerjanjianNo. 177 tanggal 31 Mei 2010 tentang Akta Novasi dan PerpanjanganJangka Wakiu Kredit maupun dalam Akta Pemberian Hak Tanggunan(APHT) No. 251/2010, yaitu SHM No. 1049 dan SHM No. 1050 DesaTanjungkarang, Jati, Kudus, ketika itu kepemilikan dalam SHM adalahatas nama ARIF ZAINUDDN, tetapi dalam SPPK ini ditulis ARIEFZAENUDIN.
Bank RakyatIndonesia Cabang Kudus, kreditur), ini berarti Penggugat telah mengingkarijanjinya terhadap Tergugat I.Bahwa perbuatan Penggugat menyewakan Objek Agunan kepada TurutTergugat Il itu berarti Penggugat telah melanggar perjanjian yang tertuangdalam Akta Novasi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 117Tanggal 31 Mei 2010 maupun janji yang tertuang dalam Akta Perubahandan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 77 Tanggal 26 April 2011,sebagai berikut:a.
Bahwa dalam Pasal 16 Ayat 9 Akta Novasi dan PerpanjanganJangka Waktu Kredit No. 117 Tanggal 31 Mei 2010 disebutkan, ParaPenggugat selaku PENGAMBIL KREDIT tidak diperkenankanmenyewakan dan/atau mengontrakkan agunan kredit kepada pihaklain tanoa persetujuan tertulis dari BANK.b.
ANNY LAURINS
Tergugat:
1.PT. BANK MANDIRI TBK, KOTA MAKASSAR
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar
3.H. Andi Idris Manggabarani
116 — 25
masih sementara kuliah di jakarta harus pulangke Makassar membantu Ibunya bekerja;Bahwa sepeninggal Debitur (Cristian Wongso/suami penggugat)mungkin karena kepanikan dengan besaran hutang yang ditinggalAlmarhum Debitur (Cristian Wongso/suami penggugat), Tergugat 1mengajak Penggugat 1 untuk menandatangani kertas kosong dihadapan Notaris Michiko Sodikim padahal saat itu masih baru barunyaPenggugat berduka ditinggal suami, yang pada akhirnya diketahuiPenggugat adalah :1) Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi
) Nomor 129 tanggal 30Juni 20112)Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 131 tanggal 30Juni 2011Bahwa karena rasa tanggung jawab Penggugat merasamempunyai hutang seluruhnya kepada Tergugat 1 setelahpenandatangan Novasi diatas dan suami penggugat meninggal(Almarhum Cristian Wongso), Penggugat mengajukan restrukturisasitanpa berkonsultasi hukum sebelumnya karena tidak mengetahui apaapa (yang mana mungkin dapat di putihnkan atau dapat dibantu olehAsuransi karena debitur meninggal (force majeure
Anny Laurins oleh Toto Suharto &Rekan, bukti P4;Foto copy Adendum Perjanjian Perubahan Hutang (Novasi) Akta Nomor130 tanggal 30 Juni 2011, bukti P5;Foto copy Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 131 tanggal 30062011, bukti P6;Foto copy Perjanjian Pembaharuan Hutang (NOvasi) Nomor : 129, tanggal30062011, bukti P7; Hal. 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mks.8.
PT.bank BNI KCP tanjung enim
Tergugat:
1.Beni Sri wahyuni
2.Riki firma irawan
3.Desi herawati
4.Rido aldian
44 — 9
PBM/STA/028/2017 dibuat di Prabumulih pada tanggal28 April 2017;Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Mre13141516.17..Bahwa Penggugat melalui Surat tanggal 6 Februari 2018 yang ditujukankepada Para Tergugat, bermaksud meminta konfirmasi dari Para Tergugatapakah akan melakukan pelunasan atau Novasi terhadap Pinjaman KURan. Ali Umar..Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Para Tergugatselaku ahli waris dari Alm.
Bahwa sampai dengan saat ini, Para Tergugat tidak memberikan kepastianapakah akan melakukan Novasi terhadap Pinjaman KUR an. Ali Umar dantidak pula melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam PerjanjianKredit Perjanjian Kredit No.
dipertimbangkan di atas makasejak Almarhum Ali Umar meninggal dunia dan menurunkan warisan kepadaahli warisnya/Para Tergugat maka ahli waris/Para Tergugat juga berkewajibanuntuk melunasi hutang yang ditinggalkan sebagaimana tertuang dalamPerjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel BNI No.PBM/STA/028/2017tanggal 28 April 2017 (vide bukti Surat P2);Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan bahwaPara Tergugat telan melakukan wanprestasi karena tidak memberikankepastian apakah akan melakukan Novasi
terhadap pinjaman KUR atas nama AliUmar/ayah Para Tergugat, namun hingga waktu yang telah ditentukan ParaTergugat tidak melakukan pembayaran ataupun novasi atas hutang tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa Almarhum Ali Umar telah terbukti mengikatkan diri dalam suatuperjanjian kredit dimana atas perjanjian kredit tersebut Penggugat telahmelaksanakan prestasinya sementara Almarhum Ali Umar/ayah Para Tergugattidak lagi melaksanakan kewajiban dikarenakan telah
Ali Umar/ayah Para Tergugat sebagaimanatertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel BNINo.PBM/STA/028/2017 tanggal 28 April 2017 (vide bukti surat P2) terhitungsejak Almarhum Ali Umar/ayah Para Tergugat meninggal dunia maka ParaTergugat yang berkewajiban untuk melunasinya namun demikian meskipunsetelah dikirimkannya surat teguran tunggakan kredit 2 dan surat tegurantunggakan kredit 3 yang ditujukan kepada ahli waris Almarhum Ali Umar, ParaTergugat tidak melakukan pembayaran ataupun novasi
270 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOEHARTO, S.H.dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara ;Menyatakan barang bukti berpa : Akte Alin Debitur (Novasi) No. 08 tanggal 10032000, Bilyet GiroBTN No.
(Terdakwa) dikembalikan kepada saksi KURNIAWATI ; 1 (satu) lembr foto copy turunan Akta No. 83 tanggal 27 Januari1994 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bintang Karyasamayang dibuat oleh Notaris TRINING ARISNAWATI, S.H. dan 1(satu) lembar foto copy turunan akte Berita Acara No. 34 tanggal19 Juli 1997 yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBO, S.H., 1(satu) lembar foto copy Akte alin Debitur (Novasi) No. 08 tanggal10 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris R.
No. 385 K/Pid/2006 1 (satu) lembar foto copy turunan Akta No. 83 tanggal 27 Januari1994 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bintang Karyasama yangdibuat oleh Notaris TRINING ARISNAWATI,S .H. dan 1 (satu) lembarfoto copy turunan akte Berita Acara No. 34 tanggal 19 Juli 1997 yangdibuat oleh Notaris YANITA POERBO, S.H., 1 (satu) lembar foto copyAkte alih Debitur (Novasi) No. 08 tanggal 10 Maret 2000 yang dibuatoleh Notaris R.
162 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan adanya novasi danPenegasan Perjanjian Kredit Investasi tersebut, hutang PT. Cipta GrahaNusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US $ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Meaankepada PT. Bank Mandiri ;Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima novasi hutang PT.Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah samadengan kepengurusan PT.
Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3(kurang lancar) ;Bahwa meskipun telah dilakukan novasi dan rescheduling, TerdakwaEdyson, SE, Terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan Terdakwa Drs.Diman Ponijan masingmasing selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan,Komisaris PT. Tahta Medan dan Direktur PT. Tahta Medan tetap tidakmemenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan PT.
Dengan adanya novasi danPenegasan Perjanjian Kredit Investasi tersebut, hutang PT. Cipta GrahaNusantara kepada Pr. Bank Mandiri sebesar US $ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Medankepada PT. Bank Mandiri ;Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima novasi hutang PT.Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah samadengan kepengurusan PT.
Dengan adanya Novasi danPenegasan Perjanjian Kredit Investasi tersebut, Hutang PT. Cipta GrahaNusantara kepada Pr. Bank Mandiri sebesar US $ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Meaankepada PT. Bank Mandiri ;Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima novasi hutang PT.Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah samadengan kepengurusan PT.
Dengan adanya Novasi danPenegasan Perjanjian Kredit Investasi tersebut, Hutang PT. Cipta GrahaNusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US $ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Meaankepada PT. Bank Mandiri ;Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima novasi hutang PT.Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah samadengan kepengurusan PT. Cipta Graha Nusantara, yaitu : Komisaris : Saiful Anwar (Ng Kim Seng) .
Terbanding/Tergugat : ANANG SUGIARTO, DKK
54 — 31
Menaghukum Teraugat 2. untuk melakukan Pembaharuan Hutang( Novasi) secara Hukum, atas nama Para Penggugat 1 dan 2, sesuaidan berdasar Hukum dan Keadilan ;18. Menghukum Tergugat 1 dan 2, untuk membayar Uang Paksa( dwangsom ), sebesar Rp 1.500.000, (satu jufa lima ratus riburupiah). perHari. para Terqugat 1 dan 2. Terlambat atau lalaimelaksanaka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo ini, yang telahmempunyai Kekuatan Hukum Tetap (in Kracht) ;19.
Bahwa dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat memintakepada Majelis Hakim untuk adanya Novasi Hutang ParaPenaquaat Terhadap Terquaat II. akan tetapi dalam posita ParaPenggugat tidak mencantumkan adanya permintaan Novasiataupun alasan kenapa Novasi harus dikabulkan dalam perkaraa quo yakni komparisi qugatan tidak sinkron antara positadengan petitumnya oleh karenanya Gugatan yang sedemikiandikualifikasikan sebagai Gugatan yang kabur dan layak untukdinvatakan tidak dapat diterima :EKSEPSI TENTANG PENGGABUNGAN
58 — 19
sebidang tanah milikTergugat I/ Terbanding I menjadi hak milik Penggugat/ Pembanding (bukti P. 2) ;2 Bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiangdalam keputusannya pada halaman 13 paragraf ke4 menyatakan :Menimbang, bahwa oleh karena maksud para pihak membuat perjanjian adalahperjanjaian hutang, maka suatu hutang haruslah dibayar dengan uang, tidakdiperkenankan olek hukum merubah suatu perjanjian hutang piutang menjadiperjanjian jual beli untuk memindah tangankan hak milik tanpa Novasi
Jadi menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalamperkara ini adalah perjanjian hutang, maka suatu hutang haruslah dibayar denganuang dan tidak diperkenankan merubah suatu perjanian utang piutang menjadiperjanjian jual beli untuk memindah hak milik tanpa Novasi (pembaharuan hutang)adalah perbuatan sewenangwenang dari pertimbangan hukum Majelis Hakimtersebut adalah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebabfakta yang terungkap dimuka persidangan melalui bukti, surat dan saksi
bahwa tidakada terjadi peristiwa hutang piutang, yang terjadi antara Penggugat/Pembanding danTergugat I/Terbanding I adalah peristiwa hukum perjanjian Tergugat I/ Terbanding Imenerima titipan uang dari Penggugat/Pembanding dan akibat hukum bila tidakdikembalikan dengan kesepakatan sebidang tanah (objek perkara) diserahkan kepadaPenggugat/Pembanding untuk menjadi hak milik, oleh karena itu tidak perludilakukan Novasi (pembaharuan hutang) dengan kesepakatan tersebut otomatissebidang tanah (objek perkara
pokoknya menyebutkan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapahiangsalah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalammempertimbangkan peristiwa hukum perjanjian antara Penggugat/ Pembanding denganTergugat I/ Terbanding I, karena menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumdalam perkara ini adalah perjanjian hutang, maka suatu hutang haruslah dibayar denganuang dan tidak diperkenankan merubah suatu perjanjian utang piutang menjadiperjanjian jual beli untuk memindah hak milik tanpa Novasi