Ditemukan 2248 data
113 — 58
putusanPengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaranuang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yangbesarnya ditaksir oleh Panitera ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara meskipun perumusan normanya dipisahkan dalam pasal danayat yang berbeda, akan tetapi norma yang dikandung di dalamnyamerupakan suatu rangkaian (a sociis ) yang tidak boleh dibaca dandimaknai secara parsial
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkan fakta yuridis yangterungkap di Persidangan berupa saksisaksi yang diajukan Pelawandan Juga Terlawan yang secara nyata menerangkan tidak pernahadanya jual beli objek jaminan bahkan Himawan Ginting Terlawanll /Terbanding II/Termohon Kasasill tidak pernah menempati, menguasaiobjek jaminan, karena Judex Facti Tingkat Pertama maupun Keduadalam Pertimbangan Yuridisnya hanya mendasarkan pada faktafaktaPembuktian secara otentik saja dan inipun hanya mendasarkan padaanalisa Judex Facti secara Parsial
No. 122 K/Pdt/2014sudah seharusnya Judex Facti Tingkat Pertama dan Keduamempertimbangkannya, namun kenyataan yang ada justru Judex Factitidak mempertimbangkannya dan hanya secara parsial melihat buktiotentik tersebut sudah prosedural dalam hal pembuatannya;Kesimpulan: Bahwa telah secara nyata dan terang terjadi kesalahan dalam PertimbanganJudex Facti Tingkat Pertama yang kemudian secara keseluruhanpertimbangan tersebut diadopsi dalam Pertimbangan Judex Facti TingkatKedua, sehingga Putusan Judex Facti
16 — 4
Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri
ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
24 — 10
Rappocini, KotaMakassar berdasarkan sertifikat hak milik No. 21159/Gunung Sari SUNo. 01647/2004 atas nama SYAIFUL MANIMBANGI, DI. 208 :34757/2008 DI. 307 : 639391/2008 tanggal 27 Oktober 2008 RoyaParsial berdasarkan surat roya parsial No. Ref.
Mks/BPHK/07064tanggal 3 Mei 2007 dari PT, Bank Permata, TBK Hak tanggungan No.650/2005 di roya parsial dengan luas 116 M2, dengan batasbatassebagai berikut :Utara : PerumahanBarat : PerumahanTimur : JalanSelatan : PerumahaN.1 petak Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komp. BallaPanakkukang Blok F. 9, Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassarberdasarkan sertifikat hak milik No. 53/Pers.
Gunung Sari, Kec.Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik No.21159/Gunung Sari SU No. 01647/2004 atas nama SYAIFULMANIMBANGI, DI. 208 : 34757/2008 DI. 307 : 639391/2008tanggal 27 Oktober 2008 Roya Parsial berdasarkan surat royaparsial No. Ref. Mks/BPHK/07064 tanggal 3 Mei 2007 dari PT,Bank Permata, TBK Hak tanggungan No. 650/2005 di roya parsialdengan luas 116 M2, dengan batasbatas sebagai berikut :1 petak Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komp.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RASWIN Alias CAWING Bin IBRAHIM
65 — 20
Bahwa setelah TergugatPembanding membaca dan mempelajariputusan Maielis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut diatas,maka ternyata putusan tersebut sangat tidak cermat dan tidakbersungguhsungguh mempertimbangkan keseluruhan pembuktianpembuktian vang telah diajukan kedua belah pihak yang berperkara,secara nyata Majelis hakim hanya mempertimbangkan secara parsial dansepotongsepotong keterangan saksisaksi TergugatPembanding yangcondong mendukung dan menauntungkan pihak PengauagatTerbandingdan
SUAIB DGMABE BIN RAHIM bahwa walaupun TergugatPembanding telahkemukakan pada poin 1 pada MEMORI BANDING ini, ternyata MajelisHakim hanva mempertimbangkan secara parsial dan sepotonasepotonaketerangan saksisaksi TergugatPembanding tersebut dan tidakmempertimbangkannya secara utuh dan keseluruhan, dimanapertimbanaan Maielis Hakim tersebut sangat keliru dan berpihak sertamenguntungkan pihak PenggugatTerbanding.
22 — 11
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi KHAIRUL SYAHPUTRA POHAN als PUTRA, saksi Doni AnwarLubis,
karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;17Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
Unsur Tanpa hak dan melawan m,enyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi KHAIRUL SYAHPUTRA POHAN als PUTRA, saksi Doni AnwarLubis, saksi lrawan Simorangkir, dan keterangan Terdakwa
222 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
atauapabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim Agungyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan utusan anseadiladilnya (Ex aquo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa terdapat kekeliruan nyata bagi Judex Facti dalam menilai faktahukum yang ada, karena menilai secara parsial
1.Kusnadi
2.Samidi
3.Ludi Antoko
4.Miseman
5.Purwanto
6.Kasdu
7.Piyanti
8.Sunami
9.Legimin
10.Sugeng Moh. Soleh
Tergugat:
1.Durektur Utama PTPN XII dahulu bernama PTPN XXIII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari Malang
2.Menteri Dalam Negeri republik Indonesia
3.Menteri BUMN Republik Indonesia
4.Gubernur Jawa Timur
5.Bupati Kabupaten Malang
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Cq. Kanwil Pertanahan Jawa Timur Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten malang
153 — 108
MalangPropinsi Jawa Timur dan Keputusan No. 4VIII1996 tentang Pembatalnsecara Parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PTPerkebunan XXIII berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRI No. 35/HGU/DA/88 adalah merupakan perbuatan yang salah danmelawan hukum sehingga cacat hukum batal demi hukum serta tidakmengikat sebagai pembuktian;Bahwa perbuatan Tergugat VI yang memperpanjang SHGU No. 2 atasnama Tergugat walaupun ada SK Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional mengeluarkan No
Malang Propinsi Jawa Timur dan Keputusan No 4VIII1996 tentang Pembatalan secara Parsial Keputusan Pemberian HakGuna Usaha kepada PT Perkebunan XXIII berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88, adalahmerupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga cacathukum batal demi hukum serta tidak mengikat sebagai pembuktian;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengajukan SHGU kepadaTergugat II dan VI sehingga terbit SHGU No. 2 atas tanahtanahNegara bekas erfpacht di Desa Tegalrejo
SK 4VIII1996 Pembatalan secara Parsial KeputusanPemberian HGU kepada PTP XXIII berdasarkan SKMendagri 35/HGU/DA/88;Bahwa pada tahun 1997 sebagai tindak lanjut atasKeputusan Menteri Agraria/Kepala BPN tahun 1996 di atasBupati Malang menerbitkan SK 180/23/SK/429.013/1997tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi TanahPedesaan di Kec. Sumbermanjingwetan Kab.
Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 adalah tidak benar,dikarenakan terbitnya SHGU Nomor 2/Tegalrejo seluas1.321,3520 Ha merupakan pelaksanaan dari SK 3VII1996:Kebijakan Penataan Kembali Area Perkebunan dalamPenguasaan PTP XxXIll yang telah memperoleh HGUberdasarkan SK Menteri 35/HGU/DA/88 atas tanah diSumbermaning WetanMalang dan SK 4VIII1996 Pembatalansecara Parsial Keputusan Pemberian HGU kepada PTP XXiIllberdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88;8.
Bahwa akibat dari terbitnya KTUN b dan c maka diterbitkanSK 3VII1996: Kebijakan Penataan Kembali AreaPerkebunan dalam Penguasaan PTP XXIII yang telahmemperoleh HGU berdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88atas tanah di Sumbermaning WetanMalang dan SK 4VIII1996 Pembatalan secara Parsial Keputusan Pemberian HGUkepada PTP XxXIll berdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88yang mana dalam SK 3VIII1996 disebutkan:1) Diktum III angka 3:Terdapat pelepasan HM yang kemudian dijadikan tanahNegara guna dimohon HGU oleh
13 — 3
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial, harusdiartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi Indra Cipta, Agus Siswanto dan keterangan Terdakwa sendiri
karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primairdan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbanganhukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
orang ;Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primairdan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbanganhukum dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslah dinyatakanterpenuhi ;Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
111 — 47
Tamar dengan hasil pemeriksaanHalaman 7 dari 39Sebagai berikut : Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung : Tidak Ada kelainan Anggota gerak Atas : Lengan tangan atas memar ringan disertai nyeritekan Alat Kelamin :Pada Permukaan Vagina (Vulva) tidak ada kelainan, pada Labia Mayor(bibir luar) Vagina tidak ada kelainan, Pada Labia Minor (bibir dalam)Vagina tidak ada kelainan, Pada Hymen (Selaput dara) terdapat robekanparsial (Sebagian) pada arah jam 4(empat dan jam 7 (tujuh)Kesimpulan :Terdapat robekan parsial
Lustantini Binti Tamar dengan hasil pemeriksaanSebagai berikut : Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung : Tidak Ada kelainan Anggota gerak Atas : Lengan tangan atas memar ringan disertai nyeritekan Alat Kelamin :Pada Permukaan Vagina (Vulva) tidak ada kelainan, pada Labia Mayor(bibir luar) Vagina tidak ada kelainan, Pada Labia Minor (bibir dalam)Vagina tidak ada kelainan, Pada Hymen (Selaput dara) terdapat robekanparsial (Sebagian) pada arah jam 4(empat dan jam 7 (tujuh)Kesimpulan :Terdapat robekan parsial
terhadapLustantini Binti Tamar dengan hasil pemeriksaanSebagai berikut : Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung : Tidak Ada kelainan Anggota gerak Atas : Lengan tangan atas memar ringan disertai nyeritekan Alat Kelamin :Pada Permukaan Vagina (Vulva) tidak ada kelainan, pada Labia Mayor(bibir luar) Vagina tidak ada kelainan, Pada Labia Minor (bibir dalam)Vagina tidak ada kelainan, Pada Hymen (Selaput dara) terdapat robekanparsial (Sebagian) pada arah jam 4(empat dan jam 7 (tujuh)Kesimpulan :Terdapat robekan parsial
AIVisEt//VIII/2015/ pada tanggal 03 Agustus 2015 telahmelakukan pemeriksaan terhadap Lustantini Binti Tamar dengan hasilpemeriksaan Sebagai berikut :e Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung : Tidak Ada kelainane Anggota gerak Atas : Lengan tangan atas memar ringan disertai nyeritekane Alat Kelamin : Pada Permukaan Vagina (Vulva) tidak ada kelainan, padaLabia Mayor (bibir luar) Vagina tidak ada kelainan, Pada Labia Minor(bibir dalam) Vagina tidak ada kelainan, Pada Hymen (Selaput dara)terdapat robekan parsial
(Sebagian) pada arah jam 4 (empat) dan jam 7(tujuh)Kesimpulan :Terdapat robekan parsial (sebagian) Pada Hymen (Selaput dara) padaarah jam 4 (empat) dan jam 7 (tujuh).Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukkan fotocopyAkta Kelahiran Nomor :477/2444/AK/D/BU/2007 tanggal 11 Juli 2007 berumur14 tahun /31 Juli 2001 an Lustantini Alias Tanti Binti TamarMenimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukkan barangbukti berupa 1 (satu) lembar handuk mandi persegi panjang berukuran besarkombinasi
62 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juni 2016 tersebut, tetapi langsung saja mengambilalih/menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor02/G/2016/PTUN MTR. tanggal 19 April 2016 tersebut; Bahwa dengandemikian, telah terbukti Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya) telah memberikan pertimbangan hukum tidak dengansaksama (onvoldoende gemotiveerd) dan/atau telah melanggar hukumyang berlaku;Bahwa dari kedua pertimbangan hukum di atas, jelasjelas Judex Facti(PT TUN Surabaya) telah bersikap dan bertindak parsial
kehilangan mata pencaharian tetap sebagaianggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);Pemohon Kasasi Keberatan dengan pertimbangan Judex Facti PTTUN Surabaya pada halaman 6 alinea 3 yang menyatakan Bahwaoleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat Banding, maka pihakpenggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah...dst;Bahwa pertimbangan Judex Facti PT TUN Surabaya tersebut semakinjelas telah bersikap dan bertindak memihak (parsial
Makajelas pertimbangan Judex Facti tersebut menunjukkankeberpihakan/parsial kepada Termohon Kasasi dan tidak perdulilagi tentang salah atau melanggar undangundang;Bahwa Ralat terhadap putusan objek sengketa 1 yang dilakukanTermohon Kasasi yang didasari atau merujuk pada klausulyang berbunyi: Bahwa apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakanpembetulan dikemudian hari adalah tindakan yang salah besaratau melanggar Undangundang karena dengan diberlakukannyaUndangundang
Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan MajelisHakim halaman 53 Alinea ke 5 yang menyatakan pada pokoknya; olehkarena gugatan Penggugat ditolak ... dst Penggugat dihukummembayar biaya perkara;Bahwa oleh karena Judex Facti telah memenangkan Termohon Kasasiyang telah membuat objek sengketa 1 dan 2 / melanggar ketentuanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik adalah pertimbangan yang telah nyata melanggar undangundang, asaSasas umum pemerintahan yang baik, dan putusanbersifat parsial
15 — 8
denganmemperhatikan pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkatpertama yang memutus perkara ini,maka Pengadilan Tinggi Agamaberpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar hakim tingkatpertama dalam pertimbangan hukum untuk memutus' perkara ini,Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama, = atasdasar pertimbangan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam memutusperkara a quo cenderung tergesa gesa dan bersikap parsial
87 — 41
(dua belas ribu delapan puluh tiga meterpersegi) setempat dikenal sebagai JI Cihampelas Belakang No 10 KotaBandung.PIHAK KEDUA bertanggung jawab segala biaya yang timbul atasperpanjangan Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan dengan Nomor:177/Kelurahan Cipaganti, biaya penyelesaian sertifikat layak fungsi,biaya pengurusan akta pemisahaan atau pertelaan sampai dengandisahkannya, biaya splitsing dan biaya roya parsial atas Sertifikat IndukHak Guna Bangunan dengan Nomor: 177/Kelurahan Cipaganti menjadibeban
16 — 3
Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi Sutrisno dan Eben Simangunsong
unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentukbukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
53 — 6
Hak Tanggungan ini kemudiantelah dinyatakan ROYA PARSIAL berdasarkan surat dari PT BankMandiri (Persero) k Medan City Operation No.
CO.MDN/1161/2005tanggal 24062005 Hak Tanggungan Nomor 83/2004 dan HT.No.20,21, 23, 24, 25, 32, 36, 41 dan 56 dihapus secara parsial ; Hak Tanggungan Pertama diberikan sebesar US$.3.655.000,bersama dengan Sertifikat HM No.20, 21, 23, 24, 25, 32, 41 dan 56Desa Sena berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.159/2005 tgl 11042005 yang diperbuat oleh Klara MeilinaPangaribuan, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang ;Adalah merupakan perbuatan yang tidak memiliki alas hak ;Demikian juga dengan perbuatan Turut
CO.MDN/1161/2005tanggal 24062005 Hak Tanggungan Nomor 83/2004 dan HT.No.20,21, 23, 24, 25, 32, 36, 41 dan 56 dihapus secara parsial ; Hak Tanggungan Pertama diberikan sebesar US$.3.655.000,bersama dengan Sertifikat HM No.20, 21, 23, 24, 25, 32, 41 dan 56Desa Sena berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.159/2005 tgl 11042005 yang diperbuat oleh Klara MeilinaPangaribuan, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang ;Bahwa perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Terguggat IVbersamasama dengan Turut
41 — 9
Rajiman Wediodiningrat Lawang Malang;e Bahwa secara medis, terdakwa sedang dalam perawatan yaitu rawat jalan ;e Bahwa secara medis sebenarnya terdakwa mempunyai peri laku anti social;e Bahwa kejiwaan terdakwa kumatkumatan dalam kondisi yang tenang dapatmelakukan kegiatankegiatan serta berbicara seperti orang yang normal;e Bahwakesembuhannya setelah menjalani perawatan di RSJ adalah kesembuhanyang bersifat Remisi/parsial dan tidak dapat sembuh total;e Bahwa kesembuhan terdakwa sebagai pasien RSJ sangat
Radjiman Wedioningrat Lawang Malang terdakwa mengalami gangguanjiwa berat;e Bahwa terdakwa pernah menjadi pasiennya dan menurut medis terdakwamempunyai peri laku anti social;e Bahwa status kejiwaan terdakwa kumatkumatan dalam kondisi yang tenangdapat melakukan kegiatankegiatan serta berbicara seperti orang yang normal;e Bahwa kesembuhannya apabila setelah menjalani perawatan di RSJ adalahkesembuhan yang bersifat Remisi/parsial tidak dapat dikatakan sembuh total;1415e Bahwa sebelum ini terdakwa pernah
Pembanding/Penggugat II : Ny. HJ. ANAH JUNAHAH Diwakili Oleh : RINANTO SURYADHIMIRTHA,SH.,M.Sc, DKK
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Majenang
Terbanding/Turut Tergugat I : Tn Akhmad Kusoyi,S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap
38 — 24
berdasarkan Surat Ukur tanggal30112004 Nomor : 109/ Wanareja/ 2004 terdaftar atas nama HajiMuhamad Ayo Suwaryo/ Penggugat Pada SHM No.512 dan 693 telah diikat dengan Sertifikat HakTanggungan Peringkat sebesar Rp.970.000.000, (Sembilan ratus tujuhpuluh juta Rupiah), parsial dengan perincian :Obyek Hak Tanggungan SHM No.512 dengan nilai sebesarRp.520.000.000, (Lima ratus dua puluh juta Rupiah) dan Obyek HakTanggungan SHM No.693 dengan nilai sebesar Rp.450.000.000, (Empatratus lima puluh juta Rupiah
SHM No.693 yang terletak di desa Wanareja, Kecamatan Wanareja,Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah seluas 599 m2 (Lima ratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 3011Hal 11 dari 57 hal Putusan Nomor 254/Pdt/2019/PT SMG2004 Nomor : 109/ Wanareja/ 2004 terdaftar atas nama Haji MuhamadAyo Suwaryo/ Penggugat Pada SHM No.512 dan 693 telah diikat dengan Sertifikat HakTanggungan Peringkat sebesar Rp.970.000.000, (Sembilan ratustujuh puluh juta Rupiah), parsial dengan perincian
SHM No.693 yang terletak di desa Wanareja, Kecamatan Wanareja,Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah seluas 599 m2 (Lima ratusSembilan puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Ukurtanggal 30112004 Nomor: 109/Wanareja/ 2004 terdaftar atas namaHaji Muhamad Ayo Suwaryo/ Penggugat Pada SHM No.512 dan 693 telah diikat dengan Sertifikat HakTanggungan Peringkat sebesar Rp.970.000.000, (Sembilan ratustujuh puluh juta Rupiah), parsial dengan perincian :Obyek Hak Tanggungan SHM No.512 dengan nilai sebesarRp
No. 512/Wanareja dan SHMNo. 693/Wanareja diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan PeringkatPertama untuk kepentingan Tergugat sebesar Rp.970.000.000, (Sembilanratus tujuh puluh juta rupiah) parsial dengan perincian : SHM No. 512/Wanareja dengan nilai sebesar Rp.520.000.000,(lima ratus dua puluh juta rupiah).
No. 526/Wanareja dan SHMNo. 527/Wanareja diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan PeririgkatPertama untuk kepentingan Tergugat sebesar Rp.770.000.000, (tujuhratus tujuh puluh juta rupiah) parsial dengan perincian : SHM No. No. 526/Wanareja dengan nilal sebesarRp.680.000.000, (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
25 — 6
PIHAK KEDUA akan menyerahkan bukti hak milik atas tanah (SHM)kepada PIHAK PERTAMA bersamasama dengan pembeli agunanPIHAK PERTAMA tersebut, beserta surat keterangan yang akandigunakan untuk meroya sebagian agunan tersebut (roya parsial)setelah : PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran tunggakan kreditkepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. Rp.80.000.000, (delapanpuluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut telah diterima olehPIHAK KEDUA.
22 — 4
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi Budi Simanjuntak, Victor Sihotang dan Hardi Als; Awi danketerangan
karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
orang ;Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, karenanyaunsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
S954/WBC.06/KPP.03/2009tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksana pengeluaran barang dari kawasanberikat tujuan subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa surat edaran kepala kantor tersebur hanya diarahkanuntuk memberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.