;Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yangbersangkutan j2 2722 nn nnn nnn nnn nn enn cee nn ee nn6 Ayat ..........Ayat (3) Pemilik Surat lzin Penghunian wajib menempati Rumah Negaraselambatlambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harisejak Surat Izin Penghunian diterimaPasal 10 ayat (1) :Ayat (1) Penghuni Rumah Negara wajib :a.

Bahwa Syarat untuk menghuni Rumah Negara adalahSurat Izin Penghunian, dan wajib membayar sewa rumah dan memelihararumah dan memanfaatkan sesuai fungsinya ; 5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 tentangPedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status,Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas RumahNegara yaitu :Pasal1 ayat (4) : Rumah Negara Golongan Ill adalah rumah Negarayang tidak termasuk Golongan dan Golongan Ilyang dapat dijual kepada penghuninya ;Pasal11 huruf a : Persyaratan penghunian Rumah NegaraGolongan Ill adalah sebagai berikut :a.

Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 22/PRT/M/2008 tentangPedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status,Penghunian, Pengalian Status dan Pengalihan Hak atas RumahNegara: Pasal 11 huruf a : Pasal 17 ayat 1 huruf b. Karena menurutPeraturan diatas, Persyaratan penghuni Rumah Negara Golongan ll,termasuk Pensiunan Pegawai Negeri. Bahkan Janda / Duda serta AhliWaris Pegawai Negeri pun berhak menghuni sepanjang memiliki SuratIzin Penghunian.

rumah dinas daerah harusberdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditetapbkan dengan keputusanpengelola dan dilaporkan kepada Gubernur; Menimbang, bahwa apabila mencermati keadaan hukum bagi penghunianrumah dinas/Negara di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka terjadi perubahankebijakan yang mengakibatkan perlunya pembaharuanpembaharuan hukum terkaitdengan dasar hukum penghunian rumah dinas/Negara di Pemerintah ProvinsiSumatera Utara.

Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atauistri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumahdan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;f.

Hal iniadalah bertentangan dengan AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan/atauAsas Kepastian Hukum Formal;Bahwa objek sengketa in litis, dalam konsideran Mengingatnya, sama sekali tidakmencantumkan Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia sebagai dasar yuridis/sumber kewenangannya untuk mengatur penghunian,memberikan izin penghunian, mencabut izin penghunian, memerintahkanpengosongan rumah Negara sebagaimana materi dalam diktum kedua objek sengketaHal. 11 dari 25 hal.Put.No

Pasal 7 sampai dengan pasal 10), dan bukan merupakanKewenangan Menteri Pendidikan Nasional apalagi Rektor Universitas Mataram.Pihak Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) hanya diberikan kewenangan untukMemberikan Izin Penghunian (Pasal 8 ayat 2), sedangkan menyangkut kewenangantentang pengaturan penghunian lainnya (seperti perintah pengosongan dan/ataupenyerahan kembali Rumah Negara) adalah merupakan kewenangan dari Menteriyang bertanggung jawab dibidang Pekerjaan Umum (Pasal 8 ayat 4);1332s33.34.35

Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, PenetapanStatus, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas RumahNegara, jo.

Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara diLingkungan Departemen Pendidikan Nasional);171.2.1.3.Bahwa dalam Pasal 7 PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, secarajelas dan tegas menentukan penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikankepada Pejabat atau Pegawai Negeri.

Fatimahdikontrakkan lagi kepada Rudi Santoso (Turut Tergugat Rekonpensi Il)bahkan juga diketahui Tergugat Rekonpensi tidak membayar uangsewa, oleh karena itu Surat Ijin No.285/KP/74 dari Dinas PerumahanDaerah Kotamadya Surabaya dinyatakan tidak berlaku atau tidakmempunyai nilai kekuatan hukum hal ini didasarkan dengan ketentuansetelah berlakunya UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman yaitu Penghunian tanpa batas waktu tidakdibenarkan oleh UndangUndang ;Bahwa dengan diserahkan

Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perobuatan melawan hukum dan melanggar ketentuanpemberian SIP (Surat Ijin Penghunian) yaitu dengan memindahkan/menyewakan ataupun dengan dalih mengalihkan bentuk lainseolaholah ada kerjasama atas penghunian sengketa tanpasepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;4.

No.806 K/Pdt/201 1ketentuan pemberian Surat Ijin Penghunian (SIP) yaitu memindahkan/menyewakan ataupun dengan dalih mengalihkan dalam bentuk lainseolaholah ada kerjasama atas penghunian atas pihak lain yang kinijadi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensiuntuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.

Embong Malang No. 18) Surabaya.Pertimbangan hukum yudex facti tersebut keliru sebab : Berdasarkan bukti Termohon Kasasi berupa Data Penghunian DanKepemilikan Atas Rumah Rumah di Jin.

Bahwa sesuai dengan Pengumuman Wali Kotamadya KepalaDaerah Tingkat Il Surabaya No. 648.1/1703/402.1.04/1997tanggal 9 Juni 1997 tentang Penertiban Penghunian PerumahanBerSIP di Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Surabaya (videbutir 6 bukti T18) dinyatakan bahwa "apabila pemilik tidak dapatmenyetujui penerbitan SIP, maka untuk pemutusan hubungansewa menyewa yang ditimbulkan oleh penerbitan SIP tersebut,pemilik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

BUDHI RAHARDJO, terakhir dihuni olehanaknya yang bernama YANTO disebut juga JANTO RAHARDJO (Tergugat IV), dan kini2dalam keadaan kosong (digembok) ; Penghunian mana oleh Para Tergugat, telah selarasdengan Surat Keterangan Penghunian yang dibuat oleh Ketua RT.01RW.05 Kel.Nyamplungan, Kec.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik, jelasjelasmenentukan : Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuanatau ijin pemilik ;Dan bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentangPenghunian Rumah oleh Bukan Pemilik, ditegaskan sebagai berikut :1.

Dukuh No. 9 dan 9 A Surabaya, merupakanpenguasaan dan penghunian tanpa hak atau tidak sah dan merupakan perbuatan melawanhukum yang merugikan Para Penggugat ;5.

dengan Surat Keterangan Penghunian yang dibuat oleh Ketua RT.01RW.05 Kel.Nyamplungan, Kec.

yang sahsesuai dengan Surat Keterangan Penghunian yang dibuat oleh Ketua RT.01RW.05 Kel.Nyamplungan Kec.

CempakaPutin Jakarta Pusat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja Penghunian rumah olehbukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin pemilik. Perouatantersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : = Pada awalnya Terdakwa H. Danas Dalimunthe., merupakan karyawanPT. Angkasa Pura (Persero), dan terhitung sejak tanggal 01 September 2001berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

Dakwaan ini, maka unsur ke1barang siapa telah terpenuhi ; nono none nono ne nen ne nnnUnsur Dengan sengaja penghunian rumah oleh bukan pemilik, hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin pemilik.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian rumusan unsur ke2tersebut diatas atau tidak berdasarkan faktafakta sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imam Pramono, saksiMariyanto dan keterangan Terdakwa serta adanya

Angkasa Pura padatanggal 07 Desember 2011 adalah penghunian Rumah Dinas tersebut tanpa ijin dariDireksi PT. Angkasa Pura selaku pemilik Rumah Dinas tersebut, sehingga dengandemikian Unsur Dengan sengaja penghunian rumah oleh bukan pemilik, hanya sahapabila ada persetujuan atau ijin pemilik telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas karena seluruh unsurdari Pasal 36 ayat (4) Jo.

Sedangkanpada Bab XVI Pasal 151 s/d Pasal 163 diatur tentang Ketentuan Pidana, tetapi dariPasalPasal tersebut diatas tidak ditemukan ketentuan pidana yang mengancamdengan pidana perbuatan penghunian rumah oleh bukan pemilik, sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UndangUndangRI Nomor 4, Tahun 1992 yang berbunyi : Penghunian rumah oleh bukan pemilikhanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.

Sehingga atas dasar ituMajelis berpendapat perbuatan penghunian rumah oleh bukan pemilik tidak lagidipandang sebagai suatu perbuatan pidana, maka dari itu tidak diatur dalamUndangUndang Nomor 1, Tahun 2011 Tentang Perumahan dan KawasanPEMUKIMAN ; 222222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne ence nce nnn nce nnn nn nnn n eesMenimbang, bahwa karena perbuatan penghunian rumah oleh bukanpemilik tidak lagi dipandang sebagai suatu perbuatan pidana, maka perubahanperundangundangan yang terjadi adalah perubahan

Sus/2010Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Nganjuk tanggal 26 April 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SUPARTININGSIH terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secarabersamasama dengan sengaja melakukan penghunian rumah tanpa adapersetujuan atau izin dari pemilik", sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam

YULIANA MARGARETHA, SH. terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secarabersamasama dengan sengaja melakukan penghunian rumah tanpa adapersetujuan atau izin dari pemilik", sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaanKesatu;3.

SUPARTININGSIH dan Terdakwa Il YULIANAMARGARETHA, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "SECARA BERSAMASAMA DENGAN SENGAJAMELAKUKAN PENGHUNIAN RUMAH TANPA ADA PERSETUJUAN ATAUIZIN DARI PEMILIK" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 2026 K/Pid. Sus/20103.

Sus/2010saksi MUJIATI dengan Terdakwa dan Terdakwa telah menerima kuncirumah dari saksi MUJIATI, maka penghunian rumah oleh Terdakwa adalahsah, sehingga bukan termasuk kualifikasi perouatan penghunian bukanpemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik"; Apabila ada sengketa mengenai keabsahan jual beli rumah dan tanah antarasaksi MUJIATI dengan Terdakwa ataupun adanya pembatalan jual beli diantara mereka, maka seharusnya hal tersebut diproses melalui gugatankeperdataan; Terdakwa Il

rumah saksi MUJIATI oleh Terdakwa yang didasarkanpada perjanjian jual beli rumah dan tanah yang dilakukan dibawah tanganantara saksi MUJIATI dengan Terdakwa adalah tidak sah karena telahdibatalkan, disebabkan jual beli belum lunas, maka jual beli seperti itu dianggaptidak ada jual beli, dengan demikian penghunian rumah oleh Terdakwa danTerdakwa Il adalah tidak sah, sehingga terdapat unsur melawan hukum dantipu muslihat.

Selanjutnya, BPKP telah mencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor:SIP.104/DI.4/1996 atas nama Penggugat pada tanggal 17 Oktoberooa !

Tim.suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami olehPegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan pada Negara ;b) Pasal 7: Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepadaPejabat atau Pegawai Negeri ; c) Pasal 8 ayat (1): Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) ;d) Pasal 10: (1) Penghuni Rumah Negara wajib : a. membayar sewa rumah ;b. memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinye

Bahwa benar dalil Penggugat dan Penggugat Il dalam positaGugatan angka 7 hanya terhadap datil bahwa Tergugat Il tidak akanmemberikan ganti rugi atas pencabutan Surat Ijin Penghunian RumahNegara (SIP) Nomor: SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 atasnama Penggugat dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : 1) Bahwa pencabutan Surat jin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor: SIP.104/DI.4/1996 telah dilakukan sesuai denganKetentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaituz2asal 12 huruf d UndangUndang

Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni SEE,nietox.aaySa AN4t 11996 dan pelaksanaan pengosongan/pengambilalihan rumah negara milikEickenoSoessiwr atteHal. 29 Putusan No. 433/Pdt.G/2010/PNJkt.

Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : $430/SU/05/2006 tartanoael 26 April 2007 halPenertiban Penghunian Rumah Negara di lingkungan BPKP yang ditujukankepada Yth.

Sutomo No.29 Surabaya adalah didasarkan adanyasurat ijin penghunian yang sah dan didasarkan hukum makacukup beralasan hukum manakala Pelawan mohon kepadaHal. 3 dari 11 hal. Put. No. 508PK/Pdt/2009Pengadilan untuk menangguhkan dahulu pelaksanaan putusanPengadilan No.531/Pdt.G/1999/PN SBY yang sedianyadilakukan pada tanggal 11 Mei tahun 2000 hingga perkarayang menyangkut surat ijin Penghunian diputus~ olehMahkamah Agung Republik Indonesia dan berkuatan hukumtetap dan pasti..

SutomoNo.29 Surabaya yang berhubungan dengan perkaraNo.531/Pdt.G/1997/PN Sby sampai perkara yang berkaitandengan Surat ljin Penghunian yang dikeluarkan oleh DinasPerumahan Kotamadya Surabaya dalam perkara No.186K/TUN/1997 yang diperiksa dalam tingkat kasasi olehMahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan hukum tetapdan pasti.Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawanseluruhnya.2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan adalah sah danbenar.3.

Menyatakan kedudukan Pelawan selaku penghuniberdasarkan Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkanoleh Dinas Perumahan Kotamadya Surabaya yang saat inimasihn dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara No.186K/TUN/1997 sebelum ada putusan yang berkekuatan hukumtetap dan pasti adalah sah dan benar.4. Menyatakan perbuatan para Terlawan melakukan EksekusiPengosongan terhadap Rumah dan Tanah terletak di JalanDr.

Sutomo No.29 Surabaya yang dihuni oleh Pelawanyang mempunyai Surat Ijin Penghunian dari DinasPerumahan Kotamadya Surabaya yang saat ini masih dalampemeriksaan di tingkat kasasi dalam perkara No.186K/TUN/1997 adalah tidak syah.5. Menyatakan menangguhkan terlebih dahulu' pelaksanaanHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 508PK/Pdt/2009dandalil1.Eksekusi Pengosongan atas Rumah Dan Tanah terletak diJalan Dr.

Sutomo No.29 Surabaya yang dihuni olehPelawan berdasarkan Surat Ijin Penghunian dari DinasPerumahan Kotamadya Surabaya yang saat ini dalampemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam perkara No.186 K/TUN/1997 ~~ sampaiperkara tersebut diputus dan berkekuatan hukum tetapdan pasti.. Menyatakan bahwa isi putusan ini dapat dijalankanterlebih dahulu) walaupun ada upaya hukum bandingmaupun verset..

11938No.10, seluas + 38,85 (tiga puluh delapan, delapan puluh lima perseratusmeter persegi) berikut bangunan berlantai diatasnya, setempat dikenalsebagai Jalan Naripan No.93 lama Bandung, selanjutnya disebut obyeksengketa;Bahwa obyek sengketa telah dihuni oleh para Tergugat denganmenyewa kepada orang tua Penggugat berdasarkan perjanjian sewamenyewa secara lisan tanpa menetapkan jangka waktu berakhirnya sewadan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia Penggugat tidak inginmeneruskannya;Bahwa atas penghunian

waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya undangundang iniHal. 2 dari 14 hal.Put.No.1789 K/Pdt/2004dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunyaundangundang ini;Bahwa UndangUndang No.4 Tahun 1992 telah berlaku sejaktanggal 10 Maret 1992 sehingga sesuai dengan pasal 12 ayat 6 tersebutdiatas, maka sewa menyewa rumah tanpa batas waktu berakhir demihukum pada tanggal 10 Maret 1995 yang lalu;Bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun1994 tentang Penghunian

Hal mana telah ditegaskansesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun1994 tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik yang telah ditegaskanbahwa penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila adapersetujuan atau ijin pemilik dan penghunian rumah yang dilakukan tanpapersetujuan atau ijin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atautidak sah;Bahwa dalam kenyataannya para Tergugat selain menggunakanobyek sengketa sebagai tempat tinggal juga tanpa ijin Penggugat telahdipergunakan

Penggugat telah berakhir;Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.1789 K/Pdt/2004Bahwa dalam kondisi dimana hak sewa telah berakhir,seharusnya para Tergugat sudah harus mengosongkan sertamenyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi paraTergugat hingga gugatan ini diajukan masih menguasai obyek sengketa,hal mana dengan sendirinya sangat merugikan Penggugat dan menjadipenghalang terhadap maksud Penggugat untuk mempergunakannyasesuai dengan pasal 8 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994tentang penghunian

Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada pihakpihak yangtelah memberi ijin penghunian terhadap obyek sengketa, karena paraTergugat adalah penghuni yang sah;Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.1789 K/Pdt/20044.Bahwa kepemilikan obyek sengketa haruslah jelas;Maka berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, gugatan Penggugatadalah merupakan gugatan yang tidak sempurna, sehingga gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM REKONVENSI :1.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi maupun

Flamboyan Baru, Kota Padang sesuai dengan SuratIzin Penghunian (SIP). Tanggapan Tergugat mengenai hal ini bahwarumah negara terletak di JI.

SesuaiSurat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor PL.220.062.2001tanggal 28 Mei 2001 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara yanglampirannya ditujukan kepada 9 (Sembilan) penerima SIP termasukPenggugat dinyatakan pada diktum ketiga yaitu : Hak penghunian atasrumah negara tersebut selama penghuni yang bersangkutan masih aktifbekerja / bertugas kepada lingkup Balai Pengkajian Teknologi PertanianSukarami.

Seharusnya Penggugat memperhatikanKewajiban dan Larangan sesuai dengan Surat Izin Penghunian (SIP) danSurat Pernyataan Penghunian Rumah Negara tanggal 24 Oktober 2000yang dibuat oleh Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :e Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian danPengembangan Pertanian Nomor PL.220.062.2001tanggal 28 Mei 2001 tentang Penunjukan PenghuniRumah Negara, menyatakanDiktum KETIGA : Hak penghunian atas Rumah Negara tersebut berlakuselama penghuni yang bersangkutan masih aktif bekerja

PadangBarat Kota Padang sejak tahun 1992 dan terakhirberdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor:PL.220.062.2001 tanggal 28 Mei 2001 tentangPenunjukan Penghunian Rumah Negara. Dalam halini Tergugat Rekonpensi telah membuat SuratPernyataan Penghunian Rumah Dinas tanggal 24Oktober 2000 yang dilengkapi dengan kewajiban danlarangan penghuniaan Rumah Negara sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1994 jo.

Olehkarena itu akibat perbuatan Tergugat Rekonpensidengan melakukan penghunian rumah negarasecara ilegal maka negara mengalami kerugiansecara materiil dan immaterial :. Bahwa akibat dari penghunian rumah negara denganmelawan hukum yang dilakukan oleh TergugatRekonpensi, maka kerugian materiil dan immateriilyang ditanggung oleh Tergugat Rekonpensiberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 jo.

Putusan Nomor 210/K/TUN/2016November 2014 perihal Surat Peringatan Ill, yang pada pokoknyaMenyatakan bahwa penghunian tanah dan bangunan rumah oleh ParaPenggugat adalah ilegal/tidak sah;11. Bahwa, tindakan Tergugat yang secara tibatiba mengeluarkan SuratSurat, yang kesemuanya tertanggal 7 November 2014 Nomor: 028/PNAD.I/911/XI/2014 perihal Surat Peringtan Ill yang pada pokoknyamenyatakan bahwa penghunian tanah dan bangunan rumah oleh ParaPenggugat adalah ilegal/tidak sah i.e.

Asas Kepentingan UmumBahwa, Objek Sengketa 1 s/d Objek Sengketa 7 yang menyatakanbahwa penghunian rumahrumah a quo oleh Para Penggugat adalahilegal/tidak sah adalah terang dan jelas bertentangan dengan AsasKepentingan Umum, karena berdampak pada kesejahteraan ParaPenggugat, khususnya pada status penghunian Para Penggugat atasRumah Negara Golongan Ill yang ditempati oleh Para Penggugat;d.

KAI sebagai pemilik rumah dengan pegawai PT.KAI untuk tinggal di rumah perusahaan, dan lampiran II berisi tentangketentuanketentuan penghunian, seperti hak dan kewajiban penghuniselama tinggal di rumah perusahaan, masa berlaku penghunian, danlain sebagainya. Lampiran Il SPR selengkapnya berbunyi :LAMPIRAN 2KETENTUANKETENTUAN MENGENAI PENGHUNIAN RUMAHDINAS UNTUK RUMAHRUMAH MILIK PT. KERETA API PerseroDengan tidak mengurangi kententuanketentuan tentang perumahanPT.

Putusan Nomor 210/K/TUN/2016Sah atau Tidak Sah nya penghunian Para Penggugat atas rumahrumah perusahaan PT. KAI;Akan tetapi jikalau Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketaberkaitan Sah atau Tidak Sah nya penghunian Para Penggugat atasrumahrumah perusahaan PT.

Putusan Nomor 210/K/TUN/2016Kalau Para Penggugat mempermasalahkan mengenai ilegal/tidaksahnya penghunian Para Penggugat menempati rumahrumahperusahaan PT.

DALAM KONPENSIDALAM PROVISI- Menolak gugatan provisi Penggugat ;DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSIDALAM PROVISI- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian ;- Menyatakan penghunian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atas tanah dan rumah tinggal yang terletak

Bahwa sejak dimulainya penghunian atas obyek sengketa oleh ayahPENGGUGAT dan selanjutnya diteruskan oleh PENGGUGAT selaku salahseorang ahli waris nya, dengan itikad balk uang sewa selalu dibayarkankepada dan diterima oleh TERGUGAT,.. .4.

Penggugat tidak menguraikan secara jelas didalam surat gugatannya,dari sejak kapan dan apa dasar hukumnya sehingga Penggugatmelanjutkan penghunian terhadap objek perkara ;b.

penghunian a quo dapat dimaknaisebagai suatu hak yang seolaholah dimiliki dengan bersumber pada hukumpewarisan ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena didalamuraian surat gugatan, Penggugat telah mengemukakan secara jelas, knususnyatentang waktu dimulainya penghunian serta dasar hukum penghunian Penggugatatas tanah dan rumah tinggal a quo, yakni suatu hak yang seolaholah melanjutkanpenghunian rumah yang bersumber pada hukum pewarisan, quod non makaalasan eksepsi Tergugat pada

Boedijoewono atas tanah dan rumah tinggal yang terletakdi Jalan Anggrek No.42 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan KotaBandung atas dasar sewa menyewa adalah penghunian yang sah karena secararesmi diizinkan oleh Tergugat, dalam hal mana sebagaimana dinyatakanPenggugat didalam posita gugatannya pada poin 2, 3 dan 4 penghunian tanah danrumah tersebut dilanjutkan olen Penggugat setelah Ayahnya in casu Boedijoewonomeninggal dunia dengan tetap membayar uang sewa kepada Tergugat hinggatahun 2008

Penggugat diatas tanah dan rumahtinggal milik Tergugat yang terletak di Jalan Anggrek No.42 Kelurahan CihapitKecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sejak tahun 2009 sampai dengan saatini adalah penghunian yang tidak sah ;Menimbang, bahwa oleh karena penghunian Penggugat atas tanah danrumah tinggal a quo sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah penghunian yangtidak sah maka tindakan Tergugat yang telah menegur dan memerintahkanPenggugat untuk mengosongkan serta melakukan pemagaran tanah dan rumahtersebut

Bahwa format gugatan Penggugat absuurd dan tidak mampumenjelaskan waktu Penggugat tinggal di rumah dinas tersebut sertadasar penghunian dan fakta penghunian yang dibenarkan olehperaturan perundangundangan;b.

Bahwa gugatan para Penggugat harusnya merupakan satu kesatuanyang utuh artinya dalam perkara perdata para Penggugat menghunirumah dinas dibuktikan dengan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinasyang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal KementerianKetenagakerjaan (dahulu Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, vide Keputusan Sekretaris Jenderal DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 573/SJUM/V III/2008tentang Surat ljin Penghunian Rumah Dinas (SIPRD) diLingkungan Balai Besar Latihan Kerja Industri

Sadjadi;5) Baruna Tysono, Penggugat V, merupakan cucu dari Bapak E.Sadjadi;Mendasarkan kepada fakta huruf b di atas dan Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/III/2005tentang jin Penghunian Rumah Dinas Di Lingkungan KemernterianTenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Keputusan SekretarisJenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarangKementerian Ketenagakerjaan RI) Nomor KEP.997/SJ/V/2013tentang Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas (SIPRD)di Lingkungan Balai

Sehingga pengaturan pelaksanaan tugastugas Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengaturanterkait dengan ijin penghunian rumah dinas di BLK Surakartaberdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RlNomor PER.22/MEN/XII/2005 tentang Ijin Penghunian RumahDinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Dalam rangka tertib administrasi Sewa Rumah Negara, penetapantarif rumah dinas di BLK Surakarta berdasarkan

Ariyono Mursim NIP.160016818, yang mana dilampiri Surat Pernyataan Tidak MemilikiRumah Tempat Tinggal dan Surat Pernyataan untuk sanggupHalaman 10 dari 24, Putusan Nomor 378/Pat/2018/PT SMGmenaati ketentuan peraturan penghunian rumah dinas. Dankemudian diterbitkan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas oleh a.n.Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Umum Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi RI Nomor 573/SJUMNIII/2008 dan Nomor573/SJUMNIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 kepada Sdri. AriAnggonowati dan Sdr.

;halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 119 PK/TUN/201510.Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) ;Ayat (1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian ;Ayat (2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yangbersangkutan.

;Ayat (3) Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah Negaraselambatlambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harisejak Surat Izin Penghunian diterima.;Pasal 10 ayat (1) ;Ayat (1) Penghuni Rumah Negara wajib :a. membayar sewa rumah;b. memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai denganfungsinya.Bahwa dari dan berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Penggugatadalah penghuni Rumah Dinas Pemprovsu.

Yang memerintahkan pengosongan aset adalah Tim PenertibanAset, pada hal Pemohon PK adalah penghuni yang beritikad baik,halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 119 PK/TUN/2015memiliki Surat Ijin Penghunian yang diterbitkan oleh DinasPenataan Ruang dan permukiman Provsu atas perintah TermohonPK;b.

Bukti P 16tentang rumah Negara disebutkan bahwa, untuk dapat menghuniRumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memilikiSurat Ijin Penghunian .Bahwa Surat ljin Penghunian (SIP) yang dimilki Pemohon PK adalahsah dan tidak pernah dicabut oleh Termohon PK, dan berdasarkanSIP yang dimiliki, Pemohon PK melaksanakan kewajibannya sebagaipenghuni yang beritikad baik seperti membayar sewa rumah, PBB ,rekening listrik, air dan lainlainnya.

BuktiP15 dalam Perkara No.258 K/TUN/2014) dan ditolak oleh TermohonPK sesuai Surat No.012/729 tanggal 31 Januari 2013;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan yang dikemukakandiatas, terbukti bahwa penolakan pembelian rumah Golongan Ill olehTermohon PK, tidak ada hubungannya dengan pengosongan rumahdinas yang dihuni Pemohon PK, karena hak penghunian rumah dinasditetapkan berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP), dan sepanjang SIPtersebut masih berlaku dan/atau tidak pernah dicabut, tidak ada alasanuntuk

Tergugat XIIl berwenang mengatur tentang penghunian rumahrumahpersewaan ;Bahwa gugatan Penggugat termaksud apabila diteliti secara mendetailada kecumbuan/benturan, sebagai contohnya Tergugat II dengan Tergugat Xadalah orang yang sama, demikian pula Tergugat IV dan Tergugat VI telahmeninggal dunia sedangkan ahli warisnya tidak dijadikan pihak Tergugat dalamperkara ini, sehingga gugatan Penggugat adalah obscuutr libel ;Bahwa Tergugat , Il, Ill, V, VII, VIII, IX, Xl dan XII menempati rumahJalan Pregolan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat) adalahpemilik yang berhak dan sah atas obyek sengketa diJalan Pregolan Bunder Nomor : 44 Surabaya, karenaJudex Juris seharusnya mempertimbangkan ketentuanketentuan dalam UndangUndang Nomor : 4 Tahun1992 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun1994 :UndangUndang Nomor : 4 Tahun 1992 tentang PenghunianRumah Oleh Bukan Pemilik (berlaku mulai tanggal 10 Maret 1992),menyebutkan :Pasal 12 Ayat (1) : Penghunian rumah oleh bukan

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994 tentang PenghunianRumah Oleh Bukan Pemilik (berlaku mulai tanggal 26 Desember1994), menyebutkan :Pasal 2 Ayat (1):Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila adapersetujuan atau ijin pemilik ;Pasal 3Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau ijinpemilik dinyatakan sebagai Penghunian tanpa hak atau tidak sah ;Pasal 21sewa menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupundengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktudan

telah berlangsung sebelum berlakunya UndangUndang No.4Tahun 1992, dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejakberlakunya undangundang tersebut ;e Pasal 22Penyelesaian sengketa penghunian rumah oleh bukan pemiliknyadilakukan melalui Pengadilan Negeri ;II.

Bahwa dengan demikian penghunian rumah oleh bukanpemilik tidak dimaksudkan untuk ditempati secara tidakterbatas, sehingga hakhak keperdataan pemilikterlindungi ;7. Bahwa penggunaan rumah oleh bukan pemiliknyadengan mendasarkan pada Surat Ijin Perumahan (SIP),sebenarnya dikuasai dan tunduk pada hukumadministrasi dan hukum perdata ;e Dari segi hukum administrasi menyangkut ijin yang dikeluarkan olehPemerintah Kota (Cq. Sekarang Dinas Tanah dan Bangunan) ;Hal. 11 dari 14 hal. Put.

dan perlu diketahui bahwa hak kepenghunian atas bidang tanahberikut bangunan/rumah diatasnya adalah ber SIP dari yang diterbitkan olehKepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, oleh karenanya hak kepenghunianPenggugat haruslah dilindungi hukum sesuai dengan Perundangundanganyang berlaku, perlu diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat Il, IIIl, adalahsamasama mempunyai hak kepentingan (penghunian yang sah) dan ataumembeli/memiliki bagian dari masingmasing atas bidang tanahberikutbangunan/rumah di atasnya

Sedangkan SIP yang dijadikan dasar penghunian olehPenggugat adalah SIP No.

TS.1.05/00002/03.92 tanggal 6 Juni 1989 atas namaPenggugat sudah berakhir pada tanggal 20 Maret 1992, sehingga sejak tanggaltersebut penghunian bangunan rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh No, 6Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat oleh Penggugat adalahtidak sah dan sebagai penghuni liar.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut

No.1562 K/Pdt/2009sebagian rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh No.6 Rt.002 Rw.002Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebelum dimiliki PenggugatRekonvensi I/Tergugat Konvensi ;Bahwa Surat ljin Perumahan (SIP) sebagai dasar penghunian terhadapbangunan/rumah terletak di Jalan Raden Saleh No.6 Rt.002 Rw.002 KelurahanKenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang dimiliki oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah habis jangka waktunya pada tanggal 20Maret 1992 yang tidak diperpanjang

Mengabulkan permohonan Pemohon (JAN WENAS) berupaperintahpengosongan atas penghunian Termohon Ny. FARIDA AMIR berikut semuaorang yang mendapat hak dari Termohon pada rumah/bangunan di JalanRaden Saleh No.6, Rt.002 Rw.002 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen,Jakarta Pusat.b. Mencabut/membatalkan SIP No. TS 1.05/00002/03/92 tanggal 6 Juni 1989atas nama Ny.FARIDA AMIR dan dinyatakan tidak berlaku lagi.Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.1562 K/Pdt/2009c. Memerintahkan Termohon (Ny.

Memiliki Surat Izin penghunian yang sah;c.

;Surat Izin Penghunian (SIP)nya sudah dilakukan pencabutan, sementaraSIP rumah dinas yang diberikan kepada Para Penggugat sampai saat inimasih berlaku. Bahwa Para Penggugat dalam membaca dan memahamiisi surat dimaksud tidak secara keseluruhan, bahwa isi surat tersebutpada poin yang pertama menyebutkan, penghunian rumah negara/dinashanya diberikan kepada Pejabat atau PNS.

Sebagaimana diketahuibahwa status Para Penggugat saat ini bukan lagi sebagai Pejabat atauPNS, melainkan sudah berstatus sebagai pensiunan PNS atau ahiwarisnya;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran,Penetapan status, Penghunian, Pengalihan status, dan pengalihan hakatas rumah negara, pada bagian bab IV Penghunian Rumah Negara,pada angka IV.1 Ketentuan Penghunian Rumah Negara, disebutkanPenghunian adalah kegiatan untuk menghuni

Surat Izin Penghunian (SIP):a. Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepadapejabat atau pegawai negeri;Selanjutnya pada angka: ...2. Mulai berlaku dan berakhirnya penghunian Rumah Negara;a. Hak penghunian rumah negara mulai berlaku pada tanggalditetapbkannya sebagaimana tercantum dalam keputusanHalaman 25 dari 28 halaman.

Alasan Alasan Mengajukan GugatanGugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini didasarkanalasanalasan dalam Posita seperti tercantum dibawah ini :1.Bahwa Penggugat sebagai penghuni rumah Negara Golongan III( rumah dinas Golongan III Pempropsu) yang dilindungiUndangUndang dan memiliki SURAT IZIN PENGHUNIAN(SIP) atau SURAT PENUNJUKAN yang didukung peraturanperundangan lainnya sebagaimana yang diuraikan Penggugatdiatas, dengan terpaksa mengajukan gugatan ini sesuai pasal 53ayat dan ayat 2 ( a,b dan c ) UndangUndag

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 tentang PerubahanPP No.40 Tahun 1994 Pasal 17 ayat (1 )point. ....point 2 yang menyatakan bahwa Penghuni Rumah Negarayang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harusmemenuhi syarat syarat sebagai berikut : PensiunanPegawai Negeri yang menerima pensiunan dari negara,memiliki surat izin penghunian yang sah dan belum pernahdengan jalan/cara apapun memperoleh /membeli rumah dariNegara berdasarkan peruturan perundangan undanganyang berlaku.

kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utaraselaku pemilik bukan menguasainya secara terus menerusapalagi mempersewakan dan atau menyuruh orang lainmenempati rumah dinas tersebut kepada pihak ketiga ; Bahwa tindakan Penggugat tidak menyerahkan penguasaan danpengusahaan rumah Dinas tersebut kepada Tergugat selakupemilik asset dan bahkan menyuruh orang lain untukmenempatinya merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuandan atau peraturan penghunian terhadap rumahdinas. ....dinas/ rumah Negara dan dengan

rumah dinas/Negara, melainkan secara fakta diyakini telah dijadikan ajangbisnis dengan menyuruh pihak ketiga menempatinya yangnyatanyata bertentangan dengan aturan penghunian rumahdinas/Negara ; Bahwa. ....25Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mengakungakusebagai penghuni resmi dan sah bukan penghuni liarterhitung sejak tanggal O1Agustus 2010 tepatnya terhitung sejak Penggugat pensiunsebagai Pegawai Negeri Sipil tidaklah dapat dibenarkan danharus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya

yang dilakukanPenggugat terhitung sejak pensiun sebagai pegawai negeri sipiltersebut haruslah dipandang sebagai penghunian liar dan apalagiberdasarkan fakta lapangan sebagaimana secara terangbenderang terurai dalam identitas diri Penggugat terbuktiPenggugat tidak bertempat tinggal dirumah dinas/rumah Negaradimaksud melainkan bertempat tinggal di Jalan Imam, Lk.III,No. 38A, Kel.

Bahwa kedua Surat jin Penghunian tersebut telah beberapa kalidiperpanjang, terakhir dengan pengukuhan berdasarkan Surat KeputusanKantor Urusan Perumahan Pemerintah Kotamadya Bogor Nomor05/KUP/VV1975, tanggal 10 Juni 1975, sehingga mohon PengadilanHal. 2 dari 30 Hal. Put.

Menyatakan Surat Keputusan Pemerintah Kotamadya Dati ll BogorKantor Urusan Perumahan Nomor Skep05/KUP/VI/1975, tanggal 10Januari 1975, sebagai alas hak yang sah bagi penghunian Penggugat dan Il;4. Menyatakan Tergugat Il dan Ill telah melakukan perouatan melawanhukum;5.

Dimana orang tua para Penggugatsejak semula ditahun lima puluhan telah memperoleh ijin penghunian dariPemerintah Kotamadya Bogor, kemudian dikukuhkan dengan SuratKeputusan Pemerintahan Kotamadya Bogor (P2A);Bahwa yang dimaksud penghunian rumah dengan cara bukan sewameyewa, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik menyatakan bahwaHal. 26 dari 30 Hal. Put. Nomor 2672 K/Pdt/201210."

penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa didasarkan kepadasuatu persetujuan antara pemilik dengan penghunian".

Walaupun dalampenjelasan Pasal 21 tersirat katakata menyewa rumah yang dikuasai olehKepala Daerah dengan Surat jin Penghunian (SIP), jelasjelas penghunianrumah yang dikuasai oleh Kepala daerah tersebut didasarkan kepada sewamenyewa, bahwa oprinsip penghunian rumah dengan sewa menyewamaupun dengan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalamperaturan tersebut adalah sama yaitu adanya uang sewa dan persetujuanpemilik.

Nomor 979 K/Pdt/2078.Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penghunian rumah di Jalan Gunung Sahari X Nomor 53CRT 002 RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat oleh Tergugat merupakan

penghunian rumah yangtidak sah secara hukum;Menghukum Tergugat dan/atau pihakpihak lain yang memperoleh hakdari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah danbangunan (rumah) di Jalan Gunung Sahari X Nomor 53C RT 002 RW003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, JakartaPusat kepada Penggugat;Menyatakan penguasaan Penggugat (orang tua Penggugat, Oey HanNio) atas tanah dan bangunan (rumah) seluas + 134 m?

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Nomo 53 (dahulu Nomor53 Adan B);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghunian tidak sahtersebut sebesar Rp6.000.000,00 perbulannya, yaitu 20 tahun x 12 bulanx Rp6.000.000,00 = Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empatpuluh juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialamioleh Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Meletakkan sita jaminan terhadap bendabenda bergerak yang ada didalam rumah Jalan

Menyatakan penghunian rumah di Jalan Gunung Sahari X Nomor 53C,RT 002 RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat oleh Tergugat merupakan penghunian rumah yangtidak sah secara hukum;3. Menghukum Tergugat dan/atau pihakpihak lain yang memperoleh hakdari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah danbangunan (rumah) di Jalan Gunung Sahari X Nomor 53C, RT 002 RW003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, JakartaPusat kepada Penggugat;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghunian tidak sahtersebut sebesar Rp6.000.000,00 perbulannya, yaitu 20 tahun x 12 bulanx Rp6.000.000,00 = Rp1.440.000.000,00. (satu miliar empat ratus empatpuluh juta rupiah);8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialamioleh Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);9.