Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTpemakai logo, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI adalahPenggugat (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) SBSI;Bahwa melalui media sosial grup WhatsApp Trainer BernegosiasiPenggugat mengetahui kalau Tergugat telah mengeluarkan suratundangan yang ditujukan kepada APINDO dan Serikat Pekerja/SerikatBuruh dengan surat undangan bernomor 2115/Set/RH.04 06/2017 tanggal31 Agustus 2017, Perihal Koordinasi Pelaksana Seleksi Calon Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung RI; untuk hadir

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTMars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walau adaupaya hukum Para Tergugat; Menyatakan bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIll, Tergugat VIll,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisesnsi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan

Melanggar hak cipta Penggugat tentang kepemilikan nama, logo danatribut SBSI ;b. Merusak dan/ atau mencederai nama baik SBSI ;c. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama, logo dan atribut SBSI yang telah incracht, atasnama Penggugat, ic. Prof. Dr.

Bila mengklaim sebagai pribadi selaku pencipta,kenapa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengankapasitas sebagai Ketum dan Sekjend SBSI dan pertanyaannya sejakkapan Pengadilan mengatakan Ketum dan Sekjend SBSI dan sekaligussebagai pencipta logi yang dipergunakan oleh Organisasi Pengusul? danlogo yang mana yang ciptaan Ketum dan Sekjend SBSI tersebut? ;Bahwa puncak dari gugatan Penggugat semakin tidak jelas (kabur) setelahtiba pada posita butir 15 (halaman 6) Gugatan Penggugat.

Merusak dan/atau mencederai nama baik SBSI;3. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama. Logo dan atribut SBSI yang telah inkracht atas namaPenggugat. Ic Prof Dr. Muchtar Pakpahan S.H., .MA, sebagaimanaHalaman 45 dari 49 halaman.

Bahwa terhadap mogokkerja seperti tersebut tidak boleh dikenakan proses pidana ( ditangkap, ditahandan diadili di pengadilan umum ).Terhadap perbuatan / aktifitas Terdakwa / Pembanding sebagaiPengurus Serikat Buruh ( ketua SBSI ) yang melakukan mogok kerja bersamaanggota dan karyawan lain bukan anggota SBSI di perusahaan PT. WahyuniMandira tanggal 24 Desember 2008 dapat dirinci sebagai berikut :a.

Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Serikat Buruh ( SBSI) telah mencatatkanke Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kab OKI vide Bukti TD1 , yangsecara legalitas berhak mendampingi dan memperjuangkan hakhakanggota.c.

Tidak logis seorang karyawan mencatatkan serikat buruh keDisnakertrans OKI kalau tidak sebagai pengurus yang sudah dipilih dandi SK kan oleh organisasi ( dalam hal ini YUCE HENGKI SADOK BINTHIMOTIUS LASBAUN adalah ketua SBSI yang di SK kan DPP FSBHal. 10 dari 18 hal. Put. No.2185 K/Pid/2009HUKATAN SBSI ;c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hal. 1 yangmemuat pekerjaan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalahkaryawan PT.

Dan mogok kerjayang dilakukan karyawan ( SBSI ) dimana Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Ketua SBSI yang menampung aspirasi anggotauntuk menuntut hak dengan melakukan mogok kerja akibat gagalnyaperundingan ( tuntutan jamsostek , tunjangan transport, uang makan tidakdipenuhi) dan mekanisme telah ditempuh sesuai prosedur ; Prof. Noyon Langemeijer (delikdelik khusus kejahatan terhadapkepentingan hukum Negara Drs.

anggota SBSI maka Terdakwa selaku Ketua SBSI mengajak seluruhanggota SBSI untuk mogok kerja ... dst ,;maka dalam hal ini yang benar adalahbahwa mogok kerja dilakukan dengan menampung aspirasi anggota karenatuntutan jamsostek, tunjangan transport dan uang makan tidak dipenuhiHal. 12 dari 18 hal.

Kota Pekanbarutanggal 06 Desember 2016, dengan demikian Para Penggugat masihmemiliki status Kenaggotaan Serikat Buruh Ganda;Bukti T2 : berupa Surat Keputusan DPP FPE SBSI No.084/SK/DPPFPE/V/2014 tentang DPC FPE SBSI Kota Pekanbaru periode 20142018 dimana Ketua DPC FPE SBSI Kota Pekanbaru Periode 20142018 adalah Santoso; CCBukti T3.1: berupa Sl.ip pembayaran gaji atas nama Hendri dari bulanJuli s/d Desember 2015;Bukti T3.2: berupa Slip Pembayar gaji atas nama Kasturi dari bulanJuli s/d Desember 2015

);Bahwa Saksi mengetahui selain dari SBSI, ada Serikat lain yaituSARBUMUSI sejak tahun 2015;3.

amar putusan tersebut adalah Dewan Pengurus PusatFederasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( FPE SBSI ) yang memiliki cabang di Kota Pekanbaru ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkanapakah Para Penggugat sebagai Anggota SARBUMUSI atau masih sebagaiAnggota FPE SBSI ?

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dengan adanya putusanMahkamah Agung tersebut Federasi Pertambangan dan Energi Serikat BuruhSejahtera Indonesia ( FPE SBSI ) sudah menjadi Non Serikat, sehingga ParaPenggugat berhak masuk SARBUMUSI ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :378 K/Pdt.Sus.HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015, yang didalilkan Penggugatadalah menyangkut sengketa Hak Cipta, yaitu menyangkut Pelaranganmenggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI, bukanpelarangan

atau pembubaran organisasi serikat pekerja khususnya FBESBSI ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebutkeberadaan FPE SBSI tetap ada akan tetapi tidak boleh lagi menggunakanHalaman 52 dari 56 Putusan Nomor 90/Pdt.SusPHI/2016/PNPbrLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI, dalam artian merekaharus mengganti dengan yang baru yang tidak ada unsur SBSI nya ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis paraanggotanya sepanjang tidak mengundurkan diri secara resmi

Penggugat tidak terbukti melakukanpelanggaran hakhak normatif ;Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Pemberitahuan Mogokdari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi tertanggal 11 Agustus 2007 ;Bahwa Pemberitahuan Mogok Kerja dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahiadalah merupakan suatu penekanan dan intimidasi serta intervensi dari pihakluar terhadap masalah Hubungan Industrial di internal Perusahaan Penggugat,karena antara Perusahaan Penggugat dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahitidak mempunyai hubungan kerja / hubungan

hukum ;Bahwa pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan DPC SBSI 1992Kota Cimahi tanggal 11 Agustus 2007 adalah tidak proporsional karenaPenggugat tidak ada hubungan kerja dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahi :Bahwa pemberitahuan magok dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi telahmenimbulkan keresahan dikalangan pekerja yang mayoritas menolak adanyapemogokan dan hanya para Tergugat yang tetap menekan para pekerja diPerusahaan Penggugat untuk ikut terlibat dalam pemogokan ;Bahwa pembatalan mogok kerja oleh DPC

Sokolancar kepada buruhnya ataslaporan dari PK SBSI 1992 PT. Bapintri dan PT. Sokolancar karena ajakan untukpertemuan bipartit tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan PT. Bapintri danPT.

Atas kompetensi apa Penggugat dalam hal ini, apakahselaku Pengawas Ketenagakerjaan atau Institusi apa, yang manasehingga mempunyai Kompetensi untuk menilai DPC SBSI 1992Kota Cimahi sebagai pihak luar dalam masalah perselisihan ini danapa kompetensi Penggugat menilai tindakan Pengurus PK SBSI 1992PT Sokolancar telah melakukan tindakan perbuatan denganmenyebarluaskan dan melaporkan keterangan yang tidak benar kepadapihak luar yaitu DPC SBSI 92 Kota Cimahi meskipun DPC SBSI 92Kota Cimahi mempunyai fakta

Bahkanatas hasil komunikasi dengan pihak POLRES (intel) Kota Cimahi danKepala Dinas Ketenagakerjaan serta dengan semua pertimbanganHal.8 dari 24 hal Put.No.072PK/Pdt.Sus/2009moril SBSI 1992 Kota Cimahi dalam mendukung suasana PILKADAKota Cimahi akhirnya aksi mogok kerja dibatalkan. Apa KompetensiPenggugat dengan penilaian pemberitahuan yang tidak proposional danDPC SBSI 1992 Kota Cimahi tetap menekan para pekerja diperusahaan?

Padahal putusan MA Nomor: 378 K/Pdt.SusHKI/2015 tersebut, melarang Tergugat menggunakan logo SBSI, namaSBSI, mars SBSI dan tridharma SBSI.Bahwa Tergugat pada putusan MA nomor; 378 K/Pdt.Sus/2015 dengantetap menggunakan nama SBSI adalah melanggar putusan MA Nomor;378/Pdt.SusHKI/2015.Bahwa Penggugat Kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan NiagaJakarta Pusat tentang penggunaan nama SBSI tersebut.

Tergugat, dengan masihmenggunakan Logo SBSI.Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa jin lisensi dariPenggugat.merupakan Pelanggaran Hak Cipta yang merupakan PelanggaranHukum.Menyatakan melarang Para Tergugat untuk menggunakan LogoSBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI.2.

Bahwa hasil Keputusan Kongres VIII KSBSI tanggal 27 30 Juni 2019memutuskan merubah Logo SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI, danmerubah Nama SBSI, akan tetapi tidak merubah singkatan menjadiSerikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), berdasarkan PutusanMahkamah Agung 378K/2015, hal tersebut merupakan PelanggaranHukum.4.

Provinsi Sulawesi Utara;Rekapitulasi Keanggotaan DPC SBSI Kab.

Logo SBSI sudah beberapa kali berubah. Tahun 2003Halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUNJKTa.ada friksi, karena sebagian orangorang di SBSI tidak setuju denganpencalonan Pak Rekson yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh PakMochtar. Mereka pun dipecat dan mendirikan SBSI 92.

Penggugat tidak terbukti melakukanpelanggaran hakhak normatif ;Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Pemberitahuan Mogokdari DPC SBSI 1992 Kota Cimahitertanggal 11 Agustus 2007 ;Bahwa Pemberitahuan Mogok Kerja dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahiadalah merupakan suatu penekanan dan intimidasi serta intervensi dari pihakluar terhadap masalah Hubungan Industrial di internal Perusahaan Penggugat,karena antara Perusahaan Penggugat dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahitidak mempunyai hubungan kerja / hubungan

hukum ;Bahwa pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan DPC SBSI 1992Kota Cimahi tanggal 11 Agustus 2007 adalah tidak proporsional karenaPenggugattidak ada hubungan kerja dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahi ;Bahwa pemberitahuan magok dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi telahmenimbulkan keresahan dikalangan pekerja yang mayoritas menolak adanyapemogokan dan hanya para Tergugat yang tetap menekan para pekerja diPerusahaan Penggugat untuk ikutterlibat dalam pemogokan ;Bahwa pembatalan mogok kerja olen DPC SBSI

Sokolancar kepada buruhnya ataslaporan dari PK SBSI 1992 PT. Bapinti dan PT. Sokolancar karena ajakan untukpertemuan bipartit tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan PT. Bapintri danPT.

1992 Kota Cimahi sebagai pihakluar dalam masalah perselisihan ini dan apa kompetensi Penggugatmenilai tindakan Pengurus PK SBSI 1992 PT Sokolancar telah melakukantindakan perbuatan dengan menyebarluaskan dan melaporkan keteranganyang tidak benar kepada pihak luar yaitu DPC SBSI 92 Kota Cimahimeskipun DPC SBSI 92 Kota Cimahi mempunyai fakta/oukti yang kuatyaitu adanya karyawan yang tidak mendapatkan hak JaminanPemeliharaan Kesehatan (Jamsotek paket B) ;Bahwa Tergugat sepemahaman dengan Mediator Disnakerduk

Bahwa berdasarkan fakta pula Tergugat (Pengurus PK SBSI 92 PTBapintri PT Sokolancar) telah terbentuk dan sehingga permasalahanhak atas Jaminan Pemeliharaan kesehatan berdasarkan kewajibanSerikat Buruh PK SBSI 1992 PT Bapintri PT Sokolancar harusmengupayakan untuk mencari solusi terbaik secara Bipartit, mengingatSerikat Buruh PK SBSI 1992 PT Bapintri PT Sokolancar adalahorganisasi yang mewakili buruhnya yang syah menurut Undangundang21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikaat buruh yang di dalammelaksanakan

,MAJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan : DosenJabatan : Ketua PK FPASN SBSI UKIAlamat : Jalan tanah tinggi 2 No.44 B, Jakarta Pusat.2. Nama : Tati LamriaJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : Perawat pada Rumah Sakit UKIJabatan : Sekretaris PK FPASN SBSI UKIAlamat : JI. Juhri No.57, Jakarta BaratDalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Gusmawati Azwar, SH., EbitPardede, S.H., Hechrin Purba,S.H., David Marpaung,SH.,MH.

Putusan No.247 /Pdt.G/2018/PN.Jkt.TimTimur nomor Pencatatan : 840/IV/P/I/2015 dengan nama PK SBSIRumah Sakit UKI, dan sesuai dengan SK DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017ada perbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PKFPASN SBSI UKI. Alamat Penggugat Jalan Sutoyo no 2, Cawang,Jakarta Timur.;.

PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

Pelita Makmur Makassartersebut, permasalahan ini telah berlarutlarut' tidak adapenyelesaiannya, sehingga sampai melalui Serikat Buruh SBSI(Pengurus komisariat SBSI PT.

Pelita MakmurMakassar dengan Nomor: 001/SBSI/PT.PTM/VII/0O3 tanggal 31September 2003 (Bukti P8) dengan hal: tuntutan mundur hak normatif,agar diadakan perundingan, akan tetapi pihak perusahaan juga tidakmeresponnya;Bahwa Penggugat menyurati lagi pihak perusahaan dengan Nomor02/SBSUPT.PTM/2/04, hal : tuntutan hak normatif 2001 s/d 2003 (BuktiP9) ;Halaman 5 dari 15 halaman.

Makmur Makassarakhirnya bersedia melakukan perundingan yang diwakili kuasahukumnya dan pihak karyawan diwakili oleh SBSI (Bukti P10), dimanajuga tidak ada wujud penyelesaian hakhak normatif, sehingga akandilanjutkan perundingan tanggal 18 Maret 2004 ;Bahwa tanggal 11 Maret 2004 ternyata pihak perusahaan PT. PelitaMakmur Makassar melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak terhadap Penggugat sebagai Sekretaris PengurusKomisariat SBSI PT.

Pelita MakmurMakasar;Bahwa pihak SBSI melalui DPC SBSI Makassar, tanggal 16 April 2004,Nomor : Z.A.028/DPCSBSI/MKS Makassar/IV/04, menerima anjuranpada poin 16 tersebut diatas ( Bukti P16 ), akan tetapi dalampelaksanannya pihak pengusaha PT. Pelita Makmur Makassar tetaptidak mau menerima Penggugat untuk bekerja kembali, karenaPenggugat berniat bekerja kembali diposisi semula, dengan demikiankonsekuensinya PT.

Bahwa mengenai pengiriman surat kepada principal tidak ada satupun alatbukti yang mendukung, sehingga apa yang dibantah oleh Penausahabahwa pemutusan hubungan kerja ini tidak ada hubungannya dengankepengurusan Penggugat diperusahaan sebagai Sekretaris SBSI sulitditerima, karena memang hanya dalam posisi Penggugat sebagai itulah,maka korelasi yang erat antara PHK dan kiprahnya Penggugat di SBSI ;.

Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat diangkat secara aklamasi olehpeserta pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dansejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambangresmi dalam setiap aktivitas organisasi;. Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai pencipta, jugasebagai Ketua Umum SBSI yang menjadi Penggugat logo SBSI tersebut;.

tetap dijabat oleh Penggugat dan gambar logo SBSI tersebut tetapdipergunakan sebagai lambang resmi SBSI;Bahwa kemudian pada Kongres Ill tahun 2000 Raswan Suryana terpilihmenjadi Sekretaris Jenderal untuk periode 2000 2004 gambar logo tersebutHal. 3 dari 23 hal Put.

Nomor 444 K/Pdt.SusHKI/201313.14.15.16.If:18.19.20.tetap dipergunakan sebagai lambang resmi SBSI pada saat Raswan Suryanamenjadi Sekretaris Jendral III SBSI;Bahwa pada saat pertemuan Buruh Nasional yaitu tanggal 24 26 April 1992Tergugat tidak hadir dan tidak ikut serta dalam acara tersebut;Bahwa Tergugat bergabung dan menjadi anggota SBSI sejak tahun 1993 danmenjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat SBSI dan padasaat itu Ketua Umum SBSI adalah Penggugat dan Sekretaris Jenderal adalahSiti

Musdalifah;Bahwa pada tahun 1994 ketika Penggugat dipenjarakan oleh PemerintahanOrde Baru, Tergugat meninggalkan Kepengurusan DPP SBSI karena merasakeselamatannya terancam menjadi pengurus SBSI, dan kemudian aktifkembali di SBSI tahun 1996;Bahwa pada bulan April 2003 Tergugat menjadi Ketua Umum SBSI untukmenggantikan Penggugat dengan masa jabatan dari April 2003 sampaidengan April 2007 dan Tergugat kemudian terpilih menjadi PresidenKonfederasi SBSI untuk periode April 2007 sampai dengan April 2011

kepada Turut Tergugatpada tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia" oleh Tergugat dilakukan pada saat Tergugat menjabat sebagaiKetua Umum SBSI tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itumenjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi SBSI;Bahwa Penggugat mengetahui ciptaannya telah didaftarkan oleh orang laindalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013dari Pengurus SBSI di wilayah Aceh dengan menunjukan adanya SuratPendaftaran

Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Ro 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/201 1bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) ;13.DPC.

Garteks SBSI diterima oleh M. Sarbini pada tanggal 28 September2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh Sofyan ;15.SP.

Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Ro 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) ;13.DPC. Garteks SBSI diterima oleh M.

KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh Sofyan ;15.SP.

Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan PerbankanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 16/DPCNIKEUBA SBSI/VV2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan DanaPembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;10.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang OperasionalSerikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI KotaSurabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;11.Surat

NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC.SP.F.KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal bulan,tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/201513.DPC.

GARTEKS SBSI diterima oleh M. SARBINI pada tanggal 28September 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29Desember 2006 senilai Ro2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh SOFYAN ;15.SP.

NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29Desember 2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;DPC. SP. F. KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ;DPC. GARTEKS SBSI diterima oleh M.

KUI SBSI diterima oleh CHAIRUL ANAM pada tanggal 28Desember 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) diterima olen SOFYAN ;SP.

No. 75 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI KotaSurabaya yang diterima HENDRIK BODE tanggal 22 Agustus 2006 ;Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan PerbankanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 16/DPCNIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan DanaPembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) buat pembayaran

Pasuruan Nomor : 19/SK/DPCFKUI SBSI/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dengan susunanpengurus sebagai berikut :Ketua Umum : F.

Rumah SakitPanca Darma menghadap Terdakwa untuk melaporkankeberadaan PUK SBSI Rumah Sakit Panca Darma sertamembicarakan tentang upah atau gaji para tenaga kerja diRumah Sakit Panca Darma agar sesuai UMK yang berlakusebagaimana ditetapbkan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 ;Selanjutnya atas tindakan pengurus PUK SBSI Rumah SakitPanca Darma yang menghadap Terdakwa tersebut makamembuat Terdakwa tidak berkenan lalu.

semula menjabat sebagai Kepala Bagian Operasirumah Sakit Panca Darma dimutasikan sebagai KepalaPerawat, atas tindakantindakan Terdakwa mengakibatkanbeberapa pengurus PUK SBSI Rumah Sakit Panca Darmatidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnyaHal. 3 dari 12 hal.

No. 1236 K/Pid.Sus/2013selaku pengurus PUK SBSI Rumah Sakit Panca Darmakarena Ketua Umumnya yaitu saksi Edi Susanto tidak diakuilagi sebagai karyawan Rumah Sakit Panca Darma ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 43 jo Pasal 28 UndangUndang RI No. 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja ;DANKEDUABahwa ia Terdakwa dr.

Menyatakan barang bukti :e 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat BuruhNomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPCFKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca DarmaNomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan SK Karyawan tetap DIlNomor: /PK KUI SBSI/RSPD/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ;enam

,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus PusatSerikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (LBH DPP SBSI 1992),beralamat di Komplek Perumahan Walikota, Jalan Kakak Tua BlokC.

) Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara,SPTP Karyawan Rumah Sakit Premier Bintaro (SPTP K@rib), PK SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (PK SBSI 1992) Rumah Sakit PremierSurabaya, dan Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit PremierSurabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia c.g.

Kalimat Knp SBSI ingin jadi tim perunding? Kami gak mau yg dahbagus disunat lagi oleh gesek dan Iwan karena untuk kepentinganpribadi mereka. gesek dalam kalimat tersebut adalah nama panggilandari Sdr. lwan Gunawan, tertulis secara jelas Tergugat menyebut Gesekalias Sdr. Iwan Gunawan sebagai orang yang pernah menyunat/memotong hakhak dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama untukkepentingan pribadinya;b.

1992;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 diadakan rapat antara Penggugatdengan pengurus SPTP dan SBSI 1992 K@rib yang membahas surat SukuDinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tangerang Selatan tentangketerwakilan SBSI 1992 K@rib dalam perundingan PKB. lwan Gunawanyang merupakan Ketua SPTP hadir mewakili SPTP, sedangkan Tergugatjuga hadir mewakili SBS!

Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Rumah Sakit PremierSurabaya;d. Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit Premier Surabaya;Sehingga sangat wajar apabila tulisan Termohon Kasasi pada inboxfacebook milik Guntur Santoso menimbulkan keresahan dan fitnah dikalangan karyawan Pemohon Kasasi;6.

) melalui Sdr.Hanafiah untuk membelahaknya, selanjutnya SBSI mengadakan Mediasi dengan PT.Ganda JayaPratama namun gagal, karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahanini ditengahi / dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Selanjutnya terjadilah mediasi antara Herman Sawiran melalui SBSI yangdiwakili oleh Ali Hanfiah dengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakili olehterdakwa Yacob Maratha selaku Kabag Operasional, yang dimediasikan olehpihak Disnaker selaku Mediator Hubungan Kerja yang diwakili

) melalui Sdr.Hanafiah untuk membela haknya,selanjutnya SBSI mengadakan Mediasi dengan PT.Ganda Jaya Pratama namungagal, karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahan ini ditengahi /dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Selanjutnya terjadilahmediasi antara Herman Sawiran melalui SBSI yang diwakili oleh Ali Hanfiahdengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakili oleh terdakwa Yacob Marathaselaku Kabag Operasional, yang dimediasikan oleh pihak Disnaker selakuMediator Hubungan Kerja yang diwakili

yang diwakili oleh Ali Hanapiah dan PT.Ganda Jaya Pratamadiwakili oleh terdakwa Jacob Maranata selaku Kabag Operasional namungagal.Bahwa karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahan ini ditengahi /dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Bahwa selanjutnya terjadilah mediasi antara Herman Sawiran melalui SBSIyang diwakili oleh Ali Hanfian dengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakilioleh terdakwa Yacob Maratha selaku Kabag Operasional, yang dimediasikanoleh pihak Disnaker selaku Mediator

Saksi Kms Ali Hanapiah bin Kms.Rasid dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 11.00 WIBbertempat di Jalan kapten Anwar Sastro tepatnya dikantor Disnaker KotaPalembang, terdakwa telah menggunakan surat palsuBahwa saksi bekerja sebagai pengurus DPC SBSI kota Palembang dan saksisaksi sebagai ketua DPC SBSI Kota Palembang yang tugasnya bertanggungjawab membela dan mengurus keanggotaan tenaga kerja.Bahwa saksi kenal dengan korban Herman Sawiran

sejak tahun 2009 yangmerupakan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI kotaPalembang.Bahwa saksi kenal terdakwa Jacob Maranata sejak tahun 2012 sewaktu adapermasalah tenaga kerja.Bahwa bermula pada tahun 2005 korban Herman sawiran bekerja di PT.Ganda Jaya Prima sebagai sopir, selanjutnya pada tahun 2013 korbandimutasi keSungai Lilin di CV.Panca Usaha dan korban menolaknya,sehingga pada tanggal 07 Desember 2013 keluarkan surat pemberhentiandari PT.Ganda Jaya Pratama Nomor 000126/HRDDIRBIS

PENGURUS KOMISARIAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA SINUNUKAN (PK SBSI),2. PENGURUS DPC-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC) SBSI KAB MANDAILING NATAL3. ALI SYAKBAN ST4. KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KERTENAGAKERJAAN DINAS PENDUDUKAN CATAAN SIPIL,SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, 5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL,SOSIAL TENAGA KERJA TRASMIGRASI,

., advokat pada Kantor Hukum MARWANRANGKUTI & REKAN yang beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan 16BKota Padangsidimpuan,berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 15 April 2014,telah didaftarkan kepada kepaniteraanPengadilan NegeriMandailing Natal tanggal 23 April 2014 dibawahRegister No. 08/Pdt.G/2014/PN.MdI yang selanjutnya di sebutsebagai: PENGUGATLAWAN:1 PENGURUS KOMISARIAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIASINUNUKAN (PK SBSI), yang berkedudukan di Kecamatan SinunukanKabupaten Mandailing NatalNo.Hp

081260812699,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I2 PENGURUS DPCSERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC)SBSI KAB MANDAILING NATAL No.Hp 082170109957Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT3.

Hal ini juga sejalandengan yurisprudensi MA RI No.938K/Sip/1971 tanggal 8 Oktober 1972dan No.151K/Sip/1975 dalam pembuatan surat gugatan harus lengkap.3 Bahwa Gugatan Penggugat Error in PersonaBahwa gugatan yang diajukan Penggugat keliru karena Tergugat Idiketahuinya adalah Pengurus Komisariat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) adalah lembaga dalam struktur kepengurusan organisasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia.Dengan demikian seharusnya Penggugat memasukkan namanama daripengurus komisariat

NamaJabatan: Dede Aziz Muslim, S.H: Ketua LBH DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat (Advokat): Asep Djamaludin: Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi: Iman Sukiman: Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi: Ajat Sudrajat, S.IP: Ketua DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat: Achmad Salman Taufik, S.H: Anggota LBH DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat10Kesemuanya Adalah Para Kuasa Hukum Para Tergugat d.K/Penggugat d.R sdr.

Dalam daftar hadir terdapat 1 Anggota yang sudah mengundurkan diri dariperusahaan sebelum tanggal 17 September 2014, atasnama saudara Aris Maulana.Surat Pengunduran diri Tanggal 15 September 201410.Bahwa pada Tanggal 24 September 2014 Jam 10:30 WIB, Ketua DPC SBSI 1992Cimahi Bapak Asep Jamaludin hadir di PT Sukanda Djaya diterima dengan baik olehIbu Rivelli Sianturi, memperkenalkan pengurus PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya.11.Pihak DPC SBSI 1992, mengajukan agenda acara tambahan untuk melakukanAudensi

Disnakertransos Kota Cimahi tentang pengaduan atasPerjanjian Bersama antara PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya dengan Pihak PTSukanda Djaya.

Hal ini mengindahkan asas musyawarah untuk mencarimufakat.22.Bahwa Perusahaan dalam berjalannya perundingan dengan Ketua DPC SBSI 92Bapak Asep Jamaludin, tetap menghimbau karyawan untuk kembali bekerja.Halberikut juga atas masukan dari Ketua DPC SBSI 92 Bapak Asep Jamaludin,dipersilahkan kepada pihak perusahaan untuk menghimbau karyawan masuk kerjakembali.

Sukanda Djaya dan seizin dariPT.Sukanda Djaya Pusat, padahal Para Tergugat d.k yang pada saat itu diwakiliatau didampingi oleh Asep Djamaludin Sebagai Ketua DPC SBSI 1992 KotaCimahi, Iman Sukiman sebagai Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi, SaefulBahri Sebagai Bendahara DPC SBSI 1992 Kota Cimahi dan Dadang SebagaiAnggota Bapor SBSI 1992 Kota Cimahi beritikad baik untuk memperkenalkanPengurus PK SBSI 1992 PT.

Bahwa tidak terbantahkan bahwa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI 1992) belum terbentuk di lingkungan kerja CV. Rental JongBrothers.9. Bahwa Tidak terbantahkan Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI 1992) adalah Pengugat yang tidak Sahkarena Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) tidak pernahtercatatkan di instansi yang bertanggungjawab dibidangketenagakerjaan pada CV. Rental Jong Brothers.10.

Menyatakan bahwa Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI 1992) tidak sah untuk mewakili Pekerja (Sdr. ARDY)sebagai Penggugat.3.

;P3B : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota SBSI 1992dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulaihah;P3C : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota SBSI 1992dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardy;P4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Tenggarong tanggal 18 Agustus 2017 Nomor567/964/1.6.3/09/2017 perihal Pencatatan SerikatPekerja/Buruh Pengurus Komisariat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI 1992) CV Rental Jong Brother;P5A =: Fotocopy sesuai

sejak tahun 2016;Bahwa saksi tidak tahu daftardaftar anggota dari SBSI;Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Syahrul karyawan BSS bukankaryawan RJB;2.

Bahwa Tidak terbantahkan Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI 1992) adalah Pengugat yang tidak Sah karenaSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) tidak pernah tercatatkan diinstansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan pada CV.Rental Jong Brothers.10.Bahwa tidak terbantahkan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa(Penggugat Pribadi/Inpersoona) Sdr.

Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanya berpesankepada Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar Pengurus Komisariat(PK SBSI 1992) dan para Pengguggat menunggu saja di lokasi perusahaanjangan dulu melakukan pekerjaan dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIBuntuk menjumpai Personalia (ic. Bernama Edi Susanto) ;Bahwa tepat pada pukul 13.00 WIB Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992)dan para Penggugat menjumpai Pesonalia (ic. Bernama Edi Susanto)selanjutnya Pesonalia (ic.

Pemutusan hubungan kerja) kepadaDPC SBSI 1992 Kota Medan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medanmemproses dengan mengadukan perkara pemutusan hubungan kerjatersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;10. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antara11.pihak Serikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT.

,;Bahwa benar saksi sebagai Pengurus PK SBSI 1992 di PT. SumateraBeton Mandiri;Bahwa benar sebelumnya saksi dan para Penggugat bekerja pada PT.Sinar Beton Abadi dan berubah nama menjadi PT.

Bernama Edi Susanto) yangmengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PengurusKomisariat (PK SBSI 1992) dengan alasan bahwa Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992) dan para Penggugat telah melakukan mogok kerja pada hari initanggal 18 Pebruari 2014;Menimbang, bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan paraPenggugat menolak surat pemutusan hubungan kerja tersebut dan menolakuntuk menandatanganinya karena para Pengggugat merasa tidak melakukanmogok kerja;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Pebruari

1992 di PT.Sumatera Beton Mandiri, sehingga atas tindakan tersebut para pen ggugatyang tergabung dalam keanggotaan PK SBSI 1992 sangat keberatan danmempertanyakan pada bagian Personalia PT.

Suhandoko.46.Bahwa perundingan Bipartit mencapai suatu persetujuan dengan membuatsurat Persetujuan Bersama pada tanggal 20 Maret 2015 yang mencapaisuatu hasil kesepakatan dimana pada pokoknya disepakati bahwa ParaTergugat dr/Para Penggugat dk melalui DPC SBSI 1992 dan PK SBSI 1992PT.

Oleochem & Soapdan pengurus DPC SBSI 1992 Keb.

DeliSerdang, dan tidak benar dibuat dalam bahasa Inggeris atau Arab;selanjutnya Persetujuan Bersama tanggal 20 Maret 2015 dilakukan dihadapan dan dihadiri Serikat Pekerja PK SBSI 1992 PT. Oleochem andSoap Industy dan Pengurus DPC SBSI 1992 Kab.

DeliSerdang dan Pengurus PK SBSI 1992 PT.

1992 PT.Oleochem & Soap dan pengurus DPC SBSI 1992 Keb.

., dan kawankawan, ParaDewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992(DPC SBSI 1992), beralamat di Jalan Mangaan VIII Psr Il LinkXVIIGang Slamet Nawi Nomor 81, Kelurahan Mabar, KecamatanMedan Deli, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 3 Oktober 2016;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonKasasi dahulu Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap

Nomor 274 K/Pdt.SusPHI/20171992 (SBSI 1992) yang berada di PT Tjipta Rimba Djaja termasuklahPenggugat juga anggota SBSI 1992;Bahwa sebelumnya anggota serikat buruh (in casu SBSI 1992)pernah melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah tahun2014 (sebelumnya Rp1.881.500,00 menjadi UMK Rp2.037.000,00)akhirnya Tergugat mengabulkan upah yang dituntut tersebut, tetapiternyata dibalik itu Tergugat secara bertahap melakukan mutasi besarbesaran kepada seluruh anggota SBSI 1992 dari posisi operator mesinseperti

blower dan conveyor dimutasikan jadi satubagian yang sama yakni compusser (bagian pembuangan sampah);Bahwa pekerjaan pada bagian compuser (in casu pembuangan sampah)sebelumnya dikerjakan oleh pekerja harian lepas bukan karyawan tetap,tetapi setelah ada pemutasian karyawan tetap ke bagian compussersebagian pekerja harian lepas tidak dipakai lagi alias di putus hubungankerja dan sebagain dipindahkan menjadi operator mesin; Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapseluruh anggota SBSI

hubungan kerja kerena telah melakukankesalahan berat sesuai perjanjiaqn kerja bersama; Bahwa dari uraian Penggugat diatas telah sangat jelas pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat ini bukanlah murniberdasarkan atas kesalahan pekerja/ourun dalam melakukanpekerjaan, tetapi lebin kepada pembrangusan serikat buruh dansuratsurat peringatan yang diberikan Tergugat adalah alasan ataucelah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai carauntuk menghabiskan anggota serikat buruh (in casu SBSI

SBSI 1992) dan sebelum adanya tuntutan tentang permintaanupah, Penggugat dan temantemannya yang telah bekerja selamapuluhan tahun tersebut tetap bekerja sebagai operator dan tidakpernah dimutasi apalagi mendapat sanksi dan pemutusan hubunganHalaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.SusPHI/2017kerja;B.