HASENG, tanggal lahir 13 Maret 1979, agama Islam,Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengiriman Barang(Cargo), tempat kediaman di BTN Mutiara Mandai Indah,Blok K No. 6 RT. 0O04/RW 001, Kelurahan Bontoa,Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawei Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jamaluddin S.Ag, MH,Advokat yang berkantor di Jalan Melati No. 28, LingkunganHalaman 1 dari 14 hal, putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA MksPassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru,Kabupaten Maros, dahulu

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) denganTergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di HotelClarion, Jalan Pangeran Pettarani, Kota Makassar, Provinsi Sulawei Selatan;4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);5.

Bahwa pada tanggal 8 November 2011, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten BanggaiLaut, Provinsii Sulawei Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta NikahNomor XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 8 November 2011;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya hidup bersamasebagaimana layaknya suamiistri dan awalnya tinggal bersama di rumahOrangtua Pemohon selama 7(tujuh) TahunHal. 1 dari 13 hal.

FAHMI THALIB untuk mengawasi Pekerjaantersebut, serta SUTARMAN, ST. unsur tehnis pekerjaan tersebut, melakukanperbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan dengancara menandatangani dokumendokumen yang isinya tidak benar yangmenyatakan bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikanGedung Serba guna (tahap I) pada Biro Perlengkapan Umum & Aset SekdaProvinsi Sulawei Tengah tahun anggaran 2007 yang dikerjakan oleh saksiHARTONO TAULA telah selesai 100 % antara lain :a) Berita

Russeng selaku unsur tehnik pekerjaan tersebutdengan menandatangani dokumendokumen yang isinya tidak benar yang,menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahapIl pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawei Tengahtahun anggaran 2008/2009 yang dikerjakan oleh saksi Ir.

Russeng selaku unsur tehnik pekerjaan tersebutdengan menandatangani dokumendokumen yang isinya tidak benar yang,menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahapIl pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawei Tengahtahun anggaran 2008/2009 yang dikerjakan oleh saksi Ir. JAURYOKTAVIANUS SAKKUNG, MT. telah selesai 100 % antara lain:Hal. 31 dari 71 hal. Put.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten BanggaiKepulauan, Provinsi Sulawei Tengah, sebagaimana dalam Kutipan AktaNikah Nomor , tertanggal 12 Februari 2016;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidupbersama sebagaimana layaknya suamiistri dan awalnya tinggal bersama diHal. 1 dari 16 hal.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokan Kepulauan, KabupatenBanggai Laut, Provinsi Sulawei Tengah, sebagaimana dalam Akta NikahNomor XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 18 Februari 2013;Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Bgi2.

Bahwa saatHal 11 dari 17 hal Put No. 53/Pdt.G/2015/PN Psomenjelang pagi di wilayah perbatasan Sulawei Tengah dan Sulawesi Selatan terjadikecelakaan yaitu kendaraan menabrak gunung dengan kerusakan kaca depanhancur, lampu depan kiri pecah,pintu depan kiri dan pintu kiri tengah peot, velek kiribelakang retak dan stik as bengkok, kKemudian Penggugat mengambil alih posisi sopirdan mobil masih dapat meneruskan perjalanan ke tempat tujuan.

., selaku SekretarisDaerah Provinsi Sulawei Selatan sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkupSekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi sebelummemberikan persetujuan sampai akhirnya menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM), H. Andi Muallim, SH, M.Si., sama sekali tidak melakukanverifikasi kebenaran materiil suratsurat bukti dari pihak yang menagihataupun keberadaan pihak penagih, demikian juga Drs. H. Muh.

Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku SekretarisDaerah Provinsi Sulawei Selatan sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkupSekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi sebelummemberikan persetujuan sampai akhirnya menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM), H. Andi Muallim, S.H., M.Si., sama sekali tidak melakukanverifikasi kebenaran materiil suratsurat bukti dari pihak yang menagihataupun keberadaan pihak penagih, demikian juga Drs. H. Muh.

besertabangunan ruko 3 lantai yang berdiri di atasnya dan juga SertifikatHak Milik Nomor 316/1979 kepada Penggugat dalam keadaan amandan bebas dari pembebanan apapun; Menghukum siapa saja yang menguasai tanah beserta ruko dalamperkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini; Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biayaperkara sebesar Rp4.007.00,00 (empat juta tujuh ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawei

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa paraPemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalildalil permohonannyadan perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan menurut hukum Islam maupun perundangundangan yang berlaku,sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 27Oktober 1987 di Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, KabupatenSinjai, Provinsi Sulawei Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dapat ditetapbkan

Kepolisian sektorMaesa dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara merupakan satu bagian yangtidak terpisahkan satu dengan lainnya karena secara hirarki adalah merupakansatu kesatuan dalam Institusi/lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesiamaka berdasarkan pasal 10 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 TentangKepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Sulawei utarasebagai Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukumSulawesi Utara secara hirarki bertanggung jawab atas pelaksanaan

Kepolisian sector Maesa dalammenangani perkara pidana berdasarkan laporan polisi NomorLP/208/IX/2019/Sektor Maesa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas pengadilan berpendapat Kepolisian Daerah Sulawei Utara termasuk pulasebagai Termohon dalam perkara ini karena memiliki kepentingan hukum yangsama sebagai satu kesatuan institusi Kepolisian Republik Indonesia;Menimbang, bahwa oleh karena Kepolisian Daerah Sulawesi utaramemiliki legal standing sebagai termohon dalam perkara ini maka surat

kuasayang mewakili Kepolisian Daerah Sulawei utara dalam perkara ini tidak tumpangtindih dengan surat kuasa yang mewakili Kepolisian Resort Kota Bitung Cq.Kepolisian sector Maesa melainkan sifatnya adalah saling melengkapi satudengan lainnya sebagai rangkaian upaya pembelaan kepentingan hukumhalaman 42 dari 54 halamanPutusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN BitKepolisian Negara Indonesia yang didudukan sebagai Termohon dalam perkaraint;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Kepolisian DaerahSulawesi utara

R.Bg. secara materil dapat diterima untukmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dari konstatering dalildalil gugatan Penggugat yangtidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yangdiajukan Penggugat, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,menikah pada tanggal 21 Maret 1999 di Kecamatan XXX KabupatenHalaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Ek.Enrekang, Provinsi Sulawei

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten BanggaiLaut, Provinsi Sulawei Tengah, sebagaimana dalam Duplikat Akta NikahNomor , tertanggal 17 Desember 2020;Hal 1 dari 22 hal Put. No. 39/Pdt.G/2021/PA.Bgi2.

MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD dokter pemeriksaRumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa berdasarkan SuratKeterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba NomorR/66/II/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 06 Februari 2020 dengan hasilpemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakanNarkoba jenis Amphethamine dan Methamphetamine;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu TerhadapTersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkotika dari Badan NarkotikaNasional Propinsi Sulawei tengah Nomor : R/011//II/TAT/2020

GUBERNUR SULAWESI sekarang PEMERINTAH PROPINSI SULAWEI SELATAN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. PEMERINTAH KABUPATEN GOWA, dk., sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali

Hangahanga Permai) Kecamatan Luwuk SelatanKabupaten Banggai Provinsi Sulawei Tengah, StatusPerkawinan : Kawin, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan PNS Pemda, Kewarganegaraan Indonesia,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. FAUZI BAKKAR (Ahli waris dari Ny.

BERKAHALBAKAR), Umur 54 Tahun, Bertempat Tinggal di Jl.Sungai Limboto No. 119 Kelurahan Bungin KecamatanLuwuk (depan polsek kota luwuk) Kabupaten BanggaiProvinsi Sulawei Tengah, Status Perkawinan : Kawin, JenisKelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;4. SAKINAH BAKKAR (Ahli waris dari Ny. BERKAHALBAKAR), Umur 65 Tahun, Bertempat Tinggal di Jl.Tondano No.53 Luwuk Kelurahan Bungin KecamatanLuwuk Kab.

Sulawei Utara.dijual kepada MARTINUS S. KIRIMAN kemudian harga jualnya dibelikan TanahSawah pada tanggal 27 Juni 2011 yang sekarang ini menjadi Objek Sengketadalam perkara gugatan Perlawanan ini yakni : Sebidang Tanah sawah/Pertanianseluas 3303 M? terletak di Wilayah Kelurahan Molinow. Kecamatan KotamobaguBarat.

memotong uang tersebutsejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya staf yangpembuatan dokumen kontrak, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untukbiaya sumbangan pembangunan kantor Partai Keadilan Sejahtera (Partai PKS)Labuha dan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai pinjamanTerdakwa di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenHalsel sebagai biaya perjalanan dinas untuk staf Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel ke Provinsi Sulawei

Budiana Duwila, M.Si sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya staf yang pembuatandokumen kontrak, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biayasumbangan pembangunan kantor Partai Keadilan Sejahtera (Partai PKS)Labuha dan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai pinjamanTerdakwa di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenHalsel sebagai biaya perjalanan dinas untuk staf Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halsel ke Provinsi Sulawei

DEVILA yakni dari Nakhoda sampai anakbuahnya berasal dari Kota Bitung, Sulawei Utara, yang mana dari keseluruhan kru kapaltersebut tidak ada yang bertempat tinggal di wilayah Halmahera Utara7Bahwa benar saksi melihat ada kapal ikan KM. DEVILA yang sementara berjalan danhendak menuju ke pelabuhan Desa. Cera, sehingga pada saat itu saksi langsung mendekatikapal KM.

., M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawei selatanyang sekaligus selaku Pengguna Anggaran di lingkup Sekretariat DaerahPemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, telah menyetujui pemberian danabantuan sosial kepada yayasan/lembaga pemohon bantuan, dan pembayarankepada Lembaga/Organisasi/Yayasan, dimana Terdakwa H.

Andi Muallim, SH,M.Si. selakuSekretaris Daerah Provinsi Sulawei selatan sekaligus Pengguna Anggaran padalingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untukmenyetujui pemberian bantuan sosial kepada yayasan/lembaga yangmengajukan proposal bantuan sosial yang dimaksud, Saksi Drs. Muh. AnwarBeddu selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah kemudian melakukanpembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai, dimanaSaksi Drs. Muh.

Andi Muallim, S.H., M.Si. selakuSekretaris Daerah Provinsi Sulawei Selatan sekaligus Pengguna Anggaranpada lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untukmenyetujui pemberian bantuan sosial kepada yayasan/lembaga yangmengajukan proposal bantuan sosial yang dimaksud, Saksi Drs. Muh. AnwarBeddu selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah kemudian melakukanpembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai, dimanaSaksi Drs. Muh.

Andi Muallim, S.H., M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawei selatanyang sekaligus selaku Pengguna Anggaran di lingkup Sekretariat DaerahPemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, telah menyetujui pemberian danabantuan sosial kepada yayasan/lembaga pemohon bantuan, dan pembayarankepada Lembaga/Organisasi/Yayasan, dimana Terdakwa H.

Andi Muallim, SH,M.Si. selakuSekretaris Daerah Propinsi Sulawei Selatan sekaligus Pengguna Anggaranpada lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untukmenyetujui pemberian bantuan sosial kepada yayasan/lembaga yangmengajukan proposal bantuan sosial yang dimaksud, Saksi Drs. Muh. AnwarBeddu selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah kemudian melakukanpembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai, dimanaSaksi Drs. Muh.