Ditemukan 31847 data
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
287 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 K/TUN/2020
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 385 K/TUN/20206. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 8214/KptsII/2002 Tanggal 9 September 2002Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20(Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;7.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020nama .G.B.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 385 K/TUN/2020
72 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
373 K/TUN/2019
PUTUSANNomor 373 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.NAILIS SAADAH BINT (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan' Indonesia, tempat tinggal diKelurahan Bojong Menteng RT/RW 004/005, KecamatanRawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;ULFIANA BINTI (ALM) SUPARJO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Kuanyar RT/RW002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;8. UMI LATIFAH BINTI (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaKuanyar RT/RW 002/001, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H.,M.E.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019a. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 72/DesaTigajuru, tanggal 08 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 08 Oktober2012 Nomor 09/Tigajuru/2012, luas tanah 992 m2, semula atasnama Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah danMuhlis Efendi;Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah dan MuhlisEfendi:2. Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan diJakarta Hak Tanggungan Sebesar Rp195.000.000,00 Sertipikat HakTanggungan Nomor 841/2013, tanggal 142013; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:1.
Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, SH.,MH.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2019
96 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 PK/TUN/2014
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 K/TUN/2007
No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
No. 239 K /TUN/ 2007
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 K/TUN/2009
No. 17 K/TUN/2009memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Utama PT. KodjaTerramarin untuk di tempatkan sebagai Staf Ahli Utama Direktur UtamaPT.
No. 17 K/TUN/2009ll Kronologis diterbitkannya keputusan Direksi (halaman 3) ;Ill. Dasar gugatan (halaman 4 s/d 7) ;IV. Alasan gugatan (halaman 7 s/d 14) ;g.
No. 17 K/TUN/2009yang modalnya terbagi di dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya adalah mengejar keuntungan.
No. 17 K/TUN/2009Bahwa PT.
No. 17 K/TUN/2009Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009
99 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 K/TUN/2010
No.21 K/TUN/2010bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugatyang dengan sewenangwenang telah menerbitkan objek sengketaperkara a quo, yaitu dengan alasan yang dicaricari, dan adalah faktanyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan dalamwaktu. yang hampir bersamaan dengan pendirian PT.
No.21 K/TUN/2010selama ini, serta tidak terdapat kepentingan umum diatas tanah objeksengketa, maka mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak cq.
No.21 K/TUN/2010maupun materiil untuk dituangkan dalam putusan yang dijadikandasar memutus suatu perkara, oleh karena itu mohon agar putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan ;.
No.21 K/TUN/2010dst ..... sampai dengan halaman 11 putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta dst. ......
No.21 K/TUN/2010
139 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 K/TUN/2016
Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 K/TUN/2009
No.424 K/TUN/2009OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan RayaPalembangInderalaya Km.31,5, Kelurahan SimpangTimbangan, Kecamatan Inderalaya ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;dan:Ir.
No.424 K/TUN/20093. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali SertifikatHak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat UkurNo.138/Tanjung Seteko/1999, atas nama Ir. Ishak Mekki ;4.
No.424 K/TUN/2009Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llir selaku Tergugat, makasecara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secarahukum menjadi salah subjek (error in subjecto) ;4.
No.424 K/TUN/20094.
No.424 K/TUN/2009Hal.16 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 K/TUN/2022
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 102 PK/TUN/20142. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.Zaini Bustaman, SH.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/201410.tanah Akta Jual Beli Nomor 563/KT/VII/1995 habis atau menjadi 0 m2,kemudian pihak PT. GMTD. Tbk menggunakan Akta Jual Beli Nomor 563 sisa0 m2 untuk melakukan Perjanjian Tukar Menukar dengan AKPAR Peta Blok271 bagian Timur.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014Bahwa bukti P.K.12 tidak masuk dalam Putusan Kasasi Nomor 467/K/TUN/2012, terbukti Majelis Hakim Agung telah melanggarPeraturan Tata Usaha Negara UndangUndang Nomor 5. Tahun1986 Pasal 109 ayat (1) huruf d". Pertimbangan dan penilaian setiapbukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa".
Sapta Tertib BPN, Visi dan Misi.Bahwa dengan adanya faktafakta dan buktibukti tersebut diatas, terbuktiPutusanputusan seperti dibawah ini Nomor 467 K/TUN/2012 juncto Nomor 21/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. juncto Nomor 36/G.TUN/ 2011/P.TUN.Mks.Halaman 25 dari 28 halaman.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014ASHADL SH.NIP. : 220000754
99 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 K/TUN/2013
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak PakaiNomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M?
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Indonesia/TNI AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakanperbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepadaPenggugat buktinya adalah :9.1.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.10.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.pertanian masyarakat. oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patutdibatalkan demi hukum;:12.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambonmenggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atastanah yang termasuk dalam objek perkara ;b.
679 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
PutusanKasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 jo.Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11Juni 2004 (Perkara Tata Usaha Negara Pertama).Dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama ini, PemohonHal. 11 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010Peninjauan Kembali tidak ditarik/masuk sebagai TergugatIntervensi.2. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) KEDUA :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.55/G/2001/PTUNBDG. tanggal 21 Agustus 2001 jo.
Putusan KasasiMARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 jo.
Bahwa sekiranya pada waktu pemeriksaan perkara PeninjauanKembali PK MARI No. 49 PK/TUN/2007, putusan PeninjauanKembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 danPutusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001(vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 1 dan SURATBUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 2) telah diajukan dan diketahuiHal. 16 dari 30 hal. Put.
No. 154 PK/TUN/2010jo.
No. 166 K/TUN/1999 jo. No.40/B/1998/PT.TUN.Jkt. jo. No. 49/G/1997/PTUN.BDG.Essensi amar putusan :Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena belumdapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan TUNobjek sengketa sebelum terlebin dahulu diuji SubstansiHak atas tanah melalui Pengadilan yang berwenang(Peradilan Umum).Perkara PKII : No. 49 PK/TUN/2007 jo. No. 11 K/TUN/2003 jo. No.45/B/2002/PT.TUN.JKT. jo.
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 35 K/TUN/2011, tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dan Il dahulu Termohon Kasasi dan Il/Terbanding/Tergugat danTergugat II Intervensi
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014he8.c. Asas Transparansi.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014 Bahwa dalil Penggugat angka 1 menyatakan bahwa Penggugat adalahpemilik tanah milik adat seluas 1.460 M?
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Objek Sengketa oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan OKI) tersebutsudah dihibahkan atau sudah dilepaskan hak kepemilikannya dari pemiliksebelumnya yaitu : A. Nawawi Talib (Penggugat) kepada Hj. Sri Murniati,S.E.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
263/K/TUN/2010
233 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
350 K/TUN/2016
Putusan Nomor 350 K/TUN/2016ASSOCIATES beralamat kantor di JI.
Putusan Nomor 350 K/TUN/20161974 tentang Perkawinan jo.
Putusan Nomor 350 K/TUN/2016
148 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
412 K/TUN/2015
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (/a qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015tembusannya diberikan kepada bapak Burhanuddin sebagai Kuasadari Penggugat.
Putusan Nomor 412 K/TUN/20152001, seluas 1.015 m?, atas nama PT.Bahagia Audio Video, di JakartaPusat;4.
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 24 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempat kedudukan di JalanDr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Budi Darmawan, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;2 Irfan Dwi R., S.STP, SH., Kasubag.
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 K/TUN/2010
No. 118 K/TUN/2010(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai pengguasaan tanah atau penerbitan sertipikatsertipikat tersebut.
No. 118 K/TUN/2010Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.13tanggal 5 Februari 1976 atas nama Bank Indonesia i.c. obyekgugatan a quo, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 42/Pdt.G/2008/PN.JPR tanggal 22 Desember 2008 (Bukti TIIIntervensi2);f.
Bahwa selanjutnya SE MA No.2 tanggal 3 juli 1991 mengatursebagai berikut ~Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatukeputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagiamana dimaksud dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahuiadanya Keputusan TUN yang bersangkutan.;j.
Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju olehKeputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal 5Februari 1976 atas nama Bank Indonesia, yang merupakan obyekgugatan perkara a quo, sehingga jangka waktu 90 hari dihitungsejak saat Penggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut ;k.
No. 118 K/TUN/2010