Ditemukan 944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas otorisai oktorina oktoria odorpita
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-10-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 20 Maret 2018 — Penggugat:
PT Bank DBS Indonesia
Tergugat:
Mikael Kaka
54 — 28
  • jaminan kepada Pelawan,berupa :Tanah dan Bangunan :i. 1 (satu) Buah Tanah dan Bangunan milik Turut Terlawan Ilberdasarkan koordinat sesuai dengan PL No. 95.8503019.001 tanggal30 Maret 1995 dengan Surat Perjanjian 340/SPJ/KAAT/VII/95tertanggal 30 Juli 1995 Nama Pemegang Hak Perseroan TerbatasMultipetro Sarana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam No.05.07.04.03.3.00130, serta Surat Izin Mendirikan Bangunan yangditetapbkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Otorita
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 411/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 17 Desember 2013 — Yusril Darus, Sopian, Eka Putra Z, SH, Arianto Tambunan, Safaruddin, Darwaman Putra, Fadillah, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT dalam hal ini diwakili oleh FARID WAJDI, SH, M.Hum, dkk yang tergabung dalam Persaudaran Advokat Konsumen (PERAK), L A W A N 1. PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut - Aceh - Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; 7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ; 8. Menteri Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ; 9. Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ;
474 — 221
  • Gupta melawan Union ofIndia AIR pada tahun 1982, telah menegaskan bahwa setiap anggota masyarakatsiapapun juga dapat mengajukan gugatan apabila :461 Terjadi suatu kesalahan hukum atau kerugian hukum yang disebabkan olehkarena adanya suatu pelanggaran terhadap konsitusi atau pelanggaran atas hakhukum tertentu atau perbuatan lain yang bersifat menghukum ;2 Terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan pembebanan hukum yangdilakukan tanpa otorita hukum ;3 Seseorang atau kelompok masyarakat (klas)
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
DRS TOTOK SURANTO, Msi
167 — 200
  • TOTOK SURANTO, MSimenerbitkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan OtoritaPelabuhan Kelas Ill Pulau Sambu Nomor : KP.104/4/19/KSOP.PIs18tentang Penunjukan Pejabat Dan Petugas Untuk Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, tanggal 17 September 2018, menunjuk Pejabatdan Petugas untuk Penerbitan/Penandatanganan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) DI Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan KelasIll Pulau Sambu, yaitu sebagai berikut : No NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN1. Capt.
    dan keselamatan kapal penangkap ikan.13) Surat izin penangkapan ikan (SIPI);14) Surat izin kKapal pengangkut ikan (SIKPI);15) Surat laik Operasi (SLO).Bahwa Terdakwa DRS TOTOK SURANTO, MSi selaku Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas Ill Pulau Sambu Batamdalam pelaksanaan penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) padaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III Pulau SambuBatam, telah menunjuk Pejabat Dan Petugas berdasarkan KeputusanKepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otorita
    TpgPersetujuan Berlayar, tanggal 17 September 2018, menunjuk Pejabatdan Petugas untuk Penerbitan/Penandatanganan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) DI Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelaslll Pulau Sambu, yaitu sebagai berikut : No NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN1. Capt. MOKH ADY Penata Tk.I (III/d) KasiISMAIL.,S.Sit., MM KeselamatanBerlayarPenjagaan danPatroli2. M. ALIIMRON, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NahkodaKN.P.3663. AIDIL NORMAN, Penata Muda Tk.I (III/a) Mualim ISH KN.P.3664.
    Tpgdalam pelaksanaan penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) padaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III Pulau SambuBatam, telah menunjuk Pejabat Dan Petugas berdasarkan KeputusanKepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otorita Pelabuhan Kelas III PulauSambu Nomor : KP.104/4/19/KSOP.PIs18 tentang Penunjukan PejabatDan Petugas Untuk Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, tanggal 17September 2018 dengan prosedur sebagai berikut :a) Agen Pelayaran melaporkan kedatangan Kapal yang diageninya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-09-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3432/PID.B/2011/PN.SBY
Tanggal 14 September 2011 —
52 — 25
  • diterbitkanSP2D (Surat PerintahPencairan Dana) yaituPertama Pemegang KasSatuan Kerja mengajukanpembayaran diketahui olehKepala Dinas/Instansi/SKPDyang bersangkutan kemudiandiajukan kepada DinasPendapatan dan Pengelolaan 59Keuangan untuk diteliti olehSeksi Perbendaharaanmengenai ketersediaananggaran dan kelengkapanberkas permintaan tersebutdilengkapi syaratsyaratadanya Surat PermintaanPembayaran dari Unit SatuanKerja yang bersangkutan/Pemegang Kas Satuan Kerja/Bendahara yang dilampiri:a.SKO (Surat Kuasa Otorita
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 15-09-2010 — Putus : 10-05-2011 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 267/Pid.B/2010/PN.AB
Tanggal 10 Mei 2011 — MUHAMMAD LATUCONSINA alias JON
84 — 40
  • menghubungi melalui suplair di Jakarta,kemudian pada tanggal 11 Nopember 2009 saya mendapat jawabantentang harga barang per/ unit dari sublaer di Jakarta kemudianterdakwa melihat harga dan kemudian bandingkan dengan penawaran /kontrak, otomatis seorang pengusaha ada mempunyai keuntungan.Namun tidak menguntungkan kepada terdakwa karena harga terlalutinggi maka terdakwa langsung berhubungan dengan agen diSingapura ;Bahwa terdakwa menghubungi agen di Singapura degan jalan terdakwamempunyai saudara di Otorita
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 46/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.AMETRA
3.Kepala Kantor BPN Agam
4.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
93 — 5
  • Persero, Badan Otorita dan badanbadan hukum Pemerintah lainnyayang ditunjuk Pemerintah;Halaman 34 PUTUSAN Nomor 46/Pdt.G/2017/PN LbbMenimbang, bahwa Hak Pengelolaan (HPL) dapat terjadi karena 2 (dua)hal, yaitu:1. Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam PermenagNo.9/1965.2.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 70/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : HENDRIK RUDY Diwakili Oleh : HENDRIK RUDY
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero,Tbk di Makasar
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
39 — 24
  • 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas ketentuan tindak pidanayang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut diatas untuk dilaksanakan danHal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 70/PDT/2020/PT MKSditetapkan sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen ;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 ayat (3) sehingga atas pelanggarantersebut TERGUGAT III wajid melaksanakan UndangUndang No.21 tahun 2011tentang Otorita
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 10-11-2017 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BATAM Nomor 278/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
MEKRIDA INDRA SUHENI
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara, yang diwakili oleh MARI ORIANA ILYAS selaku Branch Manager
2.DIREKTUR UTAMA PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara WINOTO SUMITRO
3.SOEHENDRO GAUTAMA SH MHum
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BATAM
79 — 44
  • Yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada tanggal 18 Maret 2002.Berikut 1 (satu) unit rumah bangunan pennanen dengan izinmendirikan bangunan nomor, 211/SKEP/KOPS/IMB/XIV/1998,tertanggal 31 Desember 1998 yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamberikut tanaman dari/atau pohon serta lainnya yang berada diatastanah tersebut. Terletak di KOMPLEK PERUMAHAN FORTUNARAYAI BLOK K NO. 17.atas nama MEKRIDA INDRA SUHENI.b.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 05-03-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 51/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 29 Juli 2015 — ANG SUANTHIE JOHN atau ditulis juga SUANTHIE JOHN MELAWAN GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III ( Persero ) CABANG TANJUNG PERAK
187 — 66
  • ;Bahwa, Hak Pengelolaan adalah gempilan dari hak menguasainegara, yang diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Pokok Agraria, jadi dalam hal ini hak pengelolaan adalahbagian dari hak menguasasi negara yang kewenangan dilimpahkankepada Pemegang HPL;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 51 dari 69 Halaman Bahwa, Pemegang HPL adalah Instansi Pemerintah, PemerintahDaerah (Perda), Negara, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD(Badan Usaha Milik Daerah), PT (Persero), Badan Otorita
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 27-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN BATAM Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FRIHESTI PUTRI GINA, SH
Terdakwa:
1.ERIC MONICA Bin SARPAWI
2.AHMAD RONI Bin M AMIN TUK Alias RONI
3.MUHAMMAD DEDEN Bin Alm MARKOM Als DEDEN
19 — 13
  • Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekirapukul 09.00 wib terdakwa ditelepon oleh JUKI (DPO) yangmengatakan agar terdakwa langsung berangkat ke Palm Spring dansaat itu. terdakwa langung berangkat kesana sendirian denganmenggunakan sepeda motor dan terdakwa disuruh oleh JUKI (DPO)untuk stanby di belakang Bank OCBC dan beberapa jam kemudianterdakwa ditelepon kembali oleh JUKI (DPO) untuk diarahkan keBatam Center dekat Otorita Batam dan terdakwa stanby disanaselama kurang lebih satu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 134/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 26 Februari 2014 — SRI WIDODO Bin HARJO DARSONO
63 — 23
  • Hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansi pemerintahtermasuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD, Badan Otorita, Badan Hukum lainyang ditunjuk oleh pemerintah ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari1977, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Hak Pengelolaan berisi wewenanguntuk :. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;.
    Hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansi pemerintahtermasuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD, Badan Otorita, Badan Hukum lainyang ditunjuk oleh pemerintah ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari1977, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Hak Pengelolaan berisi wewenanguntuk :Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum
Register : 17-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 36/Pid.B/2021/PN Blg
Tanggal 17 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GILBETH SITINDAON
Terdakwa:
1.SAMSON ROPENTUA MANURUNG
2.LISBON SITORUS
3.DAVID RICARDO MANURUNG
67 — 32
  • keduanyabukan warga Saksi, Sabar Manurung warga Desa Motung dan AugusManurung warga Desa pasar Lumbanjulu, untuk kedatangan mereka keHalaman 37 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Big.kantor Kepala Desa Motung yang Saksi ketahui bahwa Augus Manurungadalah pihak yang keberatan atas pengumuman Tim TerpaduPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakat pada lahan Zona OtoritaDanau Toba seluas 107 ha sedangkan tujuan Sabar Manurung, Saksitidak mengetahuinya;Bahwa lokasi tanah yang masuk kedalam lahan Zona Otorita
    Saksi BERGIAT MANURUNG) di bawah sumpahj/janji pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memilikihubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Big.Bahwa Saksi tahu tentang pertemuan di kantor desa Motung pada tanggal11 Desember 2020, yaitu pertemuan tentang klarifikasi dampak sosiallahan BPODT seluas 107 hektar, pertemuan tersebut antara SekdaKabupaten Toba, pihak otorita dan kelompok keturunan Op
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 26 Februari 2014 — SRI WIDODO, S.Sos Bin HARJO DARSONO
64 — 21
  • Hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansipemerintah termasuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD, Badan Otorita, BadanHukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah ;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari1977, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Hak Pengelolaan berisi wewenanguntuk :a.Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;b.
    Hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansipemerintah termasuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD, Badan Otorita, BadanHukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah ;162. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari1977, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Hak Pengelolaan berisi wewenanguntuk :a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;c.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 45/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 6 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
1.IWAN SETIAWAN alias WAWAN Bin OMAS MARUP
2.AMIN ZAELANI
3.SUWALI Bin Alm MEDI
4.TOTI RISNA KS, SH., MH
57 — 16
  • badan hukum swasta,BUMN, dan BUMD denganpengertian bahwa pemberian hak atas obyek Negara untukdigunakan bangunan yang memiliki jangka waktu hak selama 30(tiga puluh) tahun dengan perpanjangan 25 (dua puluh lima)tahun.Sertipikat hak pakai (SHP) diberikan kepada perseorangan,instansi pemerintah,oadan hukum yang didirikan menuruthukum Indonesia, dan Badan Hukum Asing yang mempunyaperwakilan di Indonesia.Sertipikat hak pengelolaan (SHPL) diberikan kepada instansipemerintah,BUMN,BUMD, PT, Persero, Badan Otorita
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
481 — 215
  • memulihkan kerugian publikyang terjadi, baik langsung maupun tidak langsung ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah telah terjadi pelanggaranyang diperbuat oleh Tergugat, dengan parameter tolok ukurnya adalahanalisa / kajian hukum untuk menentukan terjadi suatu kesalahan hukumatau kerugian hukum yang disebabkan oleh karena adanya suatupelanggaran terhadap konsitusi atau pelanggaran atas hak hukum tertentudan atau terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan pembebananhukum yang dilakukan tanpa otorita
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 150/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : OKTAMIA ANDITA YATNA PUTRA Diwakili Oleh : Indra Gunawan Fitrijono
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : Nyonya KHALIMATU SA DIYAH Diwakili Oleh : Indra Gunawan Fitrijono
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : BPR LUMBUNG ARTHA MUNTILANINDO Diwakili Oleh : Sigit Priyono, S.H., M.Kn. dkk
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS PPAT STEFANUS ARTANTO, S.H.Mkn.Kn
Terbanding/Tergugat III : BAMBANG NURCAHYANTO
Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
Terbanding/Tergugat VI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH ATR BPN PROPINSI JAWA TENGAH cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNGKID
Terbanding/Tergugat VII : OTORITAS JASA KEUANGAN PUSAT JAKARTA cq. OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL JAWA TENGAH
76 — 47
  • BPR Lumbung ArthaMultilanindo memberikan tanggapan atas pengaduan nasabah OktamiaAndita Yatna Putra melalui surat Nomor 0133/OPS/LAM/VI/2019 tanggal 28Juni 2019 perihal Tanggapan atas pengaduan nasabah Oktamia AnditaYatna Putra yang ditujukan kepada Kantor Otorita Jasa Keuangan Regional3.Bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013menyebutkan sebagai berikut:a.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Btm
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
74 — 57
  • Surat Panggilan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, nomorSP.GII/339/IX/2016/Direskrimsus, tanggal 30 September 2016, diberitanda P9B ;Fotocopy Faktur Biaya Administrasi Peralihan, Nomor4144/FBAP/PL/7/2010, tanggal 30 Juli 2010, diberi tanda P10 ;Foto Gambar Penetepan Lokasi dari Otorita Batam Nomor210.20.90090084.002.001, tanggal 14 Juli 2010, diberi tanda P11 ;Fotocopy Surat Perjanjian BP Batam Nomor : 1551 tahun 2010, tanggal23 November 2010, diberi tanda P12 ;Fotocopy Surat Perjanjian BP Batam Nomor
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 29/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.NASBIR.S
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
1.PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Lubuk Basung
2.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
79 — 15
  • Persero, Badan Otorita dan badanbadan hukum Pemerintah lainnya yangditunjuk Pemerintah;Menimbang, bahwa Hak Pengelolaan dapat terjadi karena 2 (dua) hal,yaitu:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 27-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penolakandidasarkan pada hasil konsultasi tentang layanan taksi swasta yangdilakukan Pemerintah Kota London bulan September tahun lalu, demikiandilansir dari BBC edisi Kamis, 21 Januari 2016;Meski menolak menerapkan pembatasan, otorita transportasi London bisamenerapkan aturan tambahan, misalnya mewajibkan semua sopir Uberuntuk dapat berbahasa Inggris secara lancar dan pemberitahuan tentangperkiraan ongkos biaya perjalanan.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 26-09-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 62/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 26 September 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pematang Siantar LAWAN YUSMAN DAMANIK
103 — 54
  • Halaman 73 dari 87SEHINGGA Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon Keberatan telahmenanggapinya dengan menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketakonsumen khususnya pada bidang jasa perbankan dan bukan kewenanganBPSK namun berdasarkan hukum merupakan kewenangan dari Otorita JasaKeuangan (OJK) selain itu jiika melihat hubungan hukum antara Termohonkeberatan selaku debitur dengan Pemohon Keberatan selaku