., Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6. Haryo Bimo Bramantyo,SH., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,7.

., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAMpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat ;Drs. AGUS BAHTIAR, M.Pd., Jabatan KasubagPensiun pada Biro Kepegawaian Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;. TATANG FIRMANSYAH, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;8. YUSUF SUPRIATNA, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;H.

potensi tanah, penyiapanpembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.Adapun pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Ukur,termasuk plotting atas tanah Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul dan tanahSertipikat Hak Milik No.4/Sentul berdasarkan Pasal 12 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2011 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu adalah Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan(vide Bukti PK2), BUKAN Kepala Subbagian

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 55Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.4 Tahun 2006 yangmenegaskan, bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugasmemberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasiKantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan,penyusunan program, dan peraturan perundangundangan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya pada angka IV.Kepentingan Penggugat (sebagaimana termuat pada paragraf 2 dan 3putusan Judex Facti) mendalilkan Penggugat

untuk melaporkan semua hasil kerjanya maupunhalhal yang harus diketahui oleh Kepala Badan Pusat Statistik ProvinsiPapua dan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai atasannya tanpa harusmemberitahukan kepada PENGGUGAT, tetapi khusus untuk penyerahanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011tanggal 31 Maret 2011, PENGGUGAT telah diminta secara khusus untukmenerima Surat keputusan tersebut pada tanggal 11 Mei 2011 dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlia, SST (Staf SubBagian

Nomor 02210.073, tanggal 25 April 2005Perihal Biaya Perjalanan Pindah ditujukan kepada44Bukti T 33Bukti T 34Bukti T 35Bukti T 36Bukti T 37Bukti T 38Kepala BPS Propinsi/ Kabupaten Kota, (foto copydari foto copy) ; Tanda Terima Surat dari Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Mei 2011 atasnama Yunus Wakum, S.E., (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Staf Subbagian

melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian

Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPW) tersebut.Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesarRp.5.965.223.350,00, terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu

Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawaban besertabuktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPU) tersebut.2.

., S.H.Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum ,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum WN,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Bimbingan Penagihan,Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Penagihan, KPP PratamaSemarang

Tri Nugroho AriantonoPelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Seksi BimbinganPenagihan, Kanwil DJP Jawa Tengah Juru Sita, KPP Pratama SemarangBaratJuru Sita, KPP Pratama SemarangBaratSemuanya

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

,MM., Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Rizal Alpiani, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC pada Bagian Bantuan

,MP., Jabatan Kepala Sub DirektoratPelaksanaan Anggaran I pada Direktorat PelaksanaanAnggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan KementerianKeuangan;4 Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TugasDan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah KabupatenMagetan yang menyebutkan bahwa Subbagian Bantuan Hukummempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum,konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindunganhukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukumbatik di dalam maupun di luar pengadilan;e.

Adapun Pasal 12ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Magetan yang menyebutkan bahwa Subbagian BantuanHukum mempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasihukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsurpemerintan daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2014

Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubag.Dipindai dengan CamScanner19Dalam proses pengajuan,pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten KutaiTimur Tahun Anggaran 2007,

Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubgag.Dalam proses pengajuan, pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, belanjabantuan sosial dikatagorikan

melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian

Danbisnis syariah;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012tanggal 29 Agustus 2013 telah memperkukuh kewenangan absolute PengadilanAgama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi yangmerupakan subbagian dari perkara ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Hukum Penggugatmembantah bahwa perjanjian Mutrabahah dibuat tanggal 8 Maret 2013 dimanadalam pasal 16 (Penyelesaian Perselisinan) yaitu pasal 16.3 yang berbunyiBahwa kedua belah pihak mengambil

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Bali;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183/1370/Hk., tanggal 31Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan

disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusanyang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwayang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya tetap padasurat tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRwenn n nena anna Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian

Pasal 55 ayat (1) kelSUBSIDAIR :wanna nn nnnn n= = Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala BidangFormasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam

LEBIH SUBSIDAIRnina n enna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu

UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIHLEBIH SUBSIDAIRwonan nnn nnnne Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu

UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIRnina n anna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulanJuli Tahun 2010, atau setidaktidaknya pada

Nama : ADI JAYA BULUARSA,SH .Pangkat/Nrp : BRIGPOL/87040718Jabatan : BA SUBBAGKUM POLRESTABES MAKASSARMemilih domisili hukum pada kantor Subbagian Hukum Bag SumdaPolrestabes Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani No.

Fotokopi Perincian Gaji Nomor:XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Keuangan Dintanpangan Kabupaten Temanggung tanggal 05Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti T.2);3.

pidana maka kemudian Pemohonkeluar rumah;Bahwa kemudian perselisihan tersebut terjadi hingga ber angsur angsur, hingga pada saat sepulangan Pemohon berencana untukmengklarifikasi kembali terkait masalahn perselingkuhan Termohondengan lelaki tersebut kepada instansi terkait, namun Ternyata masalahperselingkuhan tersebut sudah ditindak lanjuti terlebih dahulu oleh kantorKementrian agama, dilanjut lagi Pemohon mendapat surat panggilanmenghadap untuk diperiksa/ untuk dimintai keterangan oleh Kepala SubBagian

ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBiro Hukum dan Humas Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ; 3.

GAUTAMA GANDHI, SH Jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Keputusan Gubernur padaSetda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. 7.HISBULLAH, SH., M.Si Jabatan Kepala Subbagian Perlindungan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda ProvinsiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1890/IH/2013 tertanggal 19 April 2013; dan ARDIANSYAH, SHberkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat pada kantor LawOffice Syailendra, SH dan Ardiansyah, SHadvocates and Legal Consultants

Dengan demikian pengertian pemenuhan isi Perdamaian sebagaimana dirujuk Judex Facti pada Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang hasil restrukturisasi yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dengan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi) sebagaimana telahdiatur dalam Halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang KreditorLain SubBagian 5.1.

Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah merujuk pada halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain SubBagian 5.1 sebagaimana bukti P20. Klaim Asuraosi ACA Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, bukan pada Pasal 2.6.