di antarakeduanya tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahansebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undangundang Nomor 1 tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 6 ayat(2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untukmelangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kKedua orang tua;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya

tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan alasanbeda agama sebagaimana keterangannya di persidangan;Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkanPemohon ternyata merupakan masalah prinsip dalam ajaran Islam karenaperbedaan akidah yang dianut Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MajelisHakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkanPemohon tersebut termasuk sikap enggan (adhal) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka sudah sepatutnya

TurmuziMenimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim,menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selakuPegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnyauntuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1)peraturan inl;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTaroang, Kabupaten Jeneponto, SulawesiSelatan selaku

tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan dua relaas panggilan yang ditujukankepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acaraserta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan caracaradan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap di depan persidangantanpa alasan apapun, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti termohontelah dipanggil sepatutnya

penyebabnya karenatelah hamil duluan karena 5bulan setelah perkawinan termohon melahirkan anak perempuan, dan ternyatatermohon telah melakukan hubungan badan/berzina dengan lakilaki lainsebelum menikah dengan pemohon, dan pada akhirnya pada bulan Maret 2013pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagiberhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernahhadirmenghadap sidang baik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telahdipanggil sepatutnya

Pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagipemohon untuk bercerai dengan termohon, serta dengan memperhatikan Pasal149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkandengan verstek ;Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwahukum yang terjadi antara pemohon

KutipanAkta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama NORKHAIRATseharusnya tertulis bernama KHAIRAT, menurut Hakim adalah telah terbuktimengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurutHalaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Amt.hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diridari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikannama isteri Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakanuntuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehinggaHakim berpendapat sepatutnya

substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makadalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya danberalasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untukdinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dariperkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri,Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Amt.maka sudah sepatutnya

sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara in ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

pertengkaran, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisahtempat kediaman bersama dan sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 ;Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0695/Padt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

sampai sekarang;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat pergimeninggalkan Penggugat;Menimbang, Penggugat telah menyampaikan keseimpulannya dipersidangan yang pada perinsipnya teguh hatinya untuk bercerai denganTergugat ;Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0695/Padt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugattidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan, namun demikianpengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetapteguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

perhatian kepada Penggugat, kedua, Tergugat lebihmempercayai perkataan keluarganya dari pada Penggugat, ketiga, keluarga Tergugatterlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukupalasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tanggasebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor tahun1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelahdipanggil dengan sepatutnya

tidak berjalan dengan rukun dan harmonis setidaknya sejak lebihkurang 2 tahun yang lalu karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggaldi antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap inginbercerai dengan Tergugat, serta dari ketidak hadiran Tergugat untuk membelakepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

terdakwaditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekatpada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2)Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN BnjKUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya,yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimasebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagaihadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdi duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagaihadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan;Menimbang, bahwa berdasarkan kerterangan saksisaksi dan terdakwayang dihubungkan dengan barang bukti maka didaptkan fakta hukum bahwaBahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Honda CB150R warna hitam BK2693RAS

Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untukdi kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalamperkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, dengan ini kami mohonkepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yangmenangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa,mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.AmpMajelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sudah sesuai dengan sistem kepurusatersebut maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat mengenai hak asuh terhadapANAK PENGGUGAT TERGUGAT diberikan kepada Tergugat dengan tetapmemberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadapANAK PENGGUGAT TERGUGAT, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkanPenggugat

dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada dinas kependudukancatatan sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam register akta perceraianguna diterbitkan kutipan akta perceraian;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hematMajelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstekdan perbaikan amar seperlunya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayarbiaya perkara

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;SUBSIDER :atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkanputusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan untuk memeriksadan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan,padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon

ini,Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohonsejak bulan Desember 1994 sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohonkembali lagi kKeagama Kristen Protestan dan puncaknya Termohon pergimeninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon jawabanTermohon tidak bisa didengan, karena Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai6kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

dalam Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas,permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkanTermohon telah dipanggil dengan sepatutnya

suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 Putusan Nomor 626/Pid.B/2014/PN.SglSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa RUKIAH als KIAH binti RUKMAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan beberapa kejahatan dalam menarik keuntungandari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya

sebagai berikut:Bahwa Terdakwa RUKIAH Als KIAH Binti RUKMAN pada bulan Novembertahun 2013, pada tanggal 09 Juni 2014 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamBulan November Tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014, bertempat di JalanRawa Bangun Kel.Toboali Kab.Bangka Selatan, atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berhakuntuk memeriksa/ mengadili perkara menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yangdiketahuinya atau sepatutnya

Yamaha Mio dijual terdakwa kepada Sdr.Uhikdengan harga Rp.1.800.000, (sejuta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwaRUKIAH Als KIAH Binti RUKMAN memperoleh uang sebesar Rp.12.500.000, (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut di berikan oleh terdakwa kepadasuaminya, dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan seharihari;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menarik keuntungan dari hasilsesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat berwenangdi lingkungan tempatnya bekerja, oleh karena itu Pemohon dipandang telahmemenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 1 angka 1(1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Termohon dan semenjak itu di antara Pemohon dan Termohontidak ada lagi komunikasi yang sampai sekarang telah berlangsung satutahun lebih ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalamrumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapatdidengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggildengan sepatutnya

satusama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dandipandang telah terjadi secara terus menerus ;Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih dari satu tahundipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohondan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulanPemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai denganTermohon dan dari ketidakhadiran Termohon untuk membelakepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara

dihubungkan apakah terdakwadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh jaksapenuntut Umum kepadanya .Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan dengan surat dakwaanjaksa penuntut umum yang disusun secara tunggal yaitu : Melanggar Pasal 480 ke1KUHPMenimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dimanaterdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP unsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang Siapa;2 Membeli , menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Unsur Membeli , menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan diakui oleh terdakwadipersidangan telah nyata bahwa terdakwa telah membeli sebuah HP merek SAMSUNGtipe GTC3262 Nomor IMEI : 353004/05/809722/6 dan nomor IMEI353005/05/809722/31 dari seseorang bernama Jefri Irawan pada hari Jumat tanggal 30 Mei2013 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Pengadaian Kel Pasar padi Kec Rangkui KotaPangkalpinang

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975jucnto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahliHalaman 9 dari 11Putusan Nomor 467/Padt.G/2016/MS.

bertentangan dengan hukum serta tidak melanggarketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudahkepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapatadalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwaHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 399/Padt.P/2019/PN Bjbbiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitumnomor 3 dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapanini;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun

bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukumdan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohonmaka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitumnomor 2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonanHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 405/Padt.P/2019/PN Bjbdikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitumnomor 3 dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapanint;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun

tahun,pekerjaan tani, alamat Desa Jukung RT 02 RW 01 Kecamatan BuluKabupaten Rembang Jawa Tengah yaitu menguasai bagian sebelahTimur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah sendang, dankarena gugatan Penggugat tidak mengikutkan pihak lain yang jugamenguasai tanah obyek sengketa yaitu SUKIWAN sebagai pihak dalamHal 5 Putusan No. 188/Pdt/2016/PT SMGperkara ini, maka jelas gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihakatau tidak sempurna, dan atas gugatan yang tidak sempurna secarahukum sudah sepatutnya

sehingga tidak benar sama sekali Tergugatmenguasai tanah obyek sengketa baru sejak tahun 2000 dan secaranyata tambah sebaliknya Penggugat tidak pernah menguasai tanahobyek sengketa milik Tjitrowaki tersebut karena tanah obyek sengketasejak tahun 1961 sudah dikuasai oleh orang tua Tergugat, dan olehkarena itu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat yang telahmendapat / meneruskan kepemilikan tanah obyek sengketa dari orangtua Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan sah menurut hukum,dan sepatutnya

Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, maka perbuatan Tergugatadalah telah berdasarkan hukum dan tidak pernah merugikan hak dankepentingan Penggugat dan sudah sepatutnya gugatan Penggugatditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dihukum untuk membayar biayaperkara ini dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.2.

Selasa tanggal 19 Mei2015 sekira jam 23.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015,bertempat di daerah Kayu Kalek, Kecamatan Kota Tangah Kota Padang, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yangberwenang memeriksa dan mengadili, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atauuntuk menarik keuntungan menjual,menyewakan, menukarkan,meng gadaikan,mengakut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang di ketahui atau sepatutnya

Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah atau untuk menarikkeuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengakut, Menyimpan atauMenyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di perolehdari kejahatan penadahan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Ad.1.

Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah atau untukmenarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengakut,Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harusdi duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan ;Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi MELIARAHMI Pgl RAHMI, saksi TRI MAITYUNI HELIA Pgl TRI dan ADE CHANDRA Pgl ACIAKyang menyatakan bahwa terdakwa telah membeli (satu) unit sepeda

RumahTahanan Negara di Rumah Tahanan Negara/ Lapas Kelas Madiun, demikian pulakediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat PengadilanNegeri Madiun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan NegeriMadiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telan membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalahSiapa saja subyek hukum.

awal sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akandijual tanpa suratsurat kendaraan yang seharusnya disertakan ketika akan menjualkendaraan untuk menjamin keabsahan asal usul kendaraan tersebut, dan Terdakwadari awal juga sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda CBO150R tahun 2016tersebut akan dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana hargajual tersebut jauh dibawah nilai Kewajaran untuk jenis sepeda motor Honda CBO150Rtahun 2016, maka Terdakwa berada dalam keadaan yang sepatutnya

Dengan demikian unsurYang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KitabUndangundang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umumyang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan PenuntutUmum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepadaHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN MadTerdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan

awal sudah mengetahui bahwa sepedamotor tersebut akan dijual tanpa suratsurat kendaraan yang seharusnya disertakanketika akan menjual kendaraan untuk menjamin keabsahan asal usul kendaraantersebut, dan Terdakwa dari awal juga sudah mengetahui bahwa sepeda motorHonda CBO150R tahun 2016 tersebut akan dijual dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang mana harga jual tersebut jauh dibawah nilai Kewajaran untukjenis sepeda motor Honda CBO150R tahun 2016, maka Terdakwa berada dalamkeadaan yang sepatutnya

dan Tergugat adalahbenar pasangan suami istri dari perkawinan yang dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perkawinanantara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah benar perkawinan yang sahmenurut undangundang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatanPenggugat sepatutnya

bagi kedua belah pihak, sehingga dengan adanya penyiksaan batintersebut tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yangbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapattercapai;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga atas dasar hal tersebutperkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu petitumangka 3 (tiga) gugatan Penggugat sepatutnya

petitum angka 3 (tiga) diatas dengan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa antara Penggugatdan Tergugat dalam perkawinannya telah terjadi pertengkaran danperselisinan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga memenuhi alasanperceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 4 (empat)gugatan Penggugat juga sepatutnya

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam AktaPerkawinan Nomor 6105CPK0611200901855 tanggal 6 November 2009(enam november tahun dua ribu sembilan), sebagaimana pertimbanganMajelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat di atas,dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yuridis formiil dariHalaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2021/PN Stgadanya peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka petitumangka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut sepatutnya

dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapatdikabulkan seluruhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 (satu) dalamgugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanselurunhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor

Bahwa selanjutnya hal serupa juga ditegaskan di dalam putusan MahkamahAgung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihakBerdasarkan uraianuraian hukum dan penjelasanpenjelasan tersebut di atas,maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnyaatau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard

Il, Majelis berpendapat bahwagugatan penggugat adalah gugatan wansprestasi dan gugatan penggugat bukanlahgugatan perselisihan hak atas tanah, sehingga dengan demikian eksepsi tersebutsudah sepatutnya ditolak.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point No.

Ill, Majelis berpendapat bahwagugatan penggugat adalah sudah tepat yang hanya menggugat tergugat olehkarena gugatan penggugat adalah gugatan wansprestasi sehingga notaris tidakperlu ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikianeksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat adalah sepertitersebut diatas.Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :1.

Akta Kesepakatan tersebut juga telahdilaksanakan oleh Tergugat yaitu dengan menyampaikan nilai ganti rugi kepadamanajemen namun terhadap nilai tersebut tidak disetujui oleh ManajemenTergugat yang pada akhirnya Manajemen Tergugat memberikan penawarankepada Penggugat untuk membayar sebagian saja lahan milik Penggugatdengan nilai + 400 juta yang telah Tergugat sampaikan pada saat mediasinamun ditolak oleh Penggugat.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugattersebut, maka sudah sepatutnya

haruslah ditolakseluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka pihakpenggugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak penggugatdihukum untuk membayar biaya perkara ini.Memperhatikan pasalpasal dari perkara yang bersangkutan27MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; Menghukukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksirsebesar Rp. 366.000.

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama BRIAN ANGGA SAPUTRAadalah sebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama REBIYATI adalah sebagaiwujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama KURNIAWAN SUKARSOadalah sebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama TRI LARAS UTAMI adalahsebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama FENDI SETIYAWAN adalahsebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya