PUTUSANNo. 1887 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : KARTINI JULIANNA MANDALENAMARPAUNG ;Tempat Lahir : Kisaran ;Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 04 Juni 1968 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Bukit Panjangan Asri Blok J2 Semarang ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Hakim AdHoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang

No.1887 K/Pid.Sus/2013berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012,susunan majelis hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENIberubah menjadi : PRAGSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. sebagai Hakim Anggota.

Namun SRI DARTUTIK keberatan dan menyampaikanbahwa kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai denganRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Oleh karena Hakim Ketua Majelis LILIK NURAINI, SH. yang semulamenangani perkara MUHAMMAD YAENI dipindahtugaskan, makaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriHal. 15 dari 154 hal. Put.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No.128/PID.Sus/2012/Pengadilan Tipikor Semarang tanggal18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama;2.

Hoc Tipikor akan mendapat kenaikan gaji dariRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), menjadi Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);=> Mutasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Asmadinata, di manasaksi Heru Kisbandono mengatakan bahwa ia punya kenalan diMahkamah Agung yang bisa mengetahui di mana Pemohon Kasasi II/Hal. 157 dari 154 hal. Put.

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiBandung, sejak Tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 26November 2015;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung, sejak Tanggal 27 November 2015 sampaidengan Tanggal 25 Januari 2016;Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/20169. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Ketentuan Pasal 1 ayat huruf c UndangUndang Tipikor yang dimaksuddengan pegawai negeri meliputi: orang yang menerima gaji atau upah darikeuangan negara atau daerah.3.

LEOPOLDLUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.Ttd.Dr.

Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 18 Juli 2019 atas Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni2019 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby;Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Tanggal 9Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 18 Juli 2019.Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui PengadilanNegeri Jakarta Timur yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangtelah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hariKamis tanggal 09 Mei 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding PenuntutUmum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding atasHalaman 79 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2019/PT SBYPutusan Pengadilan Tipikor

terungkapdipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbytanggal 13 Juni 2019, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra MemoriBanding Penuntut Umum serta suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding berpendapat sebagai berikut :Halaman 80 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2019/PT SBYBahwa mengenai fakta hukum yang terungkap pada pokoknyaMajelis Hakim Tipikor

Tingkat Banding telah sependapat dengan faktahukum dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby tanggal 13 Juni 2019.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikanfakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasanalasan dan pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Choiril Suparjo

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BudiSudiarto, S.H., M.Hum.

Nama XXXX umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan LSM BI Tipikor,tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahteman kerja Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dantinggal bersama di XXXX Surabaya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 oran anak; Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis

Bahwa judex facti menyatakan putusan pengadilan Negeri Banda Acehtelah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasilpembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalammemutuskan;2.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 33/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Mowe S8eteocoeeHlm 2 dari 12 hlm. Put.No.33/Pid.SusAnak/2019/PT.Mkstanggal 26 Juni 2019 NO. Reg.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa: KASLAN, tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.25/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana

P U T U S A NNomor: 5/Tipikor Banding/2014/PTJpr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada tingkat banding, telan menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : KASLAN;Tempat Lahir : Merauke ;Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/05 Mei 1967 ;Jenis Kelamin > LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : 1. Jin. Gang Listrik, Kel. Mandala, Kec.

Tipikor/2013/PNJPR tanggal 22 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) harisejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4.Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan PenetapanNomor 66/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PTJPR tanggal 04 Oktober 2013 seama30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12November 2013 ;5.Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat

Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan PenetapanNomor 81/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PTJPR tanggal 04 November 2013selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengantanggal 12 Desember 2013 ;6.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 11 Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;7.Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 103/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret2014 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumAdvokat bernama: M.

Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 25/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 9 Desember2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk.

PUTUSANNomor : 1775 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : CHRIS SRIDANA, MBA ;Tempat lahir : Denpasar;Umur/tanggal lahir: 49 tahun/27 Maret 1964;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan GN.

,dan/atau Kuasa Hukumnya ;Menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, dengan perbaikan sekedar mengenai besaran uangpengganti yang dijatuhkan sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYURUHMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dakwaanprimair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh

TingkatBanding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusanPengadilan Tipikor tingkat pertama yang menghukum Terdakwa dengandakwaan primair sehingga semua pertimbangan dan putusan PengadilanHal. 51 dari 68 hal.

No. 1775 K/PID.SUS/2014Tipikor tingkat pertama yang melandasi hal tersebut, dapat dipertahankan olehPengadilan Tingkat Banding serta diambil menjadi pertimbangan sendiri olehPengadilan Tipikor di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkaraini di tingkat banding,..

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Adhoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi Il : Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M.

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

September 2015 s/d18 Oktober 2015;: Rutan, Tanggal 19 Oktober 2015 s/d27 November 2015;: Rutan, tanggal 13 November 2015 s/d2 Desember 2015;: Rutan, tanggal 3 Desember 2015 s/d1 Januari 2016;: Rutan, tanggal 2 Januari 2016 s/dKetua Pengadilan 30 Januari 2016;Negeri Perpanjangan III : Rutan, tanggal 1 Februari 2016 s/dKetua Pengadilan 1 Maret 2016;Negerie Majelis Hakim : Rutan, tanggal 26 Februari 2016 s/d26 Maret 2016;e Perpanjangan : Rutan, tanggal 27 Maret 2015 s/dKetua Pengadilan 25 Mei 2016;Tipikor

tentang Penetapan HariPersidangan ;Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari senin tanggal 9 Mei 2016No.Reg.Perk:PDS05/PKY/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Terdakwa selakuKuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian negara. mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :15Bahwa

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Tedakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 113/Pid.Sus-Tipikor

PUTUSANNo. 515 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat Kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : Sofyan, SKM;Tempat Lahir : Tarempa;Umurftanggallahir : 55 Tahun/12 Desember 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 32/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 27 Januari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengadili: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor:27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI yang dimintakan

Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangdalam putusannya No. 27/PID.SUS//2012/TIPIKOR/PN.TPI tanggal 24September 2013, yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkanterobukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dakwaansubsidair, adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta kuranglengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap faktafakta uangterungkap dalam persidangan; Bahwa

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehFrensita K. Twinsani, S.H.M.Si. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd./ MS. Lumme, S.H. Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Frensita K.

Siti Rabiah (yang perkaranya telah divonispengadilan tipikor makassar dan perkaranya di ajukan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukumtetap);2. Surat Keterangan Garapan Tanah, yang pada pokoknyaberisipernyataan bahwa tanah/sawah tersebut benar telah digarap/dikuasai olehpenggarap/pihak yang terletak di dusun Badobado dan tanah tersebut tidak dalam sengketa;Hal 14 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS..,3.

,tersebut; KEBERATAN KEDUA;non Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 134 alinea KEDUA bahwaMenimbang, bahwa dari rangkaian di atas telah tergambar dengan jelas adanyaperbuatan Para Terdakwa selaku ketua dan anggota Satgas A yang dapatdikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkanorang lain yakni atas nama Abd Gaffar, Hj berre Risnawati, H. Tjappe, Hj. Sunni,Najma, Jalali dan H.

Andi Nuzuliah, SH;KEBERATAN KEEMPAT: wonnnen Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 141 alinea terakhir bahwaMenimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II selaku Ketua dan Anggota Satgas Ayang telah melakukan pengukuran sebagaimna yang telah dituangkan dalam PetaBidang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta adanyatanah yang tidak bertuan/tanah Negara yang seakan akan telah dikuasai masyarakatsecara teruS menerus

ketakutansebagaiaman ditentukan dalam pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar 1945.Selain itu, menurut Mahkamah kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3UndangUndang Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidanayang harus memenuhi prinsip hokum tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan sepertiyang dibaca (lex scripta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanyabertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1ayat (3) dengan prinsip Negara hukum

Konsepsi tersebut Sebenarnya Sama dengan penjelasan kalimatsecara nyata telah ada kerugian Negara yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1)Undangundang Tipikor sebagaimana dijelaskan dala penjelasannya yangmenyatakan sebagai kerugian yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 16 Januari 2013 Nomor:06/V/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg . sejak tanggal 16 Januari 2013s/d 14 Pebruari 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal 04 Pebruari2013 Nomor: 06/l/Pen.K/2013 Jo No.05/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg ,sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d 15 April 2013 ;6.

Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 4 April 2013 No. 78/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;7.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No.

Membebankan ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.00, (lima ribu rupiah)kepada terdakwa.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari SENIN tanggal20 Mei 2013 oleh kami PRAGSONO, SH. sebagai Ketua Majelis, SUYADI, SH.dan ROBERT PASARIBU, SH.

;Semarang, 30 Mei 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERAttdSRI BANOWO, SH,MMNip: 19580504198203 100891

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2016sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;8.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiTipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan tahap pertama sejaktanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016oO.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta yang kedua No.412/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 09Desember 2016 sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengantanggal 07 Januari 2017;10.Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta tanggal O03 Januari

Berdikari berdasarkan surat keputusan DirekturPT.Berdikari Nomor : 029/05/BDK/DIR/VII/23010 tanggal 10 Agustus 2010dengan dasar bahwa proyek pupuk urea tablet merupakan proyek baru danTerdakwa memiliki keahlian untuk menangani bisnis baru tersebut;Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 05 Desember 2016 No. 79/Pid.SusTPK/

2016/PN.Jkt.Pstdan telah pula mempelajari secara seksama memori banding yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana nomor putusan tersebut diatasyang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidairsudah

HENING TYASTANTO, S.H.CN., DAN LAFAT AKBAR, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan DKI Tinggi Jakarta masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DK!

Qomaruzzaman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaanLSM Tipikor, bertempat tinggal di Jalan Gn. Bromo Gang XI nomor 21, Monangmaning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Proinsi Bali; Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah temanHal. 4 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.

sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon;Panitera Pengganti; Hakim tersebut;A.WIBISONO, S.Sos DWI PURWANTI, SH Perincian biaya1.Meteral Rp. 6.000.Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pat.P/2019/PN Bgl4.5:Redaksi Rp. 5.000.Panggilan Rp. 60.000.Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 10 (Sepuluh) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Membebani TerdakwaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 11/TIPIKOR/2013/PT.R. tanggal02 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor : 29/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal19 Desember 2012, yang dimintakan

banding ; Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masingmasingsebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid.Sus.Kasasi/2013/TIPIKOR/PN.TPL yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2013 Jaksa Penuntut Umumpada

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 April 2013 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal02 Mei 2013 ;Hal. 91 dari 100 hal.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Riau di Pekanbaru mempertimbangkan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang bertolakbelakang yang menyatakan unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara telah teroukti adalah untuk menghitung KerugianHal. 92 dari 100 hal. Put.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum danPara Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H Timur P.

PN Tipikor tgl. : 04012012,No.57/Pen.Pid.Sus/K/2012/PN. Tipikor.Smg; Sejak tanggal : 09012012 s/d07022012; 4. Hakim PN. Tipikor 13012012, No.20/Pen. Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor.Smg ; Sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d10 Februari 2012 ;8 Perp. WkI. Ketua 08022012, No.05/PN. Tipikor Pen./ K/2012/ PN.Semarang TIPIKOR Smg;Sejak tanggal 11022012 s/d100420129 Perp. PT. Tipikor : 03042012, No.97/Smg Pen.Pid/TPK/201 2/PT.Smg.Sejak tanggal : 11042012 s/d1005201210 Perp.

. : 01052012, No.130/Tipikor Smg Pen.Pid/TPK/201 2/PT.Smg.Sejak tanggal : 11052012 s/d09062012 Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaIGNATIUS. S. KUNCORO, SH,. MH., HANDRIANUS HANDYAR RADHITYA,SH., BENNY ANDREY KAILOLA, SH., KOMARUDIN NUR, SH.

Perkara PDS 03/SALTI/Ft.1/12/2011,tanggal 07 Mei April 2012, dimana berdasarkan pendapat Penuntut Umumbahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwa terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan dalam dakwaan subsider sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,Penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Semarangyang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :1.

(Hakim Ad Hoc) masingmasingsebagai hakim anggota, dengan ARTJI LATTAN, SH., sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan TIPIKOR tingkat Pertama Semarang, serta dihadirioleh SUJIYATI, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSalatiga dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa; HakimHakim Anggota Hakim Ketua 151 TTD TTD1. lazuardi..tobing,sh herman .h. hutapea, SH,TTD1. Kartini liannaMandalena Mar n H Penitera Penggati TTD artji lattan, SH 151

PUTUSANNo: 92/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TIPIKOR MEDAN yang mengadili perkara pidana tindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama : Ir SYAFARUDDIN NASUTION, MM;Tempat lahir : Binjai;Umur / tgl. Lahir : 57 tahun / 23 September 1955;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013.s.d. 01 April 2013;Halaman 1 dari 189Putusan No.92/Pid.Sus.K/PN.Mdn6.

Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak Tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Syahrunsyah,SH, KhomaidiHambali Siambaton,SH,MH dan Wildan Areza, para Advokat berkantor di JalanImam Bonjol No.315 Kisaran, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahanberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012;Pengadilan Tipikor tersebut:Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Medan padaPengadilan Negeri Medan No.92/Sus.K/2012.PN.Mdn tentang PenunjukanMajelis

bisa dihukum, ada legitimasi dalam pandanganundangundang;e Bahwa suatu kewenangan seseorang dan berdasarkankeabsahan surat, kalau termasuk, maka dia ikutmelakukan perbuatan melawan hukum;e Bahwa Tupoksi dari jabatan seorang kuasa penggunaanggaran tentang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, bahwa menterjemahkan pasal itu tidakboleh dipisah, kewenangan itu lahir dari kKedudukandari seseorang, garis kewenangan diatur dalampandangan undangundang, inti perbuatan melawanhukum ada di dalam Pasal 3 UU Tipikor

Penyelahgunaan wewenang, dari Kepresditarik ke koprupsi menjadi ada perbuatan melawanhukum;Bahwaahli berpendapat tanggungjawab pribadi danjabatan subjektif dari dalam diri manusia imanmenghendaki atau tidak, jabatan itu kewenanganapabila dilanggar maka terpenuhi pasal 3 UU Tipikor;Bahwa ahli berpendapat kalau kunci dari suatu jabatanadalah dari tupoksinya sehingga kalau dia melanggarTupoksi maka ikut bersalah, dan bisa dihukum;Menimbang, bahwa dimuka dipersidangan Terdakwa telah memberikanketerangan