Ditemukan 12306 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1195/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 12 Januari 2016 — Pemohon dan Termohon
10 — 3
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 08-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 0278/Pdt.P/2017/PA.Blcn Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 409/UMSK/X/2017 yangditerbitkan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSarigadung, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Buktisurat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinyabukti P.5:6.
Register : 06-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PA KAJEN Nomor 815/Pdt.G/2012/PA.Kjn Tanggal 20 Nopember 2012 — Pemohon lawan Termohon
10 — 8
10 — 8
Asli Surat Keterangan Nomor ; 045.2/409/VII/2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, KabupatenPekalongan, tanggal , 05 Juli 2012 diberi tanda P3;B. Bukti saksisaksi:1.
Register : 08-10-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PA METRO Nomor 1249/Pdt.G/2015/PA.Mt Tanggal 18 Februari 2016 — PENGGUGAT, TERGUGAT
15 — 1
15 — 1
Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Lampung Timur pada tanggal 29 Juni 2009, berdasarkanKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Nomor 409/03/V 1/2009 tertanggal 01 Juli 2009;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1249/Pdt.G/2015/PA.Mt3.
Register : 01-03-2010 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA MAJENE Nomor 22/Pdt.G/2010/PA.Mj Tanggal 12 April 2010 — PENGGUGAT - TERGUGAT
25 — 9
25 — 9
dicocokkan denganaslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat,oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil, maka penggugat telahmengajukan bukti P2 berupa fotokopi Surat Izin dari Kepala Kantor Kementrian AgamaRepublik Indonesia Kabupaten Majene Nomor Kd. 31.02/2/PW. 01/22/2010. bertanggal 20Januari 2010 tentang izin perceraian atas nama Sukmawati, S.Pd Nip. 150 409
Register : 15-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 400/Pdt.P/2016/PA.Plh Tanggal 6 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4
14 — 4
;Fotokopi Surat Keterangan Suamilsteri Nomor : 474.2/409/SKPDU/XV2016 tertanggal 08 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Kepala DesaUjung Kecamatan BatiBati telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P2.);Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan BatiBatiNomor : 457/Kua.17.112/Pw.01.1/11/2016 tertanggal 10 Nopember 2016telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnyadiberi kode (P3.)
Register : 04-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PA LAHAT Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Lt Tanggal 13 Februari 2017 — Nurdawati binti Basturi melawan Juli Iskandar bin Anat Syai
26 — 4
26 — 4
Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan AgamaLahat dengan perkara No 409/Pdt.G/2011/PA.Lt, tetapi dicabut karenaPenggugat dan Tergugat rukun kembali;9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Lahat c.q. Majelis Hakim kiranya dapatmemeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudianmemutuskan sebagai berikut:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;2.
Register : 15-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 21 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
15 — 8
15 — 8
Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 7 Juni 2017 — Pemohon dengan Termohon
11 — 3
11 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 14-11-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1171/Pdt.G/2014/PA.Bkl Tanggal 12 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 0
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Maret 2017 — Drs. H. PRIYONO bin ATMOMIHARJO
107 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga tidakmenimbulkan sengketa atau cacat hukum di kemudian hari sertamenimbulkan keresahan masyarakat;Bahwa dana kegiatan Sertipikasi PRONA Kantor Pertanahan KabupatenWakatobi Tahun Anggaran 2012 telah diambil dan dipertanggungjawabkandengan dokumen pertanggungjawaban yang seolaholah merupakan buktibukti yang sah sehingga kegiatan telah terlaksana sampai denganpenyerahan sertifikat sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah atau telah100%, namun sampai dengan bulan Agustus 2013, masih terdapat 409
Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi prona Tahun 2012mulai dari pengumpulan data yuridis yang belum selesaidilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatanpemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi Prona TahunAnggaran 2012 mulai dari pengumpulan data yuridis yang belumselesai dilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
Menghitung besarnya jumlah kerugian keuangan negara yaitu1)+2)+3)+4);Bahwa benar berdasarkan hasil audit kami, bahwa jenisjenispenyalahgunaan Pertanahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran2012 dan 2013 yaitu; No Jenis kegiatan yang tidak Rincian (Rp) Jumlah kerugiandilaksanakan/disalahgunakan negara (Rp)TA 20121) Puldadis 409 bidang @ Rp53.000 21.677.000,002) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah
Pengukuran Rp. 434.350.000.00 +Total TA 2013 Rp 573.192.810,00 NoJenis kegiatan yang tdkdilaksanakan/disalahgunakanRincian (Rp)Jumlah KerugianNegara (Rp) TA 2012 Puldadis 409 bidang @ Rp53.00021.677.000,00 2) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah TA 2012 408.237.000,00TA 20131) Penyuluhan 112.080.000,002) Pengumpulan data yuridis 127.730.000,003) Pengukuran 434.350.000,00 Jumlah
Register : 24-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 9 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YUNAN PUTRA FIRDAUS, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SUKIRMAN Bin DARSONO Alm
162 — 99
Terbanding/Terdakwa : SUKIRMAN Bin DARSONO Alm
162 — 99
SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;
15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;
16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;
17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) selaku Kepala DesaLok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang diangkatberdasarkanSurat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lok Hamawang dan PengangkatanKepala Desa terpilih Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong KabupatenBalangan tanggal 19 September 2013, antara Tahun Anggaran 2016 sampaildengan Tahun Anggaran 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2016
Retribusi Daerah sebesar Rp.915.000, (Sembilan ratus lima belasribu Rupiah); Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang KecamatanLampihong Kabupaten Balangan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun 2013Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMtanggal 19 September 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawabantara lain:a. Mengangkat Perangkat Desa;b. Melayani Masyarakat Desa dalam hal pemerintahan;c.
November 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13November 2017;15) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15November 2017;16) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor:188.45/409
tanggal 13 November 2017;15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran danHalaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMkelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
Register : 10-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1189/Pdt.G/2016/PA.Bk Tanggal 19 Desember 2016 — Pemohon dan Termohon
8 — 3
8 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Register : 26-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 27 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
9 — 3
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 14-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon dengan Termohon
7 — 3
7 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 04-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 18 Oktober 2017 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 09-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 20 April 2017 — Pemohon dengan Termohon
10 — 3
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 31-10-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PA MUNGKID Nomor 2108/Pdt.G/2017/PA.Mkd Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 2
7 — 2
;Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan BakiKabupaten Sukoharjo , Nomor 045/409/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017,telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai,kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;Bahwa Pemohon juga mengajukan saksisaksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Register : 12-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0184/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 29 Maret 2016 — Pemohon dan termohon
8 — 4
8 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 07-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 16 Februari 2016 — Pemohon dan Termohon
12 — 4
12 — 4
terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409