Ditemukan 9446 data
132 — 51
diamanatkan dalam Keputusan GubernurKepala Daerah Propinsi NTT tersebut dan secara salah pula diartiterapkanoleh saudara Yosep Arnoldus Pareira Silvester,BA, Salim Atamimi danPenggugat dengan cara serta merta menjadikan tanah tersebut sebagai milikpribadi tanpa ganti rugi kepada pihak pemilik semula (vide : KutipanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT Bagian kedua butir a);30.Bahwa bila ditelusuri lebih mendalam isi Gugatan Penggugat, makaditemukan : Dasar kepemilikan atas tanah tersebut sarat
236 — 73
melakukandiskriminasi;Berdasarkan segala apa yang kami uraikan diatas, maka jelas dapat disimpulkanbahwa dalam melaksanakan tugasnya baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluanbaik pada tahap pemeriksaan lanjutan team Komisi Pemeriksaa tidak menerapkanaturan hukum secara sempurna dan telah melanggar hak hukum Pemohon (dahuluTerlapor II) oleh karena itu wajar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat danmemohon agar berita acara pemeriksaan atas nama Pemohon (dahulu Terlapor IT)dalam Perkara Aquo dinyatakan sarat
59 — 9
Salinan Putusan No.0262 /Pdt.G/2018/PA.Jbg.sedangkan bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat saling dibantaholeh karenanya permintaan Penggugat tersebut tidak memenuhi sarat yangditentukan oleh SEMA tersebut sehingga petitum Penggugat tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka tuntutan Penggugat untuk petitum 3, 4 dapat dikabulkan sebagian,ditolak sebagian serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa
68 — 8
untuk meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objeksengketa yang letaknya tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan di atasbeserta segala hartaharta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidakbergerak.Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat atas objek perkara, maka perlumenghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untukmengkosongkan tanah tersebut / objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugatdalam keadaan baik / atau dalam keadan semula, tanpa sarat
Terbanding/Tergugat : Iman safiana, SP.d
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna
67 — 20
sendiri dan sangat mengada ada danpatut di curgai saksi atas nama La Nasi Bin Lakarisa terindikasi diarahkan dalam memberikan keterangan, karena keterangannyasangat tidak berkesesuaian dengan fakta fakta yang terjadi, dimanasaksi tidak pernah sama sekali melinat Bapak Almarhum La Onge danorang Tua Terbanding, Terbanding serta keluarganya mengolah lahantersebut sementara hamper semua saksi melihat dan mengetahuiisejarah perolehan tanah tersebut jadi keterangan saksi La nasi bin Lakarisa terindikasi sarat
404 — 60
halaman Putusan Pidana nomor 189/PID.SUSLH/2018 PT PDGSikaping tanggal 28 Desember 2018 dan turunannya telah diserahkan kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Desember 2018;Bahwa keberatan Terdakwa ZULKIFLI, A.Md Pgl ZUL Alias PILI, dalamMemori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut Judex Factietidaklah dengan cermat menangkap dan memperhatikan serta mendalamiseluruh rangkaian pemeriksan sehingga pertimbangnan hukum yangdiuraikan oleh Judex Factie yang menjadi dasar untuk memberikanputusannya sangat sarat
Terbanding/Penggugat : H. Yusuf Mustafa, SH. Diwakili Oleh : ALI MUNAWAR, SH.
86 — 41
Bahwa alas hak dari penerbitan sertifikat milik Penggugatsangat sarat akan rekayasa, hal ini dapat diketahui dari keterangandan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua RT.052 Batakan, Kel.Manggar dimana hanya disodorkan kertas kosong yang ternyatauntuk pembuatan sertifikat ;25.
150 — 41
BankUmum (SBU) Cabang Medan dalam Likwidasi,dimana Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah aquo dimana menurut hukumpenerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGAPENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAHTERPERKARA, karena yang berhak adalah orangyang terdaftar namanya dalam sertipikat a quo, dengan demikian Penggugat belummempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatandalam. ....19dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
148 — 87
atas tanah yang bukan miliknya, yang dirugikan adalah pemiliktanah tersebut ;Bahwa PPJB terjadi karena objek dibeli dengan menggunakan kredit Bank atauobjek masih ada keterkaitan dengan pihak lain contohnya adalah harta warisan, bisasaja sipenjual merupakan ahli waris namun masih perlu proses, sehingga ditempuhlahperikatan PPJB ;Bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapatdibatalkan, apalagi bila diproses PPJB tersebut bertentangan dengan Pasal 1320KUHPerdata, tentang sarat
kepemilikannya disaat telah ditanda tangani Akta Jual Belinya ;e Bahwa pengertian PPJB adalah perjanjian untuk mengikatkan diri antara dua belahpihak yang satu untuk menjual dan yang satu untuk membeli, namun dalam hal iniobjek yang diperjual belikan belum beralih, sampai pada fase AJB barulah objektersebut beralih kepemilikannya;e Bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan,apalagi bila diproses PPJB tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata,tentang sarat
611 — 539
pernahmendaftarkan haknya atas tanah redtribusi yang mereka terimakepada instansi pemerintah terkait yaitu Kantor Pendaftaran Tanah.Disamping itu pra penerima redtribusi tidak melakukan kewajibanHalaman 31 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk8.68.78.88.9berupa pembayaran pajak kepada Negara sebagaimana ditentukanoleh peraturan UndangUndang yang berlaku.Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat seperti disebutkandiatas maka hak para Penggugat yang menerima reditribusi atastanah a quo tidak memenuhi sarat
Hal ini sesuai dengan sarat Kepala DirektoratAgraria Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 juli 1975 No.A.604/DR/L1/4/1975 yang pada pokoknya menyatakan tidakkeberatan atas tanah tersebut di kembalikan kepada pihak MohamadTaher Bakrie. Demikian juga dengan surat Bupati Kepala DaerahTingkat Il Bogor No.
63 — 16
Surat KeteranganKepala Desa Rancamanyar tertanggal 25 Agustus 1972 ;Telah memenuhi kentuan Undang undang yang berlaku mengenai sarat syahnyakepemilikan tanah, TERGUGAT I menurut hukum sebagai pemegang sertifikat sertifikat dimaksud telah dijamin secara hukum merupakan bukti otentik dan mutlak,kekuatan daripada sertifikat hak milik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UUPokok Agraria serta peraturan pelaksanaanya, bahwa sertipikat tanah adalah vanaterkuat dan tertinaai sebaaai bukti kepastian hukum
22 — 12
sudah tidaklagi terlaksana dengan baik saya sering mencoba mengalah itu pun tidakmembuat istri Saya berubah juga, dan say memutuskan menjatuhkan Talak 3pada istri saya di rumah Eka Ramadhani saya sampaikan kepada EkaRamadhani kamu saksinya dan kepada Bambang Hutabarat saya bilang sekarang kamu bebas sama dia ;Point : 16Pada kak Butet dan kak Indah saya bilang sama mereka kaLaut masih adakesempatan untuk rujuk lagi dengan syarat istri saya harus menikah terlebihdahulu sama orang lain dan saya punya sarat
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DESA BILEBANTE
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DUSUN BILEBANTE
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
52 — 39
Hal ini sangatlah terang danjelas menunjukkan bahwa pengklaiman yang dilakukan olehPembanding/Sebelumnya Penggugat adalah merupakan pengklaimanyang asalasalan dan tanpa sandaran kebenaran yang sesuai denganfakta sebenarnya, atau dikenal dengan sebutan pengklaiman yangtidak didasari atas Iktikad Baik, karena sangat sarat dengan nuansaKetidak Logisan Yang Hakiki.B. URAIAN KONTRA MEMORI BANDING.1.
87 — 26
Prakarsa = 14,6 m2> Selatan berbatas dengan tanah Suwarna = 14,1 m2> sarat berbatas dengan tanah Siti Rubiah/Sardi = 32,5 m2> vimut berbatas dengan tanah Emy Irda Basyar = 30 m2;Bahwa meskipun Pewaris telah bercerai denganXXXXXXXXXXX tahun 2014, akan tetapi terhadap harta bendatetap point 5.1. s/d point 5.4. di atas, belum pernah dibagiantara Pewaris (Alm.
114 — 12
Nahwa dengan adanya perbedaan tanggal tersebut maka jelas bahwa suratpernyataan tukar menukar setumpak sawah tersebut hanyalah sebuahREKAYASA BELAKA dan jelas surat bukti yang PALSU dan dijadikanSEBAGAI SARAT UTAMA pembuatan sertifikat No.05, SU tanggal 2110.11.Desember 2002, No.4/Surantih/2002 atas nama NURJANA tersebut juga tidaksah dan batal demi hukum;Bahwa Surat Pernyataan Tukar Menukar Setumpak Sawah antaraNURJANAH dan YUSUS tersebut jika terjadi pada tahun 1997 maka itumerupakan SURAT PALSU
NOVA FINALIA HUTAPEA
Tergugat:
BUPATI SIMALUNGUN
80 — 39
Padahal Penggugat sudah menyampaikan keberatankepada Tergugat bahwa Pilpanag Nagori Tiga Bolon sarat dengan masalahkarena terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap SOP danHalaman 24 Putusan No. 255/G/2019/PTUNMDN24.peraturan berlaku. Mestinya dengan adanya laporan dan keberatanPenggugat tersebut, maka seharusnya Tergugat semakin teliti dan ekstra hatihati mempelajari keabsahan setiap lembar dokumen Pilpanag Nagori TigaBolon, sehingga tidak sembarangan membuat Surat Keputusan.
1.KENDEK PADATU
2.PAYUNG ALLO
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
151 — 70
Toraja Utara, adalah sarat dengan masalah ataubermasalah dan amat merugikan hak konstitusional Para Penggugatselaku Tokohtokoh Masyarakat Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab.Toraja Utara;Bahwa terkait surat keberatan Para Penggugat pada tanggal 12Desember 2019 terhadap hasil pemilinan Calon Kepala Lembang Paku,Kec. Denpina, Kab.
NURHAN AFRIZON,S.E.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
265 — 159
menerima gaji selaku Aparatur Sipil Negara lagi.Bahwa dengan demikian maka keputusan objek sengketasudah bersifat final ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keputusan objek sengketatata usaha negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan,selaku Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 888228 Tahun 2020 tanggal 2 April2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas namaNurhan Afrizon,A.Md. telah memenuhi sarat
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebelum putusan dibacakan kami sebagai kuasaTergugat telah mempertanyakan kepada panitra Pengganti dalamperkara ini tentang berita acara sidang pemeriksaan setempatpada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 yang isinya bahwaPemeriksaan setempat tang 12 Februari tersebut adalah sah dantelah dilaksakan dengan tuntas.Karena itu, pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada harikamis tanggal 14 juli 2016 patutlan dipertanyakan karena sudahmenyalahi hukum acara dan sarat dengan kesewenang wenanganMajelis
LENI PUSPITA DEWI
Tergugat:
KEPALA DESA GUNUNG SAKTI KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Intervensi:
HARYANTO
169 — 255
Pemberhentian Perangkat Desa, Camattidak mempunyai hak maupun wewenang hak mampu wewenang untukmenambah rangkaian tahapan atau jadwal perekrutan Sekretaris Desayang telah ditetapkan oleh Panitia perekrutan Sekretaris Desa;Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas oleh TERGUGAT melalui PanitiaPerekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti serta Camat melaluiPerwakilan dari Kecamatan Manna pada tanggal 6 Maret 2019 tetapmengadakan test Wawancara dengan soal yang dibuat dan sudahditentukan oleh Camat Manna, hal ini sangat sarat