Ditemukan 997 data
27 — 3
Ketua Maelis Hakim Pemeriksa Perkara inisegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:PRIMER:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;3.
Terbanding/Penuntut Umum I : ITO AZIZ WASITOMO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : BHAROTO,SH
57 — 40
Keberatan Pensihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbangan Maelis Hakim mengenai pembuktian unsur unsur pasal : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan ketentuan hukum dalam menafsirkan unsurunsur perbuatan pidanayang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding sebagaaimana dimaksudkan dalam pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana dalam dkawaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut
29 — 3
mohon dikesampingkan.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalileksepsi kaburnya surat gugatan sebagaimana tersebut di atas Majelismempertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsiTergugat perlu ditegaskan bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Tergugatakan adanya perbaikan surat gugatan namun Tergugat tetap melanjutkaneksepsi sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 119 HIR, sebelummemeriksa pokok perkara Maelis
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
, berpendapat PajakMasukan a quo dapat dikreditkan;Bahwa sesuai Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa PutusanPengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" .Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas buktibukti danketerangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, sertaberdasarkan penilaian pembuktian dan keyakinan Maelis
6 — 5
Hak asuh anak ada pada keputusan Maelis Hakim Yang Mulia, Pemohonberharap hak asuh anak tersebut ada pada Pemohon, sebab berdasarkanbukti yang ada anak sering dirawat dititiokan pada orang tua Termohon.Pemohon tidak rela dan khawatir Termohon tidak dapat mengurus anakdengan baik sesuai dengan norma dan budaya asli Indonesia yangmenjungjung tinggi harkat dan martabat seorang istri dan seorang ibu bagianaknya;9, 10. Jawaban sama, yaitu :1.
71 — 8
mobhonan sit a Mrit altersebut, Maj elis Hakim menpert i mbangkan bahwaberhub ung dari kesel uruhan jenis hartabersama Ter nvhon/Peng gugat Rekonpensi danPenvhon/Tergu gat Rekonpensi yang diuraikan dalam duplikTer nvhon/ Penggugat Rekonpensi yang terbu kti danse bagian diak ui Penmvhon/Tergu gat Rekonpensi sebagai hartabersam hanya ada 3 jenis yakni buah sepeda Mtor HondaSupra X warna biru Nonwor Polisi W 2348 EJ, Yamaha JupiterMX Vikson warna nerah nonvr Polisi W 2203 E, dan 1 (satu) ekor sapi , Maelis
gugatan Rekonpensi ini yangberbunyi : hazel s ed ne ce tpl ee elgdall wee all ds ba,Artinya : Menurut Fuqoha ( ulam ahli fiqih) nafkahanak menjadi gugur dengan tel ah lampaunya msa ,karena bukan kepemlikan / Littamlik dan bukanmeru pakanhut ang Meninbang bahwa nmengenai' tuntutan Peng gugatRekonpensi agar Terg ugatRekonpensi dihukum untuk nenbayar biaya peneliharaan 4anak seti ap bulan Rp.8.000.000 ( delapan juta rupiah) terhitung sejak putusandij atuhkan dan berkekuatanHukum tetap dalam hal ini Maelis
21 — 9
tertulis (P.1, P.2 P.3 danP.4) yang diajukan Penggugat, dapat diterima secara formil sedangkansubtansinya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Hal 28 dari 43 halaman Putusan Nomor:177/Pdt.G/2015/MSKSGMenimabng bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 adalah alat buktiyang relevan dengan bahagian eksepsi dan sebagaimana telahdipertimbangkan dalam bahagian eksepsi, karenanya alat buktiP.1 dan P.2tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam bahagian konvensi;Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.3 Maelis
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI UNIT DESA MINANGA OGAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NENEGRI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMSEL
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMSEL Cq BUPATI TINGKAT II OKU
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH RI Cq KEPALA BPN Cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMSEL
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI Cq BUPATI TINGKAT II OKU Cq KEPALA DINAS PERDAGANGAN , INDUSTRI DAN KOPERASI KAB. OKU
Terbanding/Tergugat VI : SISWANTO, SE
62 — 26
Maelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untukmemberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi angka 1 dan angka 2 tentangHalaman 19 dari 31 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PTPLGkeabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Penyebutan IdentitasTergugat oleh Penggugat. Selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V;2. Menyatakan Guagatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvanklijkeVerklaard);3.
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1229/B/PK/PJK/2016melalui rekening Bank Lippo adalah merupakan penerimaan yangberasal dan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/JasaKena Payjak yang dilakukan oleh Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Maelis berpendapat bahwa koreksiTerbanding atas DPP PPN sebesar Rp147.884.661,00 yang hanyadidasarkan pada adanya penerimaan uang melalui rekening bank tanpadidukung adanya bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening BankLippo tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari adanyatransaksi
40 — 7
;30Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 2 ( dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitualat bukti Kketerangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsure unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , dengandemikian Maelis
74 — 71
45Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor register Perkara:PDM098/MARTA/Euh.2/07/2013 Tgl. 22 Juli 2013 tidak dapat diterima;Membebaskan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN Bin ABDUL SUHERMANdari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa tersebut diatas;Biaya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban secaratertulis tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Maelis
1.Doni Asrizal
2.Ermi Yenti
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cab.Bungo
2.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Pusat
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bungo
166 — 33
Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan MelawanHukum, mohon ke hadapan Maelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkanputusan Dalam Provisi sebagai berikut: Memerintahkan PARA TERGUGAT atau Siapapun yangmendapatkan Hak dari padanya untuk menghentikan tindakanpenguasaan tanpa hak atas barang Jaminan milik PARA PENGGUGAT;e Dalam hal PARA TERGUGAT tidak melaksanakan perintahtersebut, mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayaruang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus RibuRupiah
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka Maelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa;Halaman 22 (1) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.303/Pid/2015/PT.DKI, tertanggal 25 Januari 2015, yang menyatakanbahwa :" eeeeeee dst ..... karena ternyata pertimbangan Majelis Hakimtingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik faktafakat dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan aquo.Bahwa dari pertimbangan tersebut
104 — 12
Bukan dan tanpa hak Para Penggugat membuktikan kebenaranAdministrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanpamelibatkan penyelengara negara tersebt maka selayaknya Maelis Hakim meolakatau gugatan tidak dapat diterima;B. DALAM POKOK PERKARA;1. Bahwa Para Tergugat keberatan dan membantah dailildalil gugatanPenggugat kecuali halhal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegasoleh Tergugat dan Tergugat II;2. Bahwa Alm.
Padahal objek yang dijadikan gugatan sesuai denganPetitum no. 7 adalah produk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Medan dan menggingat hak membela diri dimukapersidangan dijamin dan dilindungi oleh hukum maka gugatan Penggugatkekurangan subjek hukum maka selayaknya Maelis Hakim meolak atau gugatantidak dapat diterima ;11.Bahwa dibantah dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 dan 10.
113 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maelis berpendapat bahve potongan harga yang diberikanPemohon Banding pada masa A atas penjualan sebelummasa A...Bahwa dengan demikian, penerbitan Faktur Pajak Gabunganini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalamPasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPNdan penjelasannya dan PER159/PJ./2006, karena extradiscount tidak diberikan pada saat yang sama dengan saatpenyerahan Barang Kena Pajak atau dengan kata lain extradiscount tersebut diberikan bukan atas harga jual Barang
71 — 43
seluas 560 M2 tercatat atas nama Tiamsah Manullang ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan pokokdalam perkara ini adalah Siapa pewaris dari almarhumah TiamsahManullang ; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas sangatlah rancu,oleh karena secara jelas bahwa Majelis Hakim telahmempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan olehPembanding dahulu Tergugat tidaklah dapat dikatakan telahmelakukan Perobuatan Melawan Hukum, namun secara fakta disisilain yaitu didalam amar putusannya Maelis
64 — 43
seharusnya kuasa penggugat mengaukangugatan terhadap turut tergugat dan Tergugat Il dipengadilan TataUsaha Negara medan dan menerbitkan surat penyerahaan denganganti rugi nomor 591.2003/AGR/V/2001 ataupun karena tidak maumenerbitkan surat silang sengketa yang kuasa penggugat mohonkan;Bahwa oleh karena itu Gugatan pengguagat terhadap turuttergugat dan Turut Tergugat Il telah bertentangan dengan kompetensi absolutanatar peradilan.Bahwa Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas sangat beralasanhukum kiranya Maelis
58 — 34
menurut hematMajelis Hakim dengan adanya Akta peranjian Nomor 4 Tanggal 4 Mei1977 antara Tuan Ali dengan Tuan Kesatria Lestari yang dibuat dihadapanNotaris S.M Sinaga pada kantor Notaris Pejabat Pembuat akta tanah S.MSinaga di P.Siantar karena tidak terdapat alat bukti baik dari keteranganSaksi saksi maupun bukti bukti surat PEMBANDING/SEMULAPENGGUGAT yang menerangkan dan atau menjelaskan kalau peranjianNomor 4 tanggal 4 Mei 1977 tersebut sudah pernah dibatalkan dan atausudah tidak berlaku lagi maka Maelis
130 — 14
Oleh karena itu Penaihat Hukum terdakwa mohon kepada MajelisHakim Yang Mulia untuk meringankan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut UmumMenimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim cermatipendapat penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan/pledoinya tersebut tidakmenguraikan dari segi analisis yuridisnya, maka Maelis Hakim tidakmempertimbangkan lebih lanjut selain pertimbanganpertimbangan hukum yangtelah dinyatakan terbukti
22 — 16
kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,( satu juta rupiah );Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaigugatan mutah, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensimenuntut Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi membayar mutahberupa uang sebesar Rp. 200.000.( dua ratus juta rupiah ), sedangkanPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesarRp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) oleh karena tuntutan Muah tersebut tidakada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Maelis