NTB), FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.M.Si(Kabag Bantuan Hukum dan HAM), dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH.MH (Kepala SubBagian Sengketa Hukum) beralamat dijalan Pejanggik Nomor 12 Mataram berdasarkanSurat Kuasa Khusus dari Dr.TGH.M.ZAINUL MAJDI, Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor:180/52/KUM Tanggal 27 Januari 2017, dan HENDRIK SELALAU, SH., GEDEGUNAWAN WIBISANA, SH., MANSHUR, SH. KETUT KASNA DEDI, SH.

Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampaitahun 2005:Pada Tahun 2006 saya pindah tugas pada Dinas Sosial KabupatenBengkulu Utara sebagai Kasi Rehabilitasi anak nakal, korban, danbekas hukuman sampai dengan tahun 2008 (PPTK RehabilitasiSosial);Pada bulan Januari 2009 saya pindah tugas dari KabupatenBengkulu Utara pindah ke Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaiPegawai Staf pada Sekretariat Pemerintah Daerah KabupatenBengkulu Tengah;Pada bulan Pebruari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala SubBagian

.: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDJP Wajib Pajak Besar; 6. Ignatius Joko Trianto, SE.: AccountRepresentative Seksi Pengawasan danKonsultasi , KPP Wajib Pajak Besar Satu;7. Hari Agus Santoso, SE. M.Hum. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il; 8. Bawadi, SH.M.Hum. : Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II;9. Poppy Dwipuspita Wardhani, SH. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; 10. R.

LAB. 5680/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat danditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawadan Filantari Cahyani, A.Md yang bertindak sebagai pemeriksa pada SubBagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabayadengan nomor barang bukti 11250/2020/NNF yang disita dari dalampenguasaan terdakwa maka diperoleh kesimpulan : 11250/2020/NNF seperti tersebut dalam (lI) adalah benarKristal Matamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61Lampiran

dalammenerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampauibatas kewenangan judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara,oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi, tidak memenuhi syaratdan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253Ayat (1) KUHAP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;Bahwa namun demikian pertimbangan hukum dan putusan judex facti aquo masih perlu diperbaiki karena ternyata Terdakwa Jafaruddin, S.Pd.bin Adam sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Staf pada SubBagian

Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp2.000.000,00 ; Rp58.000.000,00Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran

Nomor 2508 K/Pid.Sus/2015 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian

Penggunaan Dana an Tidak Dapatg9 vn P Rp58.000.000,00 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas

., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . VITRIA FARISH MAYASARI, SH., M.Kn. Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; Halaman4dari89, Put.

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.7. FINNA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian AdvokasiIVA Kementerian Keuangan;8. SHANTI, S.H., LL.M., Jabatan Pelaksana pada Sub BagianAdvokasi IVA Kementerian Keuangan;9. DWIGHT UM PAKAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;10.

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;11.

Rp115.000.000,00 +Jumlah Rp290.000.000,00Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesarRp7.016.215.858,00 yang di dalamnya termasuk anggaran untuk :e Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00e Biaya air sebesar Rp120.000.000,00e Biaya cleaning service sebesar Rp118.920.000,00 +Jumlah Rp298.920.000,00Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada SubBagian

keuangan negara sebesar Rp119.709.250,00(seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yuridis terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta hukum persidangan dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SubBagian

;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor4. Nama : Adigana Pranindito, S.H,.M.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukumdan HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor5. Nama : Muhammad Rois, S.H.;Jabatan : Staf pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor6.

.198810092015021002 selaku Penggugat untuk diperiksa dan dimintaketerangan sehubung dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yangditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman NasionalKayan Mentarang adalah tidak bertentangan dan sesuai dengankewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mentri Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian

Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDsecara illegal serta pengelolahaan sarana prasarana, promosi,bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta keyasama dibidang pengelolaan kawasan taman nasional.Dan sebagaimana datur kembali berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Teknis Taman Nasional yang berbunyi:Pasal 27Pasal 28: Subbagian

April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHalaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya Penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian

JULIANDO N QQ PNGWS KKS PT APSAD, tanggal17 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/56/BKPPDtentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Batang Hari, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopidari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 10 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah,Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan KelompokJabatan Fungsional pada Sekretariat

Daerah KabupatenBatang Hari, tanggal 14 April 2008 (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 11 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan, KepalaBagian, Kepala Subbagian dan Kelompok JabatanFungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 April 2008(fotokopi dari fotokopi);Notolen Rapat, tanggal 17 November 2014 tentang rapatpembahasan sisa dana pemotongan 40 % hasil kebunkelapa sawit PT Asiatic Persada (fotokopi dari

., Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik ;8. Ricko Adrianto, SH., staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8491/TU.220/L/1 1/2012 tertanggal 14 November 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;melawan:PT.

Jakria KorompotDalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Kepala Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Kepala Bagian Bantuan Hukum Il pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Gorontalo;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Hukum danInformasiKPKNL Gorontalo;Penanganan Perkara Tk. Il pada SubbagianKepala Seksi padaHukum II a;Penanganan Perkara Tk. V pada SubbagianHukum II a;Penanganan Perkara Tk.

., dan kawankawan, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum,Kepala Subbagian Hukum Pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Purwakarta beralamat di Jalan GandanegaraNomor 25, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Maret 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaTermohon

tanggal 20 Mei 2020 ada menitipkan ibu dan anaknya dankami ada menyediakan kamar kosong;Bahwa Ibu dan anak dititipbkan karena kedua belah pihak samasamaingin mengasuhnya, dimana anak kedua Penggugat dan Tergugat saatini berumur 8 (delapan) bulan dan bersama ibunya dititipkan di UPTDPPA;Bahwa pada saat di Polres Mataram ada dimediasi, kesepakatan PPAMataram untuk dititipkan agar Tergugat bisa menjenguk anaknya;Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Tergugat datang bersama keluarganyadan menurut informasi dari subbagian

., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Verifikasi N.M.P. Awaeh, BckU ;Hal. 10 dari 46 hal. Put.

tertanggal Melonguane 26 Juni 2006 ;Chek List Pengeluaran Kas Melonguane tanpa tanggal yangditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Arie J.Wua, SE ;Pengesahan Belanjia Modal (BM) yang terpakai bulan JuniBadan/Dinas dan Satuan Kerja Kimpraswil TA.2006 Pemegang KasJ.Gagola, SE., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

menjadi 16 hari kerja dan 113 menit, sehinggajika ditotalkan jumlah ketidakhadirannya yaitu selama 83 hari kerjadan 113 menit;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap pelanggaran disiplintidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpaalasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Januarisampai dengan bulan Desember 2016, Penggugat telah dilakukanpemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dengan surat panggilanKepala Subbagian

Saksi HARWANTI NINA S., kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Delima IV/I/3, Rt. 018/003, KelurahanMalaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, yang memberikan keterangandibawah sumpah menurutagamanya dan menyatakan tidak ada hubungankeluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat, yang pada pokoknyamemberikan kesaksian sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat maupundengan Saksi Welly Alfian dalam ruangan kerja yang sama pada SubBagian Program pada

karenanya Penggugat berkepentinganuntuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yakni Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ;3 Bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya objek sengketatersebut, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :a Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian

Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang menguasai dan mengerjakandaan memelihara tanah sebagaimana posita angka 1 di atas tidakpernah mengajukan permohonan Sertifikat dan ketika Penggugathendak mengajukan permohonan pendaftaran Hak kepada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 9 November 2015alangkah terkejutnya Penggugat setelah mendapat informasi dari salahseorang petugas subbagian pada Kantor Pertanahan KabupatenLombok Timur bernama Arif (nama panggilan) bahwa ternyata di atastanah