Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 26/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm
Tanggal 6 Maret 2012 —
6114
  • WalikotaBanjarmasin yang bersumber dari dana APBD Kota Banjarmasin Tahun 2010dengan Pagu anggaran sebagaimana Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan(RKA) sebesar Rp. 385.940.175, (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilanratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;Bahwa terdakwa MASTUTIE RAMBITAN, SH. selaku Sekretaris KPU KotaBanjarmasin sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU TA.2010 pada pokoknya memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : Mangelola dan menyusun rencana Subbagian
    Umum; Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, suratmenyurat, dan ekpedisi; Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaannaskah dinas; Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing masing; Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; Mencatat dan menyusunsuratmasuk/keluar; Menyusun dan mengarsipkansuratmasuk/keluar; Menyusun dan mengarsipkan himpunanhimpunan naskah dinas; Menyusun dan mencatat himpunanhimpunan naskah dinas yang keluar;Putusan No. 26/Pid.Sus/Tipikor
    Halaman 16 dari 73 halaman17 Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara; Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota; Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada SekretarisKPU Kota; Menyusun dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan olehSekretaris KPU Kota; Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; Menjalankan tugas lain yang diperintahkan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Slmn
Tanggal 6 September 2012 — 1. Ny.SUTILAH Als. USREK Als. Ny. IRAN HADISUNARTO DKK VS R. SOEKARSONO,DKK
9943
  • Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan HERI SUSANTO, SH,KepalaSub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman SIGITPRAMULIANTO,S.Sit.Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Sleman,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret2012 ,Tergugat Vv datang menghadap diwakili kuasanya HERYDWIKURYANTO,SH.M.Hum,Kepala Bagian Hukum Setda ,Kabupaten Sleman, DEDIWIDIANTO,SH,M.Ec.Dev,M.Ec Kepala Subbagian
    Bantuan Hukum SetdaKab.Sleman,C.WIBISONO TANGGONO,SH Staf Subbagian Bantuan HukumSetda,Kab.Sleman,ARIS JUNI KURNIAWAN,SH.
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Melawan PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI dan DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
39254 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik ;8. Ricko Adrianto, SH., staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8491/TU.220/L/1 1/2012 tertanggal 14 November 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;melawan:PT.
Register : 31-12-2009 — Putus : 25-06-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juni 2010 — PT. Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
253114
  • .: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDJP Wajib Pajak Besar; 6. Ignatius Joko Trianto, SE.: AccountRepresentative Seksi Pengawasan danKonsultasi , KPP Wajib Pajak Besar Satu;7. Hari Agus Santoso, SE. M.Hum. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il; 8. Bawadi, SH.M.Hum. : Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II;9. Poppy Dwipuspita Wardhani, SH. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; 10. R.
Register : 18-02-2013 — Putus : 05-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 5/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
Tanggal 5 April 2013 — SUGIATI, SE
5323
  • SH.Msi selaku Ka SubBagian Perbendaharaan.Surat perintah membayar Uang (SPMU) No.104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal12 Mei 2006 dengan nilai Rp.198.540.000, termasuk didalamnya panjar kerjasejumlah Rp.4.800.000,Nota Dinas Dinas Pendapatan No. 01/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005atas nama Drs. Parasian Samosir tentang Permintaan panjar sejumlah Rp.753,446, 727,Tanda terima uang sejumlah Rp. 763.446.727, dari BUD kepada Janti Silalahitanggal Desember 2005;4846.
    dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal inioleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian
    dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini61oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian
Register : 15-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Bambang Trihatmodjo
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
546595
  • ., PenanganPerkara Tk.V Pada Subbagian AdvokasiIIA, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;11. Antono Adhi Susanto, S.H., PenanganPerkara Tk.IIl Pada Subbagian AdvokasilIC, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUNJKT.12. Vicky Rahmat, S.H., Penangan PerkaraTk.V Pada Subbagian Advokasi IIC, BiroAdvolakasi , Sekretaris Jenderal:;13. Ivan Tauriesanto., Pelaksana Pada SeksiBantuan Hukum, Kanwil DJKN DKIJakarta, DJKN;14.
Putus : 07-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — SAHMAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dk
3219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang menguasai dan mengerjakandaan memelihara tanah sebagaimana posita angka 1 di atas tidakpernah mengajukan permohonan Sertifikat dan ketika Penggugathendak mengajukan permohonan pendaftaran Hak kepada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 9 November 2015alangkah terkejutnya Penggugat setelah mendapat informasi dari salahseorang petugas subbagian pada Kantor Pertanahan KabupatenLombok Timur bernama Arif (nama panggilan) bahwa ternyata di atastanah
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Klb
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
Viktoria Karmoka Legifani
13053
  • dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diutamakan memiliki Kedekatan dengan Anak;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tertanda P1,P5,P6,P7,P8,P11 dan P12 serta keterangan Para Saksi bahwa diketahuibahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berusia 53(lima puluh tiga) tahun yang sehat secara fisik maupun mental, serta tidakmemiliki catatan melakukan tindakan kriminal, bekerja sebagai seorangPegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kokar dengan jabatan Kepala SubBagian
Putus : 14-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2008.-
Tanggal 14 Juli 2009 — AMIN HAJAR SIHWANTO, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, dkk
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Subbagian Inventarisasi, PPemeliharaan danPenghapusan Bagian Perlengkapan, SekretariatDirektorat Jenderal Pajak ;4. Dewi Sulaksminijati, SH.
Putus : 09-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1293 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, cq SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, VS BUPATI KEPAHIANG, UNTUK KEPENTINGAN DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
13770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, Kepala Biro Hukum,Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Kepala SubBagian Advokasi TUN dan Uji Materi, Para Staf Biro HukumSetjen, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik NegaraSetjen, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JendralGatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Desember 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat/Pembanding;LawanBUPATI KEPAHIANG, UNTUK KEPENTINGAN DAN ATASNAMA SERTA MEWAKILI DAERAH KABUPATENKEPAHIANG
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
16279
  • .198810092015021002 selaku Penggugat untuk diperiksa dan dimintaketerangan sehubung dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yangditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman NasionalKayan Mentarang adalah tidak bertentangan dan sesuai dengankewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mentri Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian
    Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDsecara illegal serta pengelolahaan sarana prasarana, promosi,bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta keyasama dibidang pengelolaan kawasan taman nasional.Dan sebagaimana datur kembali berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Teknis Taman Nasional yang berbunyi:Pasal 27Pasal 28: Subbagian
Register : 01-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 80/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
CV. Sanfranco Anugrah Mahkota
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
371249
  • ;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor4. Nama : Adigana Pranindito, S.H,.M.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukumdan HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor5. Nama : Muhammad Rois, S.H.;Jabatan : Staf pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor6.
Register : 01-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 1/G/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 September 2020 — DWINANTO WIDYAISTIONO WIBOWO; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
296513
  • menjadi 16 hari kerja dan 113 menit, sehinggajika ditotalkan jumlah ketidakhadirannya yaitu selama 83 hari kerjadan 113 menit;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap pelanggaran disiplintidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpaalasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Januarisampai dengan bulan Desember 2016, Penggugat telah dilakukanpemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dengan surat panggilanKepala Subbagian
    Saksi HARWANTI NINA S., kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Delima IV/I/3, Rt. 018/003, KelurahanMalaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, yang memberikan keterangandibawah sumpah menurutagamanya dan menyatakan tidak ada hubungankeluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat, yang pada pokoknyamemberikan kesaksian sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat maupundengan Saksi Welly Alfian dalam ruangan kerja yang sama pada SubBagian Program pada
Putus : 31-03-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 31 Maret 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAHUNA ;JOHANES SUWANGTO
7823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Verifikasi N.M.P. Awaeh, BckU ;Hal. 10 dari 46 hal. Put.
    tertanggal Melonguane 26 Juni 2006 ;Chek List Pengeluaran Kas Melonguane tanpa tanggal yangditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Arie J.Wua, SE ;Pengesahan Belanjia Modal (BM) yang terpakai bulan JuniBadan/Dinas dan Satuan Kerja Kimpraswil TA.2006 Pemegang KasJ.Gagola, SE., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — SRI SUSILAWATI alias SUSI binti YOHANES
5851 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp115.000.000,00 +Jumlah Rp290.000.000,00Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesarRp7.016.215.858,00 yang di dalamnya termasuk anggaran untuk :e Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00e Biaya air sebesar Rp120.000.000,00e Biaya cleaning service sebesar Rp118.920.000,00 +Jumlah Rp298.920.000,00Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada SubBagian
    keuangan negara sebesar Rp119.709.250,00(seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yuridis terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta hukum persidangan dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SubBagian
Putus : 07-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 7 Nopember 2011 — PT VINYTEX (Dalam Pailit) terhadap PT OMESFINDOAGUNG SENTRACENDEKIA
8067 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 193 UUK, maka seharusnya suratkeberatan PT Omesfindoagung Sentracendekia diajukan kepadaPanitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan kepada Hakim Pengawas, dan diajukan melalui KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan SubBagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;c.
Register : 28-09-2015 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor 186 /Pdt.G/2015/PN.Kpn
Tanggal 26 Mei 2016 — BUDIAMAN Bin TASIYEM
5444
  • ., Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, BAGUS BAYUPRABOWO, SH., ARRIE HENDRAWAN M., SH. dan ERWINHARI NUGRAHA, SH. ketiganya Staf pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, kesemuanyaberalamat kantor di JI.
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA VS HANS DAMO dan SELVY RORINGKON
197109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Pemajuan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara, 6. David Sondakh, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, 7. Jack D.Budiman, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Kinilow ,Kecamatan Tomohn Utara, Kota Tomohon, 8.
SEMA
SEMA Nomor 03 Tahun 2018
1000819
  • Tentang : PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.
Putus : 03-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 3 Juli 2012 — JPU; EDDY SOETIYONO, S.H.
7148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 868 K/Pid.Sus/2012g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggungjawabnya;h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
    perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negaramewakili pbemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;h) Subbagian
    Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Bahwa sesuai tugas serta fungsinya tersebut seharusnya terdakwa EDDYSOETIYONO, SH. : Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakanhukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjaditanggung jawabnya didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutansesuai dengan peraturan perundangundangan dan