Ditemukan 9451 data
108 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa fakta hukum dalampersidangan pada tingkat pertama justru Terdakwa tidak ada niat ataupuninisiatif atau kehendak untuk melampaui kewenangan sebagaimana yangdiputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, justruTerdakwa hanyalah melaksanakan tugas rutin sebagaimana biasanya yangterpaksa menjalankan perintah atasannya karena adanya perintah dari Bupatipada waktu pelaksanaan kegiatan yang sarat dengan kepentingan politik karenamenjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal
Audit baru dilakukan oleh BPKP Jawa Tengahtidak lama setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lainnyapada sekitar bulan maret 2013 yang menurut hemat kami terkesan hanya untukmenjustifikasi sangkaan subyektif dari Jaksa Penuntut Umum yang sarat denganintervensi dari pihakpihak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai politikbalas dendam dengan menggunakan piranti penegakan hukum.
173 — 89
Oleh karenanya materi dan substansiobjek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, sarat pula adanya pidana ;9. Oleh karena itu Tergugat Il Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenanuntuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidakdapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara DKIJakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili danmemutus sengketa ini ; B.
Oleh karenanya materi dansubstansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, sarat pula adanya pidana ; Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundangundangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat Il Intervensi mohon kiranyaMajelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; PETITUMBerdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat Il Intervensi sampaikan, baikdalam Eksepsi dan Jawaban
56 — 40
, sehin jelaslah bahPenggugat tersebut hanya mengusahai dan bukan memiliki alas hakterhadap tanah aquo dimana menurut hukum penerbitan sertipiktidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGA PENGGUGATTIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhakadalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengandemikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatandalam perkara a quo, karenamenggugat tanpa alasan dan dasarhukumkepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA
M A W A R D I
Tergugat:
KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK
Intervensi:
WAHYU CANDRA ADINATA
247 — 141
yang mau diberhentikannya awalnya 12orang mengerucut menjadi 8 orang, termasuk orang yang tidak memenuhipersyaratan tanggal 27 Januari 2020, yang diberhentikan sepihak tadi tidakmasuk kerja akhirnya kepala Desa membuat surat ke kecamatan dankecamatan mengeluarkan rekomendasi akhirnya dengan surat Kepala Desapada tanggal 13 Pebruari 2020 terbitlah surat rekomendasi pemberhentiansebagai dasar dari surat Keputusan Kepala Desa tetang pemberhentianPerangkat Desa, yang 4 orang dianggap tidak memenuhi sarat
102 — 71
TENTANG EKSEPSIBahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tertanggal 2 Februari 2015,maka secara terang dan nyata gugatan tersebut sarat dengan nuansa CacatFormil. Adapun hal tersebut dapat Tergugat II uraikan sebagai berikut :1.
Terbanding/Tergugat III : Ati Yuliati Binti H. Enang Hidayat
53 — 24
BDG sebelah Sarat : Gang Galan setapak);8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT dan TERGUGAT II secaratanggung renteng membayar ganti kerugian materil yang ditaksir sebesarRp 1.070.000.000, (Satu milyar tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian morilsebesar Rp 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) kepada PENGGUGATsekaligus dan seketika;9.
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011melaksanakan putusan secara sukarela tanopa adanya upaya pemaksaan yanglangsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak Peradilan Tata Usaha Negaraterhadap pihakpihak yang bersangkutan ;Bahwa, dari rangkaian keseluruhan peristiwa yang diuraikan tersebutsampai terbitnya S.IP.P.T Nomor : 2898/1.711.534 tanggal 3 Oktober 2007 atasnama Turut Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensi (bukti P2= T Il1),senyatanya sarat muatan dengan rekayasa dalam penerbitannya, hal manamerupakan
47 — 14
Bahwa Para Tergugat menguasai secara melawan hukum 45 kapling atau seluas 90hektar lahan milik Para Penggugat yaitu pada kapling No. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 70,73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95;Bahwa yang menjadi dasar klaim Para Tergugat atas lahan aquo berupa SuratPengakuan Hak atas Tanah, antara tahun 2003 hingga tahun 2006 dari Kepala DesaBabat Banyuasin, karena surat tersebut sarat
211 — 303
Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten TanaTidung tanggal 14 Pebruari 2014, sangat sarat dengan unsur KKN(Kolusi Korupsi dan Nepotisme) halmana setelah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 525.26/074/KIV2014 tentang Pencabutan Izin LokasiPerkebunan dan lIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu tidak diketahui olehGubernur Kalimantan Sarat sebagai Pemilik RSUD Dr.Soedarso ;SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASIJUDEX FACT!
Miskinselama periode tahun 2001, 2002 dan 2003 walaupun judulnya demikian.SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATUKORPORASI" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAUMENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYAPASAL 184 AYAT (1) JO PASAL 185 AYAT (1) KUHAP, KARENA TIDAKMEMPERTIMBANGKAN SECARA CUKUP DAN LAYAK MENGENAIFAKTA HUKUM KHUSUSNYA MENYANGKUT ALAT BUKTI SURATNOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI SPKP PERWAKILAN PROPINSIKALIMANTAN SARAT
178 — 112
Demikian juga denganpetitum gugatan, dimana PENGGUGAT menuntut Surat KeputusanTERGUGATI dan TERGUGATII dinyatakan sarat hukum, tidakmengikat, meminta untuk memperbaiki tulisantulisan dalam sertifikattanah, buku tanah dan warkahwarkah lainnya yang bertuliskan HGBdiatas HPL. Fundamentum petendi dan petitum gugatan demikian sarat5.dengan aspek tata usaha negara dan merupakan kewenangan absolutePengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;3.
sebagaimana diurai pada halaman5 angka (15), (16), (17), (18) dan halaman 6 angka (19) dan angka (20),TERGUGATII telah menjawabnya sebagaimana disebutkan di atas, sehinggauntuk menguji kebenaran alasan yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut,PENGGUGAT dapat mengajukan dalil dan alasannya kehadapan PengadilanNegeri setelah adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh TERGUGATI maupun SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan TERGUGATIII telahdinyatakan sarat
11 — 6
Bahwa dari jawaban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkanpemohon tidak benar dan sarat rekayasa, dalam hal ini termohon tidak menerimaperceraian ini.
178 — 159
Bahwa keberadaan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16Nopember 2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRIHUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II) tersebut nyatanyatamerupakan produk Akita Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacad hukumsehubungan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertangga!
PT. HAMPARAN SENTOSA
Tergugat:
1.SUGUMARAN PONAN
2.WINARNO
3.WARTONO
4.RALIN SITORUS
156 — 52
Penggugat mempunyaimekanisme pengajuan ulang kepada Penggugat dan mendapatkanpersetujuan terlebin dahulu disertai dengan pembatalan Job Order yangdiajukan oleh Regional Manager dalam hal ini Tergugat serta EstateManager dalam hal ini adalah Tergugat II.Bahwa, pada kenyataanya Penggugat tidak menemukan adanya pengajuanulang Job Order untuk penunjukan Kontraktor dan pembatalan Job Orderyang lama.Bahwa, penunjukan Tergugat III tanpa prosedur persetujuan dari Penggugatadalah merupakan penunjukan yang sarat
Terbanding/Tergugat I : DRA. ENDANG HERMININGSIH
Terbanding/Tergugat II : LUNAROOSY PURNAMA SEPTIRIA, S.H. ALS. LUNA SINAGA
Terbanding/Tergugat III : R.SUKIRMAN
Terbanding/Tergugat IV : NAMIN
Terbanding/Tergugat V : SYAMSUDIN
82 — 50
Sebab menurut hematPenggugat perikatan jual beli a guo didahului serta sarat denganunsur tipu muslihat (bedrog) dan/atau motif lain yang dilakukan olehpihakpihak tertentu yang pada intinya bertujuan mencari keuntungandiri sendiri dengan mengabaikan hakhak pihak lain khususnyaPenggugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat samasama mengalami keadaan yang samasama tidak diuntungkan akibatterjadinya perikatan jual beli a quo;.
108 — 36
Marliani Eka Damayanti yang seharusnyaTerdakwa diperiksa sebagai Saksi mahkota terdadap Saksi11,sehingga terkesan tebang pilin atau berat sebelah terhadapperkara Terdakwa, sehingga perkara yang diproses sarat dengancacat hukum.g. Keberatan dari Terdakwa bahwa kacamata yang dijadikanbarang bukti dalam persidangan seyogyanya berwarna hitambukan berwarna coklat hal ini sangat bertentangan denganketerangan Saksi11 Sdri.Marliani Eka Damayanti dengan Saksitambahan Sdr.
Marliani Eka Damayanti yang seharusnyaTerdakwa diperiksa sebagai Saksi mahkota terdadap Saksi11,sehingga terkesan tebang pilin atau berat sebelah terhadap perkaraTerdakwa, sehingga perkara yang diproses sarat dengan cacathokum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya akanmembuktikan fakta hukum yang terungkap sehingga dihasilkan rasakeadilan kepada semua pihak sebagaimana tertuang dalam putusan.7.
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kantor Badan Pertanahan NasionalKota Pekanbaru) diketahui sarat dengan pemalsuan dan hal ini telahterbukti atas pengakuan pelakunya yang bernama Anwar Efendi Daulay(Ic.
T.LIV.V.45dan mempertentangkannya dengan membuat pertimbangan dan putusanperkara a quo, padahal data fisik berdasarkan hasil pemeriksaan fisiktanah yang dimaksud dan disesuaikan dengan bukti surat warkah tanah/sertifikat milik Termohon Kasasi, dimana tidak pernah ditemukanpersesuaian data fisik antara bukti surat yang ada pada TermohonKasasi dengan data fisik hasil pemeriksaan lapangan (pada objekperkara);Bahwa pertentangan yang dilakukan oleh Judex Facti adalah merupakansuatu ketimpangan hukum yang sarat
Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum putusannya denganmempertentangkan antara putusan Peradilan Tata Usaha Negara yangmempunyai putusan yang kekuatan hukum tetap; Bahwa pertentangan yang dilakukan oleh Judex Facti adalah merupakansuatu ketimpangan hukum yang sarat dengan ketidak benaran danpertentangan dengan hukum yang berlaku, dan telah menunjukkanbahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili dengan sengajamenghindari dari suatu kenyataan dalam suatu pembuktian dan terbuktimenurut hukum
11 — 3
tanggal 26 Februari 2013 Termohon kembali mengirimkanemail kepada atasan Pemohon dikarenakan ketidakpuasan Termohon,dan mengharapkan agar atasan pemohon memberi sanksi terkait statusperkawinan Pemohon;iV.Vi.vii.Bahwa dari apa yang dikemukakan pada Jawaban Termohon DalamKonvensi, sangatlah menunjukkan bahwa Termohon keras kepala dantidak mau mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Pemohon, dimanaselaku istri, Termohon tidak mau tahu akan pekerjaan suaminya yangbekerja di sebuah perbankan yang mana sarat
95 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdataNomor 95/Pdt.G/2010/PN Pbr. terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbarutertanggal 14 Juni 2010 terhadap Tergugat sampai dengan Tergugat Iladalah Nebis in idem, karena perkara a quo sarat dan identik denganperkara Nomor 24/Pdt.G/2007/PN Pbr. juncto Pengadilan Tinggi Riau Nomor67/PDT/PL/2008/PTR dan sampai saat ini masih tahap kasasi sesuaidengan Risalah Pemberitahuan Kasasi tanggal 10 November 2008 obyekHalaman 13 dari 50 Hal. Put.
103 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara tegas menciptakan suatu faktahukum yang tidak didukung dengan keterangan saksi yang terungkap dimuka persidangan ;Melihat posisi fakta hukum Judex facti tingkat pertama pada halaman161 tersebut, yang sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan sikapJudex facti ketika pemeriksaan di muka sidang membuat Pemohonkasasi yakin putusan terhadap Pemohon kasasi adalah putusan yangtidak berdasarkan keTuhanan dan tidak berdasar hukum, serta dibuatberdasarkan pertimbangan yuridis yang tidak berimbang, sarat