Bukti P.8Bukti P.9Bukti P. 10:Bukti P. 11Bukti P. 12:Bukti P. 13:Bukti P. 14:: Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT,tertanggal 21 Nopember 2011 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571 K/Pid.Sus/2013, tertanggal14 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); : Keputusan Menteri Hukum dan Hak

,NIP. 19740606 200003 1 008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:044.c/KR.

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum"adalah dengan merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013;Menimbang, bahwa dalam Perkara Pidana pada Putusan Kasasi MahkamahAgung RI Nomor: 517 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tersebut, makaPenggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa ... dan seterusnya; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR

Hal ini sebagaimana uraian baik dalam Putusan Pengadilan Negeri LahatNomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR/2012/PT.PLG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013, yang menyebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam (vide bukti P. 6, bukti P. 7= bukti T. 4, dan bukti P. 8 = bukti T. 2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkantindakan Tergugat dalam menerbitkan

Jonna nnn nnn nn nnn enna nnn nnn nnn nnn ncn nn en nnn nnn nnneBahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor tersebut telah terbukti,bahwa Penggugat bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebuttetapi hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi bersamasama secara berlanjut,sebagaimana dakwaan Kesatu subsider, karena sebenarnya Penggugatsebagai Bendahara Pengeluaran dalam mengelola mengeluarkan uangberdasarkan perintah jabatan yang sah berdasarkan KeputusanGubernur

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 ada surat dakwaan Penggugat dari PenuntutUmum (vide bukti P4) ; 222202 02 nc nennneee11.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Penggugat dijatuhi hukuman 2 Tahun10 Bulan Penjara berdasarkan Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl (vide bukti P3 = T9) ;12.Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 dilakukan pembahasan penyelesaiankasus Penggugat di lingkungan Pemprov Bengkulu yang disimpulkan karenamenyangkut tindak pidana korupsi maka akan dinaikkan telaah staf kepadaPutusan

Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahandan Kesra atas nama Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua PengadilanNegeri mengenai penjelasan terhadap Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl atas nama Penggugat apakah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (vide bukti T11) dan terhadap surat tersebut ada tandaterima surat (vide bukti T12) ; 220200 22217.Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 terhadap surat dari Tergugat tersebut,Panmud Tipikor atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkansurat balasan

No. 2555 K/PID.SUS/2016Tingkat Banding halaman 99 sampai halaman 100 dari 106 halaman(hanya 2 halaman), sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan atau menimbulkankerugian negara/daerah , Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksiternyata saksisaksi tidak ada yang secara tegas dan spesifikmenyatakan

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapatadalah hak setiap anggota DPRD tersebut termasuk pimpinan untuksetuju atau tidak setuju terhadap Rancangan APBD Tersebut dan tidakada kewajiban hukum dari Terdakwa . YOHANNES ELUAY,S.H. sebagaiKetua DPRD dan Terdakwa II. Drs. GIDION DODOP, MM. sebagai WakilKetua Il DPRD Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan keberatanatau menolak atas usulan besaran Anggaran Sekretariat DPRDtersebut pada saat sidang paripurna Penetapan APBD dansedangkan Terdakwa Ill.

No. 2555 K/PID.SUS/2016dikeluarkan berdasarkan APBD difinitif yang sah adalah sah, apalagiAPBD tersebut tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu menurut hematPengadilan Tipikor Tingkat Banding segala tindakan untuk melaksanakanPeraturan Daerah tersebut tidak dapat dipidana.Menimbang, bahwa hal yang sangat penting dalam pembuktian unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalahperbuatan tersebut sudah pasti dan harus dilakukan dengan sengajamencari keuntungan yang menimbulkan

,Sos,M.Siselaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura periode Oktober 2011sampai Desember 2011 (diputus bebas oleh pengadilan Tipikor pada PNJayapura dan sementara dalam proses kasasi) yang baru menggantikanHal. 146 dari 173 hal. Put.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura) tidakterbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidakterbukti Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, lagi pula tidak ternyata Judex Facti telah melampauiwewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang dan/atausalah dalam cara mengadili perkara;2.

Selainitu dalam amar putusan selanya Majelis Hakim Pengadilan Militer Ill14 Denpasar sudah memutuskan dengan menyatakan bahwaPengadilan Militer Ill14 Denpasar berwenang mengadili perkaraTerdakwa Lettu Caj Nyoman Sudiartha.Tetapi pada sisi lain MajelisHakim dalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur menggabungkan tindak pidanaHal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32K/PMT.III/PL/AD/III/2017yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yang merupakan tindakpidana khusus

Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur Militer menggabungkan tindakpidana yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yangmerupakan tindak pidana khusus dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana umummenjadi satu perkara atau satu surat dakwaan dinilai olehMajelis Hakim hal itu secara praktis membingungkan danmenyulitkan serta secara teoritis menyimpangi asas lexspecialis derogate legi generali, walaupun surat dakwaantersebut

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidik :Sejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;e Perpanjangan Penuntut Umum :Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;e Penuntut Umum :Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal.16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

Gratifikasi 1 pasal;o Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataanterkait barang dan jasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasadan penyelenggaraan lelang dan dilihat fakta yang ada spefikasibangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2. Prof. DR.

sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011.2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengantanggal 15 Agustus 2011.3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 16Agustus 2011 sampai dengan 14 September 2011.4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15September 2011 sampai dengan 14 Oktober 2011.5 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal09 Oktober 2011.6 Oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 27 September 2011sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011.7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 27Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011.8 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Pertama sejak tanggal 26Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012.9 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor kedua sejak tanggal 25 Januari2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniDADANG

SUHANDA, SH dan SYAFRAN RIYADI, SH keduanya Advokat &Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUHANDA HAKIM NASUTION Law Firmyang beralamat di Jalan Golf Barat VUI Nomor 25 Arcamanik Kota Bandung JawaBarat Telp. (022) 7106640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2011,sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan

RAMLAN COMEL, SH dan ISKANDARHARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimhakim anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal 27 September 2011Nomor : 70/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, Untuk memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 31 Januari 2012 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakimhakim anggota tersebut, serta dibantu oleh SAMSUDIN, SH sebagai Panitera Penggantipada

UU No. 20 Tahun 2001 dan denganpidana penjara 1 (satu) tahun serta dibebani kewajiban membayar uangperkara sebesar Rp 10.000, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30April 2014.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atasnama Drs. NURLING.

M.Pd. yang secara lengkap termuat dan teruraidalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar No.63/Pid.SUs/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, kami selaku PenuntutUmum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridisyang menjadi pertimbangan putusan tersebut, namun hal penjatuhanhukuman pidana (straffmat) terhadap diri terdakwa Drs.

Dalam putusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks.tanggal 30 April 2014 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuanpencegahan karena hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa belummemenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baikterhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalampenjatuhan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidanakurungan sebagai pengganti (subsidair) pembayaran denda.

Hukuman yang ringantentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelakudan juga masyarakat tentunya.Sejalan dengan itu fungsi Edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akantercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yangsetimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bantahanbantahan sebagai berikut :1.Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara tipikor

Bahwa perkara pidana tipikor No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS KepalaDinas Pendidikan Kab Luwu selaku kuasa pengguna anggaran tahun2010 jaksa penuntut umum tidak memperhadapkannya selaku pelakutindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamperkara tipikor ini, jaksa penuntut umum memperhadapkan Drs.NURLING,MPd bin MUH ARSYAD selaku Kasub umum keuangan secaraHal. 70 dari 100 Hal.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12Maret 2020;4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17Maret 2020;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei2020;6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;9.

didakwasebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Membebaskan biaya perkara kepada negara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak (majelis hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara,Salinan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri PontianakNomor: 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK tanggal : 5 Agustus 2015, MemoriBanding Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding daripenuntut umum tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umum

Kamis tanggal : 9 Juli 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak dan keberatankeberatan tersebut diatassebagian besar telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan akhir perkara a quo,sehingga oleh karena itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah disampaikan dalammemori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak keberatanterhadap putusan Majelis Hakim Tipikor

,MSiPanitera Pengganti,Ttd.Keitel von Emster, S.H.55Salilan sesuai aslinya :Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi PontianakWakil Panitera,KEITEL von EMSTER, SH.NIP. 1962020219861006Hal 52 dari 52 hal, Putusan Nomor 17 /PID.SUS.TPK /2015/PT PTK

S.H.M.HPANITERA PENGGANTId.t.oNurul Bariah,.S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.MHNip.19620616 198503 1006. Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 85/PID/2017/PT Bnas

ROHAEDIuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG. tanggal 4September 2017 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:' Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut;' Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut mengenalkualifikasi

Bahwa karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadiliTerdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukungoleh alasan pengurangan / peringanan pidana yang relevan secarayuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakimagar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan TinggiAmbon dan mempertahankan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon tidak dapat dibenarkan sehinggadinyatakan ditolak.d.

Penunjukan Plh Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 21 Desember 2018 Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM538/R.4.10/Euh.2/07/2018Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PertamaBahwa ia terdakwa MUH.

Panitera Muda Tipikor,Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKSH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19652011 198903 1 004Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampaidengan tanggal 2 April 2018 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal14 Mei 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September2018 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi25)Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDY SUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

menguasainya, maka Pihak lainyang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yangbersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan diatas, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi /Tipikor

membuktikan dalildalil gugatannya sementara Para Pembanding dahulu sebagai Tergugat danTergugat Il dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka sesuai denganYurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002 yang menyatakan : dalam hal buktikepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka GugatanHarus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolakMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor

Rp.139.000,JUMIAN .......seeeeeeeeees Rp.150.000,PANITER, Usman .S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.F PANITERANIP: 19620616 198503 1 (H. SAID SALEM, S.H., M.HNIP:19620616 198503 1 006Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006Halaman 51 dari 51 putusan Nomor 16/PDT/2018/PT BNA

tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai asli);: Putusan Nomor 87/PUUXVI/2018 Tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai asli);Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRBukti T.4Bukti T.5Bukti T.6Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10Bukti T.11: Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Nomor :250.6/KR.IX/X/2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan jabatan, Tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dariFotokopi);: Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor024/SKPP/BUP/ASMAT/2019, Tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuaiasli);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara (Fotokopi dari Fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor

Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara; Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan danproporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepahamdengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecualiuntuk kejahatan umum biasa; Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harusmenunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SKyang diterbitkan 1 mei dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor

ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28Februari yang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa JUMRIN PAGALA,S.Sos, M.M.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Halaman ke 179 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid. SusTPK/2019/PN.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum;Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

dibantu ARRIYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe di Unaaha serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE ANDRI WAHYUDI, SHDARWIN PANJAITAN, SHPanitera Pengganti,ARRIYANI, SHHalaman ke 223 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.