Ditemukan 17962 data
182 — 94
Wakaf dan shadaqah ;Kemudian berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal49 menyatakan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :a. Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah;Wakeaf ;Zakat;Infaq;7 o aoc=Shadagah ; dani.
12 — 6
Hlm. 3pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah dan 1.ekonomi syariah, dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalambidang perkawinan;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Pemohon Iluntuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuanPasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo.
21 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
111 — 25
.- Buku daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan tanah wakaf lampiran 82 DI 312.- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik nomor 01502 atas nama AHMAD YANI dengan Nomor seri BG 688180 yang diduga palsu.- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang deposit tanggal 6 Februari 2010 sebesar Rp. 50.000.000
Rp.100.000.000,97(seratus juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untukkeperluan hidup terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkanbarang bukti dalam perkara ini berupa :Sertifikat hak milik atas nama RUSTAM nomor 01501dengan nomor seri BG 688185 yang diduga palsu.Buku data penerimaan blangko Sertifikat KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur.Tanda Terima Blangko Sertifikat hak milik tanggal 08Oktober 2009.Buku Daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dantanah wakaf
48 — 15
ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah No Pol A 5866 JQ tahun 2019 No Rangka MH1JM6111KK074353 No Mesin JM61E1074378 berikut kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 No Polisi A 2795 EP No Rangka MH1KD1114LK146849 No Mesin KD11E1146175 an YUNITA alamat Kp Wakaf
Dikembalikan kepada IDA ROADIA selaku orangtua Anak Pelaku FAWAZ;
190 — 23
Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983, tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-IANAH), tanggal 3-12-1992;
- Menyatakan bahwa benar adalah tanah
dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-IANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat
Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak syah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf
71 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
:::ccceeeeeeeeeeeeeees 237 meter; Selatan : dengan tanah Wakaf Desa Paya Bedi/Polisi...... 20,00meter; Barat : dengan PT. Betam ............:cccecceeeeeeeeeeeeeeeees 208 meter;Sebidang tanah milik Tergugat yang seluas + 450 m?, yang terletak diDusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten AcehTamiang, dengan batasbatas sebagai berikut: Utara : dengan tanah Arrifin ...........cceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 34 meter;Hal. 5 dari 15 hal.
: Selatan ; dengan tanah wakaf Desa Paya Bedi/Polisi ...163 m?: Barat > dengan PT. Betami .........cccceceeeeeeeeeeees 208 m?;Sebidang tanah kebun rnilik Tergugat seluas lebih kurang 1500 m?(seribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Paya Bedidengan batasbatas: Utara dengan tanah Lek Per dan tanah Markonah; Timur dengan tanah Sakri; Selatan dengan tanah Irwan; Barat dengan tanah Yunus;Sebidang tanah kebun milik Tergugat seluas lebih kurang 250 m?
SAMI
Tergugat:
1.JIYA
2.MIDA
3.ERMIYATI
4.AGUS
5.JIMA
6.WEL
7.LUSI
75 — 7
Para Tergugat: WargaNegara Indonesia yang semuanya beragama Islam, berarti Penggugatdan Para Tergugat semuanya/samasama beragama Islam;Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Pasal 49,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi "Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
kompetensiabsolut Pengadilan Agama yang diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 yang ditentukan bahwa Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Padt.G/2018/PN Jmrb waris;Cc. wasiat;d. hibah;e wakaf
59 — 58
berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebutmerupakan keterangan yang telah tersebar luas hal mana dalam hukum Islamdikenal juga dengan kesaksian istifadjah. berdasarkan Angka (1) HukumKeluarga huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor10 / 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, bahwa Syahadah alIstifadhah dapat dibenarkan terhadapperistiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf
draliro ol giraline,aud IS ao lauwYLArtinya: Ulama Hanabilah dan sebagian fugaha Syafiiyyahmenyatakan kebolehan syahadah istifadlah terhadap sembilan hal,yakni: perkawinan; kepemilikan mutlak atau tiada bukti akadterhadapnya (kepemilikan tersebut); wakaf dan penyalurannya;kematian; pembebasan budak; hubungan karena memerdekakanbudak; perwalian; dan pelepasan jabatan.
21 — 14
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.Artinya : Ulama Syafiiyan membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebut luas), dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi Seseorang,wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang.
Wakaf dan 7. Miliknyaseseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagaiberikut:1.
40 — 15
sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf
KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.
(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi
436 — 180
Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, DesaXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi,sebagaimana tersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1Luas 10.650 m2 atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum )1.
XXXXXX; Barat Tanah XXXXXxX;Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No. 618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi600 m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXxX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum );( Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah
Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimanatersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1 Luas 10.650 m2atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX ( almarhum )6.1.
XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX;B2.Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXxX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No.618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi 600m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;Timur Jalan Raya/Jalan Baru; Selatan Tanah XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX (almarhum);(Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah ditetapkansebagai
XXXXXX,yang sekarang posisinya menjadi harta warisan.Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI, 312/K/AG/2008,Tanggal 9 Januari 2009, dalam pokok perkara pada poin 6.2 yang menyatakanmenetapkan harta warisan almarhun XXXXXX adalah sebidang tanah sawahyang terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,Kabupaten Banyuwnagi, sebagaimana tersebut dalam Petok No : 618, PersilNo : 49, Klas : Sl, Luas : 10.650 dikurangi 600 m2, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebelah Utara: Tanah Wakaf
18 — 1
berwenang memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. wakaf
117 — 87
2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris berikut penjelasannya, hal mana Notaris adalah pejabatumum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenanganlainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkanundangundang lainnya, dan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diaturdalam peraturan perundangundangan, antara lain, Kewenangan mensertifikasitransaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf
20 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
18 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
62 — 34
Pasal 19 ayat (2) (c)yang dapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat";Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing
Pasal 19 ayat (2) (c) yangdapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang bertaku sebagai alat bukti yang kuat"Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing
69 — 45
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanHalaman 3 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karenabangunan SD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01,RW.01, Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semakbelukar. Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat TerdakwaRUSPANDI menjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, TerdakwaRUSPANDI mengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luasmasingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12 m?, dan 7 x 12 m?, dan9 x12 m?
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Halaman 12 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYKarena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervarasi yaitu 6 x 12
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6x 12 m?
ERMAINI
134 — 37
dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf
27 — 10
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagoh; dani. Ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 61 dan 62disebutkan dengan tegas bahwa pedoman umum dalam perkara permohonanhalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1681/Pdt.P/2019/PA.Jr(volunter) angka 6, jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilanagama antara lain ;a.