Ditemukan 9457 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-01-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 33 /Pid.B/2017/PN Tbk Tanggal 20 April 2017 — SUWARNO BIN PAINO, DEDEK APRILIUS ALIAS DEDEK BIN SULYONO,RAHMATUL PUTRA,SYAKINUL SYABAN ALIAS INUL BIN ATIM SUGANDA,ABDULLAH ALIAS BAS BIN TAIF
35 — 24
35 — 24
SETIAWANnomornya 081287651859;Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 tim dari bidangpenyidikan dan BHP melakukan pemantauan dari daratan tepatnyadari restoran 188 pantai pak imam tanjung balai karimun dan terlihatkapal masih sarat dan melihat kapal MT. TABONGANEN sudahberdempet dengan 2 unit kapal lain yaitu kapal MT.OCEAN MAJUdan MT.
Register : 05-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Unh Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
ABD. MAJID IBRAHIM
Tergugat:
1.PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY
2.BASTIAN HADAT
138 — 48
ABD. MAJID IBRAHIM
Tergugat:
1.PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY
2.BASTIAN HADAT
138 — 48
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 sarat tanda tanya besar,aneh dan terkesan sangat janggal. Pertanyaan besarnya adalah jikamemang Penggugat memiliki tanah yang total luasnya 32.800 M? apayang menjadi alasan utama Penggugat tidak membalik nama sertifikattanahnya secara keseluruhan dan lebin membeli obyek tanah kepadayang bukan atas nama sertifikat a quo tetapi lebin memilih membelikepada Drs. M Jufri Lani, MT dan Gating ?Klaim Penggugat yang mengaku memiliki tanah seluas 32.800 M?
Register : 03-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN WAINGAPU Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN. Wgp. Tanggal 18 Mei 2017 — - YACOB RIWU alias MAâÂÂLEDO
107 — 52
107 — 52
oleeg dinas terkait dan suratketerangan tidak pernah dipidana; Bahwa pada saat itu terdakwa lolos verifikasi dan pemenangnya dalampemilinan Kepala Desa adalah terdakwa dengan jumlah suara 88 (delapanpuluh delapan) suara; Bahwa terdakwa menggunakan ijazah yang terdakwa punya; Bahwa pada tahun 1969 terdakwa lulus SMP kemudian terdakwa pergimerantau ke Jakarta, dan pada tahun 1974 terdakwa kembali ke Waingapukemudian masuk mengikuti sekolah KPAA (kursus pegawai administrasitingkat atas), namun karena sarat
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.SMDA Tanggal 13 Februari 2014 — HASNELY HAMZAH Binti HAMZAH
104 — 22
104 — 22
Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DIS DIK .03/LX/2010kontrak terdiri dari:19tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isi a) Nama Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) 18,50 meter Lebar Max (B) 4,60 meter Tinggi Geladak (D) 1,80 meter Sarat
Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/1X/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan sikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang: Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/X/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dart261a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari:a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
Register : 10-12-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 221/Pdt.G/2012/PN.Bwi Tanggal 25 Juli 2013 — PENGGUGAT :
H. ACHMAD AFFANDI
TERGUGAT:
KUSRIN
ISMAIL
U S M A N
54 — 28
54 — 28
Bahwa meski perbuatanperbuatan yang sarat kejanggalan itu dilakukan dulu itupada periode tahun 19831984, tidak terkena ketentuandaluarsa berdasar Pasal 79 KUHP;Dalam putusan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal19 Agustus 1997 No.16/Pdt.G/1997/PN Banyuwangi,Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2001 No.805/PDT/ 2000/PT.SBY, Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Februari2005 NO.569 K/PDT/2003, yang menjadi dalil gugatan paraahli waris adalah Petok No.183, akan tetapi dari PihakAchmad Affandi dahulu
Upload : 23-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 164/PDT/2016/PT-MDN AMELIA NIRWAN, DKK. X IDA TAHIR, DKK.
61 — 30
61 — 30
yangsah atas tanah yang berbatas langsung dengan Objek Perkara A dan ObjekPerkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November2012, jarak rentang waktu antara Surat Ukur yaitu tertanggal 9 Januari 2013,dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang yang diterbitkan oleh Tergugat V,tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkan waktu 2 (dua) harisaja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patut diduga sarat
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Byw Tanggal 23 Oktober 2017 — HERU SUPRIYADI, dkk
lawan
SEKAR KEMUNING, dkk
45 — 8
45 — 8
Giri, Kab.Banyuwang);b. diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1058/ Boyoiangu, Luas 156 M2,atas nama NUR HIDAYAT, sarat ukur No. 00051/Boyolangu/2013,terletak di Kel. Boyoiangu, Kec. Gin, Kab. Banyuwangi;c. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yangberada dan tumbuh diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1118/Boyolangu, Luas 102 M2, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur No.00012/Boyolangu/2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri, Kab.BanyuwangI;d.
Register : 28-08-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 212-K/PM II-08/AD/VIII/2015 Tanggal 7 Januari 2016 — SERKA DODY ANGGORO
80 — 22
80 — 22
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PROREO" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus =antara lain Terdakwa)", Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindanipenanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
Putus : 05-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2003 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 5 Nopember 2010 — TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE.MM. Bin SUDIRNO HADI RUMEKSO, dkk
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar serta seimbang, tidakboleh melampaui batas kepatutan ;Bahwa berdasarkan tiga sarat perintah jabatan atas, maka dapat dipastikan,bahwa memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tersebut samasekali tidak memenuhi ketiga syarat perintah jabatan diatas karena :1.
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2015 Tanggal 22 April 2015 — I. ZULYADAINI., II. PT. BUDI MURNI PANCA JAYA VS I. BUPATI ROKAN HULU., II. PT. AGRO MITRA ROKAN., III. KOPERASI SAWIT TIMUR
132 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
bedanya dengan surat perintaheksekusi;Bahwa sedangkan secara hukum Riil untuk melakukan Eksekusidilapangan terhadap suatu objek, dilakukan oleh Panitera Pengadilanberdasarkan suatu Putusan yang telah berkekuatan tetap, dengan demikianTermohon Kasasi dalam hal ini jelasjelas telah mainHakim sendiri sebabtelah bertindak diluar kKewenangannya ;Bahwa "Keputusan Termohon Kasasi " tersebut adalah tidak lebihdari bukti arogansi, sok otoriter, kesewenangwenangan dan samasekali tidak berdasarkan hukum serta sarat
Putus : 16-11-2016 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Bkn Tanggal 16 Nopember 2016 — Dariah Dkk lawan H.Labai
179 — 56
179 — 56
Tentang Eksepsi tentang gugatan Pengqugattidak memenuhi sarat formilBahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, menyebutkan Penggugattelah menyatakan memiliki sebidang tanah seluas + 2.492 M?@ yang saat initerletak di RT.25 RW.12 Dusun Pontianak Selatan Desa Penyasawan Kec.Kampar Kab. Kampar yang semula /+ 3.472 M? namun berkurang karenatelah dijual kepada Zulkifli seluas /+ 945 M* namun Penggugat tidak memilkibuktibukti surat kepemilikan Penggugat atas tanah + 2.492 M?/+ 3.472 M?/+ 945 M?
Register : 13-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 26 September 2012 — Barnabas Suebu, S.H;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
79 — 22
79 — 22
Tambahan lagi mengenai kewenangan DPRPtersebut sudah dihapus dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2008; Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat dengan potensikonflik sengketa kewenangan, penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP,yang akan Penggugat ikuti tersebut, juga berpotensi menimbulkan masalahhukum karena DPRP adalah lembaga politik dengan kepentingannya sendiri,yang sangat diragukan independesinnya dibandingkan KPUD Provinsi Papua.Gejala ini dapat dilihat
Register : 11-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 08-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 5 / G / 2011 / PTUN. MTR. Tanggal 14 Maret 2011 — MUHAMAD IRWAN, ST., MT. MELAWAN 1. KETUA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ÃÂì--------------
2. SEKRETARIS SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ÃÂì-------
103 — 45
103 — 45
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas pokok Dosen Bahwa dengan demikian berdasarkan sarat dan ketentuan yangdiatur sebagaimana tersebut diatas penggugat telah memenuhisyarat untuk mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional danPenetapan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. menjadiAsisten Ahlli ; 2222222222 2222 e 224.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2013 Tanggal 24 September 2013 — BUPATI MINAHASA UTARA, DK vs. SERSIA BALAATI, DKK
194 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengelolarumah penginapan di Pulau Bangka untuk ikut bergabung, walaupunmereka sadar lokasi bangunan penginapan dimaksud tidak akanterganggu oleh kegiatan tambang karena lokasinya jauh dari rencanalokasi tambang.Bahwa telah beberapa kali para pendatang ini diusir oleh penduduksetempat bahkan tidak jarang terjadi konflik dengan masyarakat PulauBangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) karena tindakantindakan yang membuat keruh suasana ditengah masyarakat denganpernyataanpernyataan dan ajakan yang sarat
Putus : 24-02-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 PK/Pdt/2009 Tanggal 24 Februari 2010 — PT. BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (Persero) ; PT. MARUTA BUMIPRIMA
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Proyek LPG Lapangan Tambun yang menjadi obyekperkara ini saat ini sudah mulai beroperasi danberproduksi dan menjadi satu) andalan Pemerintah R.dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk =mendukungpenyediaan dan distribusi LPG dan bahan bakar gasuntuk industry secara nasional yang sarat kepentinganumumnya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai perjanjianjual beli dengan berbagai' pihak di dalam negerisebagaimana disebutkan di atas;4.
Register : 09-08-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Bna Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Hj. RUBAMA Binti ZAINUN
Tergugat:
1.Murdikah Binti H. Tengku Said Budiman
2.Nurdhani, S.H
82 — 19
Hj. RUBAMA Binti ZAINUN
Tergugat:
1.Murdikah Binti H. Tengku Said Budiman
2.Nurdhani, S.H
82 — 19
SpN, telah diberi materai cukup dan telah dilihat sesuaidengan aslinya, diberi tanda TI.1;2. 1(satu) eksemplar photo copy Akta Jual Beli, telah diberi materai cukup dantanpa aslinya, diberi tanda TI.2;Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Bnaa1 (Satu) eksemplar photo copy Surat Perjanjian dari Notaris Evi MelwintaMorin, SH, telah diberi materai cukup dan telah dilihat sesuai denganaslinya, diberi tanda TI.3;4. 1 (satu) lembar photo copy Sarat Pernyataan dari Komando Daerah MiliterIskandar
Register : 26-10-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Pbr Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 42
99 — 42
Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Penggugat:Bahwa sangat Jelas dan telah diakui bahwa Penggugat adalah warga NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan KTPdan bertempat tinggal di JIn.SepakatGang Sepakat Nomor 04 RT/RW.004 / 005 Kel.Mentangor Kec.TenanyanRaya Pekanbaru disebut sebagai Penggugat padahal faktanya Penggugatsebenarnya adalah warga xxxx xxxxx Sesuai KTP Penggugat BuktiT:1 akantetap Tergugat dengan berjiwa besar untuk tidak mempersoalkannyapadahal itu adalah salah satu sarat Formil;B.
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-05-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 62/Pid.Sus/2014/PN.PLW Tanggal 20 Oktober 2014 —
503 — 139
503 — 139
Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
Register : 01-10-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 165 â K / PM I-03 / AD / X / 2014 Tanggal 9 Juni 2015 —
68 — 27
68 — 27
penggunaanalat bukti yang sah menurut UndangUndang. hal ini dapat dilihatdari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
bukti yang sah menurut UndangUndang. hal inidapat dilihat dari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
69 — 12
69 — 12
/PN.Smd.Utara : Tanah Milik Adat Penggugat ;Timur : Tanah Milik Adat Penggugat ;Selatan : Tanah PJKA;Sarat : Tanah Milik Adat Penggugat ;12.Bahwa Tanah Darat dan sawah di Blok Simpang dan TanahDarat di Blok Tunggul Hideung seluas +. 51.200 M?
(Lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan) meter persegi dantelah bersertifikat Hak milik Nomor : No. 161 atas namaHENILAWATI yang dipergunakan untuk Jalan TOLCISUMDAWU yang dibuat akta jual belinya di hadapan NotarisCHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH PPAT SumedangNo.Akta Jual Beli 134/200 tanggal 13 Desember 2000 dalamSHM tersebut secara administrasi tidak terpenuhi sarat formilmaupun materil oleh karena saratsarat pendaftaran tanahHalaman 25 dari 210 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2014
(Tiga ratus dua puluh lima) meter persegi Surat ukurtanggal 9 Desember 2012 berdasarkan yang tertuang didalam SHMtersebut dasar Penunjuk Penggantian Sertifikat Hak Milik No. 13Ciptasari akibat Blanko lama Pemekaran Kecamatan Tanjungsarimenjadi Kecamatan Pamulihan, dimana SHM tersebut secaraadministrasi tidak terpenuhi sarat formil maupun materil oleh karenatidak dicantumkan pengalihan Hak dari siapa dan Nomor Kohir asaltidak masukan maka terdapat cacat Hukum dan harus dinyatakanbatal demi Hukum ;