Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Pemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham dan selaku DirekturPersero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnya danTergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat, maka untuk itudisampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT.

:cccccsecseeeseecsteeeees "Kronologis Perjanjian jual belisaham antara Para Penggugat dan TergugatPada tanggal 16 Juli 2012 tejadi Kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat yang membahasKonpensasi penjuafan sahamsaham Para Penggugat kepada Tergugat dan Chardin Trinanda yangditetapkan dalam RUPS Luar Biasapadatanggal 7 September 2013.Sangatielas disepakati bersama oleh Para Penggugatdan Tergugat yang berlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugat, di dalam RUPS Luar Biasa tersebut

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDK danPTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsaham milikPTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.

) dan hasil rapat ataus egala hal pengalihnan saham tersebut harus di catatkan danapabila ada pengundangan harus secara tertulis karena RUPS merupakan organ tertinggidalam perseroan; Bahwa RUPS harus dicatatkan karena memberitahukan mengenai kesepakatan parapemegang saham dan yang meyangkut pasal 21 ayat 2 ada beberapa hal yang harusdiperhatikan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan;e Harus ada Undangan dari organisasi perusahaan yaitu Direksi RUPS ;e Harus menyebutkan berapa jumlah saham yang

dengan sepakat; Bahwa RUPS dihadiri oleh Notaris maka berita acara RUPS akan langsung dibuatmenjadi akta notaris tetapi apabila jual beli saham terjadi dalam suatu perusahaanberdasarkan Undangundang perseroan Terbatas maka harus dicatatkan kepadaMenteri Hukum dan Hak Azazi Manusia tetapi apabila tidak dicatakan maka hanyamengikat para pihak: Bahwa dalam undangan RUPS harus sama dan sesuai dengan RUPS apabila terjadiketidaksamaan antara bunyi undangan RUPS dan RUPS maka itu adalah kelalaianyang berakibattidak

...52.53.34.55.36.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tanggal 07 April 2009, diberi tanda P40;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tanggal 08 April 2010, diberi tanda P41;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tanggal 19 April 2011, diberi tanda P42;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tanggal 11 April 2012, diberi tanda P43;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 08 April 2013, diberi tanda P44;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 16 April 2014, diberi tanda P45;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tanggal 14 April

2015, diberi tanda P46;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tanggal 12 April 2016, diberi tanda P47;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tanggal 18 April 2017, diberi tanda P48;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 01, tanggal 17 April 2018, diberi tanda P.49;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 21, tanggal 30 April 2019, diberi tanda P50;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 19 Januari 2015, diberi tandaP51;Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat Nomor : PKS/001/A/I/2020,diberi tanda P52;Surat dari Turut Tergugat

Nomor 441/Pdt.G/2020/PN Mdn58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.fad72.73.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 8, tertanggal 12 April 2005, diberi tanda T.T54;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tertanggal 20 April 2006, diberi tandaT. 55;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 16 April 2007, diberi tandaT.T56;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 29, tertanggal 15 April 2008, diberi tandaT.T57;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tertanggal 07 April 2009, diberi tandaT.T58;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tertanggal

08 April 2010, diberi tanda T.T59;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tertanggal 19 April 2011, diberi tandaT.

T60;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tertanggal 11 April 2012, diberi tandaT.T61;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 08 April 2013, diberi tandaT.T62;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 16 April 2014, diberi tandaT.T63;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tertanggal 14 April 2015, diberi tandaT.T64;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tertanggal 12 April 2016, diberi tandaT.T65;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 18 April 2017, diberi tandaT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL pada Pasal 9angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar; Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL (AktaNo. 04), di dalam Pasal 9 disebutkan antara lain yaitu:"(1 )RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;fiVRUPSdiselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakHalaman 19.

Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan,dst".6.2.Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04 tersebutmengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapan pemanggilan RUPSdilakukan, dan mengenai penghitungan pemanggilan RUPS. HiendraSoenjoto selaku Direktur Utama PT.

Putusan No.65/Padt.G/2015/PN.JKT.PST.Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebihbesar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum.13.4.

Selanjutnya bunyi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT.MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimanaditentukan dalam undangundang".13.5.Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran DasarPT.

persetujuandari Menteri sebelum halhal dimaksud diputuskan dalam RUPS.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa :"Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, risalah RUPS dan risalah rapat Direksimemuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat."

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yangmerupakan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari100% (seratus) persen, maka penentuan kebijakan mengenai Bonus danInsentif kKeputusannya diambil Menteri bersamasama dengan pemegang sahamlainnya dalam RUPS.

Bahwa Pihak Tergugat secara bersamasama dengan pihak Penggugatmenyatakan bersedia dan dalam waktu secepatnya setelah perdamaian inimelakukan RUPS yang dihadiri olen Penggugat sebagai Pemegang Sahamsebesar 72% Eks Hong Hai International Corporation pada Tergugat,Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2021/PN BitBeserta dengan Pemegang Saham lainnya sebesar 28% yang bersediauntuk hadir, RUPS mana yang akan memutuskan mengenai saham 72%eks Asing yang akan dirubah menjadi saham Indonesia karena

statuskewarganegaraan Pemiliknya yaitu Penggugat yang berkewarganegaraanIndonesia, juga RUPS mana yang akan membahas dan memutuskanmengenai penunjukkan dan pengangkatan orangorang pada jabatanjabatan dalam struktur Tergugat (PT.Indo Hong Hai Internationa), pun RUPSyang akan melahirkan akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat (PT.IndoHong Hai International), yakni Akta Perubahan terhadap Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.Indo Hong Hai International tanggal 25 September1995, Nomor : 119, kemudian beserta

Apabila dikehendaki, direktur bisa diberi gaji dan tunjanganberdasarkan keputusan RUPS pula. Sehingga RUPS menjadi buktikesepakatan antarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.Bukan dengan suatu perjanjian kerja yang bersifat lebin kepadahubungan atasanbawahan (pemberi kerja dan pekerja).Konsekuensinya, direktur hanya bisa diberhentikan melalui RUPS. Olehkarena itu, hubungan antara direktur sebagai anggota Direksi denganperusahaan tidak melahirkan hubungan kerja.

Jadi dapat disimpulkan,direktur pada konteks ini bukanlah karyawan karena kewenangankewenangan yang diembannya bukan diatur berdasarkan perintah kerja,tetapi berdasarkan kepercayaan para pemegang saham perusahaanyang diberikan melalui RUPS. Sifatnya sejajar dengan organ perusahaanyang lain. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.DALAM EKSEPSIKompetensi Absolut.1. Bahwa, Tergugat (in casu PT.

Bukti P019TERGUGAT adalah LABA tahun berjalan (laba selama 3bulan)Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 5 Maret2016Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 25Maret 2017Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 3 Maret2018Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.BPR ANA ARTHAmengenai pemberhentian Dirut (an. Jodi Lingga Tantra)Catatan :Halhal yang disebutkan dalam SK Pemberhentian DIRUT tsb.Juga berpengaruh pada performance perusahaan tahun 20152016.

Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl. 5Maret 2016 (P013) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2015b. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl 25Maret 2017 (P014 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2016c. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA itgl. 03Maret 2018 (P015 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2017Penggugat diajukan sebagai Direktur Kepatuhan 9 Februari2019;a.

Lampiran RUPS 5 Maret 2016;2. Lampiran RUPS 25 Maret 2017;3. Lampiran RUPS 3 Maret 2018;30. BuktiT30 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 17 Desember 2015;31. BuktiT31 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 23 Agustus 2016;32. BuktiT32 : Surat pernyataan atas nama Gunawan Nur Hidayat tanggal 27Nopember 2014;33.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Ketiadaan Penyelenggaraan RUPS TahunanHalaman 9 dari 25 halaman.

Tahunan dan RUPS lainnya;a.

sekali tidakmenanggapi permintaaan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon tersebut diatas.

Sehingga Pemohon kembali menyampaikan permintaan untukmenyelenggarakan RUPS Tahunan kepada Direksi melalui suratsuratkuasa hukum Pemohon (Kantor Advokat Kailimang & Ponto), sebagaiberikut:a. Surat Nomor 102/Ext/JD/IX/2011 tertanggal 6 September 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan; danb.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

1. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa EMY TANUMULJA, Ny.Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah)dan terdakwa EMMY TANUMULJA. Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

HorasInsani Abadi Pematang Siantar dengan rincian Penggugat memiliki420 lembar saham (15,90 %) dan Penggugat II memiliki 55 lembar saham(2,08 %) dari 2.641 lembar saham dan 19 orang pemegang sahamyang sah;Bahwa berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 24 Juni 2011, Berita AcaraNomor 5 PT.

tanggal 24 Juni 2011 Para Penggugat sama sekalitidak hadir karena Tergugat masih terkait dengan perkara di PengadilanNegeri maka sesuai dengan Pasal 99 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS tidak dapatdigelar dan kalaupun tetap digelar RUPS namun Para Penggugat tidakmengakui keputusan yang diambil pada RUPS termasuk denda pajakHal. 2 dari 26 hal.

sertadimana RUPS tersebut dilaksanakan dan apakah ada daftar hadirnya sertaberita acaranya.

yang membuat Akte tersebut sama sekali tidak memuatapaapa saja yang dibicarakan di dalam RUPS sejak dibuka sampaiditutup, sehingga seolaholah yang dibuat dalam akta tersebut adalahyang baikbaik saja, pada hal seharusnya apaapa saja yang dibicarakandalam RUPS semuanya harus dituangkan dalam berita acara sehinggajelas apa sebenarnya yang terjadi di dalam RUPS;Bahwa oleh karena RUPS 2011 tidak disetujui olen Para Penggugat dan3 orang Pemegang Saham lainnya maka alasan RUPS telah disetujuiharuslah ditolak

Nomor 2971 K/Pdt/201412.belakang sebab satu sisi menyatakan denda tersebut telah dibayar olehTergugat dan telah pula disetujui oleh RUPS tapi disisi lain menyatakanPenggugat melakukan pemblokiran atas dana PT. HIA di RekeningBank;Jadi pembayaran denda tidak ada relevansinya dengan pemblokirandana PT. HIA di Bank.

Bahwa menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)untuk bertugas mengurus PT untuk kepentingan perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai denganKebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak yang dimiliki olehDireksi Perseroan Terbatas adalah hak atas gaji dantunjangan yang, besarnya ditetapkan oleb Keputusan RUPS.5. Bahwa mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah Pemohon EvansWinata telah ada keputusan RUPS yang mengatur mengenai gaji dantunjangan Pemohon ??6.

Bahwa tanpa didasari adanya Keputusan RUPS tentang gaji dantunjangan Pemohon, maka Pernohon tidak dapat menuntut gaji dantunjangan kepada Termohon, karena Direksi berhak atas gaji dantunjangan sebagaimana diatur dalam RUPS.7.

demikian bukan merupakan tanggal jatun tempo kapan Termohondinyatakan tidak dapat membayar utangnya / pinjamannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon EVANS WINATA, oleh Termohon,telah secara tegas ditolak , dengan alasan alasan : Bahwa Direksi tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja, melainkantermasuk sebagai Pengusaha ( pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 UU No13 Th 2003 )Halaman 12 dari 21 Putusan Perk No. 07/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Smg.Bahwa Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) , untukbertugas mengurus PT, untuk kepentingan perseroan sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar ( pasal 84 ayat (1) jo pasal 92 ayat(1) dan (2) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Hak yang dimiliki oleh Direksi Perseroan Terbatas , adalah hak atasgaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan RUPS ( pasal96 ayat (1) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Reimburse yang diklaim oleh Pemohon EVANT WINATA kepadaTermohon, perlu

; Pasal 85 ayat (1): pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak

pernah mengadakan RUPS/RUPSLB, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Bahwa lahirnya pemindahan hak terjadi pada saat RUPS ditutup/berakhirdan dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris. RUPS antara lain memiliki kewenangan mengambil keputusansesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UndangUndangPerseroan Terbatas, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untukmenjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannyaHal 8 Put.

Meskipun menurut Anggaran Dasar seorang direktur berhakmewakili perusahaan baik Litigasi maupun Non Litigasi di luar perusahaan,akan tetapi itu adalah tindakannya sedangkan legalitas untuk bertindaknyatetap harus mendapat persetujuan organ perseroan terbatas lainnya,yaitu : RUPS dan Komisaris.Hal 9 Put.

Adapun keputusan RUPS tersebutadalah Komisaris dan Direktur PT.Fiberindo Pratama sepakat berpisah usahadan berbagi karyawan, yaitu dengan cara sebagaian karyawan ikut IrwanGani untuk usaha tambak udang sebagai usaha milik Irnwan Gani seluruhnya.Sedangkan Hans Johan Oei sebagai pemilik seluruh saham PT.Masterindodan PT.Fiberindo Pratama dengan seluruh tanggungjawab menjadidiserahkan kepada Hans Johan Oeil.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.Fiberindo Pratama tersebut sah dilaksanakan di Jakarta dandisaksikan oleh beberapa karyawan PT.Fiberindo Pratama.Kemudian pada tahun 2000, Sdr.Irwan Gani, datang lagi ke kantor HansJohan Oei dan melakukan rapat pemegang saham PT.Fiberindo Pratamaguna memperkuat keyakinannya dan menjadi keputusan final.

RUPS antara lainmemiiiki Kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forumyang terdapat dalam UndangUndang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyaitugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuandan maksud di dirikannya perseroan, dan Komisaris mempunyai tugas untukmelakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan dan jalannya usahaperseroan.

Rasico Industry) danbukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;41A.4.Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas deviden tersebuttimbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Sementara Undangundang Perseroan Terbatas 1995 itusendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatuperusahaan.

Melakukan sendiri pemanggilan UPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan;b.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telahB.2.B.3.kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 UndangundangPerseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas devidendari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;dalam Gugatan a quo, jelas bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah prematur, karena faktanya belum pernah ada ataudilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaantermasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, lababersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undangundang dan anggaran dasar perseroan sebagai deviden...

Judex Facti telah salah menerapkan hukum:Bahwa merujuk pada Undangundang 1/1995 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu Pasal 61 hingga Pasal 68, maka prosedur pembagianatau pembayaran deviden kepada pemegang saham adalahberdasarkan keputusan RUPS Tahunan, atau keputusan RUPS LB,yang mana RUPS LB dilaksanakan berdasarkan permintaan daripemegang saham melalui surat tercatat, dengan disertai alasan danagenda, kepada Direktur atau Komisaris, dan apabila Direktur atauKomisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka

KESpada Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi RUPS dapat mengambil Keputusansebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ; kecuali untukHal. 3 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang ; kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh selurun jumlah saham yang telahdikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah dirubah denganmengurangi katakata pengurangan modal serta dengan menambah katakata perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan, dalamAKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAIPENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.

KIM ENG SECURITIES No.94tanggal 28 Juli 2008 diganti tanpa persetujuan para pemegang saham PT.KIM ENG SECURITIES yaitu pada Pasal 10 ayat (4) yang menyatakanbahwa RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukan dalamHal. 8 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telahdikeluarkan perseroan sehingga adanya perubahan tersebut merubahHal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2010pula makna dan maksud yang sebelumnya telah disepakati olehpemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES yakni saksi OOI THEANYAT RONALD ANTHONY.

Untuk membantu korporasi dalam melaksanakantugasnya dibentuklah organorgan yang secara teoritis ini disebut denganorgan theory, untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ dalamkorporasi yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Bahwa dari ketiga organ tersebut Direksi merupakansatusatunya organ dalam korporasi yang melaksanakan fungsipengurusan korporasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

di atas Penggugat dengan jabatan DirekturUtama merupakan bagian Dewan Direksi yang mana bukanlah seorangpekerja/ouruh yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubunganindustrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi harus mengacu sesuai mekanisme padaUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassesuai Pasal 105 ayat (1) yang menyebutkan: anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganmenyebutkan alasannya dan Pasal 10 ayat (3) Akta Pendirian PT DayaKaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan:Para anggota Direksi dan Para Komisaris diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham, untuk mana tiaptiap jabatan harus diajukan sedikitdikitnya 2 (dua) orang calon, para anggota Direksi diangkat waktulamanya tidak ditentukan dan para Komisaris diangkat untuk waktu 3(tiga) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari rapat

umumpemegang saham, untuk memberhentikan mereka sewaktuwaktu,sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengantidak memakai pembebasan sementara terlebih dahulu oleh paraKomisaris dengan mengingat Pasal 12 ayat (6) dari anggaran dasar ini;Bahwa Penggugat juga belum melakukan pembelaan diri dalampemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Daya Kaltim BahagiaHalaman

Nomor 614 K/Pdt.SusPHI/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membeladiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 12 ayat(6) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3Desember 1988 yang menyebutkan: dalam tempo satu bulan setelahdilakukan pembebasan tugas itu, para

., di Ujung Pandang melakukanperubahan atas dasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). PerubahanPengurus, 2). Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene Toding, MARS untuk menghadiri rapatrapat atau RUPS dari sejak berdirinya kedua perseroan tersebut;e. Baik almarhum Abraham Toding, S.H., maupun Ir.

berupa berita acara rapatumum pemegang saham (RUPS) tidak ditunjukkan oleh Para Tergugat I dan IImaupun Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai notaris yangmemegang berita acara RUPS asli atau dapat dipastikan bahwa akta di bawah anganberupa berita acara RUPS, pasti ada namun isinya mengandung rekayasa, arena itutidak dimunculkan, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Judex Facti;Bahwa dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Akta PerubahanNomor 61 tanggal 15 Oktober

;Jika sandingkan dengan buktibukti daftar hadir RUPS PT. BPR, Capta SaktiSejahtera, P. I, I12a, P. I, Il12b, P. I, H12c, sekalipun bukan daftar hadir RUPS25PT.

;Adapun alasan dan pertimbangan Para Penggugat/Para Pembanding/ PemohonKasasi menampilkan buktibukti tersebut di atas adalah:a Agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menunjukkan akta di bawahtangan berupa berita acara RUPS PT.

Peresseia Mazekadwisaptaabadi (perusahaan TERGUGAT), seperti apa yang telah di janjikanoleh TERGUGAT sebelumnya;Bahwa Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Undangundang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas di sebutkan bahwa:" Anggota Direksi di angkat oleh RUPS"Selain pasal di atas, Pasal 94 ayat 7 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, juga di sebutkan;"Dalam hal terjadi penqanqkatan* penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi

kepada Menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal keputusan RUPS tersebut"Jadi jelas terbukti Pengangkatan anggota Direksi berupa DireksiPengembangan harus melalui mekanisme seperti yang telah di aturdalam Undangundang No. 40 tahun 2013 tentang PerseroanTerbatas, yaitu harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);3.

Bahwa dengan adanya tindakan Melawan Hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut diatas yaitu dengan mengangkat PENGGUGATsebagai Direksi Pengembangan di Perusahaan TERGUGAT tanpa adanyakeputusan dari RUPS , maka PENGGUGAT dengan ini merasa SANGATDIRUGIKAN BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL;Mengingat PENGGUGAT yang pada saat ini sedang melakukanperintisan Karier dan membutuhkan kepercayaan yang cukup besardi kalangan luas, baik di masyarakat maupun di perusahanperusahan lainnya, maka kerugian yang

dinilai sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miiyar rupiah).Dengan demikian total dari kerugian PENGGUGAT baik secara materiilmaupun immateriil adalah sebesar Rp. 2.030.000.000, (Dua miiyar tigapuluh juta rupiah).Bahwa Berdasarkan uraianuraian posita di atas, maka terbuktiterdapat fakta Hukum yang menunjukkan Pengangkatan PENGGUGATsebagai anggota Direksi dengan jabatan berupa Direksi pengembanganadalah tidak sesuai aturan Hukum yang berlaku, karena tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Agricon beserta anakperusahaannya sebagai agenda lanjutan dari Agendatambahan RUPS Tahunan PT Agricon pada tanggal 340.41.82Juni 2009 tentang penyesuaian terhadap perubahan SusunanPengurus pada PT. Agricon yang diusulkan melaluisurat perihal RUPS biasa tertanggal tertanggal 8 Juni2009 oleh Drs. Bintang Indra Sakti selaku kuasa PemegangSaham Ny.

Bahwa atas usulan surat tertanggal 17 Juli 2009 tersebut44.di atas, Haerul Bestari Bengardidi hari yang sama tanggal 17 Juli 2009, merespon suratusulan RUPS tersebut dengan Surat Nomor: 08/Dir/VII/09 djyang ditujukan kepada Pemegang Saham PT.

atau lebih jumlah seluruhsaham dengan hak suara atau adapermintaandari Dewan Komisaris Pasal 79 ayat (2)Undang undang Nomor 40 tahun 2007;Bahwa pemanggilan Para Pemegang Saham untukmengadakan RUPS dilakukan paling lambat 14hari sebelum tanggal RUPS tersebut diadakan,Pasal 82 ayat (1), Undangundang Nomor 40tahun 2007 dan Pasal 9 Akta Risalah Rapat50.8.50.9.93PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal 27 Mei 2008maka RUPS dapat dilangsungkan apabila qourumkehadiran sebagaimana yang diisyaratkandalam Undang undang tentang PerseroanTerbatas telah dipenuhi yaitu lebih dari %(setengah) dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4)Akta Risalah Rapat PT. AgricultureConstruction (PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal27 Mei 2008 maka RUPS atau RUPSLB dapatmengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam Undang Undang berdasarkan Musyawarahuntuk Mufakat atau berdasarkan suara setujudari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS;Bahwa pada dasarnya Undang undang Nomor 40tahun 2007 hanya mengatur tentangpenyelenggaraan RUPS ~ tahunan dan RUPSlainnya, sedangkan dalam Akta Risalah RapatPT. Agriculture Construction (PT.

Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, Penggugat merencanakanmengadakan RUPS, dan untuk kepentingan persiapan RUPS tersebut,Penggugat melalui Advokat DULIANAN LUMBANRAJA, SH.,M.Kn. Padatanggal 02 Nopember 2017, dengan surat kuasa tanggal 1 Nopember 2017Halaman 11 dari 60 halaman putusan Nomor 32/G/2018/PTUNJKTtelah mengajukan permohonan informasi tentang Data Perseroan ProfilPerusahaan PT.

Alfa Riung Jaya, melalui sistem aplikasi internet DITJENAHU,dari hasil unduhan pada aplikasi tersebut diperoleh informasi telah terjadiRUPS perseroan (Fiktif) berdasarkan akta pernyataan keputusan RUPS PT.ALFA RIUNG JAYA Nomor 132 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh JONNITAMBUNAN selaku Notaris Pengganti dari Notaris NETTY MARIA MACHDAR,S.H., yaitu merubah tempat kedudukan perseroan, suSunan para pemegangsaham, Susunan Pengurus Direksi dan Komisaris, dan jumlah Modal disetordalam Perseroan, bahwa

juga selaku pemegang 175saham, pemilik hak suara dalam RUPS atau sekitar 35% saham perseroan,tidak pernah menerima undangan RUPS dan tidak pernah menghadiri sertamengetahui pelaksanaan RUPS sebagaimana diuraikan pada profil PT.

JONNI TAMBUNAN, S.H., berkantor di Kantor Notaris Netty MariaMachdar,S.H., Jalan Kunir Perkantoran Harmoni Mas Blok A/3 JakartaBarat 11110;Namun surat Penggugat tidak mendapat respon, meskipun jasa pengirimansurat TIKI mengkonfirmasi bahwa surat Penggugat telah diterima yangbersangkutan;Bahwa menurut Akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT.ALFA RIUNG JAYA No.132 pada tanggal 31032015 tersebut, Seolaholahtelah terjadi RUPS perseroan pada tanggal 18022015 dari jam 10.00 wibhingga jam

Alfa Riung Jaya tersebut dinyatakan dalam sebuahakte notaris dalam waktu 42 (empat puluh dua) hari, padahal secara hukum harusdinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh)hari, kKarenanya Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar PT.

PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT. Purwa Permai adalah sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/MenhutI/2004 Tanggal 23Januari 2004 pada pasal 3 ( Bukti P.8) yang isinya adalah sebagai berikut :Permohonan restrukturisasi saham atau rekomposisi saham atas pinjamanyang berupa dana talangan dalam bentuk penambahan modal penyertaaanHalaman 5 dari 14 hal.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui danmembuat surat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LByang telah diadakan padatanggal. 30 September 2014 mengenaikenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp.8.425.000.000menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dariPENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 sejakputusan ini dibacakan4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujua kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 kepada instansi yangberwenang5.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui dan membuatsurat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00;4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujuan kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT.