Ditemukan 2297 data
38 — 17
Kepala Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumsel;Hendry Setiawan, SH.MH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum danHAM Setda Provinsi Sumsel;H. Ali Musir, SH. S.IP.MH. Kepala Sub BagianSengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAMSetda Sumsel;Gautama Dandhi, SH. Kepala Sub BagianPenyusunan Keputusan Gubernur pada Setda danSekretariat DPRD Provinsi pada Biro Hukum danHAM Setda Provinsi Sumsel,Hisbullah, SH.
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ArifEffendi, Kepala Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA padaBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala SubBagian Bantuan Hukum IB pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ID padaBiro Bantuan Hukum Kementerian
163 — 7
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49, Jakarta. HENDRA NORMANSYAH, SH., Jabatan StafBiro Hukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49,Jakarta :.
RINA AKHAD RIYANTI, SH
Terdakwa:
1.KHOIRUDIN als DIDON Bin HERIYADI
2.JUMADI als JEMAT Bin JISAH
3.HERIYADI als GOJEK Bin SAKRI
392 — 25
,dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum Sekretariat Ditjem Mineral dan Batubara; Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara ditingkat penyidikan danpersidangan di Pengadilan; Bahwa Ahli menerangkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh paraTerdakwa tanpa dilengkapi dengan IUP, IUPK dan IPR adalah tidakdiperbolehkan / tidak dibenarkan; Bahwa perbuatan
223 — 39
Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1)Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pat.G/2019/PN Tnnmenentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P9) yang manatelah memperoleh surat pemberian ijin cerai dari Dinas Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
129 — 173
Asyakur (Alm) selaku Kepala SubBagian Hukum dan Perundangundangan Pada bagian Hukum dan Kepegawaian SetdaKabupaten Musi Rawas utara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor :823.3/57/KPTS/II MRU/2014 dan selaku Anggota Panitia Daerah Penerimaan CPNS diKabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 134 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran2014 bersama
.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), setelah itu saksi Hartonomengatakan kalo sudah siap uangnya kemunikasikan dengan Azhari, biarHalaman 21 dari 101 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.PlgAzhari yang mengambil uangnya, dan pada saat pertemuantersebutsaksi Hartono memperkenalkan saksi Muhammad Nazari Bin Sunarno kepadaterdakwa guna melakukan pengawalan terhadap uang yang akan dibawa olehterdakwa nantinya dari Bengkulu ke Jakarta.Bahwa setelah orangorang mengetahui terdakwa menjabat selaku Kepala SubBagian
Asyakur (Alm) selaku Kepala SubBagian Hukum dan Perundangundangan Pada bagian Hukum dan Kepegawaian SetdaKabupaten Musi Rawas utara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor :823.3/57/KPTS/IL MRU/2014 dan selaku Anggota Panitia Daerah Penerimaan CPNS diKabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 134 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran2014 bersama
untukdibantu dalam kelulusannya pada seleksi tes CPNS 2014 Kabupaten Musi RawasUtara dan sebagian lagi ada yang merupakan orang orang yang merupakansaudara dari terdakwa yaitu MRM (Maryam) , Gusti, Taslim, KDR (Kodri ) danLKM (Lukman), dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwayang telah menerima pemberian sejumlah uang dari orangorang yang memintabantuan kepada terdakwa dengan harapan supaya bisa diluluskan Tes CPNS dikabupaten Muratara telah bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala SubBagian
ROOSLIN
Tergugat:
1.Nyonya ISMAYANTI
2.Bambang Pamungkas
Turut Tergugat:
1.Notaris Deby Darus, SH
2.Minhadi Noer Sjamsu, ST, ME
53 — 17
ARIPRASETYO,SH,Kepala Subbagian Advokasi Hukum II Biro Hukum danOrganisasi ,Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan , 2.HANDAYANI P.U.PANJAITAN,SH, Pelaksana Bagian Hukum,OrganisasiSekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3. ALIASMADI,SH,Pelaksana Bagian Hukum , Organisasi dan Kerja Sama Sekretariat DitjenPerikanan Tangkap dan 4.
28 — 6
kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek apiHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2016/PN.Cjr.kemudian asapnya Terdakwa hisap seperti merokok.Bahwa terhadap Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian sebanyak15 (lima belas ) bungkus yang berisikan shabushabu sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris No. 92 G /VIV2016/BALAI LAB NARKOBAtanggal 20 Juli 2016 pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, Erlana Nindya Maulida,S.Farm mengetahui An Kepala Balai laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Kepala SubditBantuan Hukum, Kepala Seksi Bantuan Hukum lI, Il, Ill, IV SubditBantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala SubBagian bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP SumateraUtara , Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi KPP PratamaMedan Belawan, Para Pelaksana Subdit Bantuan HukumHalaman 17 dari 21 hal. Put.
38 — 15
Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan II Kantor Pertanahan Kota Tanjungkarang,Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, yang telah dilegalisir olen Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup),lalu diberi kode P.3;B. Saksisaksi :1.
117 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;16.Fresha Anggeni, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;17.Ahmad Al Bara Dipayana, Amd, Fungsional PemeriksaKPP Pratama Samarinda;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2017Kesemuanya memilih alamat di Kantor Pelayanan PajakPratama Samarinda, berkedudukan di Jalan MT.
PITHER PATANDUNG, B.Sc
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
128 — 60
MAU, SH, Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur3. YOULA. Y.WANGANIA, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur5. TITUS DJAMI, SH Jabatan : Staf Pada Birohukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;6.
40 — 9
belakang dan berjalan melewati belakang rumah saksi korban menujuketempat tinggal terdakwa dan menaruh tas laptop yang berisi 1 buah laptop sertachargenya diatas lemari pakaian; Bahwa 1 buah laptop merk Lenovo beserta 1buah charge laptop dan 1 buah tas laptop merk Lenovo warna hitam yang diambilTerdakwa dari dalam rumah saksi Anmad Muwahid adalah barang inventaris milikSub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang sementaradipegang oleh saksi Anmad Muwahid untuk menunjang kerja saksi pada SubBagian
64 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Staf SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;4.
120 — 35
., NIP : 19840531 200902 1 006, Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya., (9) AHRUL FAHZIAR, S.H., NIP : 19830310 201001 1 020,Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya., (10) BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., NIP ;19850325 201001 1 010, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., (11) RERRYSETIANINGTIYASWATHI, S.H., NIP : 19850919 201101 2 021, Jabatan :Staf Sub
55 — 14
., JabatanKepala Subbagian Bantuan Hukum II, BiroHukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; DADANG GANDHI, SH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum II!1, Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;MUHAMMAD RAVII, SH.
44 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
IV, Penangan Pekara IA Tk.V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Staf SeksiHukum dan Informasi KPKNL Bandung, pada Kantor Wilayah DJKNJawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;. HENDRAWIJAYA, bertempat tinggal di Gang Awiwulung Nomor45/226 RT. 0101/09, Kelurahan Karanganyar, KecamatanAstanaanyar, Kota Bandung;.
51 — 34
Sudaryono Teguh Wibowo Kepala SubBagian Humas dan Laporan (fotokopi sesuai dengan10) (0) 0) ) )9. Bukti T9 : Surat Nomor W.16.PW.04.02.RHS2392 tanggal 26April 2013 perihal Usul Hukuman Disiplin TingkatBerat a.n. Sdr. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 10. Bukti T10 : Petikan Putusan Nomor 27/Pid.sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK (fotokopi sesuai dengan fotokopi); 11. Bukti T11 : Petikan Putusan Nomor 16/PID.SUS/2013/PT.PTK(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 12.
RITA ULI Br. SITUMEANG, S.H, M.H
Tergugat:
KEPALA WILAYAH SUMATERA UTARA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
139 — 73
DINGIN TARIGAN.Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usahadan Rumah Tangga.10.
1.ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
2.KOKO ROBY YAHYA, S.H
Terdakwa:
Syahbudin
90 — 46
SuratPemberitahuan Objek Pajak) terlebin dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dariketerangan Saksi Abdul Rahman dan Abdul Sikin, bahwa Saksi Ajis alias Azissebagai wajib pajak yang berkepentingan terhadap perubahan lokasi objekdalam SPPT tidak pernah mengajukan permohonan SPOP untuk pembetulanSPOP ke Kantor Desa Huu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Bupati DompuNomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan PemerintahKabupaten Dompu menyebutkan:Kepala subbagian
, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskahdinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15terdiri atas:a. nota dinas;b. nota pengajuan konsep naskah dinas;c. telaahan staf; dand. laporan;Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2010 tentang TataNaskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu menyebutkan:Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris,kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk