Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha atau eks BPPN;Salinan/foto copy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana;.

Salina/foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan kecuali debitur hak tanggungan adalahmerupakan bank dalam liluidasi, bank beku operasional, bank bekukegiatan usaha, atau eks BPPN; danHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PT PBRh.

bukan dengan secara melawan hokum dehingga sesuai denganPasal 165 HIR dan 285 Rbg, yakni akta ontentik, yaitu Akta yang dibuat oleh Para Pihak (PayAkte) atau secara jelasnya : Akta yang dibuat oleh Pejabat atas permintaan pihakpihak yangberkepentingan;Bahwa jelas terdapat fakt Vbuktibukti yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat diObyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklah berdasarkan penyerobotan sebagai berikut : Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN

Membebankan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp.5000 , ( Lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;Menimbang, bahwa terhadap permohoan tersebut, Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bppn Bahwa ia terdakwa KADIR ALS

Beliau menjelaskan bahwa PT.PPA sudah tidak mengelola lagi semua berkas titipan aset dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah diserahkan kembalikepada Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI. Atassaran beliau pun Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 08 Juni2016 tentang mohon Penjelasan dan Rekomendasi, namun sampai saatGugatan ini didaftar, Penggugat tidak mendapat jawaban.9. Bahwa disamping itu Penggugat juga menyurati pihak PT.

Bahwa TERGUGAT juga belum melaksanakan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi KreditUsaha Kecil dan Menengah, yang di dalamnya Pasal 1 ayat (1) ;Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kredit Usaha Kecil danMenengah agar debitor Usaha Kecil dan Menengah dapat memenuhikewajibannya., dengan demikian TERGUGAT telah mengabaikankewajibannya melaksanakan peraturan perundang undangan terkaitUsahanya

Perpanjangan jangka waktu kredit,Pengurangan tunggakan bunga kredit,Pengurangan tunggakan pokok kredit,Penambahan fasilitas kredit,~@ 295 Konvensasi kredit menjadi penyertaan modal,Bahwa TERGUGAT, tanpa melakukan restruturisasi bagi Nasabah Usahakecil, Menengah sebagaimana amanat Kepres Nomor 56 Tahun 2002Tentang restrukturisasi bagi Nasabah usaha kecil Menengah, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan umum Resirukturisasi kredit adalahupaya yang dilakukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN

Seiring dengan keterbatasan waktupemeriksaan, keberatan serta banding, Bank yangbersangkutan belum dapat memenuhi permintaan PemohonPeninjauan Kembali sampai dengan Putusan Pengadilandibacakan, keterlambatan tersebut disebabkan olehkarena Pemohon Peninjauan Kembalil termasuk dalamdaftar debitur pengawasan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), sehingga membutuhkan waktu yang lamauntuk memenuhi permintaan Termohon Peninjauan Kembalioleh karena proses birokrasi dan administrasi yangrelatif lama.Ad

Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ex Bank Central Dagang (BCD) dan Ex Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I.3. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran yang dilakukan Penggugat atas hutangnya sampai Juli 1998 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) beserta bunga sebesar 6% pertahun selama 19 (sembilanbelas) tahun atau sebesar Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) ;.4.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli2006, atas nama: SUGIARTO;2. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai buktitelah mengikuti Bimtek Manajemen Pelelangan dan UjianSertifikasi tertanggal 24 Mei 2006, atas nama SUGIARTO;3.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli2006, atas nama : EDDY HERMANTO;4. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei 2008, atas nama: RAKHMATNOVAR RIAWAN, S.Stp;5.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei2007, atas nama : TOHARUDIN, ST;6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraHal. 45 dari 82 hal. Put.

No. 1849 K/Pid.Sus/20114610.11.12.13.14.Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei2007, atas nama : ZUL AMRI;Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 18/Lelang/PanSetda/ 2008. tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;Addendum Dokumen Lelang Nomor: 19/Lelang/PanSetda/2008,tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;Photo Copy Pengumuman Penyelenggaraan Pelelangan UmumPasca Kualifikasi, Nomor: 04/PPBJSetda/2007 tanggal 3 Maret2007 (sebagai bukti Pengalaman melaksanakan PengadaanBarang/Jasa berupa Mobil Pemadam

Kabupaten Lombok Tengah,dan oleh karena dana yang dibutuhkan dan digunakan untukmembebaskan lahan atau tanah yang jumlahnya mencapai ribuan hektarmembuat keuangan TERGUGAT X habis dan proyekproyek pembangunankawasan pariwisata tidak jalan, mutatis mutandis TERGUGAT X tidak dapatmembayar hutang pokok dan bunga sehingga menyebabkan asetasetHal. 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pyayang dijaminkan oleh TERGUGAT akhirnya masuk atau disita oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Selanjutnya karena tidak mampu membayar pinjamankepada bank pemerintah kemudian pada tahun 2003 saham PT.Hal. 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.PyaRajawali Wira Bhakti Utama diambilalin oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) yang kemudian masuk menjadipemegang saham PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama.Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Perusahaan Pengelola Aset (Persero) makapengelolaan aset yang berasal dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset(Persero) termasuk aset yang sebelumnya menjadi aset PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC).Bahwa dalam perkembangannya, Pemerintah RI memutuskanmenunjuk PT.

Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh Tergugat10 yang berasal dari aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) yang sebelumnya menjadi aset PT. PengembanganPariwisata Lombok (LTDC) yang kemudian setelah masa kerja BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berakhir selanjutny dikelolaoleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), salah satu BUMNmilik Pemerintah RI.

Rantai Panca Daya, berkedudukandi Jakarta, yang kemudian posisinya adalah sama sama diagunkan secara HAKTANGUNGAN kepada Bank Umum Nasional kemudian pasca Bank UmumNasional dilikuidasi dan diambil alin Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) lalu di cessie ke PT. OKANSA CAPITAL lalu oleh PT.

Pada tahun 1997 PT BankUmum Nasional dilikuidasi oleh Pemerintah sehingga berada pada pengelolaan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset beberapa bank termasuk aset PT BankUmum Nasional (DL) dialinkan dalam bentuk cessie oleh BPPN kepada PT OkansaCapital, yang kemudian oleh PT Okansa Capital dialinkan lagi kepada YPH Holding,Ltd, cessie) yang kemudian oleh YPH Holding, Ltd, dialinkan lagi atas dasar cessiekepada Tergugat Il.

Pemberian HakTanggungan;c. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani HakTanggungan;d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yangharus dipenuhi;e. salinan/fotokopi bukti bahwa:1) debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditorseparatis); atau3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

PigDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danh. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa nilai limit ditetapbkan berdasarkan hasil penilaiandari Penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, dan tanggallaporan penilaian, dalam hal:1) bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau2) nilai limit paling sedikit Rb300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).3) Terkait dengan angka 3 huruf b di atas, PT.

United Capital Indonesia sebagai Turut Tergugat III; Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;Dalam Perkara Nomor 392/PDT.G/2006/PN.JAK.BAR. Turut Tergugat Il(sekarang Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan sengaja tidakdipanggil secara resmi melalui Pengadilan.

United Capital Indonesia sebagai Turut Tergugat III; Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;Bahwa, didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor013/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar, yaitu:Mengadili: Menolak Eksepsi Tergugat IV;Dalam Provisi: Menolak Provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah mengalinkan hakketiga bidang tanah Hak Milik:1.

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Salinan (fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang Isinya akan bertanggungjawab apabilateriadigugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;g.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oteh kreditur, yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks 'BPPN; danSalinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya menyatakan bahwanilai limit ditetapkanberdasarkan hasil penilaian dari penilai dengan menyebutkanHal. 34 dari 47 Hal.

Putusan Nomor 185/B/PK/PJK/2012 PENGURANG PENGHASILAN BRUTOMenurut TerbandingKoreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp2.270.827.543,00Koreksi positif atas Bunga Bank sebesar Rp1.351.584.766,00;iL:1Bahwa Pemohon Banding memberikan dokumen berupa fotocopyperjanjian kredit bank, pemberitahuan kewajiban bunga dari bnk exim,persetujuan rescheduling, nota debit dan pemberitahuan pengalihandari bank mandiri ke BPPN;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen tersebut, Terbandingberpendapat bahwa

Penghapusan atashutang bunga dilakukan Pemohon Banding karena mendapatkanfasilitas penghapusan bunga dari BPPN;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k UndangUndangPajak Penghasilan, diatur bahwa keuntungan karena pembebasanutang termasuk objek pajak penghasilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa atashutang bunga yang dihapuskan harus dilaporkan oleh PemohonBanding sebagai penghasilan lainlain pada laporan Laba Rugi tahunterjadinya penghapusan/pembebasan hutang

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (DBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) ataueks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yangisinyaakan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdatadan/atau tuntutan pidana, dan7.

Salinan/ foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor HakTanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN. Dalamhal pemilik jaminan bukan dreditor maka pemberitahuanpelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;2. Bukti pengumuman lelang;3. SKT/SKPT dalam hal obyek yang dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4.

Ida Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berupa:1. 4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan di dalam 3 almari;2. Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rop15.000.000.000,00 danPada Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika Terdakwa Hj. IdaDjubaidah alias ida Mokodompit sekretaris YKK BUN bersamasama denganTerdakwa 2 Drs.

/Pid/2016.Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alin oleh pejabatyang ditunjuk oleh otoritas pebankan kemudian pada bulan Agustus 1998 PT.BUN berubah statusnya menjadi BBO (Bank Beku Operasi) atau dilikuidasi,sehingga segala aktivitas perbankan diambil alin selurunnya oleh pemerintahsehingga pada bulan Februari 1999, Terdakwa Hj. da Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN

., 19bahwa alasan Pemohon Peninjauankembali yang keberatan atas buktifoto copy tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Majelis HakimKasasi bertumpu pada bukti P. 9, dimana dalam bukti tersebut dinyatakan bahwaPT, Polysindo (Pemohon Peninjauankembali) mengaku mempunyai kewajibanUnsecured Commercial paper lebih dari US $ 400.000.000, (empat ratus jutadolar ) kepada para Kreditur termasuk BPPN. Pengakuan ini menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauankembali mempunyai lebih dari dua Kreditur.

EGP, BPPN tahun 1998:Pemindahan hak dari kreditor ke kreditor baru sah meskipun belumberlaku kepada debitur, sebelum diberitahukan secara resmi; Akte cessie harus diberitahukan kepada Debiur (Buku: Hukum Bicaraedisi ke 2, oleh Wawan Tunggul Alam, SH/Penerbitan: Milenia Popularjkt).

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut : d) Penyerahan dilakukan dalamrangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.bahwa selain itu, Pasal 1A ayat (2) huruf b Undangundang Pajak Pertambahan Nilaia quo menyebutkan Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak adalah: b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.bahwa menurut S869/P J.313/2005 sebagaimana tersebut di atas, Pengambil alihanaktiva milik debitur oleh Bank Kreditur atau BPPN

konversi saham BSS terhadap saham BSI yai tusetiap pemilikan 1 (satu) saham BSS akan memperol eh 3,33(ti ga koma ti ga puluh tiga) saham baru BSI (yang menjadiBSMI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Jepang,keuntungan~ tersebut hanya dapat dipajaki di Jepang,sehingga tidak ada obyek pajak PPh Pasal 26 yang terutangdari Wajib Pajak Luar Negeri (Sakura Bank, Jepang) ;Bahwa kemudian, bagi pemegang saham BSS lainnya (PT.Bank Central Dagang (BBKU/BPPN