Ditemukan 1010 data
160 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
fasilitas Pellaut Sapudi, P Sapudi Kab Sumenep Prop Jatim Tahun 2009 ;Fe Satu bendel Usulan penambahan anggaran APBN P Ta 2009 untukpembangunan fasilitas Pel Laut Tl Segintung Kal Teng ;Fe Satu bendel Usulan tambahan biaya APBN P Ta 2009 untukpekerjaan perpanjangan landasan Bandar Lekunik Rote ;8 fembar Kosong Kop Surat Dirjen Hubla Pel Laut Pomako ;FC 1 Bendel daftar usulan lahun 2009 Bandar Udara Wuno Pito LewoLeba ;Amplop Coklat berisi 8 (Delapan) bendel tentang penambahan biayaAPBN P Ta 2009 terdin
Terbanding/Terdakwa : ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA
81 — 47
yangmenyatakan bahwa Berdasarkan SPD atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaranHalaman 48 dari 100 Hal Putusan Nomor 13/PID TPK/2020/PT MKSmengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran melalui PPKSKPD;Pasal 200 :(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan olehbendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan daripengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka ganti uang persediaan.(2) Dokumen SPPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
363 — 520
USD 1.991.546,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu limaratus empat puluh enam Dolar amerika serikat),Terdin dari:1. Utang pokok sejumlah:1.1. Ro 9.859.556.385,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluhsembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapanpuluh lima Rupiah ); dan1.2 USD 1.892.278,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribudua ratus tyuh pulun delapan Dolar amerika serikat); dan2.
68 — 35
menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat di terima.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perkara aquo, Bahwa Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil LPP RRI adalah PegawaiHalaman 26 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/201 7/PTUNJKT.yang di angkat berdasarkan Perjanjian Kerja / kontrak kerja sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI Pasal 41ayat (1) Mengenai Kepegawaian, yang berbunyi Pegavai RRI terdin
124 — 46
Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya 153 20.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010. 21.1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010. ade72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dani : Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita
Berca HardayaperkasaNomor : QF112651/BHP.GnPS/KD tanggal 18 September 2011 beserta lampirannya20. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA100212.75BHP.GnPS/Day tanggal 10 Desember 2010.21. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Uji Aseptasi Aplikasi Nomor : BA100212.76BAP.GnPS/DAY tanggal 10 Desember 2010.22. 72 (tujuh puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan yang terdin dari: Berita Acara Pelatihan Nomor : BA100213.1/BHPGnPS/DAY tanggal 2 Desember 2010 s/dBerita Acara
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
273 — 232
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tanpamelakukan upaya banding administratif terlebin dahulusebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal76 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, yang berbunyi:Pasal 75 ayat (2):Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. Keberatan; danb. BandingHalaman 70 dari 129 halaman.
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Intervensi:
1.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
2.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
214 — 185
Jktkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding.Pasal 76(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenangmenyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan olehWarga Masyarakat.(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima ataspenyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
325 — 369
yangbersangkutan telah digunakan;121 Bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif Pasal 75UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, menyebutkan:Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.(10 Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan;(21 Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
82 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Pejabat dan pegawai SKPD pada DinasKesehatan Kabupaten Banyumas terdin dan: Kepala Dinas; Sekretaris; Kabid. P2KPK; Kabid. SDK; Kabid. P2PL; Kabid. P2 Yankes; Kasubag. Keuangan; Kasi Pembiayaan Jamkesm; Kasubag. Umum; Kasubag. bina Progr; Kasi. Inforenkes; Kasi. Farmamin; Kasi. Penjinan; Kasi. Gizi; Kasi. KIA; Kasi. P2M; Kasi. Imunisasi; Kasi. PL; Kasi. Promkes; Kasi. PKDR; Kasi. Pemberdayaan Masyarakat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan PemohonKasasi dr.
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
114 — 68
dijelaskan Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa DPD PDIPerjuangan sebagai Tergugat IV adalah Struktural sebuah Partai untukmenjalankan orgnisasi ditingkat daerah Provinsi yang merupakankepanjangan tangan dan DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan dalammenjalankan Orgamsasi sebagaimana Tugas dan kewenangannya diaturdalam AD/ART PDI Perjuangan Dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan padaPasal 56 ayat (1) DPD Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai diprovinsi Ayat (2) Struktur dan komposisi DPD Partai terdin
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
181 — 96
asli yang tidak diambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasilguntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetaksendin;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazahpalsu kepada Terdakwa dari Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi KenaraSeni;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,00(tujun ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per paket ijazahpenyetaraan yang terdin
152 — 112
., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dvangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
147 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang Milik Jalan terdin' dari ruang manfaat jalan dansejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan........Ruang Milik Jalanharus memenuhi ketentuan lebar paling rendah sebagai berikut : JalanBebas hambatan 30 meter, Jalan Raya 25 meter, Jalan Sedang 14meter, Jalan Kecil 11 meter........oleh karena itu daerah inilah yang diberibatas dengan tanda batas ruang milik jalan (nght of way)......0leh karena pada kenyataannya bidang tanah yang dibatasi pagarsudah diserahkan oleh Penggugat kepada Pemkot
116 — 242
Memerintahkan barang bukti Nomor 1 sd.Nomor 99 yang terdin dari:Hal 91 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDG1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/v2016tanggal 11 Mei 20162) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp.9.660.000.000, (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor :106/DSP103/DEII/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 20163) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana(BNPB) dengan
376 — 1448
Dikarenakan perundingan gagal mencapai kesepakatan, Penggugat akanmenawarkan kepada Para Tergugat pembayaran PHK yang terdin darn uangpesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UUNo. 13/2003 (Pesangon) dengan perincian sebagai berikut:Nama UpahPokok Uang Pesangon Uang Uang Istirahat TotalPenghargaan Penggantian Tahunan yangMasa Kerja Hak belum diambilT1 Rp 19,602,000, Rp352.836.000; Rp58.806.000
625 — 427
Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian ataupejabat lain yang ditunjuk.Bahwa pengertian atasan langsung juga bisa dipahami melalui Pasal29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah yang berbunyi:Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
145 — 31
Mengangkat sita Eksekusi terhadap objek eksekusi hakfanggungan dan fidusia yang terdin dan :a. Sertiikat Hak Tanggungan No. 88/2010 tanggal 17 Juni2010 ;b. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 87/2010 tanggal17 Juni 2010 ;c. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 164/2011 tanggal22 Agustus 2011;d. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 1/2012 tanggal12 Januan 2012;e. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 2/2012 tanggal12 Januan 2012;f Akita Pembenan Hak Tanggungan No. 3/2012 tanggal12 Januan 2012;g.
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
57 — 6
Turut Tergugat VIII), juga meninggalkan hartapeninggalan yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepadapara ahli warisnya yaitu para Turut Tergugat berupa beberapa bidangtanah atas nama Basariya/Pak Basariya yang terletak di DesaKertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdin:1. Tanah persil No.94 d klas III luas 0,040 Ha (merupakan obyeksengketa)2. Tanah persil No.94 d klas II luas 0,031 Ha (merupakan obyeksengketa)3.
136 — 38
TJIONG HIOE (HARYANTO WIJAYACs) melawan MULYADI HALIM ;bahwa Prosedur lelang terdin dari :a) Pengumuman melalui selebaran.b) Pelaksanaan Lelang.c) Membuat laporanlaporan pelaksanaan lelang .bahwa syaratsyarat Lelang antara lain :a) Ada permohonan dari penjual.b) Pengumuman.c) SKPT apabila permohonannya oleh Pengadilan dalam halsita eksekusi dan apabila sita jaminan harus sertifikat danSKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), dalam SKPTseharusnya dicantumkan sertifikat asli digunakan / dijaminkandan
58 — 49
Setia Karyaa) BiayaPasang Baru Daya 3.500 VA terdin :o Biaya Penyambungan sebesar Rp. 1.225.000, (Satu juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah);o Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp. 311.500, (Tigaratus sebelas ribu lima ratus rupiah);o Jaminan Instalasi sebesar Rp. 1.400.000, (Satu juta empat ratusribu rupiah);o Material Tambahan sebesar Rp. 963.000, (Sembilan ratus enampuluh tiga ribu rupiah);o HO sebesarRp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah).Besarnya biayabiaya tersebut telah sesuai dengan