Ditemukan 22952 data
11 — 5
telahmemberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima permohonanPemohon untuk menceraikan Termohoh;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bgbahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukanperistiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hakorang lain, maka ia harus harus membuktikan tentang adanya hak atauperistiwa tersebut, dari selain itu perkara ini adalah perkara perceraian yangmempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat legi
10 — 6
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat puladianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalil gugatanPenggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpahadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
12 — 7
Dengan demikian Penggugat dan Tergugatdipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi, karena saksi tersebuttelah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarangmenjadi saksi (vide Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KompilasiHukum Islam sebagai /ex spesialis derogat legi generalis dari Pasal 171, 172dan 174
12 — 6
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapatpula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalilgugatan Penggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
11 — 5
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Hakim Tunggal dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
14 — 2
Putusan Nomor : 0023/Pdt.G/2017/PA Negaraketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas /exspecialis derogat legi generalis, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuanTergugat sebagaimana tersebut di atas tidaklah dianggap sebagai bukti yangmemiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindend)melainkan masih harus didukung oleh buktibukti lain sehingga Penggugat tetapdibebani wajib bukti ;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumahtangganya
14 — 2
dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensiabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmemberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;Menimbang, meskipun Tergugat tidak hadir menyampaikan jawaban danbantahannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu lex specialisderogat legi
22 — 10
Penggugat melalui kuasanyanamun upayatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat(1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat( (versfekdapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itumajelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas /ex specialis derogat legi
21 — 7
Dalam azas ini mengandung arti jika antara aturan yang lebih tinggihirarkhinya bertentangan dengan aturan lebih rendah hirarkhinya, maka yang akandidahulukan adalah aturan yang lebih tinggi hirarkhinya ;Menimbang pula bahwa disamping azas hukum diatas, terdapat pula azashukum Lex posterior derogat legi priori yang artinya undangundang yang barudidahulukan atau menghapuskan undangundang yang lama ;Menimbang bahwa berdasarkan azas azas hukum diatas dapat dipahami bahwaoleh karena aturan yang ada dalam
14 — 10
rumah tangganyadengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.PkbMenimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan iniadalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukundan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
15 — 8
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapatpula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalilgugatan Penggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
12 — 5
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat puladianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalil gugatanPenggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpahadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
20 — 14
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
24 — 1
Namun oleh karena perkara ini merupakan perkaraperceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (mitsagqan ghalidzan),Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Mab. hal. 6 dari 12 hal.maka sesuai asas /ex specialis derogat legi generali untuk kasus perceraiandimana Pemohon dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari valsheid(kebohongan) serta untuk lebin memberikan keyakinan kepada Hakim dalammemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti tertulis
16 — 7
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Hakim Tunggal dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
21 — 11
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidakmelawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara inimerupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
18 — 10
isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor O21 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
21 — 12
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
9 — 3
Menimbang, bahwa Termohon telah melepas hak jawabnya terhadap dalildalilPemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalildalilPemohon, namun pengakuan tersebut merupakan pengakuan di luar persidangan yangberkualitas sebagai bukti biasa yang memerlukan alat bukti lain dan juga perkara ini adalahperkara perceraian, maka pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukumacara khusus (lex specialis derogat legi
12 — 6
setelah membaca gugatan Penggugat dan jawabanTergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir pada persidangan:Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan para saksi yang diajukanPenggugat termasuk orangorang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai /exspesialis derogat legi