Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
1.IDAMAN BAWAMENEWI, SE
2.BUALAARO BAWAMENEWI
Tergugat:
KEPALA DESA UMBU IDANOTAE KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
252 — 164
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-09-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU RI NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT. PGRI NTT) VS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU RI PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) DAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
171 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diantara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali bukanlah dalam superior dan inferior,dan tidak ada tanggung jawab mutlak secara kelembagaan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Pembandingll/Tergugat Il Intervensi sebagai Yayasan terhadap TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/T erbanding/Penggugat,sebagaimana lazimnya hubungan suatu organisasi sosialkemasyarakatan, seperti Organisasi PGRI Pusat dengan OrganisasiPGRI ditingkat Daerah atau hubungan organisasi Partai
    Politik ditingkatpusat lebih tinggi dengan organisasi partai politik tertentu di tingkatdaerah;Bahwa proses pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahansusunan Pengurus Yayasan pada Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PLP PT PGRI NTT Nomor:24 Tahun 1995, Vide Bukti T2 Intev 11 = Bukti T4 = Bukti P18, dalamPasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 harus diakui bertentangan dan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UUYayasan, karena UU Yayasan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 25-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK
Tanggal 25 Oktober 2011 — 1. PT.PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG ),2. CV.ANUGERAH MANDIRI, Gudang Jaka Utama,3. PT.UJUNG LIMA NUSANTARA, 4. PT .UJUNG LIMA NUSANTARA, 5. PT.CIPTA NIAGA / PT.Perusahan Perdagangan Indonesia (Persero)6. PT.BANK BUKOPIN, Cab.TANJUNG KARANG,
119 — 122
  • DO.0344 partai500 ton di Gudang Jaka Utama tgl 18/08 2000.( P 42);Fotocopy Perincian Hasil Timbang Muat Pupuk KCL tgl 09/08 2000 No.DO. 0470 partai 200 ton Gudang JakaUtama. 20... eee eeeee eee eens ( P 43);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Stock Holder PT.PusriJaka Utama partai 127.000 kg KCL.( P 44);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Jaka Utama Nomor U395dan U.399/887 DS/2000 tgl 13 Juni 2000.(P 45);Fotocopy Laporan Polisi No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E. binSUTIKNO
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan Susunan MajelisPendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Wilayah MuhammadiyahJawa TengahUang sebesar Rp60.000.000,00
    Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNANMAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH;Uang sebesar Rp60.000.000,00
    Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang PengesahanPengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasioal JawaTengah Periode 20052010 Beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP / 11.0 / D / 2007tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan SusunanMajelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan WilayahMuhammadiyah Jawa Tengah;Uang sebesar Rp60.000.000,00
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
494 — 277
  • antara lain :1) Saksi mengalami fitnah dimana banyak orang terutama wargaDKI Jakarta menganggap saksi menista agama.2) Saksi juga merasa terancam karena sampai ada seseorangyang ingin membunuh saksi dengan imbalan uang sejumlah 1Milyar karena saksiahli telah menistakan agama.3) Saksi merasa Jakarta dan seluruh warga Jakarta menjaditerancam dan mengalami terror atas demonstrasi tanggal 04November 2016.4) Dalam hal pencalonan saksi sebagai Gubernur DKI Jakartadalam pilkada tahun 2017 adalah salah satu partai
    Saksi HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi pernah melihat postingan Buni Yani ; bahwa saksi ini sebagai pelapor untuk kasus Ahok ; Bahwa saksi yang melaporkan ini, pelaporan yang pertama sebelumnyakasus ini kami saksi juga sebagai Advokat sudah melaporkan kejadianrekaman di Partai Nasdem pertanggal 21 September 2016 kita ada buktinyadiBawaslu saya sebagai Nasehat Hukum dari pada pelapor Gustiar itu sayadapatkan , kemudian pada tanggal seminggu sebelum
    kerjaannya udahpenyakitnya Ahok untuk menyerang Al Maidah jadi bukan hal yang barusekali ;Bahwasaksi melaporkan ke Bawaslu , saksi dapat dari Jamaah saksi kasihke Bawaslu , yang memang sudah di ambil yang intinya saja yang utuhnyakita punya dari Pemprov DKI kita ambil kita laporkan ke Bawaslu kemudianpotongan inti dari pada penghinaan Agama itu kita berikan sebagai bukti ;Bahwa saksi melaporkan kasus video ke Bawaslu itu pertanggal 25 Oktoberkalau September itu laporan yang pertama ketika Ahok di Partai
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Terdakwa : Miftahul Ulum
247 — 118
  • No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAW/I dilantik menjadi MENPORA RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat terdakwa sebagai asistenpribadinya.
    2018, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,yaitu menurut pikiran ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY pemberianhadiah dan janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan IMAM NAHRAWIselaku MENPORA RI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan sekaligus merangkapsopir pribadi IMAM NAHRAWI sejak tahun 2011 pada saat IMAM NAHRAWImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai
    No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKIsebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAW/I dilantik menjadi MENPORA RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat Terdakwa sebagai asistenpribadinya.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
1.Kusmana
2.Bani Istanto
3.Nanang Sulaeman
4.Faruk
5.Ahmad Saiful Roni
6.Muhamad Ridwansyah
7.Joko Siswanto
8.Achmad Sofian
9.Lazib
10.Sugito
Tergugat:
1.M Said Zakaria
2.ZALDY SOFYAN,SH
3.Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
4.Eko Supriyadi Kepala Desa Ragajaya
5.Ajaji Azis
6.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
7.Walikota Madya Depok
8.Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
9.Bupati Kabupaten Bogor
10.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
11.CAMAT BOJONG GEDE
12.CAMAT CIPAYUNG
13.Rotendi
141 — 114
  • Prinsipkontrak partai (Party Contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan penanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam Proses Penyelesaian Perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Pelawan dan Terlawan. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakdalam perkara yang bersangkutanhalaman 11 dari 41 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi5.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 29-04-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 46/Pdt.G/2014/PN. Arm
Tanggal 22 Oktober 2014 — Penggugat 1. Fachrudin Ali, 2. Yeni Ali, 3. Ismet Ali, 4. Ratna Ali, 5. Sumiati Ali, 6. Haslinda La Djolo, 7. Ani Ali, Tergugat Hj.ABDULLA TAHIRUN
38 — 23
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut terpenuhi barulahnilai kekuatan pembuktiannya sama
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 144/PID/2020/PT BJM
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN Diwakili Oleh : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULKHAIDIR, SH
217 — 91
  • Fery Wijaya apakah kenal orang diBanjarmasin yang bisnis sarang burung walet lalu di jawab supir an.Fery Wijaya ada tetangganya yaitu terdakwa seorang pebisnis sarangburung walet partai besar karena mendengar cerita supir an. FeryWijaya tersebut saksi korban Jeany Salim mengatakan kepada supiran. Fery Wijaya ya sudah dikenalkan saja kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 supir an.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 15-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 02-01-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 33
  • Abd.Ramhan, yaitu orangtua kandung Tergugat; Sekitar tahun 2009, Penggugat mencalonkan diri sebagi anggotalegislatif (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapiTergugat tidak terpilih, Dan pada tahun tersebut, Penggugat pernahbercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugatdan Tergugat; Saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat atau Tergugat membelitanah tersebut.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 23-03-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 21/Pdt.G/2017/PN KDR
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
SRI KUSTIYAH
Tergugat:
1.PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., MH.
2.Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH., MH.
3.INDRO WAHYUDI, SH.
4.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi MENPAN RB, cq. DEPUTI MENPAN BIDANG PENGAWASAN
2.KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
88 — 11
  • Batas Usia Pensiun,Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Tidak CakapJasmani dan/ atau Rohani, Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang,Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan, Pelanggaran Disiplin,Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, WakilKetua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan WakilGubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, menjadiAnggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. GUSTI NANANG HADI BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
124 — 52
  • Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Negeri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan = yangberlaku, dimanaberdasrakan ketentuan Pasal 85 huruf i Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calananggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PanwasluKecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri darikeanggotaan partai politik, Jabatan politik, Jabatan di pemerintahan dan BadanUsaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2012
Tanggal 9 April 2013 — YOYON KRISTIANTO, DKK VS H. KUNANDI, DKK
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat;Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996, tanah miliknya pihak ketiga yang tidakdiikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapatdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara gugatan tersebut;Bahwa, pada Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanyaberlaku antara pihakpihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepadapihak ketiga;Bahwa, prinsip kontrak partai
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 20-12-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mgl
Tanggal 31 Juli 2012 — PURWO EKO UTOMO.CS. LAWAN :PEMERINTAH DATI I JAWA TENGAH CQ.DINAS SOSIAL
79 — 16
  • Ketika Indonesia merdeka, yayasanberganti nama menjadi RAN dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia; Bahwa orangorang yang membantu Jan Salmon dan para PNS DinasSosial diijinkan tinggal di sekitar panti; Bahwa pada tahun 1962 saksi diangkat menjadi honorer kemudian padatahun 1965 saksi diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapikemudian dicabut lagi karena pada saat itu ada PKI (Partai KomunisIndonesia); Bahwa dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1962 saksi tinggal diyayasan; Bahwa sebenarnya
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kds
Tanggal 23 Juni 2016 — -WINARTI -MASRUKAN -NOR IHSAN -PT. Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang -Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus
113 — 16
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
61 — 41
  • Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakanbahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/Pdt/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Estherlena ; Susyhana Tanuwidjaya ; Phang Simon Pangestu ; Delias Pangrestu ; Fatmawati Santoso
162 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1441) tersebut ;Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibuTergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang TjhongTjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masihdalam proses pengurusan, dan kemudian dilanjutkan pengurusan perpanjanganhak atas tanah tersebut oleh Tergugat ;Bahwa salah satu bangunan di atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoenyang dikenal dengan Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, pernah dipakaiatau digunakan oleh Partai
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 18-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 826/Pdt.G/2020/PA.SIT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 10
  • Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Partai Demokrat atas namaPemohon. Bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/ TR.3;A. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Pemohon dari IndraAdi Usiyanto tertanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 328/PID.SUS/2017/PN RAP
Tanggal 11 Juli 2017 — Pidana - YUNITA YOLANDA ALIAS YOLA
27 — 2
  • ) di dalam rumah tersebutBahwa antara terdakwa dengan Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwadalam berkas terpisah) ada hubungan pacaran dan terdakwa sering datangkerumah Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah)Bahwa pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti yang adakaitannya dengan tindak pidana Narkotika;Bahwa Narkotika jenis pil ektasi tersebut rencananya mau dipergunakanBakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersamasama dengan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BUPATI TANGERANG VS H. SAADULLOH SYROCH;
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai