Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
471 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
    BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1: pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
    BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
173 — 148
  • Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu,tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, jugamengganggu untuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGATserta sekolah anakanaknya.
    Ketika itu, karena orang tua PENGGUGATtidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiOrganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Hal. 16 dari 155 hal.
    (KUHPerdata) sebagaimanaPasal 1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan pihakpihak lainnya (yang tidak dijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitudimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI selama lebih dari 30 tahuntanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimanadali PENGGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
289 — 70
  • /XI/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN RI terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Gubernur Sumatera Utara tidak pernahmemanggil Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Nurdin Lubis)dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Baharudin Siagian)maupun anggota TAPD yang lain, yang memerintahkan agar membantuusulan proposal hibah dan bansos yang diajukan / berasal dari partai(Partai Keadilan Sejahtera/PKS) dan temanteman Saudara dalamproses penyusunan APABD TA 2012 TA 2013 bahkan proposalproposal dari partai tersangka (PKS) dan banyak yang tidak lolosverifikasi dari SKPD
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal Dalam KepengurusanSurat Keterangan Domisili20Hal 210 dari 380Put.
    No. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadapNota
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 06-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PID/2018/PT MDN
Tanggal 5 April 2018 — DRS. RAMADHAN POHAN, MIS
104 — 44
  • DurenSawit Jakarta TimurAgama : IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPR RI PeriodeTahun 2009 S/D 2014 Dari Partai Demokrat)Terdakwa tidak ditahan;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MarasaminRitonga, SH. MH.Dkk.
    Duren Sawit Jakarta Timur akandijual dengan harga Rp.30.000.000.000, namun tidak dapat segera terjual,selanjutnya terdakwa RAMADHAN POHAN juga ada mengatakan bahwaianya mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan daripara Jendral termasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi RotuaHotnida Simanjuntak, terdakwa RAMADHAN POHAN pun berkata : kalautidak percaya lihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah).
    Duren Sawit Jakarta Timur akan dijual dengan hargaRp.30.000.000.000, namun tidak dapat segera terjual, selanjutnyaterdakwa Ramadhan Pohanjuga ada mengatakan bahwa ianya mendapatdukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan dari para Jendraltermasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi Rotua HotnidaSimanjuntak, terdakwa Ramadhan Pohanpun berkata : kalau tidak percayalihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Februari 2018 — Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
859 — 701 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
  • terima tanggal 9Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiri dari :Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai
    sebesarRp5.000.000,00; ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00; MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp5.000.000,00; LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00; ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00; PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00; DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00; .H.KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00;Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy); Fraksi Partai
    2010 (copy);1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiri dari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansitanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-11-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PID/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — H. DARMAWAN
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARMAWAN;Tempat lahir : Mataram;Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Desember 1958;Jenis kelamin > lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, KecamatanSekarbela, Kota Mataram;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua DPW Partai Nasional Demokrat);Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa H.
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.TPI
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 8
  • Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada bulanApril tahun 2019 ikut sebagai Calon anggota legislative DPRD KotaTanjungpinang dari partai NASDEM namun tidak berhasil;11.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : RUSMIN BIN BAKRI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat II : ASDI BIN ASOI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat III : ANDRIAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat IV : AIDI BIN TULUS Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat V : EDI BIN ASAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Terbanding/Tergugat : MUHAMMAD TANJUNG
83 — 74
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PA PADANG
Register : 21-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA PADANG Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Pdg
Tanggal 11 Desember 2013 —
53 — 5
  • sebuah toko pakaian FACollection yang terletak di Jalan Raya Andalas Nomor 52, kecamatan PadangTimur, kota Padang;Menimbang, bahwa untuk meguatkan gugatannya Pelawan telahmengajukan fotokopi sah surat Perjanjian kerja sama bagi hasil telah dinazegelen, sesuai maksud pasal 10 Undang Nomor 13 tahun 1985 tentangBea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua diberi tanda PLdan diberi paraf.Menimbang, bahwa alat bukti Pelawan tersebut sengaja dibuat sebagaialat bukti, karena dibuat secara partai
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 31/Pdt.Bth./2016/PN Tsm
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. PATIMAH
93 — 10
  • (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengavas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partai
Pengadilan PN PEMALANG
Register : 23-04-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 21 Januari 2015 —
185 — 2
  • posisi para pihak ; Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor:14/Pdt.G/2014/PN.Pml Halaman 42 Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata; Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa; Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak; Berarti gugatan perdata bersifat partai
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor 64/PDT.G/2017/PN.MLG.
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat: Harianto Tergugat: 1.Ir. H. Joko Widodo 2.Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. 3.Prof. DR. M. Hatta Ali SH., MH 4.Pemerintah Kota Malang c.q. Walikota Malang 5.Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI 6.Bank Indonesia c.q. Gubernur Bank Indonesia
157 — 44
  • Bab Ill Pasal 4 yangmenentukan sebagai berikut :Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.MIg34(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UndangUndang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WakilPresiden.Dalam Pasal 6A UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilin dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat.(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 618/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : IR. SOEBEKTI KARNEN Diwakili Oleh : BRAMEDIKA KRISENDIRA,SH
Terbanding/Penggugat : Drs. AGUS PRAMONO, M.M. Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Permata, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Bank Maybank, Tbk. sebelumnya PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Bank Mandiri, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
66 — 39
  • Pasal 1338 ayat (lI) KUHPerdata) sehinggaperbuatan Para Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugat Vsebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error In persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :"Suatu) perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Selengkapnya Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
1.IDAMAN BAWAMENEWI, SE
2.BUALAARO BAWAMENEWI
Tergugat:
KEPALA DESA UMBU IDANOTAE KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
259 — 166
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 20-04-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1/Pid.P/2018/PN Blb
Tanggal 26 April 2018 — Penuntut Umum:
YULI RAHMAWATI ASRIL, SH
Terdakwa:
DEDI MUSLIHIN Bin Alm AFIFUDIN
44 — 20
  • 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
  • 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
  • 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Waris
Register : 08-05-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PA PANGKAJENE Nomor Nomor 174/Pdt.G/2015/PA Pkj
Tanggal 16 Maret 2016 — -Penggugat -Tergugat
90 — 49
  • Tahun 1985 tentang Bea Materaijuncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Materai, buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danpatut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPemberian Hidup (Hibah) antara Xxxxx (pemberi hibah) kepadaXXXXXXXXXXXX(penerima hibah) tanggal 30 Juli 1976, surat tersebut berbentuktertulis, dibuat secara partai
    materildan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 isi dan tandatangannya disanggaholeh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan,sehingga tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sepanjang tidak didukung olehalatalat bukti lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, merupakan Surat Keterangan JualBeli antara XxxxxxXxxxxx(penjual dengan Xxxxxx Rasak (pembeli) tanggal 30 Juli1976, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
    1.14 tersebut bersifat sempurna dan memilikikekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxxmerupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat HakMilik Nomor 316 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15, merupakan Surat Perjanjian JualBeli antara Xxxxxx(selaku Penjual) dengan Xxxxxx (selaku pembeli) atas tanah yangdigelari Abboloang yang diuraikan dalam SHM No.316, tanggal 21 Mei 1985, surattersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama
Register : 13-04-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Pdlg
Tanggal 11 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 3
  • angka (3)Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.PdlgKompilasi Hukum Islam menerangkan suami wajib memberpendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa danbangsa;" Bahwa untuk menjadi Anggota DPRD xxxxxxxxxXXXXXXXXXX dan DPRD Xxxxxxxx XXxXxxx, tidak mungkin hanyaberpatokan pada kontribusi tergugat saja, selain faktorfaktorpendukung lainnya seperti faktor nasib sudah ditentukan yang MahaKuasa, faktor dari Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (iii) Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Fact,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamHalaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2013Pasal 1874 KUH Perdata,...
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 19-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 848/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARY RACHMAT .K, SH
Terdakwa:
AMRULLA SOLEH ALS SOLEH
264 — 105
  • Tim,nanti ketahuan kemudian ROSYID dan AZAM sempat berganti pakaian,yang mana saat itu ROSYID mengenakan kaos partai dan celna jeanspendek selutut yang diberikan oleh orang yang tinggi dan memakai topi,sedangkan AZAM Terdakwa tidak terlalu perhatikan namun memakalkaos biasa dan celana boxer (3/4) miliknya sendiri.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.MARDIA
2.ADRIANSYAH
3.FARHAMSYAH
Tergugat:
TAUFIK HIDAYAT SH.,MH
82 — 48
  • Bahwa setelahn menjadi purnawirawan TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabungpada suatu partai politik untuk mengikuti pestademokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasirakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSImemenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Jawa Barat untuk periode 20192024.6.