Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor3603/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 05 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020,dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugattersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada halhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakimdapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinanyang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalamPasal 49 UndangUndang

tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rog danpendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yangberbunyi:U4 O29 call Sle (ys alSs Cyoliuall ald Gas sed alla Y Ga alArtinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu7smaka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknyaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampaidengan

tergugat terus menerus terjadipereselisihan dan tidak akan hidup rukun lagi dalam perkawinanya dengantergugat;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan AgamaKebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut ; 1 Mengabulkan gugatanPenggugat; 2 Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat( PENGGUGAT );3 Membebankan biaya perkara menuruthukum;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya sesuai PERMA

TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yangtelah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat a quo sebagaimana diuraikandi atas;2 222222 22222 n 2 nnn nnn nena nanan Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belahpihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1)Perma

,MH), sebagaimana ketentuan Perma Nomor Tahun2008, tanggal 8 Juli 2008tentang Mediasi, dalam laporannya Mediator menyatakan gagal ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, joPasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah

kepada Pemohon ;SUBSIDAIR : Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex AequoMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dantidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma

nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikantidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermonhon : 222220 onnnn nnn nn nn ncn nnn ccc ccc nn ccc cence ence c necesMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikantidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermohon j 922 nnn nnn nnn nn nnn cnn nn nnn nnn nc nnn nn concn nn nc nnn nn acneMenimbang, bahwa selanjutnya dibacakan

bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohonputusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon a quosebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasisebagaimana maksud Perma

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

Tsmhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk

Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatyang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama

Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya ( ex aequo et bono ) ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dantidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir , maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma

nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikantidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermohon ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikantidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidanganmaka Termohon

selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara inidan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon a quo sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimanamaksud Perma

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1Tahun 2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadappanggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

panggilan nomor 270/Pdt.G/2018/PA.Prm,tanggal 10 Oktober dan 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017, sedangkan tidakternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa Majelis telah menasehati dan memberi saran kepada Penggugatuntuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugattetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak terlaksana karena Tergugattidak pernah datang ke persidangan sebagaimana kehendak Perma

dirubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat adalah merupakankewenangan absolut Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa,memutuskan dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehatkepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhanrumah tangga mereka, namun tidak berhasil. usaha damai melalui mediasi tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan,sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 yang telahdisempurnakan dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara iniadalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwaTergugat sering berselingkuh bahkan telah menikah,Tergugat suka berjudi,kurang dapat memberikan nafkah dan kurang member perhatian kepadaHal 6 dari 12 Put No 270/Pdt.G/2018/PA.PrmPenggugat dan anakanak dan lain lain sebagaimana termuat dalam pokokperkara;Menimbang, bahwa untuk

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimHal. 6 dari 13 halaman Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.MtpMediator dalam upaya

perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

oeArtinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ta tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang disebabkan Tergugat tidakmau

bagian tak terpisahkan dari putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembalikedua belah pihak yang berperkara dalam setiap persidangan, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan,kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, makamemperhatikan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan MahkamahAgung (Perma

) RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telahmewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuhmediasi, dan untuk keperluan itu Kemudian telah diupayakan penyelesaian melaluiperdamaian dengan difasilitasi dan atau dibantu oleh Drs.

,MH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebuttertanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalamperkara ini telah gagal mencapai perdamaian, maka memperhatikan ketentuanPasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 01 Tahun 2008Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuanhukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan

memberikan nasihat kepada ParaPemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri agarmemahami resiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usiayang ditentukan oleh undangundang (19 tahun) terkait dengan kemungkinanberhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajibbelajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosialdan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisinan dan kekerasandalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA

belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak adapihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saatPemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, menolakdengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anakyang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calonistri,sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA

mengajukan dispensasi kawinbagi anaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkanpelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilansebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyahyang berbinyi:Artinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan".Hal 10 dari 12 Pen No 375/Pdt.P/2020/PA.TmgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA

memberikan nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahamiresiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yangditentukan oleh undangundang (19 tahun) terkait dengan kemungkinanberhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajibbelajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosialdan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihnan dan kekerasandalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA

tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencanapernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahantersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanHal 7 dari 12 Pen No 322/Pdt.P/2020/PA.TmgPringsurat, XXXXxXXXXXX XXXXXXXXXxX, menolak dengan alasan anak Pemohonmasih belum cukup umur;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anakyang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami,sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA

bagianaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkanpelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilanHal 10 dari 12 Pen No 322/Pdt.P/2020/PA.Tmgsebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyahyang berbinyi:arbass byio ac JI We elo VI 9 paiArtinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA

Membebankan biaya perkara sesuai hukumyang berlaku ;SUBSIDER :Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat danberkeyakinan lain mohon putusan yang adil.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2016, Ketua Majelis telah memberi penjelasan tentang mediasi danmemerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian melalui

sempurna danmengikat, sehingga secara hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah dengan demikian Penggugat mempunyai legal standinguntuk mengajukan perkara cerai gugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 juga telah dilakukanperdamaian melalu lembaga mediasi sesuai dengan PERMA

Nomor 1 tahun2008 yang telah diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediatornon Hakim ( Ahmad Ubadillah, SHI.), akan tetapi tidak berhasil sebagaimanalaporan mediasi tertanggal 25 Juli 2019;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat danTergugat berlangsung harmonis, namun sejak yang mana kirakira padabulan Juli 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Hal. 5 Nomor 3711/Padt.G/2020/PA.TsmBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenail sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

9Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ta termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang

Pasal 718 RBg;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir di persidangan secara in person;Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonandispensasi kawin tersebut adalah kakak kandung dari anak yang diajukandispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undangundang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma

UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan karena Pemohon bertempattinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau (vide P1), dengandemikian secara relatif maupun absolut pengadilan agama tersebut memilikiwewenang dalam memerika perkara a quo;Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA BbMenimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)PERMA

tahun, karena Pemohonbermaksud menikahkannya dengan seorang lakilaki bernama CALON SUAMIADIK PEMOHON;Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat administrasipengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMANomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohonyang dimintakan dispensasi, calon suami adik Pemohon dan pihak keluargacalon suami adik Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)PERMA

diterima;Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asilisurat permohonan dan asli Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohondinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya(PERMA

No. 2391/Pdt.P/2020/PA.Sbyelektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, makaPemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik diPengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan KeputusanKMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan

No. 2391/Pdt.P/2020/PA.SbyMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, biaya perkaraini dibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMANomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundangundangan lain yangberlaku;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Maeni bin Katiran yang telah meninggaldunia pada tanggal 19 Maret 1996 adalah ;2.1. Maryati binti Murdi, sebagai Istri/Janda ;2.2.

hukum yang berlaku ;SUBSIDER :Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdatang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanoa alasanyang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 April 2014 dan tanggal28 Mei 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

danmenyelesaikan gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdataharus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernahhadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi MajelisHakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihatkepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, halini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat ( 3 ) Perma

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sertaPasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma