Ditemukan 99296 data
146 — 74
Bahwa selanjutnya anak danbarangbarang bukti yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut; Bahwa pada saat dilakukan introgasi anak mengakui mendapatkan shabu tersebutsetelah membeli dari orang yang bernama AHOK dengan cara sistem mengambiltempelan. shabu tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah; Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barangbukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening diduga
Bahwa pada saat dilakukan introgasianak mengakui mendapatkan shabu tersebut setelah membeli dari orang yangbernama AHOK dengan cara sistem mengambil tempelan. shabu tersebut dibelidengan harga Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah.
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indri dan Pr Ayu, sehingga unsur kedua initerpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa meskipun semua unsur terpenuhi oleh Terdakwa, namun akandipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan;Menimbang, bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagaimanaPasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian yang mengajarkan pembuktianmenurut undangundang secara negative, artinya keterbuktian kesalahan yangdidakwakan secara formal kesalahan Terdakwa
Oleh karena, itu sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim sematamata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnyapenentuan salah atau tidaknya Terdakwa kepada penilaian subjektif Hakim.
110 — 23
nomor081999057077 dan uang tunai sebesar Rp. 45.000, (empat puluh lima riburupiah), terdakwa yang bertindak sebagai Pengecer yang menjual kupon togel(toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi,permainan judi Jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerimapesanan angka dari masyarakat umum dirumahnya maupun melalui HP miliknyadengan nomor 081933014602 selanjutnya nomornomor tersebut dikirimkanterdakwa kepada pengepul yang bernama JJ (DPO) dengan nomor 085237943039,sistem
di rumah terdakwa yang berlamatkan diBanjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan MendoyoKabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel darimasyarakat;Bahwa terdakwa menerima pembelian togel dari masyarakat tanpa memiliki jindari pemerintah sejak 3 hari yang lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan kepadaJJ melalui SMS nomor 085237943039 dari nomor tersangka 081933014602sehingga terdakwa bertindak sebagai pengecer dan mendapatkan keuntungan 35% dari hasil penjualan ;Bahwa sistem
Putusan Nomor 1 12/Pid.B/2016/PN.NgaKabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel darimasyarakat; Bahwa terdakwa menerima pembelian togel dari masyarakat tanpa memiliki jindari pemerintah sejak 3 hari yang lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan kepadaJJ melalui SMS nomor 085237943039 dari nomor tersangka 081933014602sehingga terdakwa bertindak sebagai pengecer dan mendapatkan keuntungan 35% dari hasil penjualan ; Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU 42/2009);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang KenaPajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan DariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP7/2007);Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 110/PMK.010/2006tentang Penetapan Sistem
Pasal 14e Ayat (1) menyatakan Untuk penetapan tarif bea masuk dan beakeluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasibarang;Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2013e Ayat (2) menyatakan Ketentuan tentang kKlasifikasi barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan menteri;b.
Pasal 1 menyatakan, Menetapkan Sistem Klasifikasi Barang Impordengan mengacu pada Amandemen Keempat Harmonized Systemdan revisi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) yangmeliputi:(1) Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System(KUMHS) sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini;(2) Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana ditetapbkan dalamLampiran Il Peraturan Menteri Keuangan ini;(3) Catatan Penjelasan Tambahan (Supplementary ExplanatoryNotes) AHTN;b.
DirektoratJenderal Bea dan Cukai (in casu Pemohon Peninjauan Kembali).Bahwa terhadap jenis barang impor berupa Kurma (Dates) yangdiberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan PIB251426 tanggal 27 Juli 2010, diklasifikasikan berdasarkan BukuTarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 ke dalam Pos Tarif0804.10.0000 dengan Bea Masuk 5%, PPN 10%, dan PPh 2,5%;Bahwa BIBMI 2007 diberlakukan dan disahkan oleh MenteriKeuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Nomor: 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem
Kering) dan selama prosespengeringan berlangsung maupun pasca proses pengeringanternyata diperoleh fakta bahwa kandungan air pada buah Kurmatidak menjadi jauh lebih pekat (kandungan air tetap ada yaitu + 21g), sehingga dengan demikian dalil dan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan Kurma tersebutadalah segar dengan pertimbangan masih dapat dijadikan SariKurma adalah keliru dan tidak tepat;Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem
TIGOR UNTUNG MARJUKI SIRAIT, SH
Terdakwa:
UNTUNG BIN SUKARNO Alm
39 — 7
TamboraJakarta Barat sudah lama tidak belanja benang di TOKO BENANG MEGAJAYA yang beralamat di JIn Jembatan Besi Raya No. 204 Jakarta Barat,disitulah kami rnulai curiga, dan kemudian kami mengkonfirmasi terkait BONbelanja benang dan didapat keterangan bahwa BON tersebut sudah lamatidak digunakan den sudah genii yang baru, dan bon yang diakican olehterdakwa UNTUNG di duga palsu.Bahwa benar sistem laporan yang ada di PT SINAR KARYA TEDDYGUNAWAN yang beralamat di JI Pos Duri Raya no 6 Rt. 01 / 06 Kel
SINAR KARYATEDDY GUNAWAN akibat penipuan dan penggelapan yang di lakukan olehtersangka untung sebesar Rp.1.601.592.120 (satu milyar enam ratus satujuta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bukti yang dimiliki oleh PT SINARKARYA TEDDY GUNAWAN ialah nota palsu yang di buat oleh tersangkaUNTUNG dan bukti sistem yang ada di komputer kantor bos.Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa nota pembelian palsu yang diterima oleh PT SINAR KARYA TEDDY GUNAWAN
Tambora Jakarta Baratadalah apabila akan belanja tersangka UNTUNG langsung meminta uangtunai sebesar Rp. 1.500.000 untuk bell benang, setelah belanja bonpembelian dan sisa uang disetorkan kepada saksi selaku kasir selanjutnyasaksi rekap di sistem pengeluaran PT.Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui PT SINARKARYA TEDDY GUNAWAN yang beralamat di JI Pos Duri Raya no 6 Rt. 01 /Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No. 1603/ Pid.B / 2019 / PN.Jkt.Brt.O06 Kel. Duri Utara Kec.
Tambora Jakarta Barat sudah lama tidakbelanja benang di TOKO BENANG MEGA JAYA yang beralamat di JinJembatan Besi Raya No. 204 Jakarta Barat, disitulah kami mulai curiga, dankemudian kami mengkonfirmasi terkait BON belanja benang dan didapatketerangan bahwa BON tersebut sudah lama tidak digunakan dan sudahganti yang barn, dan bon yang diajukan oleh tersangka UNTUNG di dugapalsu.Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa berdasarkan sistem laporan yangada di PT SINAR KARYA TEDDY GUNAWAN yang beralamat di
Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bukti yang dimiliki oleh PT SINARKARYA TEDDY GUNAWAN ialah nota palsu yang di buat oleh tersangkaUNTUNG dan bukti sistem yang ada di komputer kantor bos. Bahwa benar Dapat saksi jelaskan nota pembelian palsu yang di terima olehPT SINAR KARYA TEDDY GUNAWAN tersebut yaitu nota yang di buatsendiri oleh tersangka UNTUNG dari bulan oktober 2018 sampai tanggal 20Juli 2019.
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
1.YULIANA alias YULI
2.FRANSISKUS ASISI QIAKERAF alias FRANS
26 — 14
FRANSISKUS ASISI QIAKERAF aliasFRANS menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotlka jenissabu dari sorang laki laki yang bernama WAWAN (belum tertangkap)dengan sistem shabu terdahulu Terdakwa II dapatkan kemudian apabilashabu tersebut berhasil Terdakwa jual akan Terdakwa II bayar dengansistim setoran, dimana Terdakwa II terakhir kali mendapat shabu padahari Selasa 14 Januari 2020, jam 18.00 WIB, di Jalan LatumentenHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Utr Bahwa Terdakwa telah menjual atau menyerahkan Narkotika jenisshabu sebanyak 1 (satu) gram kepada YULIANA alias YULI, pada hariSelasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB dengan caraFRANSISKUS ASISI QIAKERAF alias FRANS mendatangi dan memberikanshabu tersebut di dalam kamar kontrakan YULIANA alias YULI (lantai II); Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Seorang lakllaki yang bernama WAWAN (belum tertangkap) dengan sistem shabuterdahulu Terdakwa dapatkan kemudian apabila
FRANSISKUS ASISI QIAKERAF alias FRANSmendapatkan Narkotika jenis shabu dari seorang lakllaki yang bernamaWAWAN (belum tertangkap) dengan sistem shabu terdahulu Terdakwa. Il.FRANSISKUS ASISI QIAKERAF alias FRANS dapatkan kemudian apabilashabu tersebut berhasil Terdakwa II. FRANSISKUS ASISI QIAKERAF aliasFRANS jual maka Terdakwa Il. FRANSISKUS ASISI QIAKERAF aliasFRANS akan membayar dengan sistim setoran; Bahwa Terdakwa Il.
FRANSISKUS ASISI QIAKERAF alias FRANSmendapatkan Narkotika jenis shabu dari seorang lakllaki yang bernamaWAWAN (belum tertangkap) dengan sistem shabu terdahulu Terdakwa. Il.FRANSISKUS ASISI QIAKERAF alias FRANS dapatkan kemudian apabilashabu tersebut berhasil Terdakwa Il. FRANSISKUS ASISI QIAKERAF aliasFRANS jual maka Terdakwa Il. FRANSISKUS ASISI QIAKERAF aliasFRANS akan membayar dengan sistim setoran; Bahwa Terdakwa Il.
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
Debby ardiansyah Bin Zainal Abidin
75 — 20
Suparman, sebanyak 1 (satu) kali angsuran dengan jumlahsebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan pada sistem akuntasiPT. SMS, total kerugian PT.
Suparman, sebanyak 1 (satu) kali angsuran dengan jumlahsebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Hal. 11 dari 27 Putusan No.190/Pid.B/2018/PN.MGLBahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan pada sistem akuntasiPT. SMS, total kerugian PT.
Suparman, sebanyak 1 (satu) kali angsuran dengan jumlahsebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).Kemudian setelah dilakukan pengecekan pada sistem akuntasiPT.SMS, total kerugian PT.
112 — 30
NIWAYAN GATRI ; 2 2222 2a nen n nnn nnn nen ncn cnc necesBahwa permainan kartu ceki telah berlangsung 10 (sepuluh) kali putarankemudian ditangkap oleh kepolisian ; Bahwa permainan kartu ceki yang digelar oleh para terdakwa menggunakanuang taruhan sebesar Rp. 2.000, (dua ribuBahwa sistem permainan kartu ceki adalah para pemain duduk secara melingkarmengitari alas permainan kemudian satu set kartu ceki dikocok oleh salah satupemain setelah kartu ditaruh diatas dialas bermain, para pemain mengambil
NIWAYAN GATRL ; 22 22252 n nnn n nner nnn cn ncn cence nescenceBahwa permainan kartu ceki telah berlangsung 10 (sepuluh) kali putarankemudian ditangkap oleh kepolisian ; Bahwa permainan kartu ceki yang digelar oleh para terdakwa menggunakanuang taruhan sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Bahwa sistem permainan kartu ceki adalah para pemain duduk secara melingkarmengitari alas permainan kemudian satu set kartu ceki dikocok oleh salah satupemain setelah kartu ditaruh diatas dialas bermain, para
NIWAYAN GATR ; 222 22222 n nnn cnc ncn ncn nnn cccBahwa permainan kartu ceki telah berlangsung 10 (sepuluh) kali putarankemudian ditangkap oleh kepolisian ; Bahwa permainan kartu ceki yang digelar oleh para terdakwa menggunakanuang taruhan sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Bahwa sistem permainan kartu ceki adalah para pemain duduk secara melingkarmengitari alas permainan kemudian satu set kartu ceki dikocok oleh salah satupemain setelah kartu ditaruh diatas dialas bermain, para pemain mengambil
NIWAYAN GATRI ; 2 222 nnn n nnn nnn nnn cen nen nnn ncnBahwa permainan kartu ceki telah berlangsung 10 (sepuluh) kali putarankemudian ditangkap oleh kepolisian ; Bahwa permainan kartu ceki yang digelar oleh para terdakwa menggunakanuang taruhan sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Bahwa sistem permainan kartu ceki adalah para pemain duduk secara melingkarmengitari alas permainan kemudian satu set kartu ceki dikocok oleh salah satupemain setelah kartu ditaruh diatas dialas bermain, para pemain mengambil
NIWAYAN GATRIL ; 2 2222 enn n nnn nnn ne nnn cnn cn cncBahwa permainan kartu ceki telah berlangsung 10 (sepuluh) kali putarankemudian ditangkap oleh kepolisian ; Bahwa permainan kartu ceki yang digelar oleh para terdakwa menggunakanuang taruhan sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Bahwa sistem permainan kartu ceki adalah para pemain duduk secara melingkarmengitari alas permainan kemudian satu set kartu ceki dikocok oleh salah satupemain setelah kartu ditaruh diatas dialas bermain, para pemain mengambil
PETRUS TANDI TANGKEALLO
Tergugat:
PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
99 — 20
Tunjangan Karyawan Golongan Crew(1) Tunjangan Makan dan Premi sesuai dengan sistem atau caraperhitungan, dan jumlah, yang berlaku sebelum dikeluarkannyaMemo 006 dan Memorandum ini; danHalaman 3 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm10.
(ii) Tunjangan Jabatan dengan sistem dan cara perhitungan yangberlaku sebelum dan = diumumkannya Memo 006 danMemorandum ini namun dengan jumlah yang disesuaikanmenjadi jumlah yang tersebut dibawah ini : Golongan Juru Mudibesarnya Tunjangan Jabatan Rp. 1.600.0002.
Tunjangan Karyawan Golongan Crew(1) Tunjangan Makan dan Premi sesuai dengan sistem atau caraperhitungan, dan jumlah, yang berlaku sebelum dikeluarkannyaMemo 006 dan Memorandum ini; dan(li) Tunjangan Jabatan dengan sistem dan cara perhitungan yangberlaku sebelum dan diumumkannya Memo 006 danMemorandum ini namun dengan jumlah yang disesuaikanmenjadi jumlah yang tersebut dibawah ini : Golongan Juru Mudibesarnya Tunjangan Jabatan Rp. 1.600.0002.
Tunjangan Karyawan Golongan Crew(i) Tunjangan Makan dan Premi sesuai dengan sistem atau caraperhitungan, dan jumlah, yang berlaku sebelum dikeluarkannya Memo006 dan Memorandum ini; dan(ii) Tunjangan Jabatan dengan sistem dan cara perhitungan yang berlakusebelum dan diumumkannya Memo 006 dan Memorandum ini namundengan jumlah yang disesuaikan menjadi jumlah yang tersebutdibawah ini : Golongan Juru Minyak, Tunjangan Jabatan Sebesar Rp.1.600.000,Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm2
77 — 38
terlalu berat, ataukah masih kurang sepadandengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaantersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untukmempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDISyang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologisterdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaanguna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalamhal pemidanaan, dan aspek model Sistem
sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidakterjadi disparitas dalam pemidanaan sehingga dalam penegakanhukum telah timbul adanya keadilan bagiterdakwa satu denganterdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut46Page 47 of 54aspek model keseimbangan kepentingan atau daaddader strafrecht,bukanlah mengacu pada sistem
tidak sepenuhnya menguntungkan karenabersifat antiauthoritarian values, sedangkan Model Family atauFamily Model dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu offenderoriented sehingga korban relatif kurang diperhatikan secara serius.Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakimmenyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianutseperti halnya model hukum Belanda yang bersifat daderstrafrechtoriented atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUMapabila mengacu dengan sistem
model Amerika hakekatnya relatifkurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telahmelakukan penjatuhan pidana berdasarkan model daad daderStrafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacukepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaanMajelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungankepentingan Negara, kepentingan masyarakat , kepentingan individu,kepentingan pelaku tindakpidana; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akanmemberikanpertimbangan yaitu akibat
untuk menurunkanmartabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori /filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakatlainnya;Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan /psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religiusdimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanyadisparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem
75 — 23
LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP02.239.913.3652.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena telahsesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalamDatabase Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan AktaNotaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit NurRachmat, SH.,M.KN.
Penggugat yaitu gugatan yang diajukanuntuk kepentingan umum yang diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatuperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatupihak, ic. Penggugatll, Penggugat Ill, dan PenggugatIV.5. Bahwa selain itu, secara hukum apabila Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat i.c.
Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkatkesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu banktidak mampu memenuhi kewajibankewajibannya kepada bank lain,sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampakberantaikepada bankbank lain.Ayat (3).
*Menimbang, bahwa dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan,Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungankonsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untukkepentingan orang banyak.Menimbang, bahve sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapatmerubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umumatau suatu aturan peraturan perundangundangan.
*Menimbang, bahve jelas untuk kepentingan personalindividual tidakdiakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saatmengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namunmasyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan,dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secaraHalaman 38 dari 49 Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2014/PN Mig.10.11.39general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikankonsumen secara keseluruhan.Bahwa selanjutnya
24 — 2
Pengadilan NegeriBandung tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) paket kecilseberat 19,22 ( sembilan belas koma dua puluh dua) gram.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut :e Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 terdakwa dihubungi olehYADI ( DPO) melalui telefon untuk mengambil sabu dengan cara sistem
YADI(DPO) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 terdakwadihubungi oleh YADI ( DPO) melalui telefon untuk mengambil sabu dengancara sistem temple didaerah dekat jembatan Rajamandala Kab.
Unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantaradealam jual belli,menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram ;Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantaradalam jual beli menerima Narkotika Golongan / dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya 19,22 ( sembilan belas koma dua puluh dua) gram, ketika padapada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 terdakwa dihubungi oleh YADI (DPO) melalui telefon untuk mengambil sabu dengan cara sistem tempel didaerah
18 — 5
Bahwa penombok ratarata menombok palingbesar sekitar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan paleng kecilsekitar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebutbersama rekan seprofesi ALEX SUKIRNO;Bahwa barang bukti Saksi dapat pada saat itu, uang tunai sebesarRp.699.000, (enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah beberan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buahbantalan/tatakan dadu dan 1 (satu) buah tempurung dadu;Bahwa sistem dan
Bahwa penombok ratarata menombok palingbesar sekitar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan paleng kecilsekitar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);e Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebutbersama rekan seprofesi Kusmadi;e Bahwa barang bukti Saksi dapat pada saat itu, uang tunai sebesarRp.699.000, (enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah beberan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buahbantalan/tatakan dadu dan 1 (satu) buah tempurung dadu;e Bahwa sistem
peduliapakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan yangdiperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwaTerdakwa diajukan ke sidang karena telah melakukan permainan judi, padahari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 22.00 Wib bertempat di DusunGlonggong Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;Menimbang, bahwa perjudian tersebut bersifat untunguntungan,dengan sistem
89 — 28
30) 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2012, loket H8-TNI AD Jambi.31) 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2013, loket H8-TNI AD Jambi;32) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2012 2013;33) Surat Perjanjian Nomor SP/170/I/2011/Rosarpras dan Nomor 04/DPD-JBI/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem
Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi;34) Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPD-JBI/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir.
Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi; 35) Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 01-1/DPD-JBI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir.
Kutipan Putusan Nomor 34/Pid.SUSTPK/2014/PN.Jmb34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)44)Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran LegalisasiRekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2011 yangditandatangani oleh Parto selaku Pgs. Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir.
Firdausselaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi;Surat Perjanjian Nomor SP/01/l/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPDJBI/I/2012tanggal 18 Januari 2012, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSIPropinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran LegalisasiRekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 yangditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir.
Firdausselaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi;Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 011/DPDJBI/I/2013tanggal 03 Januari 2013, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSIPropinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran LegalisasiRekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 yangditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir.
20 — 9
terdakwa harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sehinggasepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masapenahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjarayang dijatuhkan tersebut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;11Menimbang, bahwa sistem
pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legaljustice
253 — 45
Jalan Buper RT. 02 Desa SungaiGelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Mobil Toyota DynaWarna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI yang dikemudikan olehTerdakwa tersebut berpapasan dan dihentikan oleh Tim Opsnal Polres MuaroJambi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan setelahberhasil ditangkap ketika ditanya dokumen pengangkutan ternyata kayu yangdiangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SGKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem
permintaan Polres Muaro jambiatas hasil pengukuran, ahli pernah melakukan perhitungan kerugian PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan GRT (Ganti RugiTegakan) adalah sebesar Rp10.726.907 (sepuluh juta tujuh ratus duapuluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah); Bahwa prosedur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayusecara sah adalah memiliki izin resmi, membayar iuran/pajak kayu gunamendapatkan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu) yang dikeluarkan oleh Sistem
kayu, yang menurut Pasal 1 angka 29Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentangTata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SertaPemanfaatan Hutan, surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SKSHHK) adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasilhutan berupa memiliki izin resmi, membayar iuran/pajak kayu gunamendapatkan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu) yang dikeluarkan oleh Sistem
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reussemata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilandi Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaituTerdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjualnarkotika.
Semua tindakan dan sikaptersebut menginkari sistem peradilan yang adil,dan jujur, objektif danprofesional (sistem peradilan yang Fair Trail). Hal ini dilakukan denganmaksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan PasalHal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3520 K/Pid.Sus/2019114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009.
217 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diagram sistem kelistrikan,(Bukti P21).6.
Dalam proses pengesahan Rancang Bangun dan RekayasaKendaraan Bermotor (SKRB) dibutuhkan prasarana dan peralatanpemeriksaaan dan penelitian gambar teknis rancang bangun danrekayasa kendaraan bermotor yang akurat, sistem prosedurpenelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor,sistem informasi manajemen serta tenaga pemeriksa dan penelitigambar teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengujikendaraan bermotor.5.
dan Rekayasa terhadap KeretaGandengan paling sedikit meliputi:. rancangan teknis;. ukuran dan susunan;. material;. engsei dan bumper,abCcde. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;g. perisai kolong;h. alat perangkai;i. sistem rem;j. sistem roda;k. sistem axle; dan. sistem suspensi.Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa KendaraanBermotor terhadap Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:. francangan teknis;. ukuran dan susunan;. engsei dan bumper,
abc. material;de. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;f.tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;Halaman 70 dari 96 halaman.
Putusan Nomor 84.P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.g.h.m.n.perisai kolong;alat perangkai;kaki penopang;alat pengunci;sistem rem;sistem roda;sistem axle; dansistem suspensi.5) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa terhadapKendaraan Bermotor dimodifikasi paling sedikit meliputi:m~ 29 209 5 7 rancangan teknis;susunan;ukuran;material:kaca, pintu, engsei, dan bumper,sistem lampu dan alat pemantul cahaya;sistem
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlan Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation),
Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari Alas kaki lainnya: Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut Lainlain% BERDASARKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SPESIALISASIKEPABEANAN DAN CUKAI, SEKOLAH TINGGI AKUTANSI NEGARA2013 (ADANG KARYANA S)Sistem TakikSelain menggunakan sistem nomor, HS/BTKI juga menggunakan systemHalaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 536 B/PK/PJK/2016 takik (dash, ) untuk mengklasifikasi barang, dengan penjelasan sebagaiberikut:a. Pos (4digit) tidak diberi takik..
Selada: Selada kubis (selada bongkolan) Lainlain Chicory: Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum ) LainlainDi bawah ini disajikan contoh sistem takik dengan menggunakan contohyang sudah ada (pos tarif 0705.11.000):07.05Selada (Lactuca Sativa) dan Chicory (Chicorium spp), segaratau dingin,0705.10 Selada*Ingat, dalam HS/BTKI subpos 0705.10 tidak dicantumkankarena subpos tersebut dipecah lagi menjadi subpos 0705.11 dan 0705 19.0705.11.00.00 Selada kubis (selada bongkolan )Apabila pos tarif
0705.11.00.00 ingin dipecah lagi menjadi pos tarif yanglebih rinci, digunakan pemecahan menggunakan tiga takik, misalnya:0705.11.10.00 Segar0705.11.20.00 Dingin0705.11.90.00 LainlainPemecahan pos tarif (10digit) juga mengikuti pola di atas.Arti kata lainlainDalam klasifikasi BTKI dengan sistem HS kata Lainlain, berfungsi ntukmenampung barang yang belum disebut pada uraian jenis barangsebelumnya.Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 536 B/PK/PJK/2016Kata lainlain terdapat pada Bab, Pos, SubPos
Nasional.Untuk dapat memahami arti kata Lainlain, perhatikan halhal berikut ini:e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos, bandingkandengan uraian barang pada pospos terdahulu dalam bab yang sama.e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada sub pos, bandingkandengan uraian barang pada subsub pos terdahulu, dalam pos yangsama.e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos tarif, bandingkan denganuraian barang pada pospos tarif terdahulu, pada subpos yang samaStruktur pemecahan dan sistem
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Sukarso Bin Supardi
40 — 18
BERKAH SAMUDRA BAHARI sejak tahun 2016,sebagai Mualim di kapal ikan ini sampai dengan sekarang, untuk gajimenggunakan sistem bagi hasil dari tangkapan ikan yang didapat.
BERKAH SAMUDRA BAHARI sejak tahun2016, sebagai Mualim di kapal ikan ini sampai dengan sekarang, untukgaji menggunakan sistem bagi hasil dari tangkapan ikan yang didapat.Saya mendapatkan 3 bagian dari Anak Buah Kapal (ABK); Bahwa Pada saat di kapal KM.
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP,adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan denganmenggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahulpergerakan dan aktifitas kapal perikanan;2.
BERKAH SAMUDERA BAHARI adalah 84 GT,Sesuai Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik IndonesiaNomor 42/PERMENKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 12 disebutkan bahwa Setiap kapal perikanan berukuran >30 GT yangberoperasi di WPPNRI dan di laut lepas wajib memasang transmiter SPKPAhli menerangkan bahwa KM.
dilarangmenangkap operasional, alat jaring kering.bahwa benar berdasarkan analisis ahli Ridwan Nurzeha, S.Si selaku AnalisPergerakan Kapal Ikan pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada,Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanandengan berdasarkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) trackingKM. Putra Leo Santoso didapat posisi KM.