Penahanan Hakim PN Tipikor Smg. tanggal : 26 juli 2013 No:97/VVPen.H/2013.jo. No: 95/pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal : 26 juli2013 s/d 24 Agustus 2013.. Perpaniangan Penahanan Wakil Ketua PN Tipikor Smg. tgl:97/VllVPen.H/2013.Jo.No: 95/Pid Sus/2013/PN Tipikor.Smg; tanggal : 20Agustus 2013. Sejak tanggal : 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013;. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtertanggal : 16 Oktober 2013.

No. 321/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejak tanggal: 24 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkaraTelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa sertaBarang Bukti

LinceRomauli Raya)Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapanpenahanan oleh : == 222292 222 enon nnn nee ones1.2.Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2014 s/dtanggal 22 Januari 2014 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/dtanggal 3 Maret 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 7 Agustus2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;Putusan Perkara Nomor : 62/Pid.Sus/2014/PT.KPG, Halaman 19.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksamaperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Agustus2011 No. 459/Pid.B/2011/PN.Mks serta memori banding Terdakwa tertanggal 10Oktober 2011, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hakimtingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya dan pertimbangan hakim tingkat

pertama tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding ............Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.459/Pid.B/2011/PN MKS,Tanggal 18 Agustus 2011, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakimtingkat banding didalam menjatuhkan putusan sebagaimana keterangan saksiKasman,SE. disebutkan dalam putusan halaman 32, 33 dan 34:e Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 saksi diberitahukan

Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DanBendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada Dinas Komunikasi, InformatikaDan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018, pada hari Senintanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakang Gedung A KomplekPerkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

Januari 2018 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR

Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasHalaman 10 dari 45Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR

fakta yang sebenarnya terjadi adalahBahwa Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad buruk karenamembeli tanah fasus/fasos sebagai asset Pemda DKI Jakarta (Tergugat II );Penerbitan sertifikat tanah SHGB No.3397 ( dimana obyek SengketaSHGB No.0347/5/Grogol Utara dan SHGB No.03477/Grogol Utaraadalah pecahan dari SHGB No.3397) adalah perbuatan pidanadimana Sdr.Mohamad Idris ( selaku Turut Tergugat ) telah menjaditerdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dandiadili di Pengadilan TIPIKOR

Bahwa atas penerbitan SHGB 3397/Grogol Utara telah terjadi dugaanTindak Pidana Korupsi dalam penjualan/pelepasan asset berupa hakatas tanah Negara (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum milik PemerintahProvinsi DKI Jakarta) yang saat ini sedang dalam proses persidanganpidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam registerperkara nomor 04/PID.SUS /TPK/2017/PN.JKT.PST dan perkara no.05/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.5.

/d TurutTergugat X sebagai pemilik sertifikat yang sebenarnya tidak tahumenahu dan akibat perobuatan oknudimaksud, Turut Tergugat (MUHAMAD IRFAN IDRIS ) telah dilaporkan oleh Pemda DKI Jakartasebagai Terdakwa dalam Perkara Tindfak Pidana Korupsi denganNomor perkara Tipikor No.04/Pid.Sus/TPK/ 2017/PN.JktPst diPengadilan negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Dakwaanterlampir ( Bukti TT s/d TT X1 ) dan telah ditahan dalam penjarasejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan sekarang yangdiperkirakan sekitar

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000, (lima riburupiah) ;DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariSenin tanggal 15 September 2014, oleh Kami : DALIZATULO ZEGA,SH HakimTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,RIDWAN RAMLI,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 18 September 2014, olehPutusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 68 dari 54 Halaman69Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantuFARIDA MALEM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medanakan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;6.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, sejak tanggal 27September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medansejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 November 2015 ;8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26November 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;9.

Bukti P.16Surat Peraturan KPU Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal Maret 2013Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota ( Foto Copy sesuai Asli) ; Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum Penjara karena melakukanTindak Pidana yang diancam Dengan Pidana Penjara 5 Tahun atauLebih dari Pengadilan Negeri/ PH/TIPIKOR TERNATE Nomor : W28U2/828/HK.01/IIV2013 Tanggal 28 Maret 2013 ( Foto Copy, SesuaiAsli) ; Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM R. .KANWILMaluku Utara.Rumah Tahanan

(Foto Copy dari Foto Copy) ; Surat Ketua Pengadilan Tipikor TK Banding pada PT MalukuUtara Nomor : W284/971/HK.07/VIIV2013 tanggal 20 AgustusHal. 33 dari 55 hal Putusan No. 05/G/2013/PTTUN.MKS6. BuktiT.67. Bukti T 78. BuktiT 89. BuktiT.910. BuktiT.10 :11. BuktiT.11 :12. BuktiT.12 :2013 Tentang Status Hukum Dr.

dirugikan akibat keputusan KPU tersebut :Bahwa dasar hukum untuk menguji keputusan tersebut adalah didasarkanpada ketentuan bahwa setiap perbuatan pemerintah prinsipnya bisa diuji,walaupun secara wetmatigheid dibatasi tetapi secara rechtmatigheid tetapbisa dilakukan j~n nnn en nnn nnn nnn nnn mn nnn nmin nnnBahwa ketentuan pasal 51 huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tidak dapat dikenakan/diterapbkan kepada Penggugat karena tindak pidanayang dilakukannya didasarkan pada ketentuan undangundang tipikor

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHNIP : 19611231 198503 1 029 halaman 15 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/TipikorBanda AcehH. SAID SALEM, SH. MHNip. 19620616 198503 1006halaman 16 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/TipikorBanda AcehH. SAID SALEM, SH.

PaniteraPanitera Muda TIPIKOR,(Tgl.... 2019.)PARMANTO Halaman 15 dari 16hal. Putusan Nomor 106 /Pdt. /2019/ PT TJK.16Perincian ongkos perkara: Redaksi putusan ................:..:::008 Rp. 10.000, Meterai putusan ..................:ceee 6.000, Biaya PrOSS oo... cee eeeeeee eee ees 134.000,JUMIAN ooo cece cece eee cee eee ceeeee eee eenees Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah). =========== Halaman 16 dari 16hal. Putusan Nomor 106 /Pdt. /2019/ PT TJK.

,M.Humd.t.oRoni Susanta, S.HHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN BnaPanitera Pengganti,d.t.oMurdany, S.HUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EFEN D1, S.HNIP. 196612261990031003 Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Bna

PUTUSANNomor 914 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Wiryono, Pembahasan UndangUndang Tipikor, penerbit PT. SinarGrafika, Jakarta, cetakan I, Juni 2003,halaman 38);Dalam hal ini, jelaslah bahwa ada pihak yang diuntungkan darirangkaian perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam yaitu 65Orang penerima yang tidak berhak, yang telah diketahui olen Terdakwa danH.

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tindak menghapuskandipidananya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UndangUndang Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum berdasarkan Pasal 254 UndangUndang

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor atau berkedudukan Hukum diPerum.Graha Candi Mas , jln.Kalasan I Blok B No.27 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 .Pengadilan TIPIKOR tersebut :Telah membaca........Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tertanggal 27 April 2011, Nomor : 46/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca surat Penetapan

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TIPIKOR Surabayapada hari: Rabu, tanggal 28 September 2011, oleh kami TITIK BUDI WINARTISH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis , SAEPUDDIN ZAHRI , SH ,MH. Dan SANGADISH. sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu,tanggal O05 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.SUTRISNO,SH.MH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR Surabaya dan dihadiri olehJaksa/Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,SAIPUDDIN ZAHRI, SH.MH TITIK BUDIWINARTI, SH.M.H.SANGADI, SH.Panitera Pengganti,Drs. H. SYUHADAK SH.MH

DesaSukaraja (Asli).Tetap terlampir dalam berkas perkara.98 Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tigapuluh empat) lembar.Dirampas untuk Negara.8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur Nomor 21/PID/TIPIKOR

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai pidana penjara, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Surani bin Kiran tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;Hal. 51 dari 72 hal. Put.

Tipikor/2012/PN.Smda.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 11Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi Tanggal 04 Februari 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 05 Februari 2013;Memperhatikan pula Memori

SYAMSUL RAKANCHANIAGO, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, ttd ttdPROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH. M.HUM.ttdH.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor

No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.

Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan

No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.

/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai

tersebut :> Ditahan oleh:Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal11 November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di JalanSemarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/V/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRWADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor

kKeuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrsecara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukanaudit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

Subsidiaitr;woneee Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II/Hakim Ad Hoc Tipikor

Negara atauperekonomian Negara, dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP,meski tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor), masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIYATI SAPRIANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, serta dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota , Hakim

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/H. Hamrat Hamid, SH. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

.:10.Bahwa selama dalam masa penahanan oleh pihak Kepolisian ResortKabupaten Kebumen sampai Penggugat di sidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang sama sekali tidak pernahdijelaskan alasan penahanan Penggugat hingga dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan subsidair 1 (satu) bulan kurungan;11.Bahwa setelah menjalani = pidana penjara tersebut, kemudianPemerintah Daerah Kebumen menugaskan kembali kepada PenggugatHalaman