PeraturanHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 381/Padt.G/2020/PA.MpwMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Akta Kematian atas nama Sodikin,alat bukti tersebut merupakan akta autentik, yang membuktikan bahwaXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas namaPemohon, alat bukti tersebut merupakan akta

sebagaimana diatur olehhukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telahmenghadirkan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.7) serta dua orangsaksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyatacocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat buktidalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alatbukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan

Perk : PDM31/ Probo/Ep.1/ 03/2014, sebagaimana berikut dibawah ini :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa ia terdakwa Nanang Siswo Wardono, hari Senin tg!

PERKARAPDM12/Metro/03/2014, yang selengkapnya sebagai berikut :Pertama :Bahwa ia terdakwa AJI DARMA SAPUTRA Bin PRAMONO pada hariKamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu tertentu dalam tahun 2013, di parkiran Intan Futsal JIn. Khairbras Kec.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014 Nomor:PDM169/Mks/Ep/03/2014 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA:Bahwa ia terdakwa RUSDY GAFFAR, pada tanggal yang sudah tidak dapatditentukan lagi dalam tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di JI.

Nomor 2111 K/Pdt/2017Bahwa semua alasanalasan yang termuat dalam bab konvensi, mohondianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini;Bahwa bidang usaha Penggugat Rekonvensi didasarkan Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tertanggal 18 November 2014Pasal 1 ayat (1) dan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Bab Pasal 1 ayat (2);Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah badan usaha yang menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

SYAIFUL MANURUNG beserta seluruhlampirannya;Telah mempelajari barang bukti yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum di persidangan;Telah mendengar :e Pembacaan Surat Dakwaan;e Keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;e Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Maret2014 NO.REG.PERK : 14/RP.RAP/03/2014, yang pada pokoknyasupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1.

bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan padapembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor 068/68/I/2008 tertanggal 14 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sebagai berikut:1.

mempertahankan rumah tangga denganPenggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangpada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor058/10/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 70/PMK.03

/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P);Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan buktisaksi saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:1.

Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014, Nomor : 399/0.4.10/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5April 2014;24. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2014, Nomor:131/PNH/III/2014/PN.YK, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengantanggal 16 April 2014;5.

Mengadili Permohonan DispensalKawin;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.L sampaldengan P.11, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnyasecara mutatis mutandis dianggap telah telah dipertimbangkansebagaimana pertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P.11tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dlinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulistersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Hal. 11 dari

Khairuddin Bin Masse sebagai adik tiri lain ibu.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyatersebut Para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P1), (P2) dan(P3) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan bukti suratberupa (P4) sampai dengan (P24) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohonadalah merupakan fotokopi yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/

2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagaiHalaman 10 dari 16 hlm., Penetapan PA.

orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggaMajelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

Surat; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/16/V1/2014 tertanggal 09 Juni2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanBanjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda P.;B. Saksisaksi;1. ABDUL KHALIK bin H.

permohonan tersebut telah diumumkansesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14(empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itupermohonan tersebut harus diperiksa Sesuai dengan prosedur yang berlaku;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkansesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.B. Saksi1.

PeraturanMenterikKeuanganNomor 70/PMK.03/2014,maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwaPenggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah,wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mempawah dan telah mempunyai anakdengan ayah yang bernama Eko Budi Prasetyo (Tergugat);Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa akta kelahiran anak yangbernama Anak, alat bukti tersebut merupakan alt

Putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PDGIndonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik NOMOR :01/PB/MA/III/2014, NOMOR : 03 TAHUN 2014, NOMOR : 11/TAHUN 2014,NOMOR : 03 TAHUN 2014, NOMOR : PER005/A/JA/03/2014, NOMOR : 1TAHUN 2014, NOMOR : PERBER/O(/III/2014/BNN Tentang PenangananPecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke DalamLembaga Rehailitasi, oleh karena terdakwa belum diteliti oleh Tim AsesmenTerpadu,

PRINT500/0.5.29/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 02Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014.4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 10 Juni 2014, Nomor 179/ PID.SUS/2014/PNNjk, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap suratsurat dalam berkasperkara ini;Telah membaca pula;1.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang Ub WakilKetua tanggal 19/03/2014 No. 52/Pen.Pid/2014/PN.Mlg.