SAMPANG GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa, mobil penumpang Merek Rio dengan nomor pintu 296 Nomor Polisi BK1578 SN adalah milim saksi;Bahwa, BPKB Mopen Merek Rio tersebut sekarang menjadi jaminan padaPerusahaan Leasing di Kabanjahe;Bahwa, terdakwa sejak bulan Januri 2015 membawa Mobil tersebut denganperhitungan sistem setoran setiap harinya;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN KBJBahwa, saksi mendengar keterangan dari masyarakat Desa Perteguhen kalaumobil

Simpang Empat dan menemukan terdakwa di Sidikalang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dantidak merasa keberatan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1) Terdakwa RUMAH TANJUNG PERANGINANGIN Alias TANJUNGPERANGINANGIN, menerangkan :Bahwa, sejak bulan januari 2015 terdakwa membawa mobil penumpang merek Riodengan nomor pintu 296 nomor polisi BK 1578 SN yang merupakan milikSampang Ginting, dengan sistem

mengendarai sepeda motor milik Moran menuju pajak singa,namun sesampainya di Simpang Empat Desa Ndokum Siroga, mobil saksidiberhentikan oleh 4 (empat) pemuda Desa Jeraya dan saksi mengetahui bahwajeruk tersebut adalah hasil curian setelah di kantor Polsek Simpang EmpatBahwa, menurut pengakuan terdakwa di persidangan bahwa sejak bulan januari2015 terdakwa membawa/ sebagai supir Mobil Penumpang Merek Rio denganNomor Pintu 296, Nomor Polisi BK 1578 SN yang merupakan milik saksi SampangGinting, dengan sistem

sepeda motor milik Moran menuju pajak singa, namunsesampainya di Simpang Empat Desa Ndokum Siroga, mobil saksi diberhentikanoleh 4 (empat) pemuda Desa Jeraya dan saksi mengetahui bahwa Jjeruk tersebutadalah hasil curian setelah di kantor Polsek Simpang Empat;Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa di persidangan bahwasejak bulan januari 2015 terdakwa membawa/ sebagai supir Mobil PenumpangMerek Rio dengan Nomor Pintu 296, Nomor Polisi BK 1578 SN yang merupakan miliksaksi Sampang Ginting, dengan sistem

Sistem Reproduksi : dalam batas normal. Ekstremitas/alat gerak : Terdapat satu luka iris dengan dasar kemerahanpada jari manis tangan kiri sisi punggung koma berukuran satu koma duacentimeter koma lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satucentimeter.

Sistem Reproduksi : dalam batas normal.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi Medan dan Pengadilan MiliterI02 Medan tidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalammenyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan sebagaimana Pasal 127 Ayat (1)Huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009,khususnya sistem pembuktian yang digunakan dalam menilai seluruh alatbukti yang diajukan karena menurut Pemohon Kasasi seluruh alat bukti yangdiajukan sangat lemah dan

Bahwa minimnya kualitas alatalat bukti yang ada apabila dihubungkandengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh JudexFacti dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikanPemohon Kasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukumpidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Pemohon Kasasibertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarangmengabaikan Hukum Acara Pidana/hukum formal yaitu ketentuan yangmenjadi dasar untuk menegakkan hukum material

Bahwa PemohonKasasi mencermati putusan Judex Facti tidak menerapkan sistempembuktian yang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktianHal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 298 K/MIL/2017kesalahan Pemohon Kasasi.

Maka dalam perkara Pemohon Kasasi inisecara tegas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan olehJudex Facti tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut caradan dengan alatalat bukti yang sah menurut undangundang sehinggaPemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan bersalah.8.

Ayako ke Pemohon Banding yangmenyebutkan bahwa penjualan kepada Pemohon Bandingdilakukan dengan sistem beli putus disertai diskon sebesarRp 100.000,00 dan Rp 150.000,00, serta menyanggah adanyaPerjanjian Nomor 109/Ayk/SK/IV/2007;Bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Terbandingberupa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 109/Ayk/SkA//2007,Surat Perincian Data Pembelian Motor, Cek Pembayaran, SuratJawaban Konfirmasi Pihak Ketiga dan Surat Nomor296/Ayk/Sk//2015 tanggal 9 Januari 2015 berupa surat

Pemesanandilakukan melalui telepon, pengiriman barang dijemputsendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dan pembayarandilakukan melalui cek atau bilyet giro;Bahwa dari Surat Jawaban Konfirmasi Nomor 296/Ayk/Sk/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani olehPimpinan CV Ayako (Herman Yasin) diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali membeli motor baru dari CVAyako dengan sistem jual beli putus.

Dijelaskan pula dalamsurat tersebut bahwa yang dimaksud dengan sistem jual beliputus adalah adalah CV Ayako menjual secara Cash kepadaCV Dimas Motor.

Bahwa dengan demikian berdasarkan datadata dan faktafakta tersebut nyatanyata Termohon Peninjauan Kembalitelah melakukan pembelian motor baru dengan sistem jualbeli putus;h. Bahwa selain itu, terdapat buktibukti bahwa TermohonPeninjauan Kembali melakukan pencatatan penjualan(Laporan Penjualan) dan persediaan (Laporan Sisa StockSepeda Motor Baru dan Laporan Investasi Stock) perbulannya yang diketahui dan ditandatangani sendiri olehpengurus Termohon Peninjauan Kembali (lr DomikusSuprianto).

berupa 1 (Satu) bilahpedang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 60 cm lebar 5cm tanpa gagang tersebut tanpa ijin dari yang berwenang serta tidak adahubungannya dengan pekerjaan Anak yang seharihari sebagai pelajar diSMP Muhammadiyah 1 Mlati.Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum karena Anak didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkandakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak denganunsurunsur sebagai berikut :1.

Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2020/PN Smnbaik untuk keimanan, mental, spiritual maupun akademik, serta pihak masyarakatsetempat masih dapat menerima dengan baik akan kehadiran Anak dilingkungannya dengan bimbingan yang intensif, dan Penuntut Umum di dalamTuntutannya menuntut Anak untuk dijatuhi pidana Pengawasan selama 10(sepuluh) bulan, atas halhal tersebut maka Hakim mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UndangundangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

berpendapat bahwa pidana yangdijatunkan berupa pidana pokok yaitu pidana Pengawasan dipandang telah sesuaidan setimpal dengan perbuatan Anak mengingat Anak masih begitu muda danmasih dapat memperbaiki dirinya untuk kehidupan di masa datang yang lebih baikdengan mengingat bahwa tujuan penjatuhan pidana tersebut sebagaipelajaran/peringatan agar Anak sadar/insyaf serta tidak mengulangi perbuatannyalagi;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 77 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Bahwa benar menurut Ahli, syarat untuk memperoleh izin perdaganganB2 untuk memperoleh SIUP B2, DTB2 mengajukan permohonan secaraelektronik melalui laman hittp://sipt.kemendag.go.id dengan mengunggahdokumen berupa : NIB ; Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Propinsi ; Surat Penunjukkan dari PB2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIByang berlaku sebagai APIU (Angka Pengenal Importir Umum); SuratPernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaanmenyatakan telah memiliki Sistem

Tanggap Darurat yang dilengkapi dengannama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah.Untukmemperoleh SIUPB2, PTB2 harus mengajukan permohonan kepada Gubernurdengan melampirkan dokumen : NIB ; Berita Acara Perusahaan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten / Kota ;Memiliki Surat Penunjukkan dan DTB2 ; Surat Keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan tenaga ahli dibidang B2 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun2019 tanggal 19 Juni 2019) Bahwa benar menurut Ahli, Sodium

Bahwa benar menurut Ahli, syarat untuk memperoleh izin perdaganganB2 untuk memperoleh SIUP B2, DTB2 mengajukan permohonan secaraelektronik melalui laman hittp://sipt.kemendag.go.id dengan mengunggahdokumen berupa : NIB ; Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Propinsi ; Surat Penunjukkan dan PB2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIByang berlaku sebagai APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ; Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawabperusahaan menyatakan telah memiliki Sistem

Tanggap Darurat yangdilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikandengan ijazah.Untuk memperoleh SIUPB2, PTB2 harus mengajukan permohonan kepadaGubernur dengan melampirkan dokumen :NIB ;Berita Acara Perusahaan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten / Kota ; Memiliki Surat Penunjukkan dan DTB2 ; Surat Keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan tenaga ahli dibidang B2 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun2019tanggal 19 Juni 2019) Bahwa benar menurut Ahli, Sodium

Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi Medan dan Pengadilan MiliterI02 Medan tidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalammenyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidanapenyalahgunaaan Narkotika Golongan sebagaimana Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009,khususnya sistem pembuktian yang digunakan dalam menilai seluruh alatbukti yang diajukan, karena menurut Pemohon Kasasi, seluruh alat buktiyang diajukan sangat lemah dan

Bahwa minimnya kualitas alatalat bukti yang ada apabila dihubungkandengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh JudexFacti dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan PemohonKasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidanamengatakan meskipun secara materil perbuatan Terdakwa bertentangandengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikanHukum Acara Pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasaruntuk menegakkan hukum material atau

Bahwa Pemohon Kasasi mencermatiputusan Judex Facti tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianutKUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktiansehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa.

TarBerdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap Anak yangBerkonflik dengan Hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi olehPembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain pada setiap tingkatpemeriksaan dimana Penasihat Hukum tersebut dapat memberikan bantuanhukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umumserta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilanberjalan lancar;Terdakwa

Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 4/Pid.SusAnak/2017/PN.Tar tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.SusAnak/2017/PN.Tar tanggal24 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan keterangan terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Majelis Hakim akan memperhatikan danmempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atasnama Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa faktor utama anakterlibat dalam tindak pidana ini adalah karena anak tidak memiliki pekerjaan,pendidikan yang cukup dan pendidikan agama yang baik, oleh karena itu mohonterhadap anak dijatuhi hukuman yang seringanringannya atau diasuh olehlembaga sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d dan huruf eUU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

memberatkan: Perbuatan Terdakwa tergolong tindak pidana berat; Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih muda dan labil;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP, dan UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Kalau toh ada dalam penjelasan atas pasal yang seharusnyamembutuhkan penjelasan tertulis CUKUP JELAS, meskipun sebenarnya belumbahkan tidak jelas.Menimbang, bahwa pencantuman ancaman pidana minimal khususmerupakan penyimpangan dari sistem KUHP. Dalam merumuskan ancamanpidana, KUHP menganut sistem maksimal. Oleh karena itu aturan atau sistempemidanaan dalam Undangundang Narkotika yang baru ini tidak sejalan denganKUHP karena menerapkan sistem minimal khusus.

Barda Nawawi Arief,S.H dalam bukunyaPenegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulan Kejahatan,Penerbit Kencana Jakarta , cetakan Tahun 2007 halaman 192 menyatakan :Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb14Penyimpangan UU di luar KUHP terhadap sistem yang ada didalamKUHP memang dapat dilakukan. Namun seharusnya disertai denganpedoman atau aturan penerapan pidananya minimal yang bersifatkhusus pula .

Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sejumlah Rp269.000, (dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/G/2020/PTUNPLG diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dan dikirimkan secaraelektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang

Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, Sesuai denganSurat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUNPLG tanggal 1 Desember 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 33/G/2020/PTUNPLG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem

Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon ataukuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negarayang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas harisetelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik kepadapara pihak melalui sistem

informasi pengadilan, yakni tanggal 22 Oktober 2020,maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembandingdan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dihitung setelan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo diucapkan dalam persidangan dandikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 4November

Adami bin Hayatullah, yakni perkara a guo diperiksa dengan asasperadilan orang dewasa dengan menerapkan ketentuan qanun seutuhnyasepanjang telah diatur, sementara terhadap Putusan Pidana Anak MiftahulJannah binti Anmad Yani a quo, telah diterapkan Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat, sehingga proses persidangannya berdasarkanUndangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,dengan penyelesaian

Adami bin Hayatullah (Vide Pasal 1 angka 6, 7 dan 14, Pasal 44, Pasal 60Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak). Meskipun dalam proses pemeriksaan perkara Anak Miftahul Jannah bintiAhmad Yani terbukti telah melakukan jarimah zina sebagai pasangan dariTerdakwa M.

Pasal 1 angka 6, 7 dan 14, Pasal 44, dan Pasal 60 Undangundang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segalaketentuan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenerima permohonan banding Pembanding /Jaksa Penuntut Umum.Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Sigli Nomor 11/JN/2020/MS.Sqji,tanggal O09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 RabiulAwal 1442 Hijriyah.Dengan Mengadili Sendiri1. Menyatakan Terdakwa (M.

HOME CENTERINDONESIA yang berlokasi di Informa Qmall Banjarbaru = yaitumemastikan berjalannya operasional baik dilapangan maupun secaraadministrasi berjalan sesuai dengan SOP perusahaan, hasil pelaksanaantugas saya tersebut saya laporkan kepada Area Manager IV atas namaSaudara JONI.Bahwa sistem penjualan barang di PT.

Kemudian Kasir menerbitkan bokingantersebut di sistem computer perusahaan, setelah itu Costumer melakukanpembayaran. Setelah Costumer melakukan pembayaran, bagian Kasirmenerbitkan Receipt.

HOMECENTER INDONESIA yang berlokasi di Informa Qmall Banjarbaru sayabelum bisa menjelaskan karena untuk saat ini sistem komputer dikantorkami masih gangguan.Bahwa pada periode bulan Desember 2020 sampai dengan sekarangSaudari HERIYANTI atau Saudari JANNATUR RAHMI atau Caostumerlainnya tidak ada membeli barang di PT.

DANA KINI INDONESIA, hasil pelaksanaan tugas saya tersebut sayalaporkan kepada Leader atas nama Saudara MICHAEL CRISTANTO.Bahwa bagaimana sistem pengajuan kredit di PT.

DANA KINIINDONESIA hanya dapat dilakukan melalui sistem yang sudah sayajelaskan tadi, dan untuk di Kalimantan Selatan kredit hanya dapatdiajukan melalui perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PT. DANAKINI INDONESIA seperti PT. HOME CENTER INDONESIA melalui Salesdan PT. ACE HADWERE INDONESIA melalui Costumer Service.Bahwa terkait ada atau tidaknya Costumer PT.

arisan yang diselenggarakan oleh NI KETUT PARTINIadalah arisan Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per anggota, dimulaitanggal 14 Januari 2015, beranggotakan 108 orang yang dibagi menjadi2 (dua) kelompok yaitu : Kelompok dan Kelompok Il masing masingberanggotakan 54 orang, dan penarikan diselenggarakan secarabersamaan setiaap 15 hai sekali atau sebulan dua kali dan Pada arisanini Penggugat ikut 2 (dua) arisan, yaitu : 1 (satu) arisan pada kelompok dan 1 (satu) arisan pada Kelompok Il ;Bahwa adapun sistem

arisan yang diselenggarakan baik oleh WAYANMERTA maupun NI KETUT PARTINI tersebut diatas adalah dilakukandengan sistem penawaran dalam setiap putarannya (penarikannya),dimana anggota yang menawar dengan jumlah tertinggi dialah yangmendapatkan arisan tersebut.

Bahwa sisitem arisan dengan sistem tender, bahwa siapa yang palingbanyak mengajukan tender merekalah yang memenangkan arisantersebut dan saksi juga dengan menggunakan system tender ; Bahwa saksi lupa berapa uang yang dipinjam oleh Tergugat ; Bahwa saksi mengetahui adanya hutang piutang dalam arisan antaraPenggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak secara jelas kapanTergugat mengambil uang arisan milik Penggugat ;Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi

Karangasem ; Bahwa saksi pemegang arisan yang anggotanya 10, 35, 46, 52 dan 54orang dan salah satu anggotanya NI NENGAH DURYA, termasukPenggugat dan Tergugat dan tiap penarikannya setiap 15 (lima belas)hari atau 1 (satu) bulan sekali ; Bahwa sistem arisan yang saksi pegang adalah sama dengan arisanyang lainnya yaitu dikocok siapa yang menang merekalah yang memilikiarisan tersebut, tetapi juka ada yang menender diperbolehkan, siapayang tender paling tinggi merekalah yang mendapatkan arisannya ;Halaman

arisan yang diselenggarakan tersebutadalah dilakukan dengan sistem penawaran dalam setiap putarannya(penarikannya), dimana anggota yang menawar dengan jumlah tertinggi, makadialah yang mendapatkan arisan tersebut ;Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pat.G/2016/PN.

empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasilpenjualan tabung gas tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhanseharihari.Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, SMK Negeri 3 Meulabohmengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur an diancam Pidana dalamPasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana joUURI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

di atasdan telah pula diperlihatkan kepada saksisaksi dan terdakwa dan oleh yangbersangkutan membenarkannya;Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum seperti termuatdalam surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim PengadilanNegeri Meulaboh memutuskan:1.Menyatakan terdakwa BUDI (nama samaran) dinyatakan bersalah telahmelakukan perbuatan pidana yaitu Pencurian denganPemberatansebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke4 danke5 KUHP Jo UURI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak ;Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara Tunggal, makaHakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut yaituPasal 363 ayat (1),ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP jo. UU RI No.11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Unsur barangsiapa;2.

NAMA SAMARAN) berdasarkanLaporan Penelitian Kemasyarakatan yang ditanda tangani oleh Chairani,SHselaku Pembimbing Kemasyarakatan dan mengetahui oleh Kepala Bapas yaituJumadi,SE tertanggal 14 Nopember 2014 , bahwa (Terdakwa) lahir diPanggong pada tanggal 26 juni 1997, jenis kelamin Lakilaki ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwapada saat melakukan tindak pidana masih berumur 17 Tahun 5 bulan dan 12hari maka dakwaan kepadanya masih dalam ruang lingkup dan dikatagorikandalam Sistem

Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan danmeringankan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkankepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yangdilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapterdakwa juga harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ;Memperhatikan pasal 363 (1) ke3, Ke 4 dan ke 5 KUHP jo.UU RI No.11Tahun 2012 Tentang Sistem

dan Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiaManusia Bahwa PT Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia " atau disingkat LPKNI" adalah Perseroan Nomor AHU04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan HukumPerseroan dan PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaHalaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/201710.dengan NPWP 02.239.913.3652.000 yang Berkedudukan di KotaMalang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yangdisimpan di dalam Database Sistem

Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimanadi Maksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut:1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumenuntuk melindungi diri;2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ataujasa;3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan, dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;4) Menciptakan sistem

yangberlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telahdan akan merugikan konsumen secara keseluruhan;Namun ternyata dalam gugatan a quo, pihak Penggugat mengajukangugatan untuk kepentingan individu Penggugat II in person semata danbukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasasecara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka atas dasarhal tersebut jelas Penggugat tidak memiliki kKepentingan yang cukupdan layak serta tidak memenuhi syarat formal sebagaimana

Bahwa dalam Buku I Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen inisebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentinganorang banyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubahatau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atausuatu aturan perundangundangan, bukan untuk kepentingan individualsuatu pihak i.c. Penggugat Il;4.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandungunsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untukmendapatkan informasi;5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnyaperlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur danbertanggungjawab dalam berusaha;6.

Subjek hukum ini dapatberupa individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechts persoon);Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapaatau Ssiapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkanHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Tmt Ketua Anggota Anggota II karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalamsurat dakwaan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Tmt Ketua Anggota Anggota II diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidanayang disertai dengan kekerasan, maka terhadap pidana pembatasan kebebasanyang dijatunkan terhadap Anak paling lama % (satu perdua) dari maksimumpidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dan ditentukanbahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang, bahwa Pasal 85 Undangundang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

saat melakukan pidana hinggasaat ini telah berusia di atas 14 (empat belas) tahun sehingga terhadap Anakdapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan berupa penjara di LPKA yangmana lama dan tempat menjalani pidana telah dimusyawarahkan oleh MajelisHakim dengan mempertimbangkan keadaan pribadi Anak dan Anak Korbanserta kondisi saat terjadinya perbuatan, yang selanjutnya akan disebutkan padaamar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

LPKA juga dapat memberikansex education terhadap warga binaannya terlebih terhadap anak di bawah umurdiperlukan sex education yang lebih mendalam agar Anak dapat teredukasi dandapat mengendalikannya dengan baik;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untukmenjatuhkan tindakan perawatan di Lembaga Penyelengaraan KesejahteraanSosial (LPKS), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UndangUndangNomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi UndangUndang, Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

identitas Pemohon dalam dokumen Kartu Keluarganomor sudah tidak terbaca jelas, yang terbit tanggal 10 Desember 2001atas nama kepala keluarga Suyono tersebut disebabkan ketidaktahuanPemohon;Bahwa orang yang tersebut pada dokumendokumen tersebut adalahorang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap : Susilo lahir diSumberjo tanggal 25 Juni 1980, yang mana identitas yang dipergunakansaat ini adalah nama lengkap : Susilo lahir di Sumberjo tanggal 25 Juni1980 dan data tersebut sudah terdaftar dalam Sistem

Pemohondalam dokumen Kartu Keluarga nomor sudah tidak terbaca jelas, yang terbittanggal 10 Desember 2001 atas nama kepala keluarga Suyono tersebutdisebabkan ketidaktahuan Pemohon;Menimbang, bahwa orang yang tersebut pada dokumendokumentersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap :Susilo lahir di Sumberjo tanggal 25 Juni 1980, yang mana identitas yangdipergunakan saat ini adalah nama lengkap : Susilo lahir di Sumberjo tanggal25 Juni 1980 dan data tersebut sudah terdaftar dalam Sistem

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa"keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain".Bahwa minimnya kualitas alatalat bukti yang ada apabila dihubungkandengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh JudexFacti dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikanPemohon Kasasi dan terkesan

Bahwa Pemohon Kasasimencermati putusan Judex Facti tidak menerapkan sistem pembuktianyang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponenHal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 411 K/MIL/201710.11.12.sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktiankesalahan Terdakwa.

Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secarategas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh JudexFacti tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dandengan alatalat bukti yang sah menurut undangundang sehinggaTerdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.Bahwa hukum pembuktian dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakanoleh Judex Facti karena apabila dinilai berdasarkan alatalat bukti yangada, sebagai lembaga peradilan yang profesional di bidangnya tentunyamampu memberikan

Simalungun ;Bahwa saksi bersamasama dengan Saksi DEDI HARIADI, YUDI DHARMA,dan Saksi EDI SINAGA mendatangi tempat tersebut dimana Terdakwa sedangmengetik pesan singkat pada sebuah HP yang berisikan pesanan tebakan angkaperjudian jenis Kim Hongkong dengan cara pembeli atau pemasang membelinomor tebakan angka pada Terdakwa, dengan sistem permainan tebakan 2 (dua)angka bila berhasil menebak akan memeproleh hadiah sebesar Rp. 60.000,(Enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiahsebesar

Simalungun ;e Bahwa saksi bersamasama dengan Saksi EDI SATRIA, YUDI DHARMA, danSaksi EDI SINAGA mendatangi tempat tersebut dimana Terdakwa sedangmengetik pesan singkat pada sebuah HP yang berisikan pesanan tebakan angkaperjudian jenis Kim Hongkong dengan cara pembeli atau pemasang membelinomor tebakan angka pada Terdakwa, dengan sistem permainan tebakan 2 (dua)angka bila berhasil menebak akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,(Enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiahsebesar

Simalungun ;Bahwa Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi EDI SATRIA bersamasamadengan Saksi DEDI HARIADI, YUDI DHARMA, dan Saksi EDI SATRIAmendatangi tempat tersebut dimana Terdakwa sedang mengetik pesan singkatpada sebuah HP yang berisikan pesanan tebakan angka perjudian jenis KimHongkong dengan cara pembeli atau pemasang membeli nomor tebakan angkapada Terdakwa, dengan sistem permainan tebakan 2 (dua) angka bila berhasilmenebak akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000, (Enam puluh riburupiah

Marga Hasibuan (DPO) dari setiappembelian nomor dari masyarakat atau pemasang dengan sistem keuntunganyang diperoleh Terdakwa sekitar 20% (Dua puluh persen) dari hasil penjualanTebak Angka Kim Hongkong ;Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa antara lain, uang sebesarRp.472.000, (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan 2 (Dua) buah HPmerk Nokia warna hitam berisi pesanan tebak angka jenis Kim Hongkong danselanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang telah disita tersebut dibawa

brutto0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (Satu) buah pipa bekas digunakan berisikanshabushabu dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram milik AnakXXXXXXXXXXXXXXXX dan Aditya als Tia benar positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoUU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem

(nol koma sebelas) gram dan 1 (Satu) buah pipa bekas digunakan berisikanshabushabu dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram milik AnakXXXXXXXXXXXXXXXX dan Aditya als Tia benar positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoUU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang yang diperiksa milikAnak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Aditya als Tia benar positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11tahun 2012 tentang Sistem

UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 3Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 60/Pid.SusAnak/2020/PN Lbp., tanggal 17 September 2020 yang dimintakan bandingtersebut, sekedar