LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah KotaTernateAgama : IslamPekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Halmahara Selatan/ mantanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah Kabupaten Halmahera TimurB PENAHANANe Penyidikan : Tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum : Penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan05 Mei 2013 ; Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2013 s/d 16 Mei 2013, Rutan ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR

pada Pengadilan Negeri Ternatesejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013, dalam rutan ;e Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku Utara 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013, dalam Rutan ;e Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku Utara sejak 15 Augustus 2013 s/d 13 September 2013, dalamRutan ;Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya, yaituM.

SALEH, SH, SAHNAWI UMAR, SH, ISHAK RAJA, SHI, USMAN Hi.SOLEMAN, SH, RISNO NASIR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari2013 No. 02/ADV/DMNDK/SKH/PID/II/ 2013 yang telah didaftar di KepanitraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate NO. 06/SK.Pid.Tipikor/2013 Pn.Tte tanggal 22 April 2013 dan FAKHRI LANTU, SH berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 08/ADV/MNDK/SKH/PID/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang telahdidaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate NO

NUR Hi.SALEH, SH & REKAN beralamat di Jalan Sultan Khairun no. 54 Ternate dan di JalanSoakonora, Kelurahan Soa No. 138;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Ternate, tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa DRS. RUSDAN T.

keuangan Negara ada 3 yaitu Finansial, pembentukanSPI dan PerundangUndangan yang berlaku ;Bahwa untuk Rekomendasi BPK berupa Sanksi Administrasi adalah berupateguran dan lainlainnya dan apabila Sanksi administrasi tersebut tidak di tindaklanjuti baru dapat diberikan Sanksi Pidana ;Bahwa untuk diangkat sebagai PLT harus setingkat, atau diatas satu tingkat dandibawa satu tingkat dari jabatan tersebut ;Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintakan sebagai Ahli dalam persidanganperkara korupsi di Pengadilan Tipikor

harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor

No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.

Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan

No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.

/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai

Pemalang, tanggal 20 Maaret 2013, No: O1/Pen.Pid/2013/PN.Pml. sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal29 April 2013;Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, tanggal 26 April 2013,No.Sprint: 342/03.22/Ft. 1/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15Mei 2013;Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal O08 Mei 2013, No: 53/Pen.Pid/Sus/H/ 2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

,MH., (keduanya Hakim Adhoc)masingmasing selaku HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan padapersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 17 September2013, oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh PUJA WAHANA, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR di Pengadilan NegeriSemarang, dengan dihadiri oleh MARVELOUS, SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa yang tidak didampingiPenasihat Hukum Terdakwa .Hakim Anggota

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, Jaksa / Penuntut Umummenyatakan banding pada tanggal 23 September 2013 No. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.Semarang, Oktober 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRIBANOWO. SH.MM..NIP. 19580504 198203 1008.

Perpanjanan I oleh Ketua Penadilan Tipikor Tinkat Banding pada PengadilanTingi Denpasar tanggal 23 Mei 2014 No. 24/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Dps.sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 :6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 27 /PEN.PID.SUS / 2014 / PT.TPK.DPS. sejak tanggal 2 Juli 2014 sampaidengan tanggal 31 Juli 2014 ; 7.

Penahanan Hakim Tingi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasartangal 10 Juli 2014 Nomor : 28 / Pen.Pid.Sus. / 2014 / PT.TPK.Dps. sejaktanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ; 8.

Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2014Nomor : 29/PEN.PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS. sejak tanggal 6 Agustus 2014sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 07 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.DPS. dalamperkara terdakwa tersebut diatas :Menimbang, bahwaberdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tahun/ 5 September 1952Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan KotaAtambua, Kabupaten BeluAgama : KatholikPekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Ketua Panitia Pemeriksapada Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenBelu Tahun 2007)Pendidikan : S1Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan):e Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 01 September 2013;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24September 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23Nopember 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 23 Desember 2013;e Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada

., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH. ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.ttd./ Prof. Dr.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal 14 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSSalinan Putusan Sesuai dengan Aslinya.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,DARNO, SH.,MH.,NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal 15 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSHal 16 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

No. 21/G/2019/PTUN.PLKe.Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat PenyampaianData PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, menyampaikandata PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

No. 21/G/2019/PTUN.PLKbiasa atau umum bukan tindak pidana tipikor. Sehingga dalilPenggugattersebutsama sekali tidak benar.. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 15, angka16, angka17 Tergugat ajukan jawaban sebagai berikut ;a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Utara tersebut dasarnyaadalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :56/Pid.B/ 2008/PN.

tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopisesuai dengan asli) j2e nner ree ere: Notulen Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerahpembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi oleh PNS danPelanggaran Disiplin PNS, tanggal 20 Desember 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian DaerahKabupaten Barito Utara Nomor : 862/250/BKPSDM tertanggal21 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asili) ;Format Contoh 1 Keputusan Pembementian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor

tanggal 27 Juni 2015sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampaidengan tanggal 11Agustus 2015;5 Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29Agustus 2015;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Agustus 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal27 Nopember 2015;8 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 27 Desember 2015;9 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;10 Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai

Dalam hal iniTurut Termohon (BPKP) selaku auditor belum memiliki bukti yang cukup,kompeten dan relevan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam perkara dugaan tipikor tersebut.Bahwahal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan

Bahwa dilanjutkan atau tidaknya proses penyidikan atas perkara tipikor tersebutsepenuhnya adalah kewenangan Penyidik dan tidak terikatpadaadatidaknyaHal 26 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.

termasuk sebagai korban ataupun Pelapordalam perkara tindak pidana korupsi yakni negara yang sudah diwakili olehKejaksaan.Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo PPNo 71 Tahun 2000 tidak mengatur hak gugat (legal standing) dari Pemohonsebagai lembaga swadaya masyarakat yang telah mempunyai persyaratansebagai Perkumpulan Masyarakatan Anti Korupsi Indonesia, sehinggaPemohon tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengajuan gugatanPraperadilan atas terbitnya SP3 terhadap dugaan tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

PUTUSANNo. 2327 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr.

MATHEUS REMANG,SE.6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Pontianak No. 02 / Pid.Sus /TP.Korupsi/ 2013 / PNPTKtanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr. FADLY PERSI MARS, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa dr.

keputusan yakni tidak mempertimbangkansama sekali alasanalasan kami dalam mengajukan Bandingsebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas atasringannya penjatuhan pidana rhadap Terdakwa sehingga PutusanPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 02/Pid.sus/Tipikor

TPK /2015/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUPARLI Bin HARJO SUYITNOTempat lahir : Seputin BanyakUmur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Agustus 1968Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016.Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tnggi Tipikor sejak tanggal 10Maret sampai dengan tanggal 8 April 2016Page 1 of 178Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah ditanyakanoleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa tidak bersedia

Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.Penyidik serjak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus2017;Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal15 September 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 September 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 1 Nopember 2017;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggalHalaman 1 dari 78, Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2018/PT SBY25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;Perpanjangan ke (satu) Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak

tanggal 9 Pebruari 2018 sampaidengan tanggal 10 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Maret 2018 sampaidengan tanggal 9 Mei 2018.Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang bernama YulianaHeriantiningsih, S.H., M.H., Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama,S.H. yang berkantor di Jalan Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang KecamatanGenteng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). DalamPasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalamPasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebih jelaslagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal iniHalaman 27 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bonmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperudangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanaMenjawab

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Oktober 2017sampai dengan tanggal 27 November 2017;10.Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanansejak tanggal 22 November 2017;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernamaM.

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,yang dilakukan terdakwa dengan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, Pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yangdisimpan karena jabatannya

Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari padahari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagaiHakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE DdanDARWIN PANJAITAN SH (Hakimhakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketuadengan

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPkK/2017/PT. BJM Halaman 1 dari 328.

Seribu);Kelistrikan Pemerintahan Pendidikan : S2; Dalam perkara ini Terdakwa dan Terdakwa II ditahan di rumah tahananoleh:1.Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 201 3;Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utarasejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 NovemberDiperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013sampai dengan tanggal 30 November 2013;"Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26Desemiber 22011 Stsseeessecensreeecnmeeeareeeeeremeee en eeeeetER EHEC HeEEEDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 24 FebruariDiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal25 Februari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27Maret 2014

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl