248 K/TUN/2013

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013. WwW N1Desa Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan IbuRumah Tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Zainal Aripin, S.H. ;H. Aswanuddin, S.H.,M.H. ;H. Hudali Mukti, S.H.,M.H. ;Adi Surahman, S.H. ;Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend. A.Yani, Ruko Cendrawasih Trade Center No.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah yang terletak dibelakangperumahan sederhana KODIM 094 adalah benarbenar milik dari saudara Lettu CziDjainal Gultom/Penggugat yang diperoleh dengan cara pembelian dari Sdr. Ruslan;.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.1212hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatastanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik masingmasing Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat IntervensiII H.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.18adalah 06 sedangkan kode wilayah Kelurahan untuk Tergugat II Intervensi 1/Termohon Kasasi adalah 08 padahal kedua obyek sengketa terletak dalam Kelurahanyang sama yaitu Kelurahan Tanah Grogot, semestinya kedua obyek sengketamemiliki kode wilayah kelurahan yang sama.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.20Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedaksSi.......... eee. Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi ........22ee% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.20

dan dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi MA RI No :101/K/TUN/2000 ; 102 HGU No: 12 Ds.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalamtenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan TUN. Apabila gugatan setelah lewatwaktu dari 90 hari maka pengadilan tidak akan menerima gugatan; dan gugatantersebut akan ditolak oleh pengadilan. Hal ini untuk menjaga agar kekuatan hukumdari keputusan TUN yang digugat tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidakpasti .

163 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 163 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KLEMEN TINAL, SE.MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Percetakan Negara No. 1 A Jayapura Papua, pekerjaan Ketua DPD PartaiGolkar Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Zaffnat Masnifit,SH., 2. Hj. Hasniah,SH.MH., 3. Selviana Sanggenafa,SH., 4.Nuraida Duwila,SH., 5.

berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Februari 2014,Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Obyek GugatanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN

Eltius Omaleng tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan DaftarCalon Tetap (DCT) yang dimuat dalam obyek sengketa in casu;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN/20146 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPD Partai Golkar ProvinsiPapua No.Kep18/DPD/PGolkar/P/VI/2013 tentang penunjukan PemberhentianKetua dan Sekertaris DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika hasil Musdalubmembawa konsekwensi yuridis Sdr.

,Tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN/2014 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.101.000, (seratussatu ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada Tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

.7 Tahun 2013 karena Peraturan KPU No.7 tahun2013 sendiri dikeluarkan setelah UU No.8 Tahun 2012 sehingga dapatartikan bahwa Peraturan KPU dibuat untuk mengatur halhal bersifat teknisdan sebagai pelaksana UU No.8 Tahun 2012 sehingga sulit di mengerti jikaKPU membuat aturan yang bertentangan dengan UU No.8 Tahun 2012.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e UU No.15 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas danHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 163 K/TUN

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun

,demikian seperti ternyata pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor39 PK/TUN/2004, Tanggal 2252007 (bukti P15) Juncto PutusanMahkamah AgungRI Nomor 196 K/TUN/2003, Tanggal 8 April 2004(bukti P16) Juncto Putusan PT.

TUN SBY Nomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN SBY., Tanggal 20 Desember 2002 (bukti P17) JunctoPutusan PTUN SBY., Nomor 08/G.TUN/ 2002/ PTUN.SBY, Tanggal15Juli 2002 (bukti P18);Sebelumnya yang terjadi perselisihan/ sengketa atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 26/Desa Karah bukan mengenai sah atau tidaknya SertifikatHak Milik Nomor 26/Desa Karah yang diterbitkan pada tanggal 30November 1974, tetapi permasalahannya adalah mengenai sengketakepemilikan atas tanah sengketa dimaksud yang seharusnya digugatsecara

Sehingga putusanputusan TUN tersebut di atas adalahcacat hukum dan tidak layak untuk digunakan sebagai dasar hukum untukmencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Karah, terlebih di dalam tatacara/teknis pemberian hak atau pencabutan hak (pembatalan Sertifikat) telahdiatur dalam: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan danHalaman 17 dari 53 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaranomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN tanggal 20 Desember 2002 jo.

PutusanMahkamah Agung RI nomor 196 K/TUN/2003 tanggal 8 April 2004 joPutusan Mahkamah Agung RI (tingkat PK) nomor 39 PK/TUN/2004 tanggal22 Mei 2007 tentang pencabutan sertifikat hak Milik nomor 26/Desa Karah,oleh karenanya dengan dicabutnya sertifikat tersebut tidak seharusnyaMajelis hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yangdiajukan pada 21 Nopember 2011 yang berkaitan dengan kepemilikan obyeksengketa yang berdasar sertifikat tersebut:Pada Pertimbangan pada Rekonpensi.1.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo.84 PK/TUN/2007), berdasar faktafakta yuridis berikut:2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan ini, telah pernahdiperkarakan dan diputus dalam perkara terdahulu;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo. 84 PK/TUN/2007), TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN; danputusan Perkara Terdahulu ini telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT).Terbukti prosesnya tidak hanya sampai pada upaya hukum biasa(banding dan kasasi), tetapi telah menempuh upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali.Putusan Perkara Terdahulu tersebut bersifat positif yakni mengabulkangugatan Para Penggugat (Tergugat dan II sekarang);2.3.1.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA") telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 355 K/TUN/2005tanggal 5 April 2006 dengan amar:Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1806 K/Pdt/20121.MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. KepalaKantor Pertanahan Kota Medan dan 2.

Muhammad Syah tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/BDG/2005/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2005 yang menguatkandengan perbaikan amar putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2004/PTUNMDN Tanggal 3 Nopember 2004;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara sebesarRp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);2.3.4.

Dalam Peradilan Peninjauan Kembali, MA telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 84 PK/TUN/2007 tanggal 3Maret 2009 dengan amar:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan paraPemohon Peninjauan Kembali : 1. Berman Pakpahan dan 2.Hemly Marlan Pakpahan tersebut;2.

Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telahmenerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negarayang merupakan objek sengketa dari pada gugatan ini, yaituberupa Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang MilikDaerah Hasil Penyelesaian Status Kepemlikan SecaraSebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa BangunanKosong Dh.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalamlingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalambidang hukum TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata(anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN(pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibatdikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking), termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

., dalamperkara a quo dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/Halaman 12 dari 15 hal. Put.

Nomor 836 PK/Pdt/20202005 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2000 junctoPutusan Nomor 41/BDG.TUN/1999/PT TUN.U.PDG., juncto PutusanNomor 05/PLW/98 juncto Nomor 31/G.TUN/1998/P.TUN.U.Pdg;Bahwa tidak ditemukan adanya pertentangan putusan antara putusana quo dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2005juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2000 junctoPutusan Nomor 41/BDG.TUN/1999/PT TUN.U.PDG., juncto PutusanNomor 05/PLW/98 juncto Nomor 31/G.TUN/1998/P.TUN.U.Pdg.

., dalam perkara a quo adalah perkara yang memutusperselisinan hak kepemilikan atas tanah dan menentukan pihak yangberhak memiliki tanah objek sengketa sedangkan putusan perkara TataUsaha Negara (TUN) yaitu Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2005jJuncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2000 juncto Nomor41/BDG.TUN/1999/PT TUN.U.PDG., juncto Putusan Nomor 05/PLW/98juncto Nomor 31/G.TUN/1998/P.TUN.U.Pdg., terkait dengan proseduradministrasi penerbitan hak atas tanah;Bahwa atas pertimbangan tersebut

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

No. 94/B/2012/PT.TUN.JKTkepemilikan; 272222 222 nnn nnnPutusan PTUN Jakarta menimbulkan ketidak pastian hukumkarena mengandung pertentangan dengan putusan perkaraNo.157/G/TUN/2010/PTUNJKT; Bahwa putusan PTUN Jakarta dalam perkara ini menimbulkanketidakpastian hukum hal mana PTUN Jakarta memutussecara berbeda perkara ini dengan perkara No.157/G/TUN/2010/PTUNJKT padahal jelasjelas kedua perkaradimaksud memiliki kemiripan, yaitu pihakpihaknya sama danpokok persoalannya juga sama yaitu persoalan kepemilikanatas

Bahwa surat Obyek Gugatan Ill merupakan produk ataukeputusan Badan Pertanahan Nasional R.I (Pembanding 1/Tergugat 1) yang menyatakan bahwa penanganan sengketaoleh Badan Pertanahan Nasional RI (Pembanding I/Tergugat 1)telah selesai dan definitive (tidak bersifat sementara) sehinggamenimbulkan akibat hukum yang konkret kepada Terbanding/Penggugat; Bahwa putusan PTUN Jakarta telah menguji keabsahan ObyekGugatan Ill dari aspek kewenangan dan kalaupun PTUNJakarta tidak menguji Keabsahan surat keputusan TUN

ObyekGugatan Ill dari aspek wewenang (Terbanding/ Penggugatmenolaknya), hal tersebut tidak membuktikan bahwa putusanPTUN Jakarta kurang cukup pertimbangan, karena pengujiankeabsahan surat keputusan tata usaha negara obyek sengketadari aspek wewenang sifatnya tidak wajib dan terbuktinyadengan penerbitan surat keputusan TUN obyek sengketamelanggar aspek prosedural formal dan aspek substansimateriil telah cukup menyebabkan surat keputusan tata usahanegara tersebut tidak sah dan batal; Bahwa kalaupun

PTUN Jakarta dianggap tidak mengujikeabsahan surat keputusan TUN Obyek Gugatan III dari aspekwewenang, quod non (hal mana Terbanding/Penggugatmenolaknya), hal tersebut tidak membuktikan bahwa putusanPTUN Jakarta kurang cukup pertimbangan, karena pengujiankeabsahan surat keputusan tata usaha negara obyek sengketadari aspek wewenang sifatnya tidak wajib dan terbuktinyadengan penerbitan surat keputusan TUN obyek sengketamelanggar aspek prosedural formal dan aspek substansimateriil telah cukup menyebabkan

/Penggugat yang menurut pencatatanatau pemblokiran tanah tersebut dibatalkan, sedangkanperkara No. 157/G/TUN/2010/PTUN.Jkt merupakan sengketakepemilikan tanah yang menuntut sertifikat hak atas tanahyang telah dikeluarkan oleh BPN; Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,masingmasing tertanggal 27 Maret 2012; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa

Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN yang disebut sebut PENGUGAT dalamgugatannya, adalah :19a.

~ perkara nomor45/G/TUN/2013/PTUN.BJM tanggal 25 November 2013 di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah Keputusan TUN SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan danPemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOATEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu,Kabupaten

Diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN, yaitu setelahBupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN menerima Permohonan yang diajukanTERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPNPEMDA 92 /BUPATIKBRXI/2013, perihal Permohonan penerbitan KeputusanBupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan SarangBurung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat PersekutuanHukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa BangkalaanDayak, Kecamatan

Diterbitkan Bupati KabupatenKotabaru selaku PEJABAT TUN yang berwenang tersebut, sudah sesuai Prosedurhukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuandalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural / formal.Demikian juga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalamperaturan perundang undangan yang bersifat material / Substansial.Bahwa oleh karena terbukti baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503

Untuk permohonan ijin yang sifatnyabukan persoalan lingkungan syaratsyarat itu harus dipenuhi sesuai denganketentuan Perdanya, dan pejabat TUN tidak perlu meneliti syaratsyarat tersebutsecara mendalam.

Bahwa oleh karena didalam perkara ini terkait dengan persoalantentang keberadaan para tergugat sebagai Pejabat TUN yang didalamsurat gugatan para penggugat didalilkan sebagai pihak yang telahmelakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau OODmaka jelas dengan berlakunya Undangundang No. 30 tahun 2014tentang hukum Adminstrasi pemerintahan terhadap perkara ataugugatan para penggugat yang demikian tersebut menjadi kewenanganAbsolut PTUN Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya danbukan lagi menjadi

Bahwa karena pihak penggugat bukan sebagaipemilik tanah yang dimaksudkan tersebut maka sangatlah tidakberalasan dan kabur gugatan penggugat yang menggugat paratergugat sebagai pejabat Tun yang benarbenar telah melaksanakantugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa sebagai bukti nyata pihak penggugat adalah bukan sebagaipemilik tanah dalam SHM No. 268 tersebut dapat dilihat dari suratgugatan NI MADE JATI dalam perkara lain yang terdaftar dalamregister perkara No. 123/Pdt.G/2018/PN.MTR dimana

adalah dapatdipertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.Bahwa lagi pula para penggugat sama sekali tidak mempunyai suratIMB dengan Surat Keputusan No.640/072/DPU/IMB/02/2010, tanggal10 Agustus 2010 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan parapenggugat tersebut dan para tergugat sebagai Pejabat Tun sama sekalitidak pernah merasa mengeluarkan atau menerbitkan surat IMB atasnama Para penggugat, jadi jelas para penggugat tidak mempunyaihubungan hukum dengan para tergugat sebagai pejabat Tun

DPU/IMB/02/2010, tanggal 10 Agustus 2010yang kemudian anehnya penggugat 1 dalam perkara ini mengakusebagai pemilik IMB dengan nomor yang sama sebagaimana yangdiklaim juga oleh Made jati dalam perkara yang lain sebagaimanatersebut diatas.Bahwa sangatlah tidak mungkin satu IMB dengan nomor yang samadiklaim oleh penggugat 1 dan juga oleh Made jati sebagaimana tersebutdalam perkara yang lain yaitu. dalam perkara No.123/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 07062018,Bahwa lagi pula para tergugat sebagai Pejabat Tun

Bahwa semua langkahlangkah yang dilakukan paratergugat sebagai pejabat Tun adalah telah sesuai dengan prosedurketentuan hukum yang berlaku, jadi semua tindakan yang dilakukan paratergugat telah dibenarkan oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkanberdasarkan hukum yang berlaku.Bahwa jadi sangatlah tidak benardan mengadaada didalam positagugatan para penggugat mengatakan para tergugat tidak melakukansosialisasi dengan baik dan sangatlah tidak benar serta mengadaada jugadidalam surat gugatan para

6 K/TUN/2012

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEMSILP/III/2010, tanggal 18 Maret2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan KelapaSawit kepada PT.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.2222tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.3459.Bahwa namun demikian, sejak Termohon Kasasi mendapatkan IUP melaluiKeputusan Bupati Paser Nomor 525/16/EkProd.I/2007 Tentang Izin UsahaPerkebunan Atas Nama PT.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.4646BERTENTANGAN DENGAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DANPRINSIPPRINSIP PERADILAN YANG BAIK.A.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.5656Nip. 220000754.

Bahwa seharusnya Turut Tergugat II dapat melakukan dan melanjutkanproses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di atas objek tanah a quoHalaman 2 dari 113 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Cbidikarenakan sertipikat hak milik atas nama Turut Tergugat III telah dibatalkandi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 94/G/2010/PTUN.BDG JoNo. 134/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan MA RI No. 186 K/TUN/2012 yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan PeninjauanKembali MA RI No. 169/PK/TUN/2017

.Bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 114 PK/TUN/2015, Tanggal 09 November 2015, berbunyisebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1.

Bahwa Petitum Penggugat pada point 7 dan point 8 sangatbertentangan dengan Fakta Hukum tentang kepemilikan tanah obyeksengketa, bahwa menurut Fakta Hukum yang sebenarnya dari obyeksengketa tanah tersebut adalah beberapa orang yang pernah menangsecara hukum atas Penggugat di Pengadilan TUN hingga tahap PK /Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor : 114 / PK / TUN /2015 ;.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83K/TUN/2013 Tanggal 25 April 2013, telah dikuatkan kembali oleh PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indnesia Nomor 114PK/TUN/2015 Tanggal 9 November 2015 (Bukti PR05) yang yang amarputusannya adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari para PemohonPeninjauan Kembali (PK) : 1. NILA RESNA, 2. HURIA binti HUSIN, 3.HAYANAH ULFAH binti HUSIN, 4. SRI RUKMINI binti HUSIN, 5.

Fotokopi salinan putusan nomor 83.K/TUN/2013 tanggal 25 April 2013,tanggal 25 April 2013, diberitanda bukti TI07/PR04;8. Fotokopi salinan putusan nomor 114/PK/TUN/2015 tanggal 09 Nove,ber2015, diberitanda bukti TIlO8/PR05;9.

Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari kKeputusan tersebut)berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan TUN yang bersangkutan ; 4.

M. 635, atas nama Faustino Lopes ; Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahbersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ; lll. Alasan GugatanA. Riwayat Tanah1.

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telahterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan olehTergugat.3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telahmenerbitkan SHM Duplikasi untuk ke4 (Empat) orang tersebut.6.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. nn no nen ne sennaFaktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hatihatian sehinggaterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiPejabat ..........Pejabat TUN.7.

Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat berupa: 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn nen neea. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No. M. 633, atas nama Fransisco Lopes ; Halaman 15 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPGc. SHM No. M. 634, atas nama Sofia Da Costa ; d. SHM No. M. 635, atas nama Faustino Lopes ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa : a. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No.

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

429 K/TUN/2012

No.429 K/TUN/201216Pertimbangan tersebut diatas das sein hanya mendasarkan pada persangkaansubjektif judex facti.

No.429 K/TUN/2012e Sertipikat Hak Milik No. 2021/Tanah Baru, tanggal 18 Maret 2010, Surat UkurNo. 05/Tanah Baru/2007, tanggal 04 Juni 2009, luas 682 M?

No.429 K/TUN/2012