Sehubungan dengan putusan MA No. 934 K/Pdt/1984tanggal 19 September 1985 mengatakan sesuai yurisprudensi perubahangugatan tuntutan selama persidangan diperboleh.3) Batas waktu pengajuan perubahan gugatan: Sampai Saat perkara diputus:Tenggang waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yangmenyatakan Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutansampai saat perkara diputus.

Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama:Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan padahari sidang pertama, ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkanMA. Selain harus diajukan pada sidang pertama, disyaratkan para pihakharus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksuduntuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan.

Misalnya, dalam putusan MA No. 546 K/Sep/1970,menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahappemeriksaan sudah selesai, konklusinya (kesimpulan) sudahdikemukakan dan kedua belas pihak telah memohon putusan.Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2019/PN Pwr4)))6)Syarat perubahan gugatan: Pengajuan perubahan pada sidang pertama yang dihadiriTergugat:Syarat formil ditegaskan MA dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan yang menyatakan perubahan

Memberi hak kepada Tergugat menanggapi:Syarat formil ini ditegaskan MA yang mensyaratkan menanyakan kepadaTergugat tentang perubahan gugatan dan memberikan hak dankesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

Argumentasimengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalamPutusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memilikikaidah hukum sebagai berikut: Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumenaslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidakdapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan(Perdata).

Bag.sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 huruf (a) UU No, 21 tahun2000;14.Bahwa Penggugat melakukan tugas tugas dalam kapasitas sebagaiketua serikat pekerja guna melindungi dan membela anggota daripelanggaran hak hak dan memperjuangkan kepentingannya dalam hal initerkait kepesertaan program jaminan pensiun, tetapi justru Tergugatmenyatakan Penggugat telah memberikan keterangan palsu atau yangdipalsukan terkait kepesertaan program jaminan pensiun yang padafaktanya Tergugat tidak mengikutsertakan

justru Tergugat memutus hubungan kerja Penggugat,akibat Penggugat melakukan perlawanan dan perjuangan sebagaiketua serikat pekerja guna memperjuangkan yang telah menjadi hakdari pekerja yaitu. kepesertaan program jaminan pensiunsebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2015 ; Bahwa siapapun dilarang menghalang halangi pekerja ataupengurus dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan caramemberikan hukuman antara lain adalah pemutusan hubungan kerjasebagaimana ditegaskan

Surat Pemutusan hubungan kerja No. 001a/HWP/1117 tertanggal 18Nopember 2017, diterbitkan tanpa adanya Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 151 ayat (8) UU No. 13tahun 2003 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, oleh karena

apapun, oleh karenanya MohonMajelis Hakim yang Mulia menyatakan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat tidak terputus dan mewajibkan serta memerintahkanTergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;17.Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3)batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugatdan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima yangbelum dibayarkan sebagaimana ditegaskan

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) batal demi hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan kembaliPenggugat dan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnyaditerima yang belum dibayarkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal170 UndangUndang No. 13 tahun 2003;Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 70/Pdt.SusPHI/2018/PN.

gugatan kurang pihak maka menurut Yurisprudensi MA No.1072/K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 mengatakan : Bahwa suatugugatan Perdata bertujuan unuk menuntut haknya atas sebidang tanahyang dikuasai oleh orang lain maka orang yang ditarik sebagai pihakTergugat adalah orangorang yang secara nyata benarbenar menguasaitanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut oleh karena itu gugatantersebut patut dinyatakan tidak dapat di terima .Halaman 8 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN OlmHal ini ditegaskan

Maka Para Penggugatharus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan Sertifikat Hak Milik Para Tergugat BUKAN ke PengadilanNegeri Oelamasi Kelas II.Hal diatas ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 620/K/Sip/1999 tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan bahwa Bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha

paraPenggugat menguasai sebidang tanah luasnya 10.000 m2 yang terletakdi Desa Retraen, Kecamatan Amarasi,Kabupaten Kupang adalahpeninggalan dari nenek Para Penggugat bernama AE RUNESI SABUIN,dstnya;Sebagai jawaban Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat sangatkabur alias tidak jelaskarena Para Penggugat tidak menjelaskan sejakHalaman 11 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Olmkapan AE RUNESI SABUIN' menguasai,mengolah, serta tidakmenjelaskan asal usul bidang tanah tersebut diperoleh.Hal ini ditegaskan

serta sejak kapan menguasainya.> Para Penggugat juga sudah sala kaprah menggugat Para Tergugatdi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk membatalkanSertifikat sebagai alat bukti yang seharusnya adalah kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).> Para Penggugat sudah tidak berkapasitas sebagai Penggugat olehkarena Para Tergugat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sejaktahun 1991 sampai dengan sekarang tahun 2018 berarti SertifikatHak Milik Para Tergugat sudah berusia 28 tahun.Hal ini lebin ditegaskan

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 10 tidak disebutkantentang ganti rugi namun dalam petitum poin 9 Para Penggugat minta gantirugi Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dalam ini sangat bertentanganantara Posita dan Petitum dan tidak ada rincian ganti rugi maka patutdinyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini lebih ditegaskan dalamYurisprudensi MA RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973 danYurisprudensi MA RI tanggal 5 Maret 1975 No.1078 K/Sip/1975 bahwagugatan ganti

Pemakaian Bahan Lainnya sebesarRp.1.208.315.668,00 Tidak Dipertahankan;B Koreksi Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi dari KPP terkaittidak ada sebesar Rp8.576.330,00;o Bahwa konfirmasi Faktur Pajak bukan merupakan satusatunyaalat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebutbenar adanya baik secara formal maupun material; Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukankonfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnyaseperti arus uang, arus barang; Hal ini telah ditegaskan

tangan yang berhakmenandatangani Faktur Pajak; Pasal 9 ayat (5) mengatur bahwa apabila dalam suatu MasaPajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahanyang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutangpajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, makajumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Masukanyang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PPNTahun 2000 ditegaskan

Keputusan Terbanding Nomor KEP754/PJ./2001 antaralain menyebutkan tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajakadalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebuttelah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPTMasa PPN;2.6 Romawi V Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE10/PJ.52/2006tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN,Konfirmasi Faktur Pajak, dan LangkahLangkah PenangananRestitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan PajakPertambahan' WNilai, disebutkan "Perlu. ditegaskan

lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen,serta meneliti dokumendokumen pendukung lainnya yangberkenaan dengan transaksi tersebut;2./ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE27/PJ.52/2003tanggal 27 Oktober 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan SE 04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 tentangPerubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajaknomor SE27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas PemohonBanding yang diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah,ditegaskan

Bahwa pemohon peninjauan kembali (semula terbanding)sependapat dengan Majelis Hakim bahwa konfirmasi Faktur Pajakbukan merupakan satusatunya alat uji yang dipakai untuk meyakinibahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupunmaterial;Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukankonfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnyaseperti arus uang, arus barang;Hal ini telah ditegaskan di dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP 754/PJ./2001 tanggal 26

BG Dasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha terletakdiluar Register 46 ;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal31 Januari 1991 Nomor 67/KPTSII/1991 Tentang Tata GunaHutan Kesepakatan, ditegaskan bahwa areal Ex. HPH PT. BGDasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha adalah merupakan ArealPenggunaan Lain (APL) ;Berdasarkan Peta Petunjuk Kawasan Hutan yang telah disetujuioleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor416/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 ditegaskan bahwa arealEx. HPH PT.

Perkebunan Nusantara VII(Persero) melalui surat Pemda Kabupaten Way Kanan tanggal28 Agustus 2006 Nomor 100/634/01/WK/2006, dimana dalamsurat tersebut juga ditegaskan bahwa Pemda Kabupaten WayKanan selanjutnya akan menyerahkan kepada kelompokmasyarakat claimer untuk menentukan perusahaan yangberkenan menyelesaikan masalah areal bidang tanah 4.650 Hamelalui ganti kerugian sesuai apa yang dikehendaki ;Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2012c.

Sampai sekarang belum ada penyelesaian sengketa lahanantara warga masyarakat kedua kabupaten tersebut;Dalam Novum PKI.5 ditegaskan bahwa tanah seluas 4.650 hektaryang terletak di Rayon Ill PTPN VII (Persero) Unit Usaha BungaMayang/Pemohon PK I merupakan milik masyarakat 4 (empat)kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten TulangBawang. Sedangkan tuntutan para ahli waris Raden Mangku NegaraKampung Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, tidak dapat diterima/ditolak.2.4.

Termohon Peninjauan Kembali/semula TermohonKasasi/semula Pembanding/semula Penggugat belum memenuhikewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, dan sebagai konsekuensiyuridisnya pihak PT. Bumi Madu Mandiri ic.

penghasilanyang diterimanya";Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film dibioskop dan sarana penunjang lainnya seperti kantin dan TV gamedengan merek "studio 21" dan bukan merupakan "Join Operationmeskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan Pemilik Film melakukan kerjasama operasi atau joinoperation (KSO/JO) untuk memperoleh penghasilan;Bahwa hal ini ditegaskan

penghasilanyang diterimanya";Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film dibioskop dan sarana penunjang lainnya seperti kantin dan TV gamedengan merek "studio 21" dan bukan merupakan "Join Operationmeskipun Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan Pemilik Film melakukan kerjasama operasi atau joinoperation (KSO/JO) untuk memperoleh penghasilan;Bahwa hal ini ditegaskan

sebagaibiaya dalam SPT Tahunannnya;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pemilikfilm tidak ada perjanjian sewa menyewa, dan atas pembayaran kepadapemilik film adalah berdasarkan bagi hasil atas hasil penjualan karcissetelah dikurangi dengan pajak hiburan yang dikenakan atas penjualankarcis tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf Undangundang PPh ditegaskan

berkewajiban untukmenyediakan dan meminjamkan (on loan basis) kepada bioskopberupa:* Copy filmukuran 35mm; Trailer film ukuran 35mm; Materi Promosi Film yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhanbioskop;Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut kedua belah pihakmempunyai kewajiban atau memberikan share berupa tempat (gedungbioskop) bagi Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan copy film bagi Pemilik Film;Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE28/PJ.433/1989 telah ditegaskan

;Dalam pertimbangan yang lain juga ditegaskan;".... selain hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan keberadaan bukti suratT.I.5 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1976yangtelahberkekuatanhukum tetap,yang menolak gugatan Simon Latumaleaatas kepemilikannya terhadap dusun dati Sopiamaluan yang didalamnyaterdapat bangunan Hotel Anggrek, in casu yang menjadi objeksengketa.

Sertifikat HGB Nomor 99 Tahun 1990 adalahcacat hukum sebab dibuat,atau dikonversi bertentangan dengan pasal 19 PP Nomor 10 Tahun1961 dimana ditegaskan bahwa peralihan hak atas tanah harus terjadidi depan Pejabat dalamhal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).Namun peralinan atas tanah dari Pemerintah Negeri Soya kepadaTergugat Intervensi tidak terjadi di depan Pejabat atau PPAT, makatelah terjadi pelanggaran yang normatif jelas harus batal demi hukum;c.

Nomor3055 K/Pdt/201410.11.kewang Negeri Soya Simon Latumalea, kini pasca kematian SimonLatumalea maka Dusun Dati Sopiamalung atau Sapiruang oleh NegeriSoya diberikan kepada Paul Habel Rehatta yang kemudian secaraadministrasi pada tahun 1982 ditegaskan kembali dengan dikeluarkannyaSurat Keterangan Nomor 24/AC/PNS/1982 tertanggal, 3 Januari 1982;Bahwa adapun tepat letak dan batasbatas Dusun Dati Lenyap DatiSopiamaluang atau Sapiruang sesuai Penegasan Hak Kembaliberdasarkan Surat Keterangan Nomor24/

Hal mana ditegaskan dalamHukum Adat Ambon dan Lease, dimana ketentuan hukum Dati tidak dapatdiwarisi oleh keturunan perempuan bila dalam keluarga tidak terdapatketurunan lakilaki maka segala datinya dinyatakan sebagai Dati Lenyapdan dikembalikan kepada Negeri atau Persekutuan Hukum Adat Negeritersebut.

dikarenakan obyek perkara adalah hartapusaka tinggi, maka sudah semestinya semestinya Penggugat menarikMamak Kepala Waris sebagai para pihak dalam perkara in casu ;Hal ini sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik indonesia NomorRegister 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yang menegaskan :Mamak Kepala Waris adalah sebagai lakilaki tertua (umur) dalam kaumbertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaumbertindak kedalam dan keluar atas nama kaum ;Selain dari itu, juga ditegaskan

No.2503 K/Pdt/2011Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yangjuga menjadi bahagian pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi padang initidak sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor Register 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yangmenegaskan :Mamak Kepala Waris adalah sebagai lakilaki tertua (umur) dalam kaumbertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaumbertindak kedalam dan keluar atas nama kaum ;Selain dari itu, juga ditegaskan lagi dalam

, halaman mana telah diterangkan oleh SaksiTermohon, yakni Burhanuddin Rajo Magek, Syafaruddin dan Daimis Saidsendiri (in casu, yang diakui Termohon selaku Mamak Kepala Warisnya),yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tidak mengetahui danmelihat surat gadai dan tebus sebagaiamana yang dimaksud Penggugat ;Bahwa, tidak adanya gadai menggadai dan tebus ini juga ditegaskan olehSaksi Pemohon, yaitu Hussein Rajo Batuah, Syaukani dan Guspar selakuNinik Mamak di Kampung Lalang, Pauh IX, Kecamatan Kuranji

Terbukti obyek perkara berasal dari pemberian atau Ganggam BaUntuak dari si Lebeh kepada Siti, halamanmana juga ditegaskan dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada halaman31, dalam pertimbangannya yang pada pokoknya Majelis HakimPengadilan Negeri Padang telah menyebutkan:bahwa berdasarkanbukti T.LA tersebut, bahwa benar Tergugat telah mendapatkan obyekperkara berdasarkan ganggam bautuak ;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan

Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Kewajibanistri untuk bertamkin secara Sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS AI Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda:, #2ee was be# = =p =.i . : Da i al ' i = = a #15 he i St Ht!

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagqarahayat 241:ollolalsl o ile Gor jArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:cou eli Jj976 pglogts MoiArtinya:Wajib member! mutah kepada isteri yang dicerai.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutahhanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka,melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikanmutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Patokan itu sesuai denganasas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata : Persetujuanhanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.Halaman 10 dari 28 hal. Put.

Nomor 2674 K/Pdt/2017Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan M.A. nomor1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja samasesuail dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikatkepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik TergugatYang Tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;b) Penggugat tidak memiliki wewenang yangsah bertindak diPengadilan;Bahwa pada saat perjanjian Nomor 003/I/13 dibuat danditandatangani di Jakarta

(Hukum Perseroan Terbatas, YahyaHarahap, Sinar GrafikaJakarta, 2015, halaman 393, paragraf ketiga).Dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ditegaskan : Dalam hal anggotaDireksi terdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroanadalah Setiap anggota Direksi, kecuali ditentukann lain dalam anggarandasar.

Lebih lonjut di dalamPenjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ditegaskan bahwa :"undangundang ini pada dasarnya menganut "perwakilan kolegia/". Berarti tiaptiapHalaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017anggata Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun untuk kepentinganperseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan Perseroan hanya diwakilioleh Anggota Direksi tertentu.Paham perwakilan kolegial di dalam UUPT 2007 in; bukan hal baru dalamhukum Perseroan (corporate law) di Indonesia.

Maka ditegaskan lebih lanjut dalamundangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundanganyang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauHalaman 2 dari 29 hal. Put.

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan perkara sepertisuatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUArbitrase), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH.

Terkait dengan haltersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan olehKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yangsebelumnya memuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh MahkamahAgung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yangpada pokoknya menyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU,dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan ataupelaku kekuasaan kehakiman

Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum UndangUndangHak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakanagar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut, maka ditegaskan

semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Balikpapan, baik dalam eksepsi dan terutama pada bagianpokok perkara, karena telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkanbuktibukti surat dan sama sekali tidak mempertimbangkan keteterangan Saksisaksiyang diajukan Pembanding/Tergugat, yaitu sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1 Halaman 32 paragraf 2 : Menimbang ............. hal mana ditegaskan

dalampokok gugatan Penggugat telah diuraikan alasan/dasar timbulnya gugatan ini,yaitu bahwaJEMMY S TERGUGAT pada tanggal 18 Juni 2005 melakukanPinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA (semasa hidup, kini telah wafat)Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No. 18/Pd/2016/PTSMRayah kandung dari PENGGUGATsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan buktiKwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani olehJEMMY S, yang mana ditegaskan

Majelis Hakim menilai bahwa dalampokok gugatan Penggugat telah diuraikan alasan/dasar timbulnya gugatan ini,yaitu bahwaJEMMY S TERGUGAT pada tanggal 18 Juni 2005 melakukanPinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA (semasa hidup, kini telah wafat)ayah kandung dari PENGGUGATsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan buktiKwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani olehJEMMY S, yang mana ditegaskan lagi oleh

Dan jika tidak memenuhi ketentuan tesebut dikategorikan putusan yangtidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemottveerd (insuffisient judgement).Juga ditegaskan dalam pasal 23 UU No 14 tahun 1970 yang diubah dan ditambahdengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang menjadi pasal 25 ayat (1) UU No. 4tahun 2004, bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan dan mencantumkan pasalpasal peraturan perundangundangantertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau

No. 1070 K/PDT/2009tentang Kekuasaan Kehakiman :Segala Putusan Pengadilan selalu harus memuat alasan dan dasarputusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili " ;Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat EdaranMahkamah Agung No.

No. 1070 K/PDT/20098.Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 301 A/Kp/X/77tahun 1977, penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang perdagangan termasuk perumusan kebijakan di bidang perdagangan yangdilakukan PMA (baik nasional, pelaksanaan maupun teknis) merupakantugas dan kewenangan Departemen Perdagangan serta BKPM ;Pemerintah Indonesia sendiri, sebagaimana yang ditegaskan olehDepartemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007tertanggal

No. 1070 K/PDT/200910.Industri kepada konsumen antara adalah kegiatan usaha yang sah dandibenarkan menurut hukum ;Hal ini sebagaimana yang ditegaskan pula oleh pemerintah Indonesiamelalui sebagaimana yang ditegaskan oleh Departemen Perdagangandalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007 tertanggal 24 April 2007.

KepalaDesa ANDI MASSAKIRANG bukan MASAKIRA, KapolsekWakorumba BAHAKA, maka Pemerintah dimaksud adalahPmerintahan diera tahun 1983, LA ODE IDI sebagai Lurah,BAHAKA sebagai Koramil bukan Kapolsek dan Camatnya adalahHAMSAH BASIMAN, dan pada tahun tersebut masyarakatsetempat / masyarakat Labuan Bajo melakukan Kegiatanmembuka Lahan yang diperuntukan untuk Kepentingan umumbaik untuk Pemukiman maupun untuk Pembangunan sekolah,dan Obyek Lahan dimaksud diatas SEKARANG INI ADALAHMENJADI TERMINAL PELABUHAN VERY ;Ditegaskan

2018 kepada Turut Tergugat, m ak a sangat jelasorang atau subyek hukum yang dimaksudkan diatas adalahmempunyai hubungan hukum dengan Tanah Obyek Sengketamaupun dengan Tergugat bahkan mergikan Penggugat,sehingga secara hukum maka pihakl dimaksud seharusnyaDIJADIKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI , tindakanyang dilakukan oleh Tergugat bersama keluarga besarnya yangdisebutkan diatas adalah sudah tepat secara hukum, oleh karenaTergugat adalah Pemilik = Tanah yang dimohonkan olehPenggugat.Selanjutnya ditegaskan

;Ditegaskan bahwa Luas Tanah yang dimiliki oleh LA ODE UDUkakek Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat dan KeluargaBesar La Ode Udu secara turun temurun hingga hari ini adalahPanjang 170 m dan Lebar 159 m atau seluas kurang lebih 27.030 m 2 dan dari tanah seluas tersebut SEBAHAGIAN telah diHibahkan LA ODE UDU untuk SD Labuan Bajo dengan ukuran70 m x 72 m, Kantor Desa/Balai Desa dengan ukuran 30 m x 50m , dan seluas 10. 330 M2 dikuasai oleh Keluarga Besar LAHalaman 14 dari 32 Putusan No. 89/PDT

DITEGASKAN PULA BAHWA TELAH TERUNGKAP FAKTAPERSIDANGAN YAITU Atas Dalil Gugatan Penggugat bahwa:Penggugat adalah Pemilik Tanah Obyek Sengketa yangdiperoleh dengan cara membuka hutan ... dstnya, dan padasaat penggugat akan mengajukan Permohonan Sertifikat HakMilik oleh Tergugat dan kawankawan sebagaimana disebutkanHalaman 23 dari 32 Putusan No. 89/PDT/2019/PT KDIdalam posita gugatan penggugat telah mengajukan keberatanpada pihak pertanahan ,,, dstnya, FAKTA PERSIDANGAN ATASDALIL A QUO SAMA SEKALI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Subjek Gugatan Kurang Lengkap (Exceptie Plurium Litis Consortium); ** Bahwa keharusan lengkapnya subyek yang dijadikan Tergugat atau TurutTergugat dalam suatu Surat Gugatan telah ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung RI No.200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 joPutusan MARI No.1642 K/Pdt/2005, yang Kaedah Hukumnya berbunyi :Ketidak lengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadiTergugat, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah error in personadan

Oleh karenanya sebagaimana yangtelah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.200 K/Pdt/1998tanggal 27 September 1990 jo Putusan MARI No.1642 K/Pdt/2005sebagaimana disebutkan di atas, maka sangat beralsan hukum GugatanHalaman 15 dari 58 hal Putusan nomor 348/Pdt/2015/PT.BdgPenggugat in casu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvenkelIikverklaard) ; wae nnnnne nena nen 2.

Oleh karenanya GugatanPenggugat a quo adalah Ne bis In Idem, sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 1917 KUHPerdata :Bahwa kekuatan suatu putusan hakim dSt............. Untuk dapat memajukankekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutandidasarkan atas alsan yang sama, lagi pula oleh dan terhadap pihakpihak yangsama didalam hubungannya yang sama pula.

Hal mana dipertegas pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimanayang telah ditegaskan dalam : 222 2een nn ene nen ne nn ne nceee Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 13 4 1976 No. 647K/Sip/1973, yangberbUnyli: 2222222 nnn nn nnn nn nnn anne nnnAda atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata mata ditentukan olehpara pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudahdiberi status tertentu oleh keputusan pengadilan Negeri yang lebih dulu dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya

417/1106/1998tanggal 5 Nopember 1998 yang seharusnya Tergugat I yang berhakmenuntut ganti rugi kepada Penggugat yang telah meresahkanketurunan Alm.Perdasaan Purba sebagai pemilik objek perkara ;e Bahwa tentang dalil Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan atasobjek Perkara,bahwa dalil Penggugat tersebut adalah illusi ,hayalankarena bagaimana mungkin hal itu terjadi , sebab objek perkara adalahhak dan milik Tergugat II yang diperoleh dari warisan suaminya dariAlm.Persadaan Purba sebagaimana yang ditegaskan

II,III dan VI dr/Tergugat ,II,III ,VI dkuraikan tersebut tentang exeptie dan bantahan atas pokok perkara tersebut Halaman 10dari31Putusan Nomor387/Pdt/2018PTMDNdiatas adalah sekaligus sebagai posita gugatan Penggugat I,II,III dan VIdr /Tergugat I Il, III ,VI dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk;Bahwa Tergugat dk memperoleh tanah terperkara dari suaminya AlmPersadaan Purba yang memperoleh tanah terperkara dari Alm Kusur Purbaayah kandung Alm Persadaan Purba suami dari Tergugat dksebagaimana yang ditegaskan

No. 417/1106/1998tanggal 5 Nopember 1998 yang seharusnya Tergugat yang berhakmenuntut ganti rugi kepada Penggugat yang telah meresahkanketurunan Alm.Perdasaan Purba sebagai pemilik objek perkara ;e Bahwa tentang dalil Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan atasobjek Perkara,bahwa dalil Penggugat tersebut adalah illusi ,hayalankarena bagaimana mungkin hal itu terjadi , sebab objek perkara adalahhak dan milik Tergugat yang diperoleh dari warisan suaminya dariAlm.Persadaan Purba sebagaimana yang ditegaskan

sebagai posita gugatan Penggugat I,II,II dan VIdr /Tergugat I Il, III ,VI dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan Keliru dalammempertimbangkan berbagai fakta persidangan sehingga sangatlahmerugikan Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;Bahwa Tergugat dk memperoleh tanah terperkara dari Ssuaminya AlmPersadaan Purba yang memperoleh tanah terperkara dari Alm Kusur Purbaayah kandung Alm Persadaan Purba suami dari Tergugat dk sebagaimanayang ditegaskan

pa Je GlyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Bima Satria Aji bin Rahmansyah, lakilaki, lahir tanggal 12 September 2011 dan Arjuna Panca Naka binRahmansyah lakilaki, lahir 1 Desember 2015tahun kepada Penggugatsebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak a quodewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan

dalam iddah, jika ada dalam talakrajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuanitu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugatyang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya nafkah iddah Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddahsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah , sebagaimanaakan ditegaskan

patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek, Sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Putusan Nomor :3207 /Pdt.G/2016/PA.Tgrsmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisihan

Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami