haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal:Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya, namun dikarenakan Anak ketika melakukan perbuatan masihberusia 13 Tahun 6 Bulan maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto,memberikan rekomendasi terhadap Anak agar kasus ini untuk dilakukan upayaDiversi dengan Rehabilitasi Medis dan Psikososial di klinik Utama Jiwa danmemasukkan ke pondok pesantren milik H.Mustajab yang beralamat di DesaBungkanel Kec Karanganyar Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan Pasal69 ayat (2) dan 10 ayat (2) ke b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

perbuatan yang lebih pada kurangnya perhatian orang tuakarena Anak F putus sekolah maka tidak ada bimbingan dari orang tua dansekolah, Anak banyak menghabiskan waktunya bersama dengan anakanakpunk dan berlaku tidak sepantasnya anak seumurannya, maka berdasarkanpertimbangan tersebut, Hakim sependapat dengan jenis penjatuhan tindakanyang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, denganpertimbangan hal tersebut sesuai dengan : Pasal 69 ayat (1) Undang UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak Anak yangbelum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan berupanpengembalian kepada orang tua (Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan dan tidak pulamengajukan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHPidana, Undang UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

untukdiinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa dan saksi saksiIrwanto mengakui telah melakukan kecurangan terhadap penambahan HourMeter (HM) Road Creader sejak bulan Januari 2016 dengan: Cara pertama, terdakwa dan saksi Irwanto menyalakan mesin RoadCreader pada jam 06.30 Wib pada setiap hari kerja, namun alat tersebutbaru dioperasikan sekitar pukul 08.00 Wib sehingga dalam hal terjadikecurangan sebanyak 1 % (satu setengah) jam, dikarenakan apabilamesin dinyalakan walaupun tidak bergerak maka sistem

diinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwadan saksi saksi Irwanto mengakui telah melakukan kecurangan terhadappenambahan Hour Meter (HM) Road Creader sejak bulan Januari 2016dengan:Cara pertama, terdakwa dan saksi Irwanto menyalakan mesin RoadCreader pada jam 06.30 Wib pada setiap hari kerja, namun alat tersebutbaru dioperasikan sekitar pukul 08.00 Wib sehingga dalam hal terjadikecurangan sebanyak 1 % (satu setengah) jam, dikarenakan apabilamesin dinyalakan walaupun tidak bergerak maka sistem

diinterogasi, dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa dansaksi saksi Irwanto mengakui telah melakukan kecurangan terhadappenambahan Hour Meter (HM) Road Creader sejak bulan Januari 2016 dengan: Cara pertama, terdakwa dan saksi Irwanto menyalakan mesin Road Creaderpada jam 06.30 Wib pada setiap hari kerja, namun alat tersebut barudioperasikan sekitar pukul 08.00 Wib sehingga dalam hal terjadi kecurangansebanyak 1 % (satu setengah) jam, dikarenakan apabila mesin dinyalakanwalaupun tidak bergerak maka sistem

., M.Si. sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang No.20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ;AtauKEDUA :Bahwa Terdakwa Dr.

2011sampai dengan bulan Oktober 2011, atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2011bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Karmelyang berada diJalan Tengkawang Kelurahan Bunut Kecamatan KapuasKabupaten Sanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya,telah menyelenggarakan pendidikan jarakjauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan tanpa didukung oleh saranadan layanan belajar serta tanpa sistem

Pasal 31 Ayat (3)UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.Nomor : PDM 46/ SANGG/ 06/2019, tertanggal 14 Agustus 2019 yang telahmenuntut sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Dr.

., M.Si secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana selakuperseorangan yang tanpa hak telah memberikan ijazah dan gelar akademiksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalsebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ; eSHalaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor127/PID SUS/2019/PT PTK 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr.

mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jopasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf jo pasal 222 ayat (1) KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan ;Mengingat, pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

para penggugat menyetorkan kepadatergugat uang sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) maka dalan jangkaHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bltwaktu 6 hari akan kembali Rp.1.150.000, Dan juga jika setor uangRp.2.100.000 akan kembali sejumlah Rp 2.500.000. dalam waktu 15 hari.juga jika setor uang Rp.2.100.000 akan kembali sejumlah Rp 2.300.000.dalam waktu 9 hari;Bahwa atas tawaran tersebut para penggugat tertarik untuk ikut programduel dengan cara mengirim uang kepada tergugat dengan sistem

memberikan masukan atau saran tetapi sdriNovayanti tetap ikut arisan;Bahwa saksi tahu bukti berupa hasil cetak bukti transfer uang dari paraPenggugat kepada Tergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;2.Riki Krisdiantoro, dibawahSumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi mengetahui adanya arisan dengan menggunakan sistimduel, yang diadakan oleh Tergugat;Bahwa Tergugat mengadakan arisan sistem

BltBahwa saksi tidak tahu saat Penggugat VI (Kiki Astria) mentransfer uangkepada Tergugat;Bahwa saksi tidak tahu jumlah nominal transferan Penggugat VI (KikiAstria);Bahwa saksi bisa tahu jika Penggugat VI (Kiki Astria) bisa dapat uangdari Tergugat karena Penggugat VI (Kiki Astria) cerita kepada saksi;Bahwa saksi tidak tanya jumlah yang diperoleh, yang jelas Penggugat VI(Kiki Astria) pernah dapat dari Tergugat;Bahwa pelaksanaan arisan dulu lancarlancar saja sebelum bulanNopember 2020;Bahwa cara arisan sistem

Pangestika, Tergugat, sdriMargaret, saksi dan lainnya sudah pulang;Bahwa peserta arisan Resa ada tetapi Anmadi sudah pulang;Bahwa tidak ada perjanjian kalau sudah dapat uang pengembalian akandibagibagi;Bahwa dalam surat perjanjian Tergugat tersebut sebagai penanggungjawab arisan;Bahwa saksi mengirim uang arisan melalui Tergugat;Bahwa saksi dapat komisi arisan melalui Tergugat, dapat komisi padatanggal 25 Desember 2020;Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blt Bahwa cara kerja arisan sistem

tanggal 02Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Anak Agung GedeAgung Parnata, S.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Muhammad = NuzululKusindiardi, S.H. dan Rahid Pambingkas, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Blitar Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.BIt. tanggal 14 Juni 2021, dengandihadiri Surip, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat dan KuasaTergugat pada Sistem

Hakimmemberikan keringanan hukuman kepada Anak Pelaku;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Litmas, yangpada bagian kesimpulan bahwa faktor utama klien melakukan tindak pidanaadalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan adanya pengaruhlingkungan sehingga klien melakukan halhal yang sifatnya melawan hukum danklien mengakui perbuatannya serta pada bagian saran menerangkan bahwakiranya klien dapat dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang itumenunjuk subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwaanak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yangtelah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

serta kemudahan Anak untukmengakses internet yang mengandung konten porno yang tidak secara langsungmemberi pengaruh terjadinya tindak pidana seksual sehingga Tim PengamatKemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kendari merekomendasikan agarAnak diberikan sanksi pidana penjara yang seringanringannya dan ditempatkandalam LPKA sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

AULIAWIJAYA;Keadaan yang meringankan: Anak berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; Anak belum pernah dihukum; Anak telah berdamai dengan korban;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentangpenetapan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan keduaatas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinyasebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakimandi Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastianhukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnyaMajelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukumdengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untukmenentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan,akan tetapi dalam sengketa ini Majelis

Seluruh anak perusahaandiharuskan untuk menggunakan system IT tersebut dan diharuskanmembayar kepada Bayer German melalui Bayer SEA Singapore,dengan demikian diyakini bahwa antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan Bayer SEAmempunyai hubungan istimewa karena penguasaan IT.Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), manfaat yang Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)terima berupa dukungan pemeliharaan,pemecahan masalah dan pemutakhiran sistem IT

berkenaandengan sistem Laporan Keuangan, sistem produksi dan sistempenjualan jelas berhubungan dengan kegiatan usaha;Diketahui bahwa dalam struktur organisasiTermohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak terdapat divisidivisi/departemendepartemen yang melakukan service sesuaidengan jasa yang dibebankan oleh Bayer SEA baik divisiaccounting ataukah divisi IT;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)memberikan keterangan tentang Application Support Basic fee,User fee dan

terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo keterkaitan penggunaan jasa IT dari Bayer SEA Singapore yangmerupakan anak perusahaan Bayer Materialscience AG Germany yangdidirikan khusus untuk menangani IT anak perusahaannya di regionalASEAN, sehingga pembayaran Licence Fee dan Management Service Feebukan sematamata untuk kepentingan parent company, tetapi TermohonPeninjauan Kembali mendapatkan pemanfaatan yang lebih besar ataspemasangan aplikasi sistem

yang tercantum dalam SuratDakwaan, Anak lahir pada tanggal 13 November 2004 dibuktikan dengandengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Agustus 2019 yangmana apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana Anak pada tanggal 15April 2021, maka usia Anak pada saat itu berumur 16 tahun 5 bulan, dengandemikian Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal1 angka 3 Undangundang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2021/PN MnaMenimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajibmempertimbangkan terlebin dahulu laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

mendapatkan perhatian, pengawasan, danbimbingan keluarga karena orang tua harus pergi berkebun untuk mencarinafkah; Bahwa keluarga Anak merasa menyesal karena harus kembali terlibatdalam tindak pidana pencurian, sehingga keluarga berharap permasalahansegera selesai, dan Anak menjadi jera serta berubah menjadi lebih baik;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2021/PN Mna Bahwa Anak menaggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalahbenar dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam sistem

masyarakat, sehingga perbuatan jahat yangpernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat.Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dansupaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta memperhatikanpertimbanganpertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa pidanayang paling tepat untuk Anak adalah pidana penjara di Lembaga PembinaanKhusus Anak (LPKA) Kelas Il Bengkulu sebagaimana diatur di dalam Pasal 85ayat 1 UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

harus selaras puladengan keterlibatan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab terhadaptumbuh kembang Anak; Barang yang diambil Anak berupa handphone merk Realme belum dijual,sehingga Anak Saksi dapat memiliki Kembali handphonenya, dengandemikian telah terjadi pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undangundang RINomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiaporang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan,yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak, yang dalam halini Hakim akan menguraikan terlebin dahulu apa yang dimaksud dengan Anakmenurut ketentuan UndangUndang;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak

yangBerkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anakyang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam pasal 20UndangUndang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelumgenap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilansetelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas

bukti surat yangmenjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kutipan AktaKelahiran dengan Nomor xxx/2004 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur telah ternyatabahwa Anak lahir pada tanggal 22 Januari 2004 yang dalam hal ini berartibahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena Anak berusia 17 (tujun belas) tahun,maka Anak termasuk dalam kategori Anak berdasarkan UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskankesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)Keadaan yang meringankan: Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo Pasal 64ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentangAdministrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik,Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Klien/Anak Pelakudiberikan Latihnan Kerja di LPKS dengan pengawasan dan bimbinganPembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pontianak;Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku pun telah meminta maafsecara langsung kepada saksi Saksi selaku Kelapa Sekolah pada SMP Negeri9 Pontianak dan telah diterima oleh saksi, orang tua di persidangan memintakepada Hakim Anak agar kepada Anak Pelaku dapat diberikan keringananhukuman;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2018/PN PtkMenimbang, bahwa sistem

penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir apabila upayalain tidak bisa memberikan jalan lagi atau perbuatan anak tersebut sudahmerupakan pengulangan sehingga anak tidak ada harapan untuk dibina lagiataupun perbuatan anak tersebut telah melakukan tindak pidana berat atautindak pidana yang disertai dengan kekerasan ataupun keadaan dan perbuatanAnak akan membahayakan masyarakat (Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1)Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

;Menimbang, bahwa pemidanaan kepada anak tidak bermaksud untukmembalas dendam namun lebih kepada memperbaiki, rekonsiliasi, danmenentramkan semua pihak yang terlibat serta kepentingan terbaik bagi anakagar dia dapat tumbuh kembang dengan baik;Menimbang, bahwa penempatan seorang anak dalam penjara bukanlahsolusi namun hanya akan menambah trauma atau bahkan membuat anaksemakin mengenal kejahatan lainnya, hal ini justru berdampak buruk bagitumbuh kembang anak dan tidak sejalan dengan kehendak dari Sistem

memaafkan Anak Pelaku, sehingga adalah tepat bagi masyarakat di sekitarAnak Pelaku untuk menerima kembali Anak Pelaku sebagai bagian darimasyarakat tanpa memberikan stigma negative kepada Anak Pelaku;Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2018/PN PtkMenimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai kepada Anak Pelakubelumlah tepat dikenakan pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut UmumAnak, namun Hakim akan menerapan Pasal 71 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari PembimbingKemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pontianak, serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Anak Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;2.

P cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali RELASyang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatz1 yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Surabaycepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka pada hari Rabu, Tanggal, 28 Juli 2021 Jam 08.

WIBdengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tangan awit ae oAComal te SuttonPUTUSAN PENGADILANKurungan 1 seeeeeeeeerageeseeseetecseggeceteneeeeeeney .Denda SRB celle A ves cevtnas icastaeann iPerlakuan barang DUK 2 oo... secccsesseseeseaeeeeeseeesBiaya perkara : Rp. LO2

OF OF 1991 OL.menyatakan setuju/membenarkan keterangan yangdibernkan, dan Sanggup diadili dengan sistem Peradilancepat seperti ini, untuk menguatkan tersangkamembubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju/membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilancepat seperti ini, untuk menguatkan tersangkamembubuhkan tanda tangan dibawah ini.erlaporBARANG BUKTI:Foto Copy KTPPASAL YANG DILANGGAR :Pasal 49 Jo27cPerda No. 2 Thn. 2020, Tentang perubahan aPerda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggketentraman, ketertiban umum, dan perlindur:masyarakat.

,Tanggal ...2.1...wepember...201fam Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhkan tanda tanganDemikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnyaatas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari .....8e48...j tanggalFou. OKELADED,.2018......... fam ... Lae 35 ...

CH,kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan :keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem al aePeradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan ; a =tanda tangan. AR Suna 3, ITersangka qoutes : Wore Cie JESSKuki A, FHM A pliy PUTUSAN PENGADILA Kurungan ;DendaPerlakuan Barang Bukti Bi i MametBiaya Perkara : Rp.. OO... =Tanda tangan Tanda tangan kim PaniteraCA peo roa EPERHATIANI~ MERAH

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara :Nama lengkap : Anak;Tempat lahir : AsamAsam ;Umur/tanggal lahir : 13 tahun /7 September 2002 ;Jenis kelamin : Lakitaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Karya Rt 10 Rw 02 Desa AsamAsam KecamatanJorong Kabupaten Tanah Laut ;Agama : Blam ;Pekerjaan : Swasia ;Menimbang, bahwa anak yang bemama Anakmasih berumur 13 (tiga belas)tahun sehingga berdasarkan pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomo 11 tahun 2012tentang Sistem

pidana dalam Pasal365 ayat (2) ke1, ke2 dan ke3 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, anak yang bemamaAnakmengetahui dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan ataueksepsi ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselaniuinya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatanmemmbacakan laporan hasil peneliian kemasyarakatan mengenai anak yangbersangkutan tanoa kehadiran anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

ABHBapas Bjm//2016, pembimbing kemasyarakatanmerekomendasikan anak yang bemama Anakuntuk dikenai tindakan berupaperawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai denganketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d dan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) yaitu anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat danmartabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia TuhanYang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnyasehingga Negara Republik hdonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2016/PN.Pli.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinyatakan anak yangbelum berusia 14 (empat

belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinyatakan tindakan yangdapat dikenakan kepda anak meliputi : Pengembalian kepada orang tua / wali ; Penyerahan kepada seseorang ; Perawatan di rumah sakit jiwa ; Perawatan di LPKS ; Kewajiban mengikuti pendidikan formal daratau pelatihnan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasia ; Pencabutan surat izin mengemudi darvatau ;

tenagakesejahteraan sosial, penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat ataupemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagianak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;Maka dengan demikian demi kepentingan anak, Kami selaku PembimbingKemasyarakatan menyarankan sebagai berikut kepada Penyidik agar dalammelakukan penyidikan dan pemeriksaan selalu mengedepankan hakhak dankepentingan terbaik bagi anak serta seyogyanya juga memperhatikan UU nomor11 tahun 2012, tentang Sistem

Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak bersalah telahmelakukan tindak pidana Membujuk anak melakukan Persetubuhandengannya yang dilakukan secara berlanjut yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak Jo 64 KUHP, sebagaimana dalam

belas tahun, pada pemeriksaan ginekologis ditemukanHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Dumrobekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liangsenggama.none= Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;Ad. 7 unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsurini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampumelakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhisemua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orangtersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undangundang nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (8) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelummenjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 306/SA/VIII/2018,oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)Klas Il Pekanbaru Pos Bapas Dumai;Menimbang, bahwa Hakim setelah

Berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Pemerintahan Desa Pendowoharjo Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 25September 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer Sistem(BTS) oleh PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA yang berkedudukan diJalan H.

Desa Pendowoharjo untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA dengan sistem sewa ;Setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa Menyewa :Nomor : 153/pemb/Pdh/2009Nomor : 007/Pdh/PSMLHN/DSS/VII/2009Tanggal 1/7 Juli 2009 tentang Pengelolaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer System(BTS) oleh Terdakwa CAHYO WIBOWO selaku Pihak Pertama dengansaksi MARIA PURNAMASARI (Project Manager PT.

No. 260 K/Pid.Sus/2012Kaliputin Desa Pendowoharjo untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA dengan sistem sewa ;Setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa Menyewa :Nomor : 153/pemb/Pdh/2009Nomor : 007/Pdh/PSMLHN/DSS/VII/2009Tanggal 1/7 Juli 2009 tentang Pengelolaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer System(BTS) oleh Terdakwa CAHYO WIBOWO selaku Pihak Pertama dengansaksi MARIA PURNAMASARI (Project Manager PT.

No. 260 K/Pid.Sus/2012Kas Desa Pendowoharjo Untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA Dengan Sistem Sewa ;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pendowoharjo melalui saksi QodriAlwi :19. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo Kecamatan SewonKabupaten Bantul nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan TanahKas Desa :20. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo Kecamatan SewonKabupaten Bantul Tahun 2009 tentang :1. Program Kerja Pemerintah Pemerintah Desa ;2.

DIAN SWASTATIKA SENTOSA Dengan Sistem Sewa ;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pendowoharjo melalui saksiQodri Alwi ;19. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo KecamatanSewon Kabupaten Bantul nomor : O06 Tahun 2008 tentangPengelolaan Tanah Kas Desa ;20. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo KecamatanSewon Kabupaten Bantul Tahun 2009 tentang :1. Program Kerja Pemerintah Pemerintah Desa ;2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;3. Pungutan Desa ;4.

Bahwa oleh karena itu, sistem kerja kontrak berdasarkan PKWT tersebutnyatanyata bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) UUKetenagakerjaan No. 13 tahun 2003,(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukpekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidakterlalu lama dan

EnergiMurni Indonesia untuk memproduksi produk baru yang merupakan produktambahan Tergugat yaitu Torpedo dan Isocup, bahkan karena order/pesanan bersifat Fluktuatif sehingga ada masanya order menurun sehinggaTergugat tidak berproduksi yang dalam istilah Tergugat adanya "Hari TidakProduksi", dan dalam istilah gudang adanya "Hari Tidak Muat", atas kondisitersebut sehingga Para Penggugat dihentikan/diliburkan dari pekerjaannya,sehingga sistem kerja kontrak dengan PKWT di perusahaan Tergugat telahsesuai

Menyatakan sistem kerja kontrak berdasarkan PKWT (Perjanjian KerjaWaktu Tertentu) antara Tergugat dengan Para Penggugat sah menuruthukum;4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat terhadap ParaPenggugat sah menurut hukum;Halaman 225.

UUANG BASRI, S.SOS, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak adahubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Gudang ;Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ketika bekerja di Perusahaansejak tahun 2013 ;Bahwa Para Penggugat bekerja dibagian Helper yang tugasnyamengangkut dari gudang ke container ;Bahwa sistem pekerjaan Para Penggugat Kontrak dan ada perjanjian ;Bahwa Penggugat 1 kontrak

Energi Murni Indonesia (buktiT4f,T4g) mengerjakan produk baru yang merupakan produk tambahan yaituTorpedo dan Isocup yang order / pesanan bersifat fluktuatif dan apabila ordermenurun Perusahaan Tergugat tidak berproduksi dalam istilan Gudang adanya"Hari tidak muat" maka para Penggugat diliburkan (bukti T8a, T8b, T8c, T8d,T8e, T9a, T9b, T9c, T9d) sehingga sistem kerja kontrak (PKWT) diperusahaan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf dUU No. 13 Tahun 2003, dan selain tersebut

Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation)

Alas kaki lainnya: BERDASARKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGANSPESIALISASIKEPABEANAN DAN CUKAI, SEKOLAH TINGGI AKUTANSI NEGARA 2013(ADANG KARYANA S)Sistem TakikSelain menggunakan sistem nomor, HS/BTKI juga menggunakan systemtakik (dash, ) untuk mengklasifikasi barang, dengan penjelasan sebagaiberikut:a. Pos (4digit) tidak diberi takik.b. Penggunaan satu takik () dimulai pada uraian Subpos (6digit).c.

Bila uraian pada butir b dipecah, digunakan dua takik ( ).d Bila uraian pada butir c dipecah lagi, digunakan tiga takik ( ),demikianseterusnya sehingga diperoleh pengelompokan barang yanglebih rinci.Pemecahan pos 0705 BIKI 2012Di bawah ini disajikan contoh sistem takik dengan menggunakan contohyang sudah ada (pos tarif 0705.11.000):07.05 Selada (Lactuca sativa) dan chicory (Chicorium spp.), segar ataudingin.Halaman 19 dari 30 halaman.

PJK/20150705.10 Selada* Ingat, dalam HS/BTKI subpos 0705.10 tidak dicantumkan karena subpos tersebut dipecah lagi menjadi subpos 0705.11 dan 0705 19.0705.11.00.00 Selada kubis (selada bongkolan )Apabila pos tarif 0705.11.00.00 ingin dipecah lagi menjadi pos tarif yanglebih rinci, digunakan pemecahan menggunakan tiga takik, misalnya:0705.11.10.00 Segar0705.11.20.00 Dingin0705.11.90.00 LainlainPemecahan pos tarif (10digit) juga mengikuti pola di atas.Arti kata lainlainDalam klasifikasi BTKI dengan sistem

Tarif Nasional.Untuk dapat memahami arti kata Lainlain, perhatikan halhal berikut ini:e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos, bandingkandengan uraian barangpada pospos terdahulu dalam bab yang sama.e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada sub pos, bandingkandengan uraian barang pada subsub pos terdahulu,dalam pos yangsama.e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos tarif, bandingkandengan uraian barang pada pospos tarif terdahulu, pada subposyang samaStruktur pemecahan dan sistem