Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Shabushabu adalahperobuatan yang dilarang oleh Undangundang dan telah ditekan olehDansat ataupun dari penekanan dari pengambil apel disatuan agarmenjauhi narkotika, tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal inimenunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendahyang cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.ae Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karenapengaruh materi dan pergaulan dalam lingkungannya karena Terdakwatidak bisa memegang prinsip seorang

Dian, dan yang terakhir pemeriksaanterhadap Terdakwa ;e Bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwadisimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) rol/gulungankain, dan meninggalkan 5 (lima) rol/gulungan kain di semaksemak ;e Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah melakukan penekanan maupunpemukulan terhadap Terdakwa ;e Bahwa Saksi ikut dalam pelaksaan rekontruksi dalam perkara ini;e Bahwa rekontruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara tanpa ada tekanan

(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.

melihat apa yang ditulis adalah upaya untuk menjelaskan bahwa itu adalahbagian dari untuk mempertahankan hak atas tuduhan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Jakarta Selatan sebanyak2 (dua) kali;halaman 28 dari 38 Putusan Nomor: 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.SelBahwa saat diperiksa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya danTerdakwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur penekanan

Saksi: MAZNY ARIES, Menerangkan : e Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertamasebagai tersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak adamelakukan penekanan, ancaman apalagi penyiksaan ;e Bahwa setealh BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;e Bahwa sewaktu dlakukan

Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Pemohon);c.

. ; nanan nanan nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne enn enn cene Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada penekanan, pemukulan dan penyiksaan terhadapAbdul Azis karena yang memeriksa Abdul Azis bukan hanya Saksi tapi juga temanteman anggota polres lainnya yang jelas ketika Saksi memeriksa Abdul Azis tidak adapenekanan, pemukulan, dan lain20Bahwa cara Saksi memeriksa Saksi Abdul Azis yaitu Saksi bertanya lalu Abdul Azismenjawab demikian seterusanya sampaiseleSai Bahwa sebelum BAP ditanda tangani

Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Wati Binti Rahman, namun tentangHalaman 26 dari 35 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mksapakah Terdakwa telan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Kerugian, danberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pasal 70 ayat 2dan 3, Para Tergugat tidak pernah melaksanakan Undang Undangtersebut serta mengabaikan mekanisme musyawarah yang memungkinkanmusyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali;Bahwa Para Tergugat juga tidak terouka dalam menyampaikan informasiterkait nilai ganti kerugian lahan milik Para Penggugat, Tergugat Illmelakukan aktivitas diluar Kewajaran dan diluar mekanisme sebagaimanaundangundang yang berlaku dengan melakukan penekanan

Karenapenyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotikadapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya,yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNIterlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya

Namun, jika merekagagal untuk setuju maka pengiriman batubara yang terpengaruholeh Force Majeure akan ditunda tanpa kewajiban apapun padapihak PEMBELI dan PENJUAL";(Penebalan/Penekanan ditambahkan) ;Ketentuan Pasal 8 ayat 8.2 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebutmenyatakan dengan bahwa apabila pengiriman batubara terhambat karenadisebabkan oleh Force Majeure, maka jadwal pengirimannya akan dijadwalulang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila kesepakatantidak tercapai, maka pengiriman dapat

menderita penyakit HepatomaMetastasis tulang (kanker tulang);Bahwa tanggal 16 Pebruari 2012, klaim Asuransi yang diajukan oleh Tergugat IIsebagai pemegang Polis atas nama almarhum tertanggung Fandy Anjaya ditolak olehTergugat I, dengan alasan penolakan : dikarenakan penyakit sudah diderita sebelummasa aktif Asuransi (vide Surat Tergugat I No. 143/CIMng/ML/II/2012 tanggal 16Februari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II) ; Bahwa atas penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat I, maka Tergugat IImelakukan penekanan

Pertimbangan tersebut jelas sangat rancu dan sangatbertentangan, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Bupati yangnotabene pejabat publik telah menyalahgunakan kKewenangannya, tetapidi sisi lain berpendapat bahwa negara dirugikan karena dijanjikanRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tigabulannya terhitung sejak pencairan dana, jadi bukan masalah danayang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);Karena penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan

kepada tempatdomisilitempat kedudukan dari penerima jasa (Destination Principle)Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/201720.21.22%sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut PPNdikenakan atas penyerahan jasa kena pajak termasuk dalam hal inijasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean olehpengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadiatau badan sebagai penerima jasa yang berada di dalam DaerahPabean atau luar Daerah Pabean).Bahwa dalam hal ini penekanan