Ditemukan 11260 data
81 — 47
Sertipikat Hak Milik No.620/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama DJARSA 5 90+ 2 222 ono non non nn concen nnn nnn nce nenaSertipikat Hak Milik No.621/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasNaira SUMARD n nnn nnn nrnnnr nem ne cnn neinSertipikat Hak Milik No.622/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama ALI SUJIMAH 9 222 noo neo conse ncnn nnSertipikat Hak Milik No.623/Karangsambung, Luas : 940 M2, atasnama SALEH a 35 222 222 noe on no nnn cnn nen nce noncnnHal 168 dari 314 hal. Put.
79 — 51
KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
50 — 12
kepadaistri yang telah nusyuz dan oleh karena itu berhak mendapatkan hakhaknyasebagai isteri diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajibanseorang Suami Ssepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadipisah rumah sebagaimana dalil fiqn dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hal. 175yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :ls aaa wybo 620
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
40 — 22
sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
242 — 102
Sehubungan dengan hal ini Putusan Mahkamah AgungNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menyatakan:bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa PengadilanNegeri
Hal ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung tanggal 29121999 No. 620 K/Sip/1999, KaidahHukum: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengandemikian kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
86 — 31
Penerbitan Sertifikat dapat dikatakan bahwaPENGGUGAT telah salah menentukan Kompetensi Absolute Pengadilanyang berwenang memeriksa Gugatan PENGGUGAT dikarenakan bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana55Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusanNomor 620
Tanggal29 Maret 1979 No.42/III/1979, bidang tanah sertipikat Hak MilikNo.166/Duri tersebut beralih kepada LEMBANA ALI, terdaftartanggal 1 Oktober 1979.762) Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1980, sesuai catatan pada bukutanah sertipikat Hak Milik No.166/Duri telah dipisahpisah atasnama sendiri menjadi :SHM No.537/Duri Gambar Situasi No.620/3044/1979 seluas 58M2SHM No.538/Duri Gambar Situasi No.621/8045/1979 seluas208 M2SHM No.539/Duri Gambar Situasi No.622/3046/1979 seluas264 M2SHM No.540/Duri Gambar
84 — 41
Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620
I NYOMAN SANDI
Tergugat:
1.I MADE AGUS CAHYADI
2.NI NYOMAN MURNI
3.NI MADE RAI KARMI
4.I PUTU GEDE DARTA
5.V. I MADE RAI ADNYANA
6.NI NYOMAN AYU NOVI DEWI
7.VII. KEPALA KANTOR TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
91 — 41
Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
RIZKA ARIFIANDI
131 — 61
Iwan Sulistiono;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. Iwan Sulistiono.
(13) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
252 — 132
denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebaniatau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalanPasal 1459 KUHPerdata, menentukan : hak milik atas barangyang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616Pasal 616 KUHPerdata, menentukan : Penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
95 — 34
Padt.G/2020/PN.AmbORATMANGUN sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Maret 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak antaraDrs.IBRAHIM PARERA sebagai Pihak Pertama dan A.RAKMAWATIMASEWA sebagai Pihak Kedua tanggal 15 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 5;Foto copy sesuai dengan focopy Sertifikat Hak Milik No.205 tanggal10 September 2009, luas 125 M2 (Hak tanggungan 1 No.620
1.I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP.
2.I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA
3.I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Intervensi:
SAHBAN
158 — 111
Hikmah,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Ukur Nomor : 620/Dopang/2016, tanggal 06 September2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik No. 00638, terbit tanggal 07 Maret 2017,Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17/10/2016,Luas 1.829 m2, terletak di Desa Dopang, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,atas nama atas nama 1. Sahban. 2. Abdul Rauf. 3. Kalsum.4. Jumaiah. 5. Holminah. 6. Saripah. 7.
147 — 62
Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelenggara negara lainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermatipengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalahKepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
162 — 92
Putusan No. 47/PDT/2018/PT MKS10.11.12.13.14.dimaksud dalam kenyataanya memang masih berbentuk laut yang dalam halini citra foto satelit pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkanSurat Nomor: 620/1448/BPD/X1I/2013 tertanggal 1 November 2013 (yangmana surat ini baru kami ketahui kemudian setelah dilaksanakannyaPerjanjian) yang merupakan Surat Walikota Makassar untuk mengambilperan pembebasan lahan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar
M. JUFRI, DKK (PARA TERGUGAT)
Kepala Cabang P.T. Bank Central Asia (TURUT TERGUGAT)
97 — 32
., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 620), begitu juga halnyadengan alat bukti surat yang diberi tanda T3 yang berupa fotocopy kwitansipembayaran dan diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka bukti T3 surattersebut dianggap sama dengan aslinya dan sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan olehKuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksitersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUTAN RAJA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PASTOR RANTINUS SIMANALU
Terbanding/Tergugat II : USKUP KEUSKUPAN SIBOLGA
40 — 21
Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 620 KUH Perdata, terhadapbenda tidak bergerak, Hak Milik sebagai hak kebendaan yangpaling dasar dan karenanya juga hakhak kebendaaan yangmelekat dan mengikuti Hak Milik baru lahir pada saat hak tersebutdidaftar dan diumumkan;4. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya PokokPokokHukum Perdata (halaman 69) menjelaskan bahwa eigendom (hakmilik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda;2.
94 — 40
Bukti T.ll Intervensi 1: Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatanKonstruksi Normalisasi N6 Kecamatan BatuHampar Nomor : 620 / KONTRAK / BM&AIR /27 / 2016 tanggal 16 Juni 2016 (sesuai dengan2. Bukti T.Il Intervensi 2: Surat persyaratan yang di upload / dikirim olehCV.Zalisti Mandiri kepada Pokja Ill KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Kabupaten RokanHilir yang dapat didowload melalui LPSEKabupaten Rokan Hilir (sesuai print internet) ;3. Bukti T.Il Intervensi 3: Surat Penawaran CV.
CV. TYFA DIRGANTARA Di wakili oleh Wakil Direkturnya : MUTTAQIN
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PUPR I TAHUN 2019
Intervensi:
CV. ALIF PERKASA Di wakili oleh direkturnya FAISAL ALI
269 — 1580
. : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620./15.20/SP/PEMB/BM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, PekerjaanPembangunan Jalan Pulo Drienle Rhob Timu KecamatanSimpang Mamplam (Otsus) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.ll Intv4. : Fotokopi Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) (fotokopi dari fotokopi);Bukti T.ll Intv5. : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 tanggal 4
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
103 — 30
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.
56 — 20
.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung. 31.
Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten TanggamusPutusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 7 dari 152 halaman30313233346363738nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh KepalaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.
Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba IIRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.
Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamusnama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan olehKepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.