Ditemukan 51531 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
mandasari
megasari
mendagri
mindasari
meidasari
mardasari
meidiasari
meldasari
meindasari
Register : 04-12-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0672/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 20 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/Pid/2020 Tanggal 28 Juli 2020 — SUGIANTO alias SIGIT bin H. MISRAN RAIS
126 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa mengakui/menguasai lahan milik saksi ChairuddinLubis dengan mendasari SKGR Nomor 419/SH/92 dan SKGR Nomor420/SH/92, yang masingmasing ditandatangani oleh saksi KurniaZein dan saksi H. Syahrial. Namun demikian, saksi Chairuddin Lubisjuga memiliki SKGR Nomor 1154/SKGR/ TAPI/2018 tanggal 31Agustus 2018;b. Bahwa setelah dicek, tanda tangan atas nama saksi Kurnia Zein dansaksi H. Syahrial pada SKGR milik Terdakwa adalah palsu.
Register : 27-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 26-02-2017
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0215/Pdt.G/2016/PA.Blu Tanggal 1 Desember 2016 — PEMOHON vs TERMOHON
16 — 8
16 — 8
Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari
Register : 17-12-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1762/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon:
SITI NURSEAH
41 — 14
SITI NURSEAH
41 — 14
Bahwa yang mendasari PEMOHON untuk mengajukan PermohonanGanti Tahun Lahir pada Paspor PEMOHON adalah untuk keperluanHalaman 1 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.pengurusan paspor yang dikarenakan lembar halaman pada pasporPEMOHON telah penuh sehingga perlu diganti dengan paspor baru,namun proses tersebut terkendala karena adanya perbedaan tahunlahir pada paspor dengan identitas lain seperti AktaLahir, ljazah danKTP PEMOHON;3. Bahwa yang tertera pada Paspor PEMOHON No.
Register : 25-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0461/Pdt.P/2021/PA.Pas Tanggal 16 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
21 — 4
21 — 4
Puskesmas Kecamatan Lekok KabupatenPasuruan tanggal 23062021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Register : 20-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
ENERBA CONDRAT FANFUT
31 — 17
ENERBA CONDRAT FANFUT
31 — 17
diberi tanda P 6 ;diterangkan bahwa Pemohon tidak dapat melampirkan bukti autentik kepadaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai dasarperubahan elemen data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehinggamerekomendasikan pemohon untuk mengajukanperubahan/perbaikan/pembetulan elemen data ke Pengadilan Negeri Batam;Menimbang, bahwa surat rekomendasi Kepala Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut juga tidak menunjuk dasar hukumatau peraturan perundangundangan yang mendasari
Register : 17-12-2010 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 14-06-2011
Putusan PA SERANG Nomor Perdata Agama : 834/Pdt.G/2010/PA Srg. Tanggal 10 Februari 2011 — Penggugat >< Tergugat
13 — 3
13 — 3
PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa telah diupayakan agar Penggugat berdamai denganTergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahapputusan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir 2 antara lain adalahbahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, denganmenjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Putus : 25-09-2013 — Upload : 31-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 277/Pdt/2013/PT.Smg Tanggal 25 September 2013 — H. MOCHAMMAD ISA MUSTHOFA melawan NY. SUMIYATI ALIAS SOEMIJATI, dkk
22 — 15
22 — 15
Putusan No.277/Pdt/2013/PT.SmgSaja, akan tetapi yang lebih penting adalahmemahami benar apa yang ' menjadisubstansi permasalahan dalam perkaratersebut, sehingga perbedaan dankesamaan terhadap substansi perkara itulahyang mendasari suatu perkara dinyatakansebagai suatu perkara yang ne bis in idematau bukan ; e Bahwa Pembanding menilai keputusanperkara perdata Nomor 8:0/Pdt.G/2012/PN.Ska. tertanggal 13 Februari 2013 telahmengandungbanyak kesalahankesalahan dalam pertimbanganhukumnya sehingga menyebabkan
Putus : 01-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/MIL/2016 Tanggal 1 September 2016 — DEVI CHANDRA
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terjadinyaperbuatan in casu dikarenakan terdapat kesalahpahaman antara Saksi1dengan Terdakwa;Bahwa dengan demikian mendasari keadaankeadaan tersebut putusanJudex Facti in casu haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi
Register : 01-02-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Po Tanggal 16 Februari 2017 — PEMOHON
10 — 0
10 — 0
;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini danmerupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 18-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Skg Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon:
1.Ambo Upe
2.Indo Tenri
55 — 13
1.Ambo Upe
2.Indo Tenri
55 — 13
sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) dan3 (tiga) pada permohonan ini untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 4 (empat) permohonan parapemohon yang meminta agar diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkanpencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor urusan Agama untuk dicatatdan didaftar sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku, Hakimberpendapat bahwa oleh karena permohonan merupakan kewajiban para pemohonsendiri dan tidak ada aturan yang mengatur atau mendasari
Register : 16-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0378/Pdt.P/2021/PA.Pas Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 2
27 — 2
Penetapan Nomor 0378/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SALMAH lahir pada tanggal 03 Agustus 2003 denganseorang lakilaki yang bernama MUHAMMAD KHOLIL akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KratonKabupaten
Register : 24-06-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 31 Desember 2019 — Penggugat:
PT Dayton Borneo Sukses
Tergugat:
PT Mulia Bhakti Kahuripan
340 — 287
PT Dayton Borneo Sukses
Tergugat:
PT Mulia Bhakti Kahuripan
340 — 287
hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor
PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari
Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan
senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari
Register : 24-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 32-K/PM.I-02/AL/VI/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 — Oditur:
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Zulkifli Malik
145 — 84
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Zulkifli Malik
145 — 84
.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai
dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.
Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.
Register : 08-12-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 171/PDT/2016/PT SMR Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : DOLFINA Diwakili Oleh : MANGKONA ODDANG
Terbanding/Tergugat III : NATALPIA
Terbanding/Tergugat I : YUSLY
Terbanding/Tergugat IV : FITRIYANI
Terbanding/Tergugat II : DARSALINA
141 — 114
Terbanding/Tergugat III : NATALPIA
Terbanding/Tergugat I : YUSLY
Terbanding/Tergugat IV : FITRIYANI
Terbanding/Tergugat II : DARSALINA
141 — 114
jelas (obscure libel).Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasanalasanhukum sebagai berikut: Bahwa title dan isi gugatan tidak jelas, antara Posita dengan Petitum tidak adasinkronisasi dimana gugatan PENGGUGAT mengenai gugatan Pembagian waris,tetapi dalam posita menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatanmengancam dan memaksa, selain itu tidak jelasnya konstruksi hukum dalamgugatan PENGGUGAT, telah menimbulkan ketidak konsistenan hubungan hukumyang mana yang mendasari
Hak Milik No: 4318 atas nama MELKIAS MARKUSKOLENG; Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005 atas namaMELKIAS MARKUS KOLENG; Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006 atasnama MELKIAS MARKUS KOLENG;Bahwa berdasarkan pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti yaitu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, makaakibatnya gugatan batal;Oleh karena PENGGUGAT tidak menyebutkan peristiwa atau dasar fakta (feitelijkegrond) yang mendasari
ketentuanhukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama PewarisBahwa gugatan PENGGUGAT tersebut diatas adalah tidak jelas dan tidak tertentu(een duidelijkke en bepaalde consclusie), hal mana dapat diketahui dari posita ataufundamentum petendi gugatan PENGGUGAT yang tidak menjelaskan dasar hukumHalaman 15 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMRmengenai PENGGUGAT DOFINA (Istri Kedua/TANPA ADA KETURUNAN) sehinggadapat menjadi ahli waris Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dan kejadian atauperistiwa yang mendasari
Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926 K/PID.SUS/2014 Tanggal 26 Januari 2015 — ADMAN, S.H., M.Si.
73 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tipikor BandaAceh dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menyatakan Terdakwa telah mengambil/menarik kembalikewenangan yang pernah diberikan kepada PPTK dalam melakukan serahterima barang, tanpa sama sekali mendasari pertimbangan hukumnya padaketerangan ahli yang terungkap di persidangan, sehingga kesimpulan keduaJudex Facti tersebut nyata bertentangan dengan kewenangan PPTK yangterdapat dalam bunyi Pasal kontrak dan
Seharusnya dalammenentukan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana dalam perkara ini kKedua Judex Facti harus mendasari pertimbanganhukum dan kesimpulan yuridisnya pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan menarik korelasi yuridis dengan ketentuan yangterdapat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jikadikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan TupoksiTerdakwa,
Bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor yang telah menambahpidana kepada Terdakwa dengan mendasari pada pertimbangan hukumsebagaimana dikemukakan Judex Facti pada Alinea ke2 halaman 29putusan yang menyebutkan Menimbang bahwa pidana yang dijatunhkandalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama terhadap TerdakwaJudex Facti menilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahanTerdakwa sehingga hukuman itu perlu ditambah karena tindak pidanakorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa
Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Februari 2017 — PT MENTAYA SAWIT MAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
00007/207/11/058/13 tanggal 10Januari 2013 Masa Pajak Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut : Ditambah/ .Semula MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 647.791.471 0 647.791.471Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 647.791.471 0 647.791.471Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 1.295.582.942 0 1.295.582.942 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari
Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan";Bahwa landasan filosofis yang mendasari
Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari
Register : 24-04-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Sidrap Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 36
55 — 36
Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.
Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanah17obyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.
Register : 22-04-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PA SAMARINDA Nomor 698/Pdt.G/2013/PA.Smd. Tanggal 27 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 4
6 — 4
., dan dua orang saksi.Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat adalah antarapenggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah diKecamatan Samarinda llir pada tanggal 23 September 2011, dan sejak awalmenikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmoniskarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatsering/suka mengkonsumsi narkoba dan apabila tidak mengkonsumsi narkoba/sabusabu tersebut Tergugat selalu marahmarah yang puncaknya
Register : 17-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0382/Pdt.P/2018/PA.TL Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
6 — 0
6 — 0
;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yangdikuatkan bukti (P.1), Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yangsah, maka Para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yangdibenarkan sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari