Oleh karena Tergugat menafsirkan danmenggunakan tidak sebagaimana mestinya Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalamdiktum menimbang Keputusan TUN obyek sengketa yang bermaknamengandung ketidakpastian hukum sebagaimana norma yang tidakdikehendaki UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 danmerugikan Penggugat, maka patut diduga Keputusan TUN obyeksengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagai suatu wewenang atauhak Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

DikarenakanHalaman 22 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PLproses dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa denganprosedur dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka sudah sepantasnya Keputusan TUN objek sengketaharuslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;15.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dalamperkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacathukum/inprosedural.

Dikarenakan Keputusan TUN objek sengketa a quoditerbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang balk,maka sudah sepantasnya Keputusan TUN objek sengketa a quoharuslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;17.Bahwa dalam Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati MorowaliUtara Nomor : 888/328/BKPSDM/V/2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenMorowali Utara atas nama TERHAR LAWANDI

kepada Tergugat, menunjukkan bahwaPenggugat tidak melaksanakan upaya keberatan maupun bandingadministrative yang seharusnya hal tersebut dilakukan terlebin dahulusebelum mengajukan gugatan TUN;Halaman 37 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PL2.2.

/1994, tanggal 10Nopember 1994 dan Yurisprudensi Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002, Jo SEMA R.I.

TERDAPAT BUKTI BARU (NOVUM) yaitu) Putusan Mahkamah AgungRl No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 danPenetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009PN.Smg tanggal 19 Juni 2009;Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 170PK/Pid/20101. Bahwa = amar putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.15/Pid.B/2003/ PN.

/PTUNSMG3.Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. dalam perkarapeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19Desember 2008:MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon24Peninjauan Kembali CV TJAHJA SARI tersebut;( vide Bukti PK 1);.

Bahwa pertimbangan hukurn putusan Mahkamah Agung R.1I.dalam perkara peninjauan kernbali No. 18 PK/TUN/2007tanggal 19 Mei 2008 antara lain:Mengenai alasan peninjauan kembali butir A:Bahwa alasan peninjauan kernbali tersebut tidakdapat dibenarkan karena putusan pidana No.15/Pid.B/2003/PN Smg tanggal 15 April 2003 telahdiajukan pada tingkat kasasi sehingga tidak lagimerupakan bukti baru;5.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI. dalamperkara peninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal19 Desernber

No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19Desember 2008;Terhadap perlawanan/bantahan terhadap putusan MahkamahAgung RI. No.18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desernber 2008yang diajukan CV TJAHJA SARI tersebut Mahkarnah AgungRl. telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang yang intinya menyatakan:sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

, Bambang Widjanarko, SH telah menyampaikaneksepsi bahwa sengketa kepemilikan tanah tersebutmasih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dalam perkara No.61/G/TUN/2002/PTUN.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PeninjauanKembali (PK ) No. 15 PK / TUN / 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI10.11.dalam tingkat Kasasi No. 68 K / TUN / 1994 jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 45 / B / 1993 / PT.TUN Jkt jo.

W7.PTUN.JKT.PRK.088 486 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; yangdiberi tanda P3.C ;Fotocopy Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 088/G/1992/TN/PTUNJKT yang diberi tanda P3.D;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 05/B/493/PT.TUNJKT, yang diberi tanda P3.E; Fotocopy Putusan MA RI No. 45.K/TUN/1993 tanggal 15 September 1994,yang diberi tanda P3.F ; Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya KDH.

TUN Jakarta No. 45/B/1993/PT.TUN.JKT, tanggal14 April 1994 yang diberi tanda P5.C ;Fotocopy Putusan MA. RI No. 68.K/TUN/1994 tanggal 22 September 1995,yang diberi tanda P5.D ;Fotocopy Putusan Putusan Perijinan Kembali dari MA. RI Reg.

No. 15.PK/TUN/1997, tanggal 31 Mei 1999, yang diberi tanda, P5.E ;Fotocopy Surat Depdagri RI. kepada Wahkotamadya tingkat IT Surabaya,tanggal 27 Nopember 1998 No. 181.235/273 5/SJ, yang diberi tanda P6.A ; Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan LingkunganDaerah Kodya tingkat JI Surabaya tanggal 19 Mei 1999 No.181.2/590/402.5.03/1999, yang diberi tanda, P7.B ;Fotocopy Surat Pengadilan TUN Jakarta tanggal 22 April 2004 No.107.PTUNJKT.PRK.054485.2004 kepada Mendagri RI dan Kepala DinasPerumahan

TUN Jakarta, yang telahberkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya, adalah : 1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I / Terbanding tanggal 27Nopember 1998 No. 181.235/2735/SJ, dan memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabutnya ;2.

Tegaldlimo kami melihat ada pemuda yang dudukduduk dipinggir jalandan ketika kami dekati pemuda tersebut berusaha melarikan diri dan ketika digeledah / diperiksa di saku kirinya terdapat pil trex sebanyak 5 (lima) butir yangdibungkus dengan plastik kecil warna putih dan selanjutnya orang tersebutmengaku membeli pil trex dari terdakwa yang mana pembelian pil itu dilakukandi warung mbok tun dan saat itu pemuda itu membeli pil trex Sebanyak 10 butiryaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 selanjutnya

kami lakukan lidikatas dasar keterangan pemuda tersebut dan selanjutnya kami temukan 1(Satu) orang lakilaki bernama Wildan yang saat itu berada diwarung mbok tun;Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalahpil trex sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang dibungkus dengan plastikputin kecil dan dimasukkan di bungkus rokok gudang garam warna merahkosong, uang tunai sebanyak 25 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Hp merkXiaomi warna goldBahwa cara Terdakwa menjual pil trex

Banyuwangi tepatnya diwarung mbok tun;e Bahwa terdakwa bernama Moh. Wildan alamat Dsn. Dambuntung RT.04RW..01, Ds. Kedungasri, Kec. Tegaldlimo, Kab.

Diwarung Mbok Tun masuk Dsn.Gempoldampit Ds.

digeledah dan ditemukan 10 (Sepuluh) butir pil trexdari saudara Indra Setiawan terdapat 5 (lima) butir pil trex yang dibungkus palstikklip kecil warna putih dan yang bersangkutan membeli dari Wildan.Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bywe Bahwa benar, berdasarkan informasi pemuda yang digeledah dan ditemukan10 (Sepuluh) butir pil trex yaitu Saudara Indra Setiawan selanjutnya orang tersebutmengaku membeli pil trex dari terdakwa yang mana pembelian pil itu dilakukan diwarung mbok tun

Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN yang disebut sebut PENGUGAT dalamgugatannya, adalah :19a.

~ perkara nomor45/G/TUN/2013/PTUN.BJM tanggal 25 November 2013 di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah Keputusan TUN SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan danPemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOATEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu,Kabupaten

Diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN, yaitu setelahBupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN menerima Permohonan yang diajukanTERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPNPEMDA 92 /BUPATIKBRXI/2013, perihal Permohonan penerbitan KeputusanBupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan SarangBurung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat PersekutuanHukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa BangkalaanDayak, Kecamatan

Diterbitkan Bupati KabupatenKotabaru selaku PEJABAT TUN yang berwenang tersebut, sudah sesuai Prosedurhukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuandalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural / formal.Demikian juga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalamperaturan perundang undangan yang bersifat material / Substansial.Bahwa oleh karena terbukti baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503

Untuk permohonan ijin yang sifatnyabukan persoalan lingkungan syaratsyarat itu harus dipenuhi sesuai denganketentuan Perdanya, dan pejabat TUN tidak perlu meneliti syaratsyarat tersebutsecara mendalam.

Mahkamah Agung dalam putusan No.46 PK/TUN/2003, tanggal30 Januari 2007, jo. Putusan No.190 K/TUN/2001, tanggal 11Desember 2001 jo. Putusan No.180/B/2000/PT.TUN.JKT. tanggal06 Februari 2001, jo. Putusan No. 71/G.TUN/2000/ PTUN.JKT,tanggal 28 Agustus 2000, dan Putusan No.33 PK/ TUN/2003,tanggal 30 Januari 2007, jo. Putusan No.191 K/TUN/2001, tanggal11 Desember 2001 jo. Putusan No.181/B/ 2000/PT.TUN.JKT,tanggal 06 Februari 2001 jo. Putusan No.80/G.TUN/2000/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2000.

Terhadap kedua putusan a quo sampaimempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan No.46 PK/TUN/2003,tanggal 30 Januari 2007, jo. Putusan No.190 K/TUN/2001, tanggal 11Desember 2001 jo. Putusan No.180/B/2000/PT.TUN.JKT. tanggal 06Februari 2001, jo. Putusan No.71/G.TUN/2000/PTUN.JKT, tanggal 28Agustus 2000, dan Putusan No.33 PK/TUN/2003, tanggal 30 Januari 2007,jo. Putusan No.191 K/TUN/2001, tanggal 11 Desember 2001 jo. PutusanNo.181/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Februari 2001 jo.

PutusanNo.190 K/TUN/2001, tanggal 11 Desember 2001 jo. Putusan No.180/B/2000/ PT.TUN.JKT. tanggal 06 Februari 2001, jo. Putusan No. 71/G.TUN/2000/ PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2000, dan Putusan No.33PK/TUN/2003, tanggal 30 Januari 2007 jo. Putusan No.191 K/9TUN/2001, tanggal 11 Desember 2001 jo. Putusan No.181/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Februari 2001 jo.

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No.46 PK/TUN/2003, tanggal 30Januari 2007, jo. Putusan No.190 K/TUN/2001, tanggal 11 Desember 2001 jo.Putusan No.180/B/2000/ PT.TUN.JKT. tanggal 06 Februari 2001, jo. PutusanNo. 71/G.TUN/2000/ PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2000, dan PutusanNo.33 PK/TUN/2003, tanggal 30 Januari 2007 jo. Putusan No.191 K/TUN/2001, tanggal 11 Desember 2001 jo. Putusan No.181/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Februari 2001 jo.

Putusan No.190 K/TUN/2001,tanggal 11 Desember 2001 jo. Putusan No.180/B/2000/ PT.TUN.JKT. tanggal 06Februari 2001, jo. Putusan No. 71/G.TUN/2000/ PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus2000, dan Putusan No.33 PK/TUN/2008, tanggal 30 Januari 2007 jo. PutusanNo.191 K/TUN/2001, tanggal 11 Desember 2001 jo. Putusan No.181/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Februari 2001 jo.

Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara padadua tingkat pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlahRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahkan Tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor348/K/TUN/2012, Tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi,SH, MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. M. Hari Djatmiko, SH, MH dan Dr.

Nomor 500 K/Pdt/20173.5.3.6.3.7.3.8.entah kenapa Tergugat dr atas dua obyek bidang tanah a quo, telahdinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 348 K/TUN/ 2012 yang diputus Pada Selasa,22 Januari 2013.

/2012, tanggal 22 Januari 2013,serta bukti bertanda T. d.k/P.d.r15 yaitu Surat Pemberitahuan PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor 65/G/2011/PTUNMDN junctoNomor 348 K/TUN/2012 dan bukti bertanda T.I d.k/P. d.r16 yaitu SuratKeterangan Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 348K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 45/BDG/2012/PT.TUN.MDN tanggal 31 Mei2012 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNMDN tanggal

Nomor 99 PK/TUN/2014 telah diputusMahkamah Agung RI. tanggal 26 Januari 2015 yang amar putusannyaMenolak Permohonan Peninjauan Kembali (ic Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk).

Lagipula berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 348 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 terdapat fakta bahwaHalaman 41 dari 45 hal. Put.

disampaikanoleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya(replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa NURDIANA Alias DIAN Binti SITTI AMIN pada harisenin Tanggal 26 maret 2018 Sekira Pukul 10:00 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu masih dalam bulan maret tahun 2018,atau setidaktidaknya masih di tahun 2018, bertempat di Tun

Amir alias Ita Binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanyapenganiayaan yang telah saksi alami; Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Nurdian(Terdakwa) yang beralamat di Jalan Karaeng Loe Sero, Kelurahan Tombolo,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; Bahwa Nurdian (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap saksi padahari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun

Sri Dewi alias Dewi Binti Husain, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanyapenganiayaan yang telah dialami saksi korban Devinta alias Ita;Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Devintaalias Ita adalah Nurdian (Terdakwa);Bahwa Nurdian (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap saksi Devintaalias Ita pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wita diJalan Tun Abdul Razak, Kecamatan

Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanyakekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberisumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwaTerdakwa Nurdiana alias Dian Binti Sitti Amin pada hari Senin tanggal 26 MaretHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Sgm2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun Abdul Razak I, KelurahanPaccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Dengan demikian penganiayaan adalah tiaptiapperbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secarafisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa TerdakwaNurdiana alias Dian Binti Sitti Amin pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun Abdul Razak , Kelurahan Paccinongang,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah melakukan penganiayaanterhadap saksi Korban Devinta dengan cara memukul

Nomor 780 PK/Pdt/201710.produk keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yaituKepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampuhg Nomor 49530082000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanahatas nama BPPT di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi dasarterbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2000 serta berdasarkan padaSurat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I;Substansi perkara dalam

gugatan ini menyangkut obyek permasalahan/sengketa yang menjadi domain/kompetensi pengujian atas bentukkeputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN telah diperiksa dandiputus oieh Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung melalui putusanNomor 4/G/2014/PTUNBL tanggal 10 Juli 2014 yang intinya menolakgugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat dengan pertimbangandaluarsanya pengajuan gugatan TUN dan bukan dengan pertimbanganKompetensi Absolut.Pertimbangan Hakim TUN dalam putusannya beium masuk pada pokokperkara

perkara serupa telah pemah di periksa dan diputus oiehpengadilan TUN Bandar Lampung yang saat ini telah berkekuatanhukum tetap;3.

Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Onrechmatige);1.Bahwa menyangkut perkara ini mendasarkan pada pertimbanganHakim dalam Putusan Nomor 4/G/2014/PTUNBL telah dipertimbangkan perihal Kompetensi Absolute lingkup Kewenangan BadanPeradilan TUN, sehingga kompetensi menyangkut keabsahanterbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 atas namaTergugat daiam perkara ini adalah tetap sah berlaku dalampenguasaan Hak Pakai Tergugat , mengingat dalam Perkara TUNtelah dinyatakan gugatan TUN yang diajukan oleh

Para Penggugattidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), dan dalam perkaraTUN ini pihak Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukumsehingga perkara TUN telah berkekuatan hukum tetap, denganImplikasi Hukum Keputusan TUN yang dalam hal ini telahdikeluarkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Lampung tentang penerbitanhak pakai atas nama Tergugat oleh BPN selaku Tergugat II adalahtetap sah termasuk luas 1.912.400 M?

Para Penggugat Kehilangan Hak Untuk MengajukanGugatan Dengan Objek Sengketa TUN a = quo a.

a quo, namun Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan ObjekSengketa TUN a quo.

PutusanMahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2020 tanggal 30 Juni 2020.Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard) ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMemeriksa Objek Sengketa TUN a quo (kompetensi relatif)a.

TUN a quo hanyalah Objek Sengketa TUN a quo, yaituKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTSII/2001 tanggal15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Kayu Pertukangan Kepada PT.

SRL sertaMasyarakat pada hari Kamistanggal 4 Juli 2019.Bahwa Kesepakatan tersebutdiatas tidak memiliki hubungandengan objek TUN II yang masaberlaku objek TUN II sampaidengan 23 Mei 2018.

dan dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi MA RI No :101/K/TUN/2000 ; 102 HGU No: 12 Ds.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalamtenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan TUN. Apabila gugatan setelah lewatwaktu dari 90 hari maka pengadilan tidak akan menerima gugatan; dan gugatantersebut akan ditolak oleh pengadilan. Hal ini untuk menjaga agar kekuatan hukumdari keputusan TUN yang digugat tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidakpasti .

Bahwa dari Diktum SK.01/PBT/BPN.14/2013 DanSK.03/PBT/BPN.14/2016 Sebagaimana telah disampaikan di atas,bahwa yang harus dipahami adalah: Sikap apa yang harus dilakukan oleh Tergugat atas adanyaPutusan Pengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap ataudengan kata lain bagaimanakah semestinya sikap dan tindakanTergugat menurut hukum dalam menyikapi putusan TUN yangBerkekuatan Hukum Tetap...............222) n0nn nnn cee neon ee Apakah Tergugat diberi wewenang lain untuk melakukan tindakanhukum selain

dari pada apa yang telah dibunyikan dalam amarPutusan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap....???

; Bahwa secara hukum Tergugat tidak diberi perintah untuk melakukantindakan lain, selain dari apa yang ditetapbkan dalam amar putusanPengadilan TUN yang Berkekuatan Hukum Tetap yaituMEMBATALKAN dan MENCABUT; 22 22 nnn noooHal. 56 dari 113 Hal.

apa yang menjadi tolak ukurmenurut hukum agar dapat melakukan tindakan lain selain dari apayang ditentukan oleh amar putusan Pengadilan TUN yangBerkekuatan Hukum Tetap...??

PutusanMahkamah Agung RI No. 341 K/TUN/2010 tanggal31 Januari 2011 Jo.

OBJEK GUGATAN ;Adapun yang menjadi Objek Gugatan sengketa TUN dalam perkara iniHal. 5 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.adalah :Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor14J/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon RektorUniversitas Sam Ratulangi Periode 20182022 Tanggal 27 Februari2018 ;ll. POSITA ATAU DASAR DAN ALASAN GUGATAN GUGATAN ;A.

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkanatau mengeluarkan , Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakanobjek sengketa dan gugatan ini, yaitu berupa Keputusan SenatUniversitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 TentangPenetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 20182022 tertanggal 27 Februari2018 yang pada intinya memutuskan tidakmengikutsertakan Penggugat sebagai Bakal Calon Rektor UnsratPeriode 20182022.2.

Dengan katalain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harusmemprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitukepentingan hak konstitusi warga negara dan Penggugat.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di Instansi Unsratadalah Rektor, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) StatutaUnsrat Jo. Pasal 1 Angka 8 UU Peratun;b. Bahwa Ketua Senat (Tergugat) bukanlah Pejabat TUN karenamerupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan danpengawasan akademik di Unsrat;c.

Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah Pejabat TUN, makaKeputusan Tergugat berupa Objek Gugatan a quo bukanlahKeputusan TUN dan bukanObjek TUN atau bukan beschikking (tidak memenuhi syarat Pasal 1Angka 9 UU Peratun);d. Bahwa oleh karena Objek Gugatan a quo bukan KeputusanTUN dan bukan Objek TUN atau bukan beschikking, tegasnya bukanObjek Sengketa TUN, maka perkara a quo tidak memenuhi syarathukum ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Peratun yaitu perkara aquo bukanlah sengketa TUN ;11.

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

148 K/TUN/2013

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.10106 Bahwahingga saat ini telah hampir 2 (dua) tahunPenggugat berserta seluruh anggota menikmati hasildari kebun sawit plasma tersebut. Akan tetapi tibatiba pada tanggal 3 Februari 2012, Penggugatdikejutkan dengan adanya klaim dari Pihak ketigaHADIRIN LINGGA, Dkk.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.2828a.ll.a.12.a.13.a.l4.a.l5.a.l6.a.17.terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten IndragiriHulu ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 123 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari2011 atas nama R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.4040383940Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaMusi Yanto, SH. ;Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaR.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.5050mempertimbangkan terhadap materi Memorie Banding Pemohon Kasasi,sehingga fakta inilah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa perkara initidak ada diperiksa dan diadili oleh Hakim Banding secara cermat, teliti dansecara keseluruhan, oleh karenanya haruslah dibatalkan.1.2.

Kohir 289 Cl ; vide bukti T.TT1,TTIIIdan T.TTIV7 dan bukti T.TT1, TTIII dan T.TTIV5Bahwa di dalam dictum pelaksanaan Putusan Perkara PTUN atasperkara TUN No.87/G.G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo,putusan PT TUNNo.79/B.TUN/2010/PT.TUN Mks Jo putusan MA No. 100 K/TUN/2011dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012, PADA PRINSIPNYA bahwa SHMHalaman 5 dari 40 halaman Putusan No 253/PDT/2021/PT.MKSmilik Tergugat Intervensi dalam perkara TUN atau Tergugat dalamperkara ini telah dibatalkan akan tetapi KEPEMILIKAN TIDAKBERUBAH

/2011 dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012.

Putusan Mahkamah Agung RINo.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

Putusan MahkamahAgung RI No.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

(vide bukti Surat P 22).Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat,Para TurutTergugat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarnomor : 87/ G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo.Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar nomor : 79/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 100.K/TUN/2011jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor127.PK/TUN/2012, jo.

370 K/TUN/2009

PUTUSANNo. 370 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MANSYUR MAHA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPurnawirawan TNI AD, Bertempat tinggal di Asrama Widuri BarakDamar Laut No.403 Lingkungan 2, Kelurahan Harjosari II, KecamatanMedan Amplas, Kota Medan, dalam perkara ini memberikan kuasahukum kepada : 1. H.M.K. ALDIAN PINEM, S.H., M.H., 2.

No. 370 K/TUN/2009A OBJEK GUGATANBahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan dalam perkara ini yaitu:"Surat Perintah Nomor: Sprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 untukpengosongan rumah dinas atas nama Mansyur Maha di Barak Damar Laut No.403Asrama Marendal Medan yang ditanda tangani A.n. Panglima Kodam I/ Bukit BarisanAsisten Logistik U.b.

No. 370 K/TUN/2009Asrama Widuri eks Asrama Brigif 7 RR dan tidak ada terdaftar di tempatTergugat ;18 Bahwa selain itu Tergugat melanggar Azasazas Umum PemerintahanYang Baik juga Tergugat terbukti menerbitkan Surat Perintah Nomor:Sprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 telah melanggar hukum,maka dengan demikian sangat beralasan Surat Perintah NomorSprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 untuk dibatalkan;19 Bahwa dimana Tergugat tidak juga pernah memberitahukan kepadaPenggugat tentang status tanah

No. 370 K/TUN/200912g Pasal 286 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004tentang Peradilan Militer."

No. 370 K/TUN/200916HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./H. Yulius, S.H., M.H., Marina Sidabutar, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.Redaksi................ Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.16

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yangberisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan aturan perundangundanganyang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sebagai berikut : a.

Penetapan TertulisSesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009,maka persyaratan tertulis yang dimaksudkan terutama menunjukkepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN.

Dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUNBadan atau Pejabat TUN yang dimaksud adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalahKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKIHalaman 5 dari 86 halaman, Putusan Nomor 231/G/2016/PTUNJKTJakarta sebagai Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusanpemerintahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku,khususnya urusan pemerintahan bidang pertanahan

Berisi tindakan hukum TUNTindakan hukum TUN yang dimaksud adalah perbuatan hukum Badanatau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUNyang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

akibat hukum TUN, sebagaimana diketahui pada diktumKesatu Keputusan Tergugat a quo yang menentukan : a.

., dan ROBISUGARA, S.H. adalah Para Advokat/PenasehatHukum, masingmasing berkewarganegaraanIndonesia, yang berkantor di Jalan Pasifik Indah No.63 RT/RW : 001/002 Kelurahan Tanjung Ria DistrikJayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: 02/SK/TUN/IV/2017Tanggal 22 April 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:berkedudukan dilingkungan Kantor Gubernur JalanSoa Siu Dok Jayapura Papua;Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. DOREN WAKERKWA, S.H.

Syarat tertulis juga tidak mengharuskan bahwasuatu KTUN harus berbentuk baku, suatu memo juga dapatdikategorikan KTUN jika memo tersebut memenuhi tigaunsure, yaitu: (1) memo tersebut jelas ditujukan untuk siapa,(2) isinya jelas memuat tindakan hukum TUN yang memilikiakibat hukum, dan (8) jelas siapa badan/pejabat TUN yangMGITIOUERT Yer, ~ mmm mn ecmb. Bersifat konkrit, artinya KTUN.

Bersifat individual, artinya tertentu dan tidak ditujukan untukumum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuatbatasan, ditujukan untuk siapa atau apa Saja; Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.d.

Karenaacapkali pejabat TUN mengeluarkan keputusan bukan saja terulistapi juga tidak tertulis, atau tindakan faktual, yang menyebabkanperlindungan masyarakat terabaikan. Syaratnya, perbuatanpejabat TUN tersebut adalah factual; Dijelaskan Prof.

Eko, dalam kesempatan Rapat Kerja Nasionaltanggal 14 Agustus 2008, bahwa perbuatan Faktual adalah semuaperbuatan yang dilakukan oleh pejabat TUN yang tidak tertulis.Sedangkan pejabat TUN adalah badan atau pejabat yangmemperoleh kewenangan baik sifatnya atribusi, delegasi, maupunmandat untuk membuat Keputusan TUN yang sifatnya bisa tertulisdan tidak tertulis.

TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :167/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 ;Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. seluruh isi danJAMPILAN NYaj +o =