Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPenasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Setelahn mendengar Jawaban Penasihat Hukum Anak terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap padapembelaannya;Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yangmerekomendasikan Anak untuk dijatunkan putusan atau sanksi berupa pidanapenjara seringanringannya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)Kendari dengan alasan sebagai berikut: Asas Sistem

Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pemberian sanksihukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anakdan penghindaran pembalasan; Asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pemberian saknsipidana penjara terhadap anak hanya digukana sebagai upaya terakhir dandalam waktu yang paling singkat; Asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan ketentuanminimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak dan pidana penjarayang dapat diajtunkan kepada anak paling lama 12

Oleh karenanya, Hakimmemandang perlu memberikan pemidanaan berupa pidana penjara terhadapsetiap pelaku tindak pidana ini sesuai dengan Asas Sistem Peradilan PidanaAnak yang menekankan kepentingan terbaik bagi Anak, pemidanaan sebagaiupaya terakhir (u/ltimum remidium) dan dalam waktu yang paling singkat.

Pasal 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, ketentuan mengenai minimumkhusus tersebut tidak berlaku dan terhadap pidana denda akan diganti denganpelatinan kerja;Menimbang, bahwa setelan memperhatikan seluruh uraian tersebutdiatas dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yangmemberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adilapabila kepada Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalamamar putusan dibawah

untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dandiubah dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapanPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi UndangUndang, serta UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Nama umur tahun Tempat / tgl.Lahir Jenis kelamin suku PASAL YANG DILARANG :ama alamatmange Pasal . tentang :menerangkan sbbRELAS :SAKSI II: Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut umur tahun Tempat / tgl. diatas untuk menghadap ke Pengadilan NegeriLahir Jenis kelamin suku ) Pada hariBangsa agama alamat Tanggal 20 Jammenerangkan sbb WIB Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembalikepadanya, ybs dinyatakan setuju/membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem

Umur 2 Th,Pasal : meRDA Pe) SAGad HG ScrdnPekerjaan Pol, Agama Sth Suku : Tentang :SiMex Alamat : ASPOL Leef Orefrti 2021Menerangkan fenulic &iIrok roron *tlorTetrnite Mngecen Sr ICHCirermo Guin) : : BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS:dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini untuk tersangka membubuhkan tandatangan : Tersangkarina a02565612 6562 ReeKEPUTUSAN PENGADILAN :KurunganDenda

Ridwan Hartana yangmenyebabkan fasilitas kredit Penggugat macet sehingga Penggugatdicantumkan dalarn Sistem Informasi Debitur dengan KategoriKolektibilitas 5 (Macet) oleh Tergugat I.2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, Turut Tergugat Ill ditarik dalamperkara a quo sematamata sebagai pihak yang mengatur danmengembangkan Sistem Informasi antar bank (vide angka II posita gugatana quo).3. Bahwa jelas pokok permasalahan a quo adalah permasalahan perdata antaraPenggugat dengan Tergugat II dan Sdr.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember2008 perihal Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SE No. 10/47/DPNP) (Bukti TT 4).6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan kepada Turut Tergugat II42yang pada pokoknya terkait dengan Sistem Informasi Debitur (SID), TurutTergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:a.

Pelaksanaan Penyelenggaraan SID oleh Turut Tergugat Ill1.Bahwa untuk mempermudah Penggugat memahami ketentuan SID,terlebih dahulu Turut Tergugat Ill menjelaskan mengenai pengertianpengertian yang diatur dalam PBI No. 9/14/PBI/2007 yaitu :Pasal 1 angka 9 (Pengertian SID) :Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasiDebitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yangditerima oleh Bank Indonesia.Pasal angka 8 (Pengertian Laporan Debitur) :Laporan Debitur adalah informasi

Bukti TT.33 : Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur. (sesuaidengan aslinya);4.

Ridwan Hartana yangmenyebabkan fasilitas kredit Penggugat macet sehingga Penggugatdicantumkan dalarn Sistem Informasi Debitur dengan KategoriKolektibilitas 5 (Macet) oleh Tergugat I.Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, Turut Tergugat Ill ditarik dalamperkara a quo sematamata sebagai pihak yang mengatur danHal.71 dari 80 hal Putusan No.653/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.72mengembangkan Sistem Informasi antar bank (vide angka II posita gugatana quo)..

PujtraPasundan dengan PIN : 52AB334E dan No HP terdakwa081908412243 kepada bagian Customer Service (saksi Rizka) atauterdakwa langsung telfon kebagian Customer Service (saksi Rizka)tentang order atau surat pesanan dari toko atau ketika dikantor pada hariSabtu terdakwa menyerahkan langsung surat pesanan toko kepadaCustomer Service (saksi Rizka), kemudian oleh Customer Servicediinoput ke Sistem Penjualan, dan setelah masuk kedalam sistem makaHalaman 3 dari 74 Putusan Nomor 610/Pid.B/2016/PN.Jmrakan

Pujtra Pasundan dengan PIN : 52AB334E dan No HP terdakwa :081908412243 kepada bagian Customer Service (saksi Rizka) atauterdakwa langsung telfon kebagian Customer Service (saksi Rizka)tentang order atau surat pesanan dari toko atau ketika dikantor pada hariSabtu terdakwa menyerahkan langsung surat pesanan toko kepadaCustomer Service (saksi Rizka), kemudian oleh Customer Servicediinput ke Sistem Penjualan, dan setelah masuk kedalam sistem makaakan dicetak dibagian Apoteker (saksi Anis Sukma Lestari

Pujtra Pasundandengan PIN : 52AB334E dan No HP terdakwa : 081908412243 kepadabagian Customer Service (saksi Rizka) atau terdakwa langsung telfonkebagian Customer Service (saksi Rizka) tentang order atau suratpesanan dari toko atau ketika dikantor pada hari Sabtu terdakwamenyerahkan langsung surat pesanan toko kepada Customer Service(saksi Rizka), kemudian oleh Customer Service diinput ke SistemPenjualan, dan setelah masuk kedalam sistem maka akan dicetakdibagian Apoteker (saksi Anis Sukma Lestari

yang bertugas di daerah Lumajang dan Probolinggo;Bahwa terdakwa bertugas menawarkan produk lalu jika ada pesanan makabarang yang dipesan ditulis di selembar kertas kemudian ditanda tanganidan distempel toko pemesan, kemudian surat pesanan tersebut di foto danHalaman 64 dari 74 Putusan Nomor 610/Pid.B/2016/PN.Jmrdikirim melalui BBM (Black berry Massanger) milik terdakwa kepada bagianCustomer Service saksi Rizka, kemudian oleh Customer Service diinput keSistem Penjualan, dan setelah masuk kedalam sistem

yang bertugas di daerah Lumajang dan Probolinggo;Bahwa terdakwa bertugas menawarkan produk lalu jika ada pesanan makabarang yang dipesan ditulis di selembar kertas kemudian ditanda tanganidan distempel toko pemesan, kemudian surat pesanan tersebut di foto dandikirim melalui BBM (Black berry Massanger) milik terdakwa kepada bagianHalaman 66 dari 74 Putusan Nomor 610/Pid.B/2016/PN.JmrCustomer Service saksi Rizka, kemudian oleh Customer Service diinput keSistem Penjualan, dan setelah masuk kedalam sistem

Nomor 2266 K/Pdt/202010.11,12.13.kandung dari pada Lemo Dea sebagai ahli waris pelanjut yang berhakmewarisi objek sengketa;Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalahsalah seorang ahli waris dari pada Lomo Dea yang berhak atas objeksengketa bersamasama dengan ahli waris lainnya;Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa objek sengketapernah digarap oleh Salea Tergugat ke V selama kurang lebih 20 tahunyaitu dari tahun 1985 2015 dengan sistem bagi hasil untuk tanamancoklat dan

tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Makale pertimbangannya sudah tepat dan benar sertatidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan tanah objek sengketa milikPenggugat berasal dari Lomo Dea yang dikuasai sejak tahun 1970,kemudian Penggugat memberi izin kepada Salea untuk menggarap tanahobjek sengketa dengan sistem

Untuk itu. perkembangan yang demikian melalui dapatdiakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sahtidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenanganpraperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuansewenangwenang oleh Aparat Penegak Hukum.Halaman 3 dari 7Penetapan Nomor91/Pra.Pid/2018/PN Mdn Bahwa dalam hal kaitan atas perubahan dan perkembangan hukum dalammasyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalampraktik sistem hukum di negara mana

pun apalagi di dalam sistemhukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum diIndonesia.

Bahwa dalam putusan Judex Facti kepada terdakwa perluditerapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukandalam Pasal 73 UU RI No.11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak, namun pada amar putusan Judex Factitersebut kami penuntut umum tidak sependapat denganhakim karena dalam Pasal 73 UU RI No.11i tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ditentukan Syarat Umumdan Syarat Khusus bagi terdakwa (Pasal 73 ayat (2) UURI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak),namun di dalam amar putusan hanya tertulis

sebagaimana tersebut diatas, yang ternyata dariAkta Permohonan Banding Nomor : 59/Bdg/2021/PdtSmr jo Nomor29/Pdt.G/2021//PN Smr tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Samarinda, permohonan banding tersebut diikuti dengan memoribanding tertangal 18 Nopember 2021, yang diterima secara elektronik melalui sisteminformasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Nopember 2021.Kemudian memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secaraelektronik melalui sistem

PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri kedua belahpihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimsecara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurpada hari itu juga;Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. H. Jahuri Effendi, S.HFransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.Panitera Pengganti Hariadi, S.H.Perincian biaya:1. Matera : Rp. 10.000,002. Redaksi : Rp. 10.000,003.

Barang/Jasa DinasPekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara TahunAnggaran 2013 mengadakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yangdituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 03/PANLU/PUPBB/2013 dengan penjelasan sebagai berikut:Paket pekerjaan yang dilelangkan yaitu: No Kegiatan HPS (Rp) PerusahaanKode KualifikasiPaket 02 Pembangunan Rp.5.980.000.000,00 NonKecilLU Jembatan SeiSibaro padaRuas JalanPangkalanDodek MenujuDesa ODurianKecamatanMedang Deras Penyampaian penawaran dengan sistem

satu sampul dan evaluasidengan sistem gugur;Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan;Panitia menjelaskan metode pelelangan, cara penyampaian penawaran,dokumen penawaran dan metode evaluasi penawaran;Nomor dan tanggal yang dipakai dalam surat penawaran adalah nomordan tanggal yang tercantum dalam dokumen lelang masingmasing paketpekerjaan;Panitia Pengadaan menawarkan kepada peserta lelang untuk acarapenjelasan lapangan dan disepakati oleh peserta lelang untuk tidakdilakukan penjelasan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.414.000, (Delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumsecara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan padahari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 5Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat padatanggal 17 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadapputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Put. 27/B/2021/PTTUN.SBYTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 88/G/2020/PTUN.SBY diucapkan dan dibacakan dalampersidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggahmelalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 NopemberMenimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut, Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukanpermohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 17Nopember 2020

Putusan Nomor 3016/B/PK/Pjk/2020penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena incasu Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yangdalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan hukum formalatau hukum acara (formele recht, adjective law) dalam bidangadminstrasi perpajakan dan yang telah pula dilakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak aquo karena Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah melaporkan Pajak Masukan sebanyak 83 Pajak Masukandengan nilai total sebesar Rp1.851.008.794,00 dalam SPT Masa Mei2015 yang disampaikan melalui sistem elektronik, sehinggapengkreditan Pajak Masukan tersebut telah sesuai dengan ketentuanhukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo

KH2298 SD dengan Noka MH8CF4BAA1258438 dan Nosim F4951D257308 tanpasurat kelengkapan kendaraan dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) kepada Terdakwa, seharusnya terdakwa curiga bahwa motortersebut berasal dari kejahatan kemudian tanpa menanyakan asal usul danmilik siapa sepeda motor tersebut Terdakwa menawarnya dengan hargaRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HAJRI dan saksiJONDI setuju dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan membayardengan sistem

Kalteng; Bahwa awalnya sekitar jam 06.00 Wib. saksi hajri bersama 1 (satu) orangtemannya datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unitsepeda motor merk Suzuki warna hitam, lalu saksi Hajri menawarkansepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa ditawar seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem 2 kali bayar,dan saksi Hajri Setuju; Bahwa Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut sejumlah

Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis HakimBanding, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel Adan Bundel B secara elektronik dan setelah diunduh melalui Sistem InformasiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Banding dalammusyawarah pada hari Senin tanggal 27 April 2021 telah dicapai mufakat bulatdan menyatakan bahwapertimbangan

pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutusperkara tersebut ;Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskemas SeonNomor : DINKES.610/PPK20/KTRK.Seon/47/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020merupakan Perobuatan Hukum Perdata, maka Putusan Pengadilan TingkatPertama haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengancermat Memori Banding dari Pembanding / Penggugat yang telah diunduhmelalui Sistem

MEDIA Penguatan talut sistem Rp.49.841.000,00 Rp.2.492.050,00KENCANA JAYA grooting di Pasar Ngabul31. CV. MEDIA Penguatan talut sistem Rp.69.600.000,00 Rp.3.480.000,00 hal 5 dari 62 hal Put.No.33/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg KENCANA JAYAgrooting di jembatan ujungbatu Kec. Jepara 32. CV. SAMUDRA Pemel jalan Kec. Jepara Rp.44.620.000,00 Rp.2.231.000,00JAYA Paket 333. CV. SAMUDRA Pemel jalan Kec. Jepara Rp.45.665.000,00 Rp.2.283.250,00JAYA paket 534, CV. DUA PUTRI Pemel jalan Kec.

MEDIA Penguatan talut sistem grooting Rp.49.841.000,00 Rp.2.492.050,KENCANA JAYA di Pasar Ngabul31. CV. MEDIA Penguatan talut sistem grooting Rp.69.600.000,00 Rp.3.480.000,KENCANA JAYA di jembatan ujung batu Kec.Jepara32. CV. SAMUDRA Pemel jalan Kec. Jepara Paket3 Rp.44.620.000,00 Rp.2.231.000,JAYA33. CV. SAMUDRA Pemel jalan Kec. Jeparapaket5 Rp.45.665.000,00 Rp.2.283.250,JAYA34, CV. DUA PUTRI Pemel jalan Kec. Donorojo Rp.37.903.000,00 Rp. 1.895. 150,35. CV.

Nurhasan Widada ; 4. 1(satu) buah CD bertuliskan Pemeliharaan 2010 ; 5. 3 (tiga) lembar Nota Kredit dari Bank Jateng Nomor Rekening :1034123248, Nama : Media Kencana Jaya, CV, alamatKaranganyar Gunung 267 Semarang ; 6.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor050/01/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaanhal 20 dari 62 hal Put.No.33/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgPrasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaanPenguatan Talud Sistem Grouting di Pasar Ngabul ; 7.1 (satu) bendel

Surat Perjanjian Pemborongan Nomor050/15/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan PemeliharaanPrasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaanPenguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan UjungbatuKecamatan Jepala ; 22222 none n nnn nn nen nn nen ee8.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor050/03/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan PemeliharaanPrasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaanpengadaan bahan/material pembangunan talud, perbaikanjembatan dan cor beton diJl.

/PEMEL/ APBD/2010 KegiatanPemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan seKabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting diJembatan Ujungbatu Kecamatan Jepara ; . 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :050/03/KONT RAK/PEMEL/ APBD/2009 KegiatanPemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan seKabupaten pekerjaan pengadaan bahan/materialpembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton diJl.DamarwulanTempur dengan nilai Rp. 53.680.000, ; . 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian

Syarat rona awal lingkungan yang diwajibkan oleh PP Nomor4/1988 yang tidak terpenuhi adalah karena dalam lingkungan tempatlokasi Apartemen City Terrace berada tidak terdapat jaringan air bersihserta jaringan saluran limbah tata kota yang memungkinkanberfungsinya dengan baik saluransaluran pembuangan dalamlingkungan ke sistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan airlimbah kota;Disamping itu Para Penggugat juga telah menjelaskan dampaklingkungan yang akan terjadi di lingkungan lokasi Apartemen

Bahwa PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup adalah Peraturan Pemerintah yangtidak pernah ada dalam sistem hukum Indonesia karena tidakpernah dikeluarkan dan diundangkan oleh Pemerintah;Halaman 22 dari 41 halaman. Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Tergugat merujuk kepadasebuah peraturan perundangundangan yang tidak pernah dalamsistem hukum negara Indonesai sebagai dasar hukum dalammengeluarkan KTUN;d.

Pertimbangan Judex FactiTingkat Banding tersebut tidak sesuai dengan buktibukti dan faktafakatyang terungkap di Persidangan Tingkat Pertama;Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 4/1988 menyatakan:Pasal 22(5) Rumah susun harus dibangun di lokasi yang sesuai denganperuntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikanrencana tata ruang dan tata guna tanah yang ada.(6) Rumah susun harus dibangun pada lokasi yang memungkinkanberfungsinya dengan baik saluransaluran pembuangan dalamlingkungan ke sistem

Saluran pembuangan di Jalan Ratnalingkungan ke sistem jaringan dialirkan ke Komplek Jatibening Estate tempat tinggalpembuangan air hujan dan jaringan air Pemohon Peninjauan Kembali dan menyebabkan banjrlimbah kota. besar jika musim hujan.Rujukan alat bukti :Bukti P14 A, P14 B, P15 A, P15 B, P15C, P 16 A,P 16 B, P16C,P16D,P18AdanP18B3. Pasal 22 ayat 4 Fakta:Lokasi rumah susun harus Daerah Jatibening, khususnya JI.

Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016Pasal 8 Perda RIRW Kota Bekasi Nomor 13/2011 (vide Bukti P9)menyatakan:Bagian KeduaRencana Sistem Pusat PelayananPasal 8(1) Penetapan PPK, yang berada di sebagian wilayah KecamatanMedan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan BekasiSelatan yang meliputi kawasan Jalan Sudirman Juanda CutMeutia Ahmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan,kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburandan rekreasi.(2) PenetapanSPPK meliputi:a.

PUTUSAN Nomor : 38/G/2020/PTUN.MdoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ECourt) menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam sengketa antara :1.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggalDisebut sebagaiNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggalDisebut sebagaiNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 38/PENHS/2020/PTUN.Mdo, tanggal 25 November 2020 TentangHari Sidang;Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketadi persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 2November 2020, yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem ECourtPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 November 2020 denganregister perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mdo

Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dari perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima padatanggal 21 Desember 2020 dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :I.

Biaya perkara menurut hukumMenimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugattelah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima padatanggal 28 Desember 2020 yang isinya pada pokoknya bertetap pada dalilgugatannya;Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal4 Januari 2021 yang isinya pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya;Menimbang, bahwa untuk

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal16 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOEL J. A.ROEROE, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,TTD Meterai/TTDANDI JAYADI NUR, S.H, M.H. SRI LISTIANTI, S.H., M.Kn.TTDWARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H Panitera Pengganti,TTDJOEL A.

Anak tidak membahayakan diri korban ;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta yuridis yang telahdipertimbangkan diatas, dimana para Anak telah terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sedangkan telah pulaterbukti bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut usia para Anak yaituAnak WENDI ALAMSYAH berusia sekitar 15 Tahun dan Anak ADITYAWARDANA berusia sekitar 14 Tahun, yang masih tergolong usia anak menurutPasal 1 angka 3 UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

PeradilanAnak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anakadalah Anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahunyang diduga melakukan tindak pidana, sehingga para Anak dapat dikategorikanAnak yang berkonflik dengan hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat(1) UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,mengenai Pidana dan Tindakan, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikeknaitindakan berdasarkan ketentuan dalam

UndangUndang ini, selanjutnya padaPasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, menyatakan anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenaitindakan, namun dalam ketentua pada Pasal 70 UndangUndang No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan Ringannya perbuatan,keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yangterjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidakmenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan

Kelas Il Garut diketahuihubungan antara para Anak dengan para Orang Tua nya masingmasing terjalinhubungan yang harmonis selayaknya hubungan Orang Tua dengan Anaknya,perbuatan para Anak tidak tergolong dalam kategori membahayakan diri korbandalam perkara ini yaitu saksi RIDAN, atas perbuatan yang dilakukan para Anakakan menjadi pelajaran bagi para Anak kelak tidak mengulangi perbuatannya,karena para Anak masih dibawa umur dan membutuhkan bimbingan Orang Tua;Menimbang, bahwa perkara ini berada dalam sistem

Pasal 82 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengenai Pidanadan Tindakan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan paraAnak, keadaan pribadi para Anak atau Keadaan pada waktu dilakukannyaperbuatan serta mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusia, maka Hakimmenjatuhkan hukuman bagi para Anak berupa tindakan Pengembalian kepadamasingmasing Orang Tua Anak;Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi = tindakanpengembalian kepada Orang Tuanya, maka

Dalampermainan judi basda (kartu cina) tidak terdapat bandar tetapnamun menggunakan sistem bandar putar yaitu pemain yangmenang menjadi bandar pada putaran berikutnya.

Selanjutnya pemenang tersebut menaruhuang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) diantaratumpukan 2 (dua) piring sebagai cuk untuk pemilik tempat;Bahwa dalam permainan ini tidak terdapat bandar tetap namunmenggunakan sistem bandar putar yakni pemenang tiap kocokanmenjadi bandar yang bertugas mengocok/ mengkasut kartu;Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnyasehingga hanya bersifat untunguntungan saja dan tidak memiliki jin daripihak yang berwenang;Bahwa saat diamankan sudah

Selanjutnya pemenang tersebut menaruhuang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) diantaratumpukan 2 (dua) piring sebagai cuk untuk pemilik tempat.Selanjutnya pemenang dari putaran tersebut menjadi bandar yangmengocok kartu dalam putaran permainan berikutnya;Bahwa dalam permainan ini tidak terdapat bandar tetap namunmenggunakan sistem bandar putar yakni pemenang tiap kocokanmenjadi bandar yang bertugas mengocok/mengkasut kartu;Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnyasehingga

Saksi ALVIANTO, SaksiSONO HADI PRAYITNO dan Saksi SISWANTO bermain judi jenispermainan basda dengan cara duduk di atas lantai menggunakanalas karpet dengan posisi melingkar saling berhadapan denganurutan dari kiri ke kanan adalah Saksi SISWANTO, Saksi SUDAR,Saksi SONO HADI PRAYITNO, Saksi EKO kemudian SaksiALVIANTO yakni mengelilingi 1 (Satu) set kartu cina dan 2 (dua)buah piring yang ditumpuk yang posisinya berada di tengah;Bahwa dalam permainan ini tidak terdapat bandar tetap namunmenggunakan sistem

PUTUSANNomor : 21/G/2021/PTUN.MdoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ECourt) menjatuhkan putusan dalam perkara antara :Nama SANTIA THOMAS;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Buha, KecamatanMapanget,Kota

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :21/PEN PP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 24 Mei 2021 Tentang Hari PemeriksaanPersiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:15/PENHS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Juni 2021 Tentang Hari Sidang;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2021,yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telahmenyampaikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima padatanggal 16 Juni 2021, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libelli).1.1.

Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telahmenyampaikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima padatanggal 16 Juni 2021, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 21/G/202 1/PTUN.MdoDALAM EKSEPSI :1.

Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat Itersebut, pihak Penggugat menyampaikan Repliknya melalui meja PTSP dan melaluibagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diterima Majelis Hakimpada tanggal 23 Juni 2021;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat Idan Tergugat II menyampaikan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilanyang diterima pada tanggal 30 Juni 2021;Menimbang, bahwa untuk