Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatanHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN Nabsebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitumelanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjaraselama 8 (Delapan) bulan;3.

empat juta rupiah); Bahwa Anak dan Saksi 3 mengambil barangbarang tersebut tanpasepengetahuan dan seijin dari saksi 1;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KitabUndangundang Hukum Pidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

setelah itu Anak dan Saksi 3 keluar dari rumah tersebut dengancara memanjat pagar rumah dan melompat keluar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Anak telahterbukti memanjat melewati pagar seng rumah milik saksi 1 denganmenggunakan kayu sehingga berhasil masuk dan mengambil barangbarangtersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat(2) Kitab Undangundang Hukum Pidana Jo Undangundang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem

dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat orangtua anak yangpada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman kepada Anak karenapada pokoknya Anak masih dapat dirubah sikap dan perilakunya, orang tuaAnak masih berusaha agar Anak tidak terpengaruh dengan ajakan teman danpergaulan yang bebas, Anak sudah menyesal dan berjanji tidak mengulangiperbuatannya lagi serta mohon hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

YamahaType SE 88 warna merah dengan Nomor Rangka: MH3SF881061646624,Nomor Mesin : E3R3E0757611, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YamahaType SE 88 warna PUTIH dengan Nomor Rangka: MH3SE881053295923,Nomor Mesin : E3R2E0311406, merupakan barang milik saksi 1, makadikembalikan kepada saksi 1;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undangundang HukumPidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Menyatakan Anak Pelaku XXXX terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melakukan Jarimah Pemerkosaandengan korban anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu :Pasal 50 Jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak2. Menjatuhkan pidana penjara selama 75 (tujuh puluh lima) bulan, dikurang!selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara Dengan perintahAnak Pelaku tetap ditahan.3.

: Dalam batas normale Dada : Dalam batas normale = Perut : Dalam batas normale Anggota GerakAtas : Dalam batas normale Anggota Gerak bawah : Dalam batas normalPemeriksaan Khusus :e Vulva : Kemerahan atau eritemae Hymen > utuhKesimpulan :e Tidak tampak luka lama dan luka baru pada hymen.Halaman 5 dari 26 Putusan No.3JNAnak/2021/ MS.LSsk.Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo Pasal66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Leher : Dalam batas normale Dada : Dalam batas normalHalaman 7 dari 26 Putusan No.3JNAnak/2021/ MS.Lsk.e Perut : Dalam batas normale Anggota Gerak Atas : Dalam batas normale Anggota Gerak bawah : Dalam batas normalPemeriksaan Khusus :e Vulva : Kemerahan atau eritemae Hymen > utuhKesimpulan :e Tidak tampak luka lama dan luka baru pada hymen.Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

pembuktian di persidangan.Hakim dapat memilin dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untukmenyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebihdahulu tentang dakwaan pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut, Maka Majelis akan mempertimbangkandakwaan alternatif ke 1 (Satu) sebagaimana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undangundang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang sistem

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yang berhadapandengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadikorban tindak pidana, dan anak

Organ atau lembaga negara merupakansubsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaannegara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkutmekanisme dan tata kerja antar organorgan negara itu sebagai satukesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistempenyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuhmekanisme kerja lembagalembaga negara yang diberi kekuasaanuntuk mencapai tujuan negara.

Karena itu arah perubahanyang dilakukan adalah antara lain mempertegas beberapa prinsippenyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsipnegara hukum (rechtsstaat) dan oprinsip sistem konstitusional(constitutional system), menata kembali lembagalembaga negara yangada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuaidengan sistem konstitusional dan prinsipprinsip negara berdasar atashukum.

Bahwa seharusnya menurut kami ketika suatu peraturanperundangundangan dibuat dan diundangkan tidak menimbulkankeraguraguan (multitafsir) dan harus logis dalam artian ia menjadisuatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan ataumenimbulkan konflik norma.

Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbulakibat Permohonan ini;Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas,Termohon telah mengajukan tanggapannya tanggal 11 Januari yang diajukanmelalui Sistem Informasi Pengadilan Pada hari Senin 11 Januari 2021, yangpada pokoknya sebagai berikut:. Dalam Eksepsia.

kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, yang tidakmendapatkan tanggapan dan/atau tindak lanjut oleh Termohon (vide Bukti P3);Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan olehPemohon untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan gunamendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara tertanggal 30 Desember 2020, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Desember 2020 dantelah diunggah pada persidangan secara elektronik melalui Sistem

InformasiPengadilan pada tanggal 8 Januari 2021, telah ditanggapi oleh Termohon padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan padaHalaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.kditanggal 11 Januari 2021, yang mana dalam Tanggapan Termohon tersebutdisamping tanggapan terhadap pokok permohonan juga terdapat eksepsieksepsi sebagai berikut:a.

dimohonkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatanHalaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.kdiadministrasi yang diajukan oleh Pemohon tersebut substansinya bukanlahsebuah permohonan melainkan keberatan Pemohon karena Surat PermohonanPemohon Nomor: 2/NUN/IV/2016, tanggal 4 April 2016 yang diajukan kepadaTermohon tidak mendapat tanggapan;Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun keberatan dan fiktif positifmerupakan pranata dalam sistem

Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat,tanggal, 29 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehHARIONO, S.Pd., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan KuasaTermohon;Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.kdiHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdRACHMADI, S.H.

Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2016Cukai, yang mana nomor ini digunakan untuk mengecekkesesuaian data pada sistem intranet Direktorat JenderalPajak pada aplikasi konfirmasi PIB.Bahwa atas dokumen PIB BC 2.3 juga tidak dapatdilakukan pengecekan data pada sistem intranet DUP,sehingga tidak dapat dilakukan pengujian kebenaran imporBahwa ketentuan mengenai dokumen PIB adalah sebagaiberikut:Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;Pasal 1 angka 2:Pemberitahuan

Nomor 517/B/PK/PJK/2016PEB tersebut terdaftar maka bagi unit kantor pajakyang melakukan pemeriksaan PKP, untuk meyakinikebenaran realisasi ekspor wajib melakukanpengujian atau prosedur pemeriksaan lainnya sepertimeneliti dokumendokumen pendukung ekspor/imporlainnya, menguji arus uang, arus barang serta arusdokumen.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE10/PJ.52/2006untuk memperoleh keyakinan kebenaran relaisasi impor,dapat melihat informasi data dalam sistem

aplikasikonfirmasi, yang mana hal ini tidak dapat dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) karena tidak terdapat pengisian oleh Beadan Cukai dalam kolom nomor dan pendaftaran untukmengecek kesesuaian data pada sistem intranetDirektorat Jenderal Pajak pada aplikasi konfirmasi PIB;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, ditegaskanbahwa pelaksanaan konfirmasi PIB merupakan salah satuprosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukanmerupakan satusatunya alat uji yang dipakai

dengan pertimbangan dokumenyang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa PemberitahuanPengangkutan Barang, invoice, packing list dan B/L.Bahwa atas hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa sesuai prosedurpemeriksaan yang wajib dijalankan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) untuk menguji bahwa telahterjadi pembelian impor barang oleh Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), dan atas dasarbahwa konfirmasi melalui sistem

Sistem Lampu dan perlengkapannya ; merk Philps tipe TL10 wattdengan spesifikasi : Tegangan Nominal 12 VDC. Arusnominal minimum 0,5 amp. Intensitas 360 Lumen. Tabung Lampu TL 10 Watt. Armature plastik ABS UV Stabilized. Garansi 1 tahun diluar tabung.vi. Kabel Power ; tanpa merk tipe NYYHY dengan spesifikasi : Jenis NYYHY. Ukuran 2 x 2,5mm. Warna putih/hitam. Standar SPLN. Garansi 1 tahunvii. Kabel vii.

Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :Sistem Kontrol : PWM (Pulse Width Modulation) ; Short; Boost ; Boost Charging ; Efisiensi Minimum > 92 % ; Tegangan Kerja : 12 VDC; Tegangan Maksimum : 44 VDC;Arus: Input : 10 Amp. Output : 8 Amp.Tegangan : Batas atas : 14,4 VDC. Batas bawah : 11,2 VDC.Proteksi : Beban lebih.Polaritas Battery dan Modul Surya.Temperatus dan kompensasi.Kesalahan pemasangan.Tegangan lebih.Indicator : Pengisian : LED.

Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu : Tegangan Nominal 12 VDC. Arusnominal minimum 0,5 amp. Intensitas 360 Lumen. Tabung Lampu TL 10 Watt. Armature plastik ABS UV Stabilized. Garansi 1 tahun diluar tabung. Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu : Jenis NYYHY. Ukuran 2 x 2,5 mm2. Warna putih/hitam. Standar SPLN. Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.7.

Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah9.

Menyatakan Anak ADINDA MARLIN AGUSTIN HAMMA Als DINDAbersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatansebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP Jo UURI No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ADINDA MARLIN AGUSTIN HAMMAAls DINDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan.3.

Sehinggadengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum, tidak boleh dan tidakbisa dipandang sebagai pesakitan dan harus diperhatikan karakteristiknyayang khas sehingga baik pengenaan sanksi seperti yang termuat dalamundangundang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,tentulah demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum yaitukepentingan anak yang berhubungan dengan posisinya sebagai assetbangsa;2.

Pasal 1 angka 5 SKBtersebut menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaiansecara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lainyang terkait dengan suatu tindak pidana, secara bersamasama mencaripenyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, denganmenekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula;Menimbang, bahwa pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas

halhal yang dipertimbangkan diatasserta dengan memperhatikan tujuan dari keadilan restoratif dalam penanganananak yang berhadapan dengan hukum, maka Majelis Hakim sependapatdengan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa untuk mempertanggungjawabkanperbuatannya, terhadap anak akan dijatuhkan pidana dengan syaratpengawasan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.Namun demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan,sebagaimana ketentuan dalam pasal 77 Undangundang No 11 Tahun 2012tentang sistem

UndangUndangNo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Adinda Marlin Agustin Hamma alias Dinda tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimanadakwaan tunggal Penuntut Umum2.

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronikpada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim tersebut dengan didampingoleh Haris Kaimudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriCibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronikPengadilan Negeri Cibinong tersebut.Panitera Pengganti,

(ACFTA) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan atas perbedaan besarnya bea masuk tersebutadalah: Pernenuhan Ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Brang Impor dalamrangka Skema ASEANChina Free Trade Area (ACFTA), sehingga Terbandingmenetapkan Bea Masuk sebagaimana tersebut dalam tabel di atas.Bahwa Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan penelitian dokumen yangdilampirkan kedapatan halhal sebagai berikut:Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 897/B/PK/PJK/20141 Berdasarkan penelitian pada sistem

NomorSNK0020100900460 tanggal 09 September 20102 Berdasarkan fotokopi PIB yang dilampirkan oleh pemohon pada saat mengajuankeberatan, kedapatan pada kolom 15, nomor B/L yang tercetak adalah NomorSNK0020100900460 tanggal 16 September 20103 Bahwa pada saat keberatan, pemohon melampirkan fotokopi B/L Nomor0852090217 tanggal 07 September 20104 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding menetapkan bahwaB/L yang digunakan ialah B/L, yang diberitahukan pada saat Importasi, sesuaidengan data di dalam sistem

DIDITDAHRI NULE dengan menantunya MILAWATI yangterbakar adalah merupakan hal yang lumrah terjadidalam sistem kekerabatan atau sistem sosialmasyarakat yang tumbuh dan berkembang dalamkondisi apapun bagi masyarakat Indonesia yangmempunyai adat ketimuran, dimana orang tua yangmMampu, membangunkan / membantu untuk membuat /memperbaiki rumah tempat tinggal anaknya dansebaliknya juga bagi anak yang mampu dan kayaadalah wajar untuk memperbaiki dan membangunkanrumah untuk orang tuanya.

Pid.SusAnak/2020/PT DKIberpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadiliperkara ini telah mempertimbangkan tentang Hukum Acara yang berlaku dalammemeriksa perkara para anak, dan telah mempertimbangkan hasil penelitiankemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang social dan kondisi keluargapara anak, serta telah menjatuhkan pidana dengan memperhatikan yangterbaik bagi masa depan anak anak tersebut, sebagaimana dimaksudkan dantujuan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

itu harus dikuatkan ;Menimbang bahwa oleh karena para Pelaku Anak dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP kepada paraPelaku Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat akan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UndangUndang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2020/PT DKItentang Sistem

Visioner Internasional menderita kerugian kemudianmelaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jatim;Bahwa dalam melakukan tugas untuk memastikan transaksi yang terjadipada Aplikasi OVO untuk mengindari transaksi yang tidak Froudmenggunakan sistem Hive dan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab tersebut dilakukan dalam jam kerja;Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 2232/Pid.Sus/2019/PN SbyBahwa aturan yang ditetapkan oleh pihak PT.

Visionet Internasional menggunakan Technologi untukmemproses semua proses transaksi yang ada pada Sistem milik PT.Visionet Internasional dan bagian yang mengoperasionalkan adalahDivisi Operasional pusat yang bertugas di kantor pusat;Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 2232/Pid.Sus/2019/PN SbyBahwa pengguna akun OVO yang masih dasar hanya dapatmenggunakan aplikasi untuk semua transaksi yang ada di fitur kecualltransfer saldo sedangkan untuk pengguna OVO Premier dapatmelakukan transaksi transfer saldo

Visionet International selaku pengelolaAplikasi OVO yang sudah terdakwa lakukan dalam perkara dengan carasengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapunmemindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang terjadipada Sistem Elektronik yang dikelola oleh pihak PT.

Visionet Internationalselaku pengelola Aplikasi OVO sekitar kurang lebih Rp.192.000.000;Bahwa hasil dari terdakwa melakukan dengan cara sengaja dan tanpa hakatau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransferInformasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronikorang lain yang tidak berhak yang terjadi pada Sistem Elektronik yangdikelola oleh pihak PT.

Kemudian terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tanggaterdakwa seharihari;Bahwa alat sarana dan prasarana yang terdakwa gunakan melakukanperkara dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lainyang tidak berhak yang terjadi pada Sistem Elektronik yang dikelola olehpihak PT.

Pada saatpelaporan SPT Masa PPN, baik Faktur Pajak yang dikoreksi, Nota Retur, danFaktur Pajak yang baru, semuanya dilaporkan di dalam SPT Masa PPN;Bahwa penerbitan Faktur Pajak dan Nota Retur seperti tersebut di atas padadasarnya sejalan/paralel dengan sistem pencatatan penjualan yang ada padaperusahaan Pemohon Banding;Bahwa adapun koreksi Faktur Pajak tersebut disebabkan antara lain oleh:1.

Adanya kesalahan dalam penginputan produk, pemberian diskon, kodeproduk, jenis produk, jumlah produk atau sebab lainnya yang bersifat "humanerror";Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam sistem pencatatanpenjualan perusahaan Pemohon Banding, PPN melekat pada seluruh produkatau barang jadi, baik pada saat pencatatan penjualan (penerbitan Invoice danFaktur Pajak), maupun pada saat koreksi penjualan (Invoice dan Faktur Pajak)yang mana secara otomatis sistem akan menjurnal piutang (A/R)

Maka penjurnalan yang terjadi di dalam sistem penjualanPemohon Banding adalah sebagai berikut:Mencatat Penjualan (Penerbitan Faktur Pajak Awal):Rp 4.895.759Rp 4.450.690Dr. A/RCr. SalesCr. PPN KeluaranRp 445.069Mencatat Credit Memo (Penerbitan Nota Retur):Dr. Sales Rp 4.450.690Dr. PPN Keluaran Rp 445.069Cr. A/R Rp 4.895.759Mencatat Debit Memo (Penerbitan Faktur Pajak Baru yang Benar):Dr. A/R Rp 4.850.250Cr. Sales Rp 4.409.318Cr.

Diterbitkan secara otomatis oleh sistem Nota Retur Nomor: CNKAO092XXXXXXX tanggal 20 April 2011 dengan nilai DPP sebesar (Rp4.450.690)dan PPN sebesar (Rp445.069) untuk mengkoreksi Faktur Pajak Nomor:010.00011.0000000A. Nota Retur ini dilaporkan pada SPT Masa PPN MasaPajak April 2011;3.

Sistem menerbitkan Faktur Pajak Baru dengan Nomor: 010.00011.0000000Bdengan nilai DPP sebesar Rp4.409.318,00 dan PPN sebesar Rp440.932,00,dimana Faktur Pajak Baru ini juga dilaporkan pada SPT Masa PPN MasaPajak April 2011;Bahwa sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tidak mencerminkan nilaiDPP penjualan dan PPN terutang yang sebenarnya, seperti diilustrasikan dalamtabel di bawah:Tabel 3 llustrasi NoDeskripsiNomor TanggalDPP(Rp)PPN(Rp)Dilaporkanpada SPTMasa PPNKeterangan Faktur Pajak Awal010.00011.0000000A

Reserse Narkoba mengetahuli jika Terdakwa dan SaksiWangga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja dan jenis shabukarena ada informasi dari masyarakat yang sehingga Tim Satuan ReserseNarkoba mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Wangga, kemudian hariRabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira Pukul 15.40 WIB dilakukan penangkapanterhadap Terdakwa dan Saksi Wangga;Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dimana Terdakwamendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari SaudaraAlbert dengan sistem

Tim Satuan Reserse NarkobaPolres Bengkulu Selatan sehingga Saksi Wangga dan Terdakwa berlari danbarang bukti 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibawa olehTerdakwa dan pada saat Saksi berlari sekitar 15 (lima belas) meter, Saksitertangkap dan pada saat itu juga diketahui bahwa barang bukti dibuangoleh Terdakwa ke semaksemak;Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebutdari Saudara Albert dengan harga Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribuRupiah) menggunakan sistem

lakban warnahitam;Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN MnaBahwa barang bukti tersebut ditemukan di semaksemak sekitar 4 (empat)meter sebelah belakang Terdakwa yang sedang berdiri di Jalan PadangPanjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten BengkuluSelatan karena dilempar atau dibuang menggunakan tangan kananTerdakwa;Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebutdari Saudara Albert dengan harga Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribuRupiah) menggunakan sistem

;Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di semaksemak sekitar 4(empat) meter sebelah belakang Terdakwa yang sedang berdiri di JalanHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN MnaPadang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna KabupatenBengkulu Selatan karena dilempar atau dibuang menggunakan tangankanan Terdakwa;Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket narkotika jenis shabutersebut dari Saudara Albert dengan harga Rp 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu Rupiah) menggunakan sistem

Menyatakan Anak RIKI DAYUPUTRA Bin (Alm) TIYASNO, bersalah melakukantindak pidana pencurian dalam pasal 363 ayat 2 KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RIKI DAYUPUTRA Bin (Alm) TIYASNO denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalamtahanan dengan perintah tetap ditahan;3.

DAYUPUTRABin (Alm) TIYASNO;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363ayat 2 KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak RIKI DAYU PUTRA Bin ( alm) TYSNO mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, Anak RIKI DAYU PUTRABin ( alm ) TIYYSNO dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksi saksi sebagai berikut :Saksi

meninggal dunia;Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, walaupun klien sering melakukanpencurian, namun belum penah dihukum dan tidak sedang menghadapi perkara lain;Pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekitar pukul 04.00 wib, klien diperiksa dan di dengar keterangannya oleh Brigardir Aditia Sri Pamungkas,SH ( PenyidikPembantu Polres Wonogiri ), sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP joUU RI No.11 tahun 2011 tentang Sistem

Berdasarkan Pasal 82Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat dikenakan suatu tindakan yaitusalah satunya berupa Perawatan dalam LPKS sehingga atas dasar alasan demiperkembangan anak maka hakim anak sependapat dengan rekomendasi BAPAS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang Undang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pidana pembinaan di dalamlembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau

DAYUPUTRA Bin (Alm) TIYASNO. belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Anak RIKI DAYUPUTRA Bin (Alm) TIYASNOdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak RIKI DAYUPUTRA Bin (Alm)TIYASNO harus dibebani membayar biaya perkara ;halaman 21 dari23 halaman putusan nomor 13/Pid Sus Anak/2015/Pn Wng22Memperhatikan, Pasal 80 ayat ( 1 ) dan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Register: IIl.A.07/11/2019 masingmasing tertanggal 22 November 2019, yangpada pokoknya terhadap Anak dan Anak II direkomendasikan agar diberikan pidanapokok berupa Pelatihan Kerja di Unit Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (UPRS)Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan SosialPontianak (LPKS) selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 71ayat (1) huruf C UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak dengan bimbingan dan pengawasan dari Balai

dan Anak II akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan 1%(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (8)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anakakan membahayakan masyarakat;2.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN.NbaMenimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndangRI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan LembagaPembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atautempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal

sistempembuktian menurut undangundang secara negative, hal tersebut dapat dilihatdalam Pasal 183 UndangUndang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAPyang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya;Menimbang, bahwa, dari penjelasan Pasal 183 KUHAP, pembuat undangundang telah menentukan pilihan bahwa sistem

pumbuktian yang paling tepatdalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktianmenurut undangundang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dankepastian hukum.

Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuanpenggabungan antara sistem convictionin time dengan Sistem pembuktianmenurut undangunadang secara positif (positief wettelijk stelsel). Sehinggapada hakikatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurutundangundang secara negatif.

itu.Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yangterangterang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibatyang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinanbelaka akan akibat itu.Termasuk dalam kategori tanpa Hak adalah melampaui hadiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem

Elektronik.Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau DokumenElektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik.

, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiapInformasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / ataudidengar melalui komputer atau sistem

CLAyang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasandapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat ataupihak lain melalui Sistem Elektronik.

Mnd.Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi danTransaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpandalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapatdilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atausejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki maknaatau

Btm.Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesiapada asasnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapatberubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luarPerkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidaksah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinansecara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 November 2021, olehkami : Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan manadiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggaltersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batam telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan padahari itu juga

yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yangdiberitahukan dalam PIB Nomor 334716 tanggal 10 Agustus 2012 tersebut,Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yangditerbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem

, dengandiameter (termasuk ban)melebihi 100 mm tetapi tidaklebih dari 250 mm sepanjanglebar roda atau ban yg terpasanglebih dari 30 mm Castor lainnya 0 Lainlain 0 maka Tier Trolley HM022 sesuai lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang(PIB) Nomor : 334716 tanggal 10 Agustus 2012 berdasarkan BTKI tahun 2012diklasifikasi pada pos tarif 8716.80.90.00;Tarif Bea Masukbahwa menurut Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem