Ditemukan 43475 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 807/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
No 807/Pdt.P/2020/PA.PwdArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*Menimbang, bahwa oleh karena itu. permohonnan Pemohondipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(1), (2) dan (8) Undangundang Nomor 1 Tahun
Register : 27-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 783/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 10 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :artooll lagio at JI de ploVl a j.05Artinya : Kebijakan
Register : 20-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 752/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 4 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
9 — 3
a woiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*Menimbang, bahwa oleh karena itu). permohonnan Pemohondipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana
Register : 20-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 753/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
No 753/Pdt.P/2020/PA.Pwddengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu). permohonnan
Register : 29-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 664/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 29-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 663/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 02-09-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Pwd Tanggal 16 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 1
7 — 1
9, aaugadloaclall))Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat";Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi normahukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo.
Register : 24-02-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA TANGERANG Nomor 329/Pdt.G/2014/PA.Tng Tanggal 16 Juli 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 1
9 — 1
Selalu berselisin pendapat dalam membuat kebijakan untuk menjalankankehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi keributan;d.
Register : 09-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Gin Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
1.NI WAYAN KURNIASIH
2.I NYOMAN NURYANADI
16 — 8
1.NI WAYAN KURNIASIH
2.I NYOMAN NURYANADI
16 — 8
kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Gin.Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan
Register : 31-01-2013 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PA SANGGAU Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Sgu Tanggal 13 Februari 2013 — MASDAWATI binti ABANG DJAFAR
15 — 2
15 — 2
pasal 7 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 InstruksiPresiden Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2)huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, dansejalan pula dengan kaidah fighiyah yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapatMajelis yang berbunyi sebagai berikut :a>Loolll boie ac ll le ploYl 9 posArtinya : Kebijakan
Register : 07-09-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 161/Pdt.P/2016/PA.Mr Tanggal 28 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
16 — 5
Bertakwalah kamu kepada Allahdan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakanSerta doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Kebijakan Imam (Pemerintah) terhadap rakyat (masyarakat) disesuaikandengan kemaslahatanMenimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut,permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukansehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yangdilakukan oleh Pemohon (XXX) alamat di Dusun Madyopuro RT 01 RW 01Desa Kalipuro Kecamatan
Register : 20-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA SINJAI Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Sj Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
7 — 5
sebagai suami istri (Break Down Marriage), dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugatdan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaiansebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tanggayang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadahsebuah rumah tangga harmonis;Menimbang, bahwa Tergugat seorang suami dan kepala rumahtangga seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukan arahbahtera rumah tangga, menentukan kebijakan
Register : 11-10-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 10-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 160 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp Tanggal 22 Oktober 2012 — PEMOHON
16 — 5
16 — 5
negative dari masyarakatdan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukanmasyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum(kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yanglebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat maudlaratsebagai berikut :Wool da ae prio swleoll s 59Artinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah .arboodb bois acid le pLYl 9,05Artinya:" Kebijakan
Register : 25-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Bpp Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
HAMID AR ROSYID
13 — 4
HAMID AR ROSYID
13 — 4
Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenaipendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secaraakurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;5.
Register : 05-03-2007 — Putus : 27-06-2007 — Upload : 21-03-2012
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 672/Pdt.G/2007/PA.Bwi Tanggal 27 Juni 2007 — PEMOHON DAN TERMOHON
14 — 1
14 — 1
Untuk itu Pemohonmenyerahkan sepenuhnya kebijakan Majelis Hakim terhadap besarnya nafkah yangharus dibayar oleh Pemohon sesuai kelayakan dan tidak memberatkan Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap' replik Pemohon tersebut, Termohonmenyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada daliljawaban/gugatan balik Termohon tersebut dan/atau menyerahkan kepada putusanMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :Foto copy Kutipan
Register : 18-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PN Andoolo Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Adl Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
1.TENDE
2.WELUHUNO
38 — 14
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
1.TENDE
2.WELUHUNO
38 — 14
Pernyataan Penyerahan Agunantanggal 26 Juli 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juli 2017 ; Tergugat dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli Suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjamanlunas ;Tergugat dan Il menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepadaperaturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkanoleh Penggugat terutama mengenai kebijakan
Putus : 03-12-2019 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3898 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 3 Desember 2019 — TINUS, SE anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm
105 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
2016;) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.305/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Witeltram Periode 20092014:Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3898 K/Pid.Sus /201910) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.835/2014 tanggal 22 April 2014 Tentang Pengangkatan Dan PerpanjanganDireksi Perusahaan Daerah Witeltram Periode 2012019:11) 1 (satu) bundel Payroll gaji tahun 2015 beserta lampiranya;12) 1 (satu) bundel Kebijakan
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 855/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Putus : 25-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/Pdt/2019 Tanggal 25 September 2019 — HASMI, dkk VS YURNI, dk
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanTinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Tergugat telan wanprestasi karena tidak membayar hutangberikut bunga sebagaimana diperjanjikan yang telah disepakatiberdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Mei 2010 yang dibuatdihadapan notaris Rita Yusweli S.H; Bahwa bunga yang diperjanjikan adalah 4 emas/bulan diturunkanmenjadi 1 emas/bulan, dengan memperhitungkan suku bunga kebijakan
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2008 Tanggal 25 Nopember 2008 — H.E. IRWADI SAYUTI, Drs. NGADIRAN, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon sebagai ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUHINDONESIA (APPSI) yang secara langsung memilki dampak baiksecara yuridis formal maupun sosiologis atas kebijakan PemerintahRepublik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Perundangundangan yang berupa PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.2.